Gambar diambil tanpa izin dari jacksonandwilson.com

Kepolisian Republik Indonesia menjadi lembaga terkorup di Indonesia sepanjang tahun ini menurut survei Transparency International Indonesia . Skripsi mahasiswa PTIK juga pernah mengungkapkan perilaku korup di tubuh kepolisian. Tapi seorang petinggi polisi menganggap hasil survei TII bohong dan tai kucing.

Oleh Rusdi Mathari
HASIL survei dari Transparancy International Indonesia itu diumumkan di Jakarta pada hari Kamis (6 Desember 2007) bersamaan dengan peluncuran Barometer Korupsi Global (GCB) 2007. Kegiatan ini merupakan agenda rutin TII setiap tahun dan diumumkan menjelang akhir tahun. Dalam siaran pers, TII menyebutkan penelitian melibatkan 1.010 responden di Bandung Jakarta. Hasilnya: polisi menempati urutan teratas sebagai lembaga yang paling korup (lihat http://www.tii.or.id)

Dengan skor indek antara 0-5 (semakin tinggi semakin korup), lembaga kepolisian mendapatkan skor tertinggi dengan nilai indeks 4,2. Di bawah lembaga kepolisian ada lembaga peradilan dan DPR-DPRD dengan indeks 4,1; partai politik 4,0; dan pelayanan perijinan/perpajakan masing-masing dengan indeks 3,8 dan 3,6. Tingginya indeks untuk lembaga kepolisian menurut TII menunjukan citra institusi itu buruk dimata publik.

Kekecewaan masyarakat selama ini terutama menyangkut pelayanan administrasi kendaraan, serta pembayaran suap dan pungli dalam pelanggaran lalu-lintas dan penanganan perkara. Oleh TII, pengadaan barang dan jasa di kepolisian juga dianggap bermasalah. Belum lama ini terungkap dugaan korupsi pengadaan kendaraan lapis baja (APC) di Mabes Polri pada 2001 sebesar Rp1,3 miliar, seperti dilaporkan oleh sebuah LSM.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto yang dimintai keterangan soal GCB 2007 menilai TII telah menyebarkan berita bohong. Dia bahkan berjanji akan meneliti lembaga TII termasuk orang-orang yang bekerja di dalamnya. “Penelitian apa? Tai kucing,” kata Sisno (Koran Tempo, 7 Desember 2007).

Tahun lalu ketika TII meluncurkan GCB 2006, Kapolri Jenderal Sutanto juga meragukan hasil survei TII. Menurut Sutanto, responden TII hanya membaca dari media, sementara banyak media berisi opini dan bukan sekedar fakta (Kompas, 6 Januari 2007).

Skripsi Mahasiswa PTIK
Korupsi dan polisi sudah sejak lama menjadi pembicaraan publik. Seperti kentut, ada baunya tapi tak tak kelihatan wujudnya. Kalaupun terlihat, publik takut mengungkapkan.

Hal itulah yang tampaknya mendorong para mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian angkatan 39-A melakukan penelitian tentang pelayanan Polri terhadap publik. Hasil penelitian yang kemudian ditulis menjadi skripsi dan diseminarkan pada 17 Feberuari 2004 itu memang mengejutkan: korupsi di Polri memang sudah melembaga. Sebelumnya senior mereka –mahasiswa PTIK Angkatan 38—juga melakukan penelitian tentang penyimpangan perilaku di tubuh Polri.

Mengapa tema korupsi dipilih oleh mahasiswa PTIK?

Seperti kesimpulan hasil penelitian mahasiswa PTIK Angkatan 39-A, menurut seorang petinggi Polri, karena KKN di lembaganya sudah menjadi sangat endemik dan sistemik. Menurutnya, polisi seperti sudah dilahirkan dalam kondisi yang seperti itu (selalu korupsi).

Salah satu temuan skripsi mahasiswa PTIK Angkatan 39-A, adalah praktik korupsi yang terjadi di Polres Metro Jakarta Timur. Suatu hari di bulan Juni 2002, seorang bernama Sabrar yang beralamat di Jalan Cililitan Besar ditangkap oleh petugas Polres Jakarta Timur, karena diduga memiliki kayu jati yang tidak dilengkapi dokumen sah.

Sabrar yang diwawancari mahasiswa PTIK, mengaku tak berapa lama setelah ditangkap, istrinya menghadap penyidik agar kasusnya selesai di tingkat Polres dan tak berlanjut ke pengadilan. Penyidik dan atasanya meminta dana penangguhan Rp 12 juta, tapi istri Sabrar hanya sanggup menyediakan Rp 6 juta. Singkat cerita terjadi negoisasi antara istri Sabrar, penyidik dan kepala penyidik. Pada hari ke-12, penahanan atas Sabrar akhirnya ditangguhkan dan perkaranya dihentikan.

Dengan alasan keterbatasan dana di kesatuannya, seorang anggota buru sergap berpangkat brigadir di Polres Jakarta Timur, mengaku ia dan anggota buru sergap lainnya berusaha mencari dana sendiri untuk dana operasional. Salah satunya yang sering dilakukan dengan mendatangi bandar judi. Cara ini kerap pula dilakukan jika atasan mereka membutuhkan dana untuk suatu kegiatan.

Sebagian dana itu, selain masuk kantong pribadi juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan operasional di Polres Jakarta Timur. Misalnya membeli peralatan dinas, seperti komputer, telepon, ATK dan sebagainya. Terungkap di penilitian itu, dari 13 komputer yang ada di Polres Jakarta Timur, 12 diantaranya merupakan hasil swadaya yang dananya diperoleh dari pengutipan perkara.

Penelitian mahasiswa PTIK itu juga mengungkapkan ada dua golongan korupsi di kepolisian: internal dan eksternal. Internal terjadi di ruang lingkup dinas, seperti jual beli jabatan, penerimaan siswa polisi, distribusi logistik, dan anggaran. Eksternal melibatkan kepentingan masyarakat, seperti penyalahgunaan wewenang dan pungli dalam pelayanan masyarakat, baik di kantor polisi maupun di jalanan.

Dari Secaba hingga Sespim
Ada cerita lain dari seorang Ajun Komisaris Besar di Mabes Polri yang sudah lima kali tidak lulus seleksi Sekolah Staf Pimpinan (Sespim) Polri. Usut punya usut, perwira tadi sampai pada satu kesimpulan: dia tidak lulus karena tidak pernah mau menyetor dana kepada panitia seleksi. Bagaimana dia tahu?

Salah satu panitia seleksi suatu hari bertanya kepada dia, ”Anda ini tidak mengerti atau tidak mau mengerti?” “Saya menjawab memang tidak mau mengerti,” kata dia. Tapi tidakkah kesimpulan perwira tadi hanya sepihak?

Contoh lain tentang bagaimana bangku di Sespim diperdagangkan terungkap dalam kasus penangkapan Komisasris Puja Laksana. Puja Laksana ditangkap oleh tim Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Ranch Market, Kebon Jeruk, Jakarta, 11 Januari 2004 karena kedapatan membawa 900 butir ekstasi. Dalam pemeriksaannya, Puja mengaku mau membawa narkoba karena dijanjikan akan lolos seleksi Sespim Polri oleh Lina Harahap, tersangka lain yang ikut ditangkap bersama Puja.

Perilaku korup polisi yang lain juga pernah diungkap Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja Apartur Negara pada awal 2004 sehubungan dengan seleksi penerimaan anggota Polri di Polda Jawa Barat. Menurut lembaga itu, dari 850 calon Bintara yang dinyatakan lulus, semuanya diduga berbau KKN karena membayar uang sogokan yang berkisar Rp 15 juta-Rp 30 juta per calon kepada petugas penerimaan. Total nilainya mencapai Rp 15,6 miliar.

Salah satu contoh kasusnya terjadi atas nama M. Faisal. Sesuai data di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Polda Jabar, peserta bernomor 756 itu seharusnya tidak diterima sebagai calon bintara Polri. Akan tetapi, karena direkayasa oleh Kepala Unit Personalia Polda Jabar AKP Rudi dan seorang programer komputer bernama Maskur, peserta itu diluluskan masuk ke Sekolah Calon Bintara.

“Tapi Rudi sepertinya memang dilindungi karena mungkin bisa ‘menggigit’ pejabat yang lebih tinggi,” kata David Ridwan Betz, Direktur Eksekutif aliansi tersebut.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dalam kolomnya menulis cerita tentang seorang polisi di Polda Metro Jaya yang “diperas” oknum polisi di salah satu kepolisian sektor di Jakarta. “Pemerasan” ini terjadi saat ia membantu menyelesaikan masalah yang dialami kenalannya di polsek itu (lihat: Sapu Kotor Itu Bernama Polisi,”  Kompas, 6 Maret 2004)

Tentu temuan-temuan tadi bukan satu-satunya tentang cerita korupsi di tubuh Polri dan perilaku korup itu juga bukan hanya soal “priit jigo” untuk kasus-kasus pelanggaran lalulintas di jalan raya. Ibarat gunung es, pengakuan tadi hanyalah puncak. Di bawahnya masih tercecer banyak kasus yang kurang lebih sama karena di kalangan Polri sendiri, sudah menjadi rahasia umum, banyak bawahan yang harus mencukupi kebutuhan hidup dan tugasnya dengan mencari “tambahan” di luar.

Seorang anggota Polri bahkan pernah menulis surat yang berisi keluh kesah sebagai anggota Polri. “Selama menjadi polisi, saya tidak pernah tahu berapa dana operasional yang seharusnya diberikan kepada anggota. Dana yang jumlahnya pas-pasan itu sebagian besar tidak turun kepada yang berhak. Sudah gajinya banyak potongan, dana operasional enggak turun, tempat tugasku jauh pula. Jangan anggap kami selalu bisa cari uang di luar, malu ’Ndan!”

Kendati terdengar miris, isi surat itu setidaknya mengungkapkan kenyataan bahwa menjadi bawahan di tubuh Polri identik dengan mencari setoran di luar, atau singkatnya harus melakukan korupsi jika ingin tercukupi kebutuhan hidup dan operasionalnya. Mungkin, karena itu anggota tadi menuangkan keluh kesahnya dalam bentuk surat yang lalu dia kirim ke bagian Deputi Sumber Daya Manusia Polri.

Iklan