Hampir seluruh BUMN di Cina mampu menyelesaikan persoalan perburuhannya secara bermartabat, salah satunya melalui pembagian saham. Indonesia mestinya bisa meniru.

oleh Rusdi Mathari
LIN Mei adalah perempuan sebatang kara. Kendati disebut nenek, usia Lin baru menginjak tahun ke 51. Dia mestinya belum memasuki usia pensiun, ketika pabrik tekstil milik negara tempatnya bekerja memberhentikannya sebagai karyawan. Perusahaan itu bangkrut karena persoalan keuangan yang akut. Tapi pengabdian Lin tidak disia-siakan. Dia mendapat sertifikat dengan tulisan berwarna emas dan tabungan yang cukup untuk hidup setahun, dari BUMN tempatnya bekerja.

Kisah Lin Mei yang dipensiunkan dari BUMN Cina itu diceritakan dalam “Extra,” salah satu cerpen dari kumpulan cerpen berjudul A Thousand Years of Good Prayers. Buku itu dikarang oleh Yiyun Li, wartawan kelahiran Beijing, yang kemudian menetap di Amerika Serikat.

Tak penting benar apakah kisah nenek Lin Mei merupakan catatan harian dari Yuyin yang ketika di Cina mencatat satu demi satu peristiwa demi perisiwa, atau sekadar cerita fiktif. Faktanya hampir seluruh BUMN di sana mampu menyelesaikan persoalan perburuhannya secara bermartabat, bahkan pada saat sudah bangkrut, seperti dalam cerita Extra.

BUMN yang pernah dimiliki oleh Cina melebihi jumlah BUMN yang dimiliki oleh negara manapun di dunia. Pada tahun 2001, Bank Pembangunan Asia atau ADB pernah melaporkan jumlah BUMN Cina mencapai 300 ribu buah. Tahun ini jumlah itu menyusut hingga hanya tinggal 155 BUMN. Sebagian lenyap karena bangkrut dililit ekonomi biaya tinggi, sebagian hilang karena diprivatisasi dan yang dipertahankan adalah BUMN-BUMN besar.

Itu sesuai dengan “zhua da fang xiao”, doktrin ekonomi yang baru dari pemerintah Cina, bahwa BUMN kecil akan dilepas namun BUMN besar tetap di tangan. Hingga tahun 2010, rencananya jumlah BUMN itu akan terus ditekan hingga hanya tersisa 80 atau 100 BUMN. Untuk merealisasikan rencana tersebut, tahun depan akan ada usaha perampingan besar-besaran terhadap BUMN Cina.

Satu hal yang pantas diacungi jempol, hampir seluruh proses “penghapusan” BUMN di Cina tak pernah menimbulkan gejolak sosial yang besar, seperti yang katakanlah terjadi di Indonesia. Di sana, privatisasi BUMN tidak identik dengan PHK. Privatisasi justru dilakukan dengan menekan angka PHK, kendati tak berarti tidak ada PHK. Jika dibandingkan dengan kecenderungan yang sama di Rusia atau dengan beberapa negara Eropa Timur, angka PHK dan orang-orang yang tidak bekerja akibat privatisasi BUMN di Cina, angkanya bisa dikatakan jauh lebih kecil.

Salah satu kata kuncinya seperti pernah diungkapkan oleh Sunarsip, Kepala The Indonesia Economic Intelligence, adalah karena diterapkannya program penjatahan saham (shareholding) yang diberikan pemerintah Cina  kepada pekerja dan manajemen. Melalui strategi ini, pekerja BUMN memiliki peluang untuk mencegah kebangkrutan perusahaan. Karena pekerja menjadi pemilik, hal itu bisa meningkatkan motivasi mereka untuk menghidupkan perusahaan dan meningkatkan laba. Laba tersebut digunakan untuk membayar kembali utang perusahaan, sehingga tidak perlu ada PHK untuk mengurangi beban operasional perusahaan.

Program tersebut telah menjadi semacam solusi bagi BUMN di Cina yang kesulitan keuangan dan tidak mendapat kucuran dana dari perbankan: Murah, bisa menggerakkan BUMN untuk tetap beroperasi, dan tak menggerus kocek negara. Dalam perkembangannya, program tersebut lalu menjadi skema yang umum yang dilakukan BUMN-BUMN di Cina untuk mendapatkan suntikan dana (fund raising). Dana yang diperoleh dari pembelian saham oleh pekerja, digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan dan bukan menjadi bagian yang disetorkan ke kas belanja negara.

Ekspansi dan Menjiplak
Kini bukan hanya tak adanya gejolak sosial yang tidak muncul akibat restrukturisasi atau privatisasi BUMN di Cina, namun BUMN-BUMN Cina berlimpah modal dan mulai melakukan ekspansi ke banyak negara. China National Offshore Oil Coorporation atau semacam Pertamina-nya Cina— bahkan sempat menawar untuk membeli Unocal seharga US$ 18,5 miliar. Bank Pembangunan Cina atau CDB, salah satu bank milik pemerintah Cina ikut membeli saham ABN Amro milik Belanda. Kendati hanya kebagian saham sebesar 7 persen dari kepemilikan saham ABN Amro, langkah CDB telah menimbulkan kekhawatiran pada sejumlah petinggi negara Eropa.

Kanselir Jerman, Angela Merkel, bahkan sempat mengungkapkan perlunya pembentukan suatu badan Eropa, untuk melindungi perusahaan-perusahaan Eropa dari pengambilalihan paksa, BUMN luar Eropa termasuk dari Cina. Sementara Komisi Eropa juga mulai mempertimbangkan untuk membuat peraturan yang akan membatasi kepemilikan BUMN asing di daratan Eropa. Para politisi Eropa memang pantas berang, karena bahkan satelit yang digunakan oleh BBC London pun, menggunakan satelit yang dimiliki bersama antara  CITIC (BUMN Cina), Wireless (Inggris), dan Hutchison Whampoa (Hong Kong).

Di dalam negeri, pemerintah Cina menerapkan aturan yang menguntungkan bagi BUMN mereka. Investasi asing dibolehkan masuk bahkan diizinkan juga untuk memiliki saham BUMN. Namun salah satu syaratnya, para investor asing mengizinkan produk mereka dijiplak oleh produsen Cina. Jika tidak pilihannya adalah harus hengkang dari Cina, karena kebijakan pemerintah Cina tidak mengharamkan jiplakan produk.

Bisa ditebak dengan dukungan kebijakan semacam itu, BUMN Cina memetik keuntungan yang luar biasa. Produk dari negara-negara maju itu dicontoh habis. Para produsen Cina  tak hanya membuat bagian dari produk itu tetapi memproduksi secara utuh meski tentu saja dengan  merek yang berbeda. Ambil contoh yang terjadi pada industri otomotif.

Produsen VW dari Jerman yang menanamkan investasi di Cina dengan berat hati terpaksa memberikan konsesi kepada produsen otomotif Cina untuk mencontek habis produk mereka. Bahkan Toyota Motor Company yang semula ragu dan tidak menyetujui kebijakan yang berlaku di Cina, belakangan mengendur dengan menggandeng Fisrt Automotive Works Corp (FAW)- produsen otomotif terbesar di Cina. Pembagian sahamnya separuh dimiliki oleh Toyota dan sisanya dikantongi oleh BUMN milik Cina yang berpusat di Kota Tianjin, itu.

Banyak pihak yang menganggap kebijakan pemerintah Cina memperlakukan BUMN-nya secara istimewa semacam itu sebagai sebuah tindakan yang tak adil. Namun ketika Cina berkepentingan untuk menambah kocek rakyatnya agar semakin makmur, mestinya tindakan pemerintah Cina juga dibaca sebagai sebuah sikap yang tidak bisa disalahkan.

Saat Cina ditawarkan kepada investor asing, Deng Xiaoping, pernah mengatakan bahwa bagi Cina tidak penting apakah kucing itu hitam, putih, atau belang. Karena yang lebih penting adalah kucing itu bisa menangkap tikus. Mungkin terdengar pragmagtis, tapi setelah gelombang kebangkrutan yang mematikan, BUMN Cina telah membuktikan sebagai kucing yang sanggup menangkap tikus.

Setidaknya hingga hari-hari ini, ketika kisah Lin Mei dalam Extra dibaca oleh banyak orang.

Iklan