BLBISetelah sempat diributkan oleh Ketua BPK Anwar Nasution, kasus BLBI kembali hilang dari ingatan. Dari masa ke masa, dari rezim ke rezim, kasus penggasiran uang negara terbesar itu hanya menjadi dagangan politik dan kekuasaan. Inilah beberapa memo pejabat pemerintah dan pemilik bank yang tercecer dan belum sepenuhnya terungkap kepada publik menyangkut kejanggalan penyaluran BLBI.

oleh Rusdi Mathari
SUATU hari di pertengahan bulan September 2002, saya menghadiri jamuan makan para pejabat BPPN. Nama BPPN saat itu sedang berada di puncak ketenaran dan para pejabat lembaga ad hoc itu ingin para wartawan mendengar “wejangan” mereka. Tempatnya di Mercantile Club, Wisma BCA, Jakarta dengan jamuan makan malam yang luar biasa mahal, setidaknya menurut ukuran saya.

Ketika acara jamuan mulai beranjak ke menu utama setelah disuguhi menu pembuka, saya mulai bertanya soal BLBI sehubungan rencana BPPN untuk kembali memanggil Usman Admadjaja, salah satu konglomerat penerima BLBI. Menjawab pertanyaan saya, seorang pejabat BPPN mengungkapkan bahwa dari RP 153,4 triliun BLBI yang dikucurkan oleh Bank Indonesia, sebanyak 21 persen diantaranya ternyata tidak ada jaminan. Sementara yang ada jaminannya pun, sebanyak 74 persen tidak diikat dengan azas legalitas. “Kami tidak tahu kenapa BI bisa kebobolan seperti itu,” kata pejabat tadi.

Perkara itu baru ketahuan, kata pejabat tadi, setelah BPPN kembali mengotak-atik dokumen perihal BLBI sehubungan dengan rencana pemanggilan kembali Usman Admadjaja, salah satu konglomerat penerima BLBI dan bekas pemilik Bank Danamon. Ada beberapa debitur yang namanya tercantum sehubungan dengan penyerahan jaminan yang kurang itu tapi pejabat tadi tak bersedia menyebutkannya kepada saya.

Sebuah keterangan dan penjelasan yang aneh mengingat lembaga sebesar BPPN (didirikan sejak 1998 untuk hanya mengurusi BLBI) baru mengetahui ada “kejanggalan” itu justru pada saat masa kerjanya akan berakhir pada tahun 2003. Soal temuan itu pun, BPPN sebetulnya bisa dikatakan sangat terlambat bila mengingat BPK sudah lebih awal mengungkapkan banyak ketimpangan antara jumlah BLBI yang dikucurkan dengan jaminan yang diberikan oleh para debitur.

Berdasarkan hasil audit pada 1999, BPK antara lain pernah mengungkapkan bahwa dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 54 bank, hanya sekitar Rp 24 triliun yang diikat dengan jaminan. Sisanya menurut BPK, tidak ada kejelasan. Itulah sebagian karut-marut skandal BLBI, yang kemudian kembali diributkan banyak orang menyusul temuan terbaru BPK (Anwar Nasution) soal mengalirnya dana BI kepada sejumlah anggota DPR-RI senilai Rp 31,5 miliar.

Bertindak sebagai kasir adalah Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang berada di bawah naungan BI. Laporan BPK menjelaskan, dana Rp 31,5 miliar itu dicairkan oleh Rusli Simanjuntak yang selanjutnya diserahkan kepada anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Anthony Zeidra Abidin. Tujuannya untuk memuluskan pembahasan amendemen UU BI dan penyelesaian kasus BLBI (Suara Pembaruan 30 Oktober 2007).

Seperti halnya pejabat BI dan anggota DPR yang terlibat dalam urusan suap-menyuap itu, Anwar tentu tak bisa dikatakan tidak punya motif saat mengeluarkan pernyataan dan mengungkap aliran dana dari BI kepada para anggota DPR, apalagi dia waktu itu juga orang penting di di BI. Dan motif-motif semacam itulah yang sejauh ini telah ikut menghambat penuntasan aliran BLBI. Skandal itu hanya menjadi hangat-hangat tahi ayam dengan memunculkan tokoh baru lalu dilupakan kembali. Kali ini tokohnya Anwar Nasution meski sulit ditebak, ke mana “bola panas” BLBI sedang diarahkan oleh bekas Deputi Senior Gubernur BI itu.

Satu hal yang agak jelas, penyaluran BLBI sejak awal memang kontroversial. Bukan saja nilainya yang luar biasa (enam ratusan triliun rupiah) tapi karena penyalurannya juga tidak pernah transparan diketahui publik. Orang-orang melemparkan kecurigaan: jaminan tidak jelas tapi BI memberikan kemudahan pengucuran BLBI kepada bank-bank penerima, meskipun bank-bank itu sudah mengalami overdraft (saldo negatif) yang parah dan terjadi berulang kali.

Semula ada usaha meyakinkan bahwa pengucuran BLBI terutama dimaksudkan untuk menyelamatkan bank-bank dari badai rush pasca-likuidasi 16 bank, 1 November 1997, dan gonjang-ganjing fluktuasi mata uang rupiah. Belakangan ketahuan, dari seluruh bank yang mengalami kesulitan likuiditas, sebagian besar bukan diakibatkan oleh rush (penarikan dana secara masif) melainkan diakibatkan oleh penyaluran kredit kepada kelompok terafiliasi alias menabrak batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Salah satu dokumen yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran BMPK adalah dokumen berkode SR dengan nomor 28/MK/1998, yang ditujukan kepada Presiden RI bertanggal 18 Mei 1998. Sesuai dokumen yang berbentuk surat itu, sedikitnya ditemukan 12 bank yang kesulitan likuiditasnya disebabkan oleh pengucuran kredit kepada kelompoknya sendiri. Keduabelas bank itu: PT Bank Surya Tbk., PT Bank Pelita, PT Bank Istismarat Indonesia, PT Bank Centris, PT Subentra, PT Bank Deka, PT Hokindo, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk, PT Bank Tiara Asia Tbk., PT Bank Modern Tbk., dan PT Bank Umum Nasional Tbk.

Merujuk kepada surat menteri keuangan itu, permasalahan likuiditas Bank Danamon (Usman Admadjaja) dan BDNI (Sjamsul Nursalim) ternyata sudah terjadi jauh sebelum likuidasi 16 bank dan Indonesia dihantam krismon. Dua bank itu telah mendapatkan dana dari BI melalui surat berharga pasar uang khusus (SPBUK) masing-masing Rp 11,3 triliun dan Rp 9,8 triliun – beberapa bulan sebelum terjadinya krisis moneter. Khusus kepada BDNI, bank sentral bahkan telah mengucurkan kredit kepada grup terkait sebesar US$ 600 juta antara Mei-Oktober 1997.

BPK menilai, SBPUK dikucurkan tanpa analisis terhadap kondisi keuangan bank-bank bermasalah itu. Kontrol dari Urusan Pengawasan Bank (UPwB) BI dianggap tidak befungsi. Contohnya adalah SBPUK yang dikeluarkan lewat Surat Direksi No.30/50/Dir/UK tanggal 30 Desember 1997.

Pemberian fasilitas itu tidak sesuai dengan surat Presiden RI tanggal 27 Desember 1997 yang dikirim kepada Gubernur BI Soedradjad Djiwandono melalui Surat Menteri Sekretaris Negara bernomor R-183/M.Sesneg/12/1997. Isi surat itu antara lain berisi persetujuan Presiden RI tentang pemberian fasilitas SBPUK untuk mengatasi saldo debit di bank-bank yang ada harapan sehat. Mengapa hanya bank-bank yang punya harapan sehat?

Berdasarkan laporan tingkat kesehatan bank, Presiden RI rupanya mengetahui bahwa sebagian besar bank penerima SBPUK ternyata tidak sehat bahkan sudah sakit sejak sebelum krismon. Beberapa bank diantaranya kemudian dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi dan Bank Beku Kegiatan Usaha.

Surat tersebut merupakan balasan terhadap surat Gubernur BI yang dikirim kepada Presiden RI tanggal 26 Desember 1997. Dalam surat itu, Soedradjad melaporkan perkembangan terakhir keadaan bank-bank yang mengalami saldo debit yang terus membengkak sebagai akibat tekanan dari berbagai penarikan nasabah. Dijelaskan pula untuk mencegah runtuhnya perbankan, maka diperlukan penggantian saldo debit. “Sambil menunggu kondisi perbankan dan pulihnya kepercayaan terhadap perbankan, BI, sekiranya disetujui, akan mengganti saldo debit dengan SBPUK sesuai dengan memo terlampir”.

Begitulah sebagian isi surat dari Soedradjad Djiwandono.

Memo yang dimaksud Soedradjad tak lain adalah memo bernomor MO-67/MK/97 yang dibuat Mar’ie Muhammad (menteri keuangan) kepada Soedradjad tanggal 26 Desember 1997. Memo Mar’ie keluar karena ada kabar tentang disposisi Soeharto yang meminta agar Bank Utama –milik Sigit dan Tommy Soeharto— dimerger dengan Bank Harapan Sentosa milik Hendra Rahardja, kakak Eddy Tanzil, buronan dalam kasus Bapindo. Disposisi itu, sebelumnya juga disampaikan Mar’ie secara lisan dalam rapat Dewan Moneter.

Karena memo itulah, Soedradjad mengirim surat kepada Seoharto sebagai Presiden RI dan dijawab oleh Mensesneg dengan menyetujui saran Soedradjad. Tapi SPBUK ternyata tetap mengalir kepada bank-bank yang tidak punya harapan sehat yaitu 12 bank seperti yang dimaksudkan oleh surat Menteri Keuangan bernomor 28/MK/1998 tadi. Dalam surat itu disebutkan, 12 bank tersebut telah melakukan rekayasa pemberian fasilitas kredit yang dilakukan pihak terafiliasi yang jumlahnya tak memenuhi persyaratan yang wajar. Kalau dijumlah, nilai total pemberian kredit yang tak wajar itu mencapai Rp 23,27 triliun (US$ 608,4 juta).

Untuk pengucuran BLBI kepada BDNI, terungkap hanya ada enam perusahaan yang terkait dengan BDNI yang perikatannya secara hukum relatif kuat. Enam perusahaan itu adalah PT Bahtera Sinar Mulia, PT Bakahuni Sarana Prima, PT Diners Yaya Indonesia, PT Gajah Perkasa Sakti, PT Langgeng Baja Pratama, dan PT Nusa Minera Utama. Menjelang BDNI dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi, total kredit yang diberikan pada enam perusahaan itu mencapai Rp1.528.704 juta dan US$97,368,800.

Kecuali tiga perusahaan yang disebutkan pertama, perjanjian kredit untuk tiga perusahaan berikutnya banyak dilakukan di bawah tangan. Akad pemberian kredit sebesar Rp 1,5 miliar kepada PT Nusa Minera Utama pada 20 November 1995, misalnya, dibuat di bawah tangan oleh Rudolf Kasenda dengan Indrawan Widjaja yang mewakili BDNI. Padahal, posisi Kasenda – pernah menjabat kepala staf Angkatan Laut RI – adalah Komisaris BDNI bersama Makmun Murod, juga pensiunan jenderal.

Kejanggalan lain yang juga belum terungkap adalah penggunaan dana SBPUK sebesar Rp 9,8 triliun yang telah mengucur ke kocek BDNI. Padahal, sebagaimana tertulis dalam surat menteri keuangan tadi, pada 27 Maret 1995 atau sekitar empat bulanan sebelum krismon – BDNI sudah pula disuntik oleh BI dengan SBPUK sebesar Rp 345 miliar dan pinjaman subordinasi sebesar Rp 270,9 miliar (Rp 70,9 miliar diantaranya merupakan konversi SBPU). Dana yang dikucurkan oleh BI itu pun bukan untuk penyehatan BDNI melainkan untuk pembelian Bank Dewa Rutji.

Pada 24 Oktober 1997, ketika rekening giro BDNI di BI mengalami overdraft sebesar Rp 638,8 miliar, bank sentral secara maraton masih menyuntikkan dana kepada BDNI. Ini bisa dilihat antara lain dari pemberian fasilitas diskonto (Fasdis) I pada 27 Oktober 1997 sebesar Rp 515 miliar, yang tak banyak membantu pemulihan likuiditas BDNI. Bahkan saat pengumuman likuidasi 16 bank 1 November 1997, ketika saldo debit BDNI sudah membengkak menjadi Rp 1,479 triliun dan akhirnya menjadi Rp 2,013 triliun pada 6 November 1997, BI masih menyuntikkan dana melalui SBPU kredit usaha kecil (KUK) sebesar Rp200 miliar dan Fasdis II sebesar Rp 3 triliun.

Pengucuran BLBI itu terus berlanjut sepanjang November-Desember 1997, sebelum akhirnya ditemukan banyak penyimpangan dalam penggunaannya dan SBPUK yang telah dilahap mencapai Rp9,8 triliun. Total seluruh BLBI yang diterima oleh BDNI sekitar Rp 37 triliun.

Pola pengucuran BLBI yang hampir sama dengan DBNI juga diberikan BI kepada Bank Danamon. Akta Perjanjian Jual Beli SPBUK dengan pemberian jaminan bernomor 107 tanggal 14 Januari 1998, yang dibuat oleh notaris Lindasari Bachroem disebutkan bahwa pada 31 Oktober 1997 utang Danamon kepada BI sebesar Rp 3,46 triliun berupa Fasdis II dengan memakai jaminan. Jaminan dalam akta yang dibuat atas nama Direktur Utama Bank Danamon Nienie Narwastu Admadjaja (putri Usman Admadjaja) dan Direktur Bank Danamon Soesilo Oetomo itu, antara lain PT Kuningan Persada, PT Bentala Anggada Mandura, dan PT Bank Danamon Indonesia (semuanya milik keluarga Admadjaja).

Pinjaman ini seharusnya sudah lunas paling lambat 29 Desember 1997 tapi oleh Danamon diperpanjang lagi hingga 30 hari atas izin BI. BI lalu menghapus dan mengubah Fasdis II untuk Danamon dengan memperbesar pagu pinjaman kepada Danamon melalui pembelian SBPUK berupa surat-surat utang dari Danamon sebesar Rp11,41 triliun. Dana itu diterima Danamon pada 31 Desember 1997 dengan cara pemindahan buku oleh BI ke rekening Danamon. Belakangan, Danamon mendaku jumlah yang diterima hanya sebesar Rp11,29 triliun. Alasannya: menyesuaikan dengan jangka waktu diskonto yang diberikan sebesar 27 persen atau setara dengan Rp117,63 miliar.

Melalui surat bernomor 704/BPPN-LGS/Team BDI/1998, 20 April 1998, BPPN meminta kepada Danamon untuk menyediakan akta yang disebut-sebut telah memberikan perpanjangan waktu pembayaran atas Fasdis II tersebut. Danamon membalas lewat surat bertanggal 21 April 1998 dan menyatakan bahwa akta perpanjangan tersebut tidak ada. Bank itu juga tidak menjabarkan perhitungan penyesuaian jangka waktu diskonto yang telah menyebabkan selisih harga SBPUK sebesar Rp117,63 miliar. BPPN kemudian merekomendasikan bahwa perpanjangan waktu 30 hari dari Fasdis II sebetulnya tidak tersedia dalam pemeriksaan hukum. Jumlah BLBI yang diterima oleh Danamon mencapai Rp 23 triliun.

Lalu, ke mana uang BLBI itu dipergunakan?

Merujuk surat BPPN kepada Menteri Keuangan, 18 Mei 1998, bernomor S-3/PROG/BPPN/1998/Rahasia, sebagian besar digunakan untuk kepentingan pemegang saham pendiri maupun manajemennya. Surat itu juga mengungkapkan, Danamon telah kelimpungan likuiditas jauh sebelum terjadinya krismon.

Sebagai pemilik Usman Admadjaja dan beberapa direksi Danamon juga disebut-sebut telah melakukan rekayasa pemberian fasilitas kredit. Sampai surat itu dibuat, total kredit yang diberikan kepada pihak terafiliasinya sudah mencapai Rp 8,25 triliun. Penggunaan dana bank untuk kepentingan pribadi dan kelompok itu juga melambung jauh dari batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang perbankan dan hal itu diakui oleh Danamon.

Dalam suratnya kepada BI bertanggal 13 April 1998, yang ditandatangani Rita Kusumawijaya, Eddy Riyanto, dan Maria Regina L.W., Danamoon mennyatakan telah melanggar BMPK seperti yang temuan BPPN. Kendati berbeda angka nominalnya, sampai 28 Februari 1998 diketahui, Danamon paling sedikit telah mengucurkan kredit sebesar Rp 4,18 triliun kepada kelompok usahanya di 77 perusahaan.

Kredit itu antara lain digunakan untuk memborong saham PT Astra Internasional (sebanyak 19 perusahaan) sebesar Rp 1,49 triliun, pembelian dan pengembangan kapling di Jalan Sudirman, Jakarta (53 perusahaan) sebesar Rp 2,07 triliun, dan pembelian Extention Kuningan (5 perusahaan) sebesar Rp 618,9 miliar. Sementara jumlah kredit yang dikucurkan untuk debitur grup dan debitur nongrup mencapai Rp 7,59 triliun lebih.

Kredit yang diberikan kepada debitur grup, celakanya juga banyak mengucur pada kelompok usaha para pemilik bank yang juga bermasalah dalam kasus BLBI. Ada yang mengucur pada PT Kiani Kertas milik Bob Hasan sebesar Rp 766,73 miliar, Grup BDNI milik Sjamsul Nursalim sebesar Rp 285,95 miliar, dan yang terbesar mengalir kepada PT Chandra Asri (Grup Bank Andromeda) milik Bambang Trihatmodjo, Prajogo Pangestu, dan Peter F. Gontha, sebesar Rp 2,91 triliun.

Dan ini yang mungkin luar biasa: sebagian besar perusahaan pemegang saham Grup BDNI dimiliki oleh Grup Danamon sendiri. Menurut laporan itu paling tidak terdapat 12 perusahaan milik Danamon yang tercatat sebagai pemegang saham di grup BDNI.

Temuan-temuan itu sebetulnya bisa dengan mudah didapat oleh negara jika memang serius mengusut penyaluran BLBI. Tapi rupanya penuntasan kasus BLBI cenderung dijadikan alat tawar-menawar politik. Komisi Pemberantasan Korupsi jauh-jauh hari bahkan mengatakan BLBI adalah kasus lama, sebuah isyarat keengganan untuk mengusutnya.

Kelak mungkin akan muncul tokoh baru seperti Anwar Nasution, yang mengangkat kembali kasus BLBI dengan temuan lama yang diperbaharui tapi tanpa ada keseriusan menyelesaikan. Kasus BLBI yang menelan uang ratusan triliun akan muncul sebentar, lalu kembali dilupakan. Persis bunyi mercon.

Iklan