Garuda akan kembali merundingkan pembayaran utang-utangnya dengan usulan penundaan waktu pembayaran, pemangkasan bunga, dan pemotongan utang pokok. Semuanya sudah harus selesai pada akhir tahun ini. Tapi mungkinkah?

oleh Rusdi Mathari
HARAP maklum kalau belakangan ini akan sulit menemui atau menghubungi Emirsyah Satar di kantornya di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta. Sejak awal Ramadhan tahun ini orang nomor satu di PT Garuda Indonesia Airlines itu dipastikan sudah tak menempati lantai C (4) Gedung Garuda. Dia bersama direktur Garuda yang lain telah pindah dan menempati ruang kerja baru di sekitar Bandara Soekarno-Hatta Jakarta yang berjarak 35 kilometer dari kantor lama. “Dekat dengan kantor GMF,” kata Emirsyah.

Kepindahan Emirsyah dan para direktur Garuda ke Cengkareng adalah tahap awal dari realisasi penjualan sejumlah aset Garuda, termasuk Gedung Garuda. Jika semua persiapan di kantor baru sudah beres, kepindahan mereka akan disusul dengan kepindahan seluruh karyawan Garuda yang berada di Jakarta. Kepindahan para awak Garuda tersebut, sekaligus merupakan komitmen dari upaya restrukturisasi utang yang sudah selesai dibuat pada September 2007. Sesuai rencana, hasil penjualan gedung itu akan digunakan untuk membayar angsuran utang Garuda.

Di luar penjualan gedungnya, pihak Garuda juga akan kembali bertemu dengan sejumlah kreditor asingnya. Para kreditor yang tergabung dalam European Export Credit Agency atau ECA diharapkan akan bersedia menyetujui proposal penjadwalan kembali utang Garuda yang akan diajukan oleh Emirsyah. Proposal yang dibuat bersama PT Danareksa itu antara lain berisi usulan penundaan waktu pembayaran, pemangkasan bunga, dan hair cut atau pemotongan utang pokok. Jika tidak, Garuda berencana akan menawarkan proposal yang sama kepada kreditor yang lain.

Perundingan dengan para kreditor asing tahun ini memang menjadi tumpuan terakhir untuk merestrukturisasi utang-utang Garuda setelah selama dua tahun upaya itu menemui jalan buntu. Pada akhir tahun 2005, kepada ECA dan pemegang utang di Singapura, Garuda sempat mengajukan proposal restrukturisasi karena hanya mampu membayar bunga dan tidak mampu membayar cicilan pokok utang yang waktu akan segera jatuh tempo. Namun usulan Garuda tidak disetujui. Ketika pada September 2006 usulan yang sama kembali akan disodorkan kepada ECA, Garuda terbentur oleh belum adanya tawaran skema restrukturisasi utang yang dipilih oleh pemerintah.

Kini Emirsyah membawa usulan baru. Berbeda dengan usulan sebelumnya, kali ini pihak Garuda datang dengan percaya diri menyusul perolehan laba bersihnya pada semester pertama tahun ini. Jika dalam usulan-usulan sebelumnya, Garuda selalu mengaku kesulitan keuangan, tapi tidak untuk perundingan kali ini. Laba bersih sebesar Rp 148 miliar yang masuk ke kas Garuda tahun ini akan dijadikan alat untuk tawar menawar atau dalam istilah Emirsyah sebagai share of paying.

Penghargaan Utang
Selama hampir dua dasawarsa persoalan utang memang menjadi beban berat bagi bagasi keuangan Garuda. Awalnya adalah ketika Indonesia disanjung puja sebagai salah satu primadona ekonomi Asia pada awal tahun 90-an. Sama dengan korporasi-korporasi lainnya, waktu itu Garuda menikmati kemudahan mendapatkan pijaman tanpa jaminan dan bunga, dengan jangka pembayaran yang panjang dari banyak lembaga kreditor.

Hingga sebelum keruntuhan Orde Baru, semua utang-utang itu relatif tak menimbulkan persoalan. Masalah mulai muncul ketika Indonesia diterjang krisis ekonomi di penghujung tahun 1997, yang mengakibatkan banyak kreditor juga mulai hilang kepercayaannya. Garuda pun mulai menapaki rute panjang bernama beban utang sebesar US$ US$ 1,8 miliar.

Diketahui belakangan pinjaman-pinjaman itu banyak yang tidak digunakan secara efektif. Selain mengoperasikan rute yang merugikan, sistem operasional Garuda juga tidak memadai. Sementara produk pelayanan Garuda juga tertinggal dengan para pesaing terutama maskapai asing. Ada pula soal biaya penempatan awak yang terlalu tinggi, distribusi yang tidak memadai, serta armada pesawat dan biaya terkait lainnya yang sangat boros, kalau tidak bisa disebut penuh korupsi.

Beban itu diperberat dengan banyaknya campur tangan pemerintah termasuk penentuan rute. Sudah bukan rahasia pembukaan rute penerbangan internasional sering dilakukan hanya atas permintaan pemimpin negara atau orang-orang yang berkuasa saat itu. Mau tidak mau karena para pejabat berkuasa yang meminta, Garuda terpaksa melayani meski menurut hitung-hitungan ekonomi rute-rute itu jelas tidak efesien. Ini misalnya terjadi pada periode 1993-1998 ketika paling tidak, ada 17 rute penerbangan internasional ke Amerika Serikat dan Eropa yang membuat Garuda menanggung rugi US$ 621 juta.

Pada musim haji intervensi penguasa juga makin bertambah. Setiap tahun, Garuda diharuskan menyisihkan sedikitnya 20 tempat duduk pada setiap penerbangannya untuk diberikan kepada instansi pemerintah. Jika jumlah kloter haji setiap tahun rata-rata 200 ribu orang, maka tempat duduk tak ekonomis yang harus disediakan Garuda bisa mencapai 2.000 kursi. Akibat “urusan haji” semacam itu Garuda pernah harus kehilangan pendapatan sebesar US$ 11,3 juta.

Kerugian yang ditanggung oleh Garuda oleh kekeliruan operasi pada masa itu bahkan mencapai Rp 4,74 triliun. Beban keuangan Garuda semakin berat ketika nilai rupiah terbanting oleh dolar Amerika Serikat sehingga pada tahun 1999 utang Garuda mencapai Rp 25,9 triliun. Utang sebanyak itu adalah pinjaman dari 90 kreditor dari dalam dan luar negeri, seperti ECA.

Ketika Abdul Gani memimpin Garuda pada 1998-2001, semua sumber pemborosan itu segera disumpal. Sebanyak 17 rute internasional ke Amerika dan Eropa. Jatah tempat duduk untuk Departemen Agama juga tidak disediakan lagi sejak tahun 1999. Hanya dalam waktu setahun hasilnya langsung terasa: keuangan Garuda kembali bertabur angka biru dengan pendapatan yang juga mulai merayap.

Tahun itu pendapatan Garuda mencapai Rp 7,5 triliun. Tahun berikutnya naik 23 persen atau menjadi Rp 9,2 triliun. Garuda lalu menghasilkan potensi penghematan US$ 147 juta pada 2001 sehingga para kreditornya kembali memberi kepercayaan dengan mengizinkan Garuda merestrukturisasi utang-utangnya yang ketika itu sudah berjumlah US$ 1,4 miliar.

Dibutuhkan waktu dua tahun sebelum usaha restrukturisasi rampung dilakukan oleh Garuda pada 2001. Utang yang sebelumnya mencapai US$ 1,8 miliar berhasil dikurangi hingga menjadi US$ 1,1 miliar atau turun sebanyak 30 persen. Sebuah lembaga di Amerika Serikat sempat memberikan penghargaan “The Best Corporate Finance of the Year” untuk kategori “The Best Restructuring Deal of The Year” kepada Garuda karena keberhasilan menurunkan utang-utangnya. “Saya sendiri yang menerimanya di Amerika waktu itu,” kata Emirsyah.

Usaha restrukturisasi terus berlanjut hingga pada paruh pertama tahun 2003 utang Garuda tersisa US$ 880 juta. Saat itu Garuda berada di bawah kondisi politik dan ekonomi global dan nasional yang tak menguntungkan bagi kelangsungan usahanya—seperti peristiwa WTC 11 September dan Bom Bali. Sempat ada kesepakatan antara Garuda dengan para kreditor dan Garuda diberi tempo hingga 2007 untuk melunasi sebagian utang-utangnya. Syaratnya Garuda harus mengangsur sebesar US$ 120 juta setiap tahun dimulai sejak 2003.

Kini ketika 2007 akan memasuki ujungnya utang Garuda masih sekitar US$ 748 juta atau tak berkurang secara drastis dari julah utangnya pada empat tahun lalu. Sebagian besar utang itu adalah pinjaman dari ECA sebesar US$ 475 juta dan Export Development Canada sebesar US$ 12 juta. Sisanya adalah utang kepada Bank Mandiri, BNI, BRI, Angkasa Pura I dan II, dan Pertamina. Utang besar itulah yang harus diselesaikan pembayarannya oleh Garuda pada tahun ini melalui proposal restrukturisasi yang baru. Targetnya adalah pemunduran jadwal pembayaran dari semula tahun 2010 menjadi lebih lebih panjang lagi.

Untuk kreditor lokal Garuda kemungkinan besar tidak akan mengalami kesulitan berarti. Apalagi ada rencana untuk menjual beberapa aset yang dimiliki oleh Garuda, seperti lima pesawat jenis DC 10 dan Gedung Garuda sudah mulai terealisasi. Total hasil penjualan itu diperkirakan mencapai Rp 600 miliar dan akan bertambah, jika kemudian pemerintah juga mencairkan sisa dana yang pernah dijanjikan untuk membantu keuangan Garuda sebesar Rp 500 miliar.

Bagaimana dengan kreditor asing?

“Kita akan coba negoisasi ulang,” kata Emirsyah kepada saya beberapa hari sebelum pindah ruang kerja ke Cengkareng, September silam.

Iklan