http://www.sxc.hu/photo/913344Menjelang tutup tahun, seluruh anggota DPR-RI mendapat kado berupa mesin faksimili bermerek Panasonic senilai Rp 1,2 juta per buah. Tahun ini 61 persen dari Rp1,3 triliun anggaran DPR habis hanya untuk kebutuhan perut anggota DPR

Oleh Rusdi Mathari

“SIAPA tahu dari sinterklas,” kata Alvin Lie dari Fraksi PAN menanggapi kabar pemberian mesin faksimili kepada 550 anggota DPR-RI. ALVIN tentu saja bercanda. Dia sendiri mengaku tidak tahu pemberi hadiah itu. Badan Urusan Rumah Tangga maupun Wakil Sekjen DPR menurut Alvin juga membantah memberikannya. “Kita juga tidak tahu dari siapa. Kalau itu inventaris kok saling membantah,” kata Alvin yang menganggap mesin faksimili itu “barang aneh” karena tidak diketahui darimana asalnya (Kompas Cyber Media, 19 Desember 2007).

Menjadi anggota DPR-RI memang enak. Selain mendapat gaji, fasilitas rumah, dan sebagainya, mereka juga sering mendapat “kado-kado” tak terduga seperti hadiah mesin faksimili itu. Tahun lalu seluruh anggota DPR mendapat “kado” pembangian lap top dengan nilai total Rp 12, 1 triliun. Dan setiap menjelang lebaran banyak di antara mereka yang menerima “kado” THR dari pengusaha atau lembaga pemerintah.

Jika mengadakan rapat, mereka mendapat uang kehadiran dan uang makan. Sesekali mereka juga terbang ke berbagai kota atau negara untuk melakukan peninjauan atau studi banding. Tentu saja tidak dengan ongkos pribadi. Data 2006 dari Sekretariat Jenderal DPR menunjukkan, gaji kotor termasuk belanja barang dan jasa bagi setiap anggota DPR mencapai Rp 49,4 juta. Uang belum termasuk dana serap aspirasi pada masa reses total sebesar Rp 35,5 juta. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan 61 persen dari Rp1,3 triliun anggaran DPR tahun ini habis hanya untuk kebutuhan perut anggota DPR.

Rinciannya untuk membayar gaji, honorarium, dan tunjangan reguler termasuk asuransi kesehatan menghabiskan Rp185,3 miliar; listrik dan telepon Rp 36 miliar; uang harian dan uang representasi dalam rangka perjalanan dinas dalam dan luar negeri Rp 103,8 miliar; uang harian dan uang representasi dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat Rp 153,5 miliar; dan uang operasional dan transpor kunjungan kerja Rp 57,3 miliar.

Ada lagi dana untuk operasional fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp17,5 miliar; operasional penelitian dan pemantauan Rp 530 juta; tambahan tunjangan untuk perjalanan dinas dalam negeri Rp 9 miliar; bantuan transpor anggota pergantian antar waktu Rp3,2 miliar; tunjangan komunikasi intensif dan peningkatan kinerja komunikasi intensif dan penanganan pengaduan masyarakat dalam rangka pembahasan RUU total sebesar Rp 149 miliar.

Belum cukup, para wakil rakyat itu masih mendapat dana representasi, pelayanan, pengawalan pimpinan, tunjangan tenaga ahli, dan honorarium asisten anggota Rp 92,4 miliar; honor kegiatan operasional pimpinan dan anggota Rp1,15 miliar; dan tunjangan bagi anggota komisi yang merangkap menjadi anggota badan atau panitia anggaran Rp 4,37 miliar (Media Indonesia 17 Desember 2007).

Fitra juga mencatat masih ada tunjangan komunikasi sebesar Rp 149,5 miliar; tunjangan transpor Rp 55 miliar; tunjangan perjalanan dinas dalam negeri Rp 6,6 miliar; tunjangan listrik Rp 2,5 juta per anggota per bulan; tunjangan telepon Rp 3 juta per anggota per bulan; dan tunjangan pembayaran langganan PAM Rp 400 ribu per rumah per bulan.

Ada pula yang namanya uang honorarium alat kelengkapan total sebesar Rp42,3 miliar, uang harian dan representasi dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri Rp103,8 miliar, uang harian dan uang representasi dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat Rp153,5 miliar, uang legislasi Rp36 juta per orang, serta uang kunjungan kerja perorangan enam kali setahun Rp5 juta-9 juta per orang untuk sekali kunjungan.

Salah satu “Kado” terbesar yang pernah diterima sebagian anggota DPR 1999-2004(sebagian masih menjabat dalam periode 2004-2009) adalah uang dari Bank Indonesia senilai Rp 31,5 miliar. “Kado” itu disalurkan melalui Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang berada di bawah naungan BI. Laporan BPK menjelaskan, dana Rp 31,5 miliar itu dicairkan oleh Rusli Simanjuntak, yang selanjutnya diserahkan kepada anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Anthony Zeidra Abidin. Tujuannya untuk memuluskan pembahasan amendemen UU BI dan penyelesaian kasus BLBI (Suara Pembaruan 30 Oktober 2007).

Sebelum ada pemberian kado berupa mesin faksimili itu, mulai Januari tahun depan, mereka akan mendapat tambahan gaji sebesar Rp 13 juta dari gaji yang sudah mereka terima. Uang tambahan itu kabarnya untuk keperluan menyewa rumah atau apartemen karena rumah dinas mereka di Kompleks Perumahan DPR Kalibata, Jakarta Selatan, akan direnovasi dan diperkirakan perlu waktu lama. Total anggarannya mencapai Rp 107 miliar.

“Kita berikan uang pengganti Rp 13 juta per bulan. Terserah anggota, silahkan nyewa di luar (sewa apartemen atau rumah),” kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR Jakarta (Banjamasin Post 12 Desember 2007).

Tentu saja uang itu adalah uang negara yang antara lain dikumpulkan lewat pajak dan restribusi dari rakyat, dan bukan uang dari sinterklas.

Iklan