bukuniyeee.jpg
Orang boleh berkata apa saja tentang Partai Gokar, tapi partai itu terbukti tetap kalis dan lebih dari sekedar bertahan lalu menjadi kekuatan politik utama di zaman reformasi, sebuah orde yang niscaya menghendaki Partai Golkar tak ada. Ia bahkan menjadi satu-satunya partai dengan perolehan suara terbanyak dan satu-satunya partai yang memperoleh tambahan suara di DPR pada Pemilu 2004, meninggalkan perolehan suara dari partai-partai baru yang dibentuk pada zaman reformasi.

Judul Buku: The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi
Penulis: Akbar Tanjung
Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama
Cetakan: 2007
Halaman: xi + 399
oleh Rusdi Mathari
PARTAI Golkar dengan paradigma baru. Kata-kata itu menjadi semacam sihir yang dimunculkan hampir setiap hari pada iklan-iklan layanan masyarakat di televisi dan media cetak di awal-awal reformasi awal 1999. Tujuannya jelas Partai Golkar (selanjutnya disebut Golkar) ingin dianggap bukan bagian dari rezim lama atau kalau pun dianggap bagian dari Orde Baru, Golkar ingin publik menilai, sejak reformasi 1998 telah terjadi perubahan mendasar di tubuh Golkar. Sebuah manuver politik, yang kelak ternyata ampuh mendongkrak perolehan suara Golkar di parlemen secara dominan.

Dalam Pemilu 1999 Golkar terbukti meraih suara 23 juta suara (22,4 persen) atau 120 kursi di DPR, nomor dua setelah perolehan suara PDI-P, partai yang dicitrakan sebagai partainya orang kecil. Perolehan suara Golkar yang mengalahkan perolehan suara dari banyak partai baru yang dibentuk pasca reformasi itu, tentu saja mengejutkan terutama karena adanya anggapan bahwa Golkar akan segera ditinggalkan orang seperti Soeharto yang ditinggalkan oleh orang-orang Golkar atau sebaliknya. Posisi Golkar semakin kuat di parlemen, ketika pada pada Pemilu 2004 partai itu justru berada di puncak teratas perolehan suara untuk kursi DPR (128 kursi) dan menjadi satu-satunya partai yang mendapat tambahan suara. Sebuah kemenangan dari Golkar yang niscaya meruntuhkan harapan-harapan partai baru yang dibentuk setelah reformasi dan berbau reformasi yang katanya membawa angin perubahan.

Kemenangan Golkar itu sekaligus menjadi olok-olok bagi arus besar reformasi yang telah menganggap remeh Golkar. Di awal reformasi, di akhir 1998, Amien Rais pernah membuat pernyataan “Saya kira dengan turun panggungnya Pak Harto, otomatis Golkar akan mengecil kalau tidak malah bubar…” Pakar dari LIPI yang kemudian bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan menjadi Menteri Ristek di zaman Abdurrahman Wahid, A.S.Hikam juga pernah mengatakan, “Golkar menjadi besar dan solid pada masa Orde Baru karena tidak lepas dari dukungan militer, birokrasi dan kendali mantan Presiden Soeharto yang bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina…Golkar dengan sendirinya akan pecah dan hancur kalau tidak nanti juga akan digulung rakyat dan zaman sendiri…”

Ketika Soeharto diturunkan dari kekuasaannya oleh desakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang lain, masa setelah itu yang disebut reformasi telah meninggalkan kebencian terhadap Golkar. Seperti halnya Soeharto, Golkar dianggap sebagai organ Orde Baru yang paling bertanggungjawab atas sejumlah kegagalan pembangunan politik, ekonomi, pelanggaran HAM dan sebagainya. Di tengah hiruk-pikuk kemenangan, tentu tak ada yang keliru dengan kebencian dan anggapan semacam itu.

Sebagai organisasi politik di zaman Orde Baru, Golkar adalah satu-satunya kekuatan politik yang banyak mendapat “jatah” dan kemudahan politik sehingga menguasai parlemen selama enam kali pemilu Orde Baru. Jalur ABG, atau ABRI, Birokrasi dan Golongan menjadi mesin efektif bagi kemenangan Golkar selain karena didukung oleh tindakan represif Orde Baru. Rezim Orde Baru dengan tentara dan juga polisi sebagai kekuatan utamanya, dalam waktu yang sangat lama bahkan menjadi “penjaga” Golkar dan melakukan banyak tindakan kekerasan terhadap mereka yang anti Golkar.

Kalau Golkar kemudian menjadi sangat superior dan hanya “memberikan jatah” kursi pada dua partai lain yaitu PPP dan PDI,  tentulah menjadi niscaya. Semua adalah Golkar dan Golkar adalah semua, adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah ketika Orde Baru berkuasa. Sangat sulit misalnya menemukan pada masa itu, orang yang tidak Golkar, baik karena secara sadar mengakui dan menjadi anggotanya maupun karena terpaksa dan dipaksa oleh tentara dan polisi, juga birokrat. Pegawai negeri sipil (PNS) akan segera dipecat atau dipensiunkan, jika terbukti mendukung PPP dan PDI –kendati pada masanya, dua partai itu sebenarnya juga dikendalikan oleh penguasa Orde Baru untuk tidak menyebut sebagai partai boneka.

Di DPR, para anggota DPR hanya menjadi stempel pemerintah dan selalu menjadi paduan suara yang merdu untuk semua sikap dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sebuah tradisi yang dalam beberapa hal masih tetap berlangsung hingga sekarang meskipun muncul dengan istilah lain yaitu tawar-menawar politik dan tentu saja harga. Golkar  adalah juga pelopor bagi ketidakberdayaan legislatif sebuah posisi yang seharusnya sama dan setara dengan eksekutif. Tak terhitung peristiwa yang mengabadikan para anggota parlemen datang ke Istana Negara atau Istana Merdeka dan juga Cendana hanya sekedar meminta petunjuk dari Jenderal Besar Soeharto, pemangku eksekutif yang kini terbaring sekarat di rumah sakit— dipelopori oleh Golkar.

Di masa awal reformasi, kebencian terhadap Golkar karena itu tak bisa dihindarkan. Golkar dianggap sampah dan kuman, dan harus dibuang jauh-jauh. Banyak kader Golkar termasuk para jenderal tentara dan polisi yang pernah sangat aktif di Golkar lalu mengambil langkah opurtunis: meninggalkan kandang Golkar. Mereka ramai-ramai memposisikan diri sebagai bagian dari arus utama reformasi dengan mendirikan atau bergabung dengan partai baru. Dalam beberapa hal mereka lantas menjadi penghujat nomor wahid terhadap Golkar dan Orde Baru, seolah tangan mereka tak pernah kotor dengan dosa politik dan seolah merekalah pihak yang paling reformis dan menentang Orde Baru.

Ketika mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa pada akhir 1998, jalur ABG pecah kongsi menyusul kekalahan Jenderal Edi Sudradjat dari Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum Golkar. Unsur-unsur yang menjadi pilar di dalam Golkar seperti Kosgoro, MKGR dan sebagainya,  satu per satu meninggalkan Golkar. Edi dan pendukungnya lantas mendirikan partai baru Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan beberapa ketua organisasi massa yang sebelumnya menjadi bagian kekuatan politik Golkar juga mendirikan partai baru. Siti Hardiyanti Rukmana dan Jenderal R. Hartono (seorang jenderal yang pernah dengan sangat bangga mengenakan jaket kuning saat menjabat sebagai KASAD) mendirikan Partai Karya Peduli Bangsa. Adapun Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina tak pernah ada kabarnya dan “membiarkan” Golkar.

Singkat kata, pasca Munaslub 1998, Golkar menghadapi fenomena pergerseran dukungan politik pada tingkat organisasi dan menghadapi realitas persaingan baru dari sejumlah kader Golkar yang mendirikan partai baru. Di sisi lain para politisi yang bertahan di Golkar, dibiarkan menjadi sasaran hujatan dan makian.

Namun yang dibayangkan banyak orang tentang Golkar yang akan mati karena reformasi, tak pernah benar-benar terjadi pada Golkar. Akbar Tanjung dkk. bahkan sanggup membalikkan logika politik yang sangat tidak menguntungkan bagi partainya saat itu.

Benar, di sejumlah daerah, kantor dan orang-orang Golkar  mendapat perlakuan kasar secara fisik, misalnya gedung atau inventaris Golkar yang dibakar dan sebagainy, tapi Golkar (Akbar Tanjung) diam-diam melakukan konsolidasi yang luar biasa. Sebagai Ketua Umum Golkar saat itu, Akbar kemudian melakukan manuver yang luar biasa: meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh Golkar pada masa lalu (Orde Baru).

Saudagar
Buku ini adalah bentuk lain dari disertasi Akbar Tanjung —saat mengambil program doktor (S3) di Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 1 September 2007. Sebagai karya ilmiah yang diuji oleh empat professor dan tiga doktor di bidang politik, sulit membantah, isi buku ini hanya sebagai sebuah pembelaan dari Akbar Tanjung atau Golkar. Dalam kata pengantar, Daniel Sparingga dari Universitas Airlangga, Surabaya memang menyebut buku ini “sangat Akbar Tanjung“ tapi Daniel juga menilai, buku ini “memberikan identifikasi dan analisis yang tajam atas tantangan serta respon yang diambil oleh Partai Golkar…”

Sempat muncul polemik ketika Akbar Tanjung mempertahankan disertasinya waktu itu, terutama karena lontaran pernyataannya soal kepemimpinan suadagar di tubuh Golkar. Muhammad Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Golkar sempat menanggapi lontaran itu secara gegabah meskipun tidak memahami konteksnya. Menurut Akbar Tanjung, istilah “saudagar” muncul ketika dia menjawab pertanyaan salah satu tim penguji berkaitan dengan fenomena kepemimpinan saudagar dalam politik (Golkar). Dia lalu menjelaskan, orientasi kepemimpinan suadagar lebih bersifat jangka pendek, mengendepankan spekulasi bisnis, dan cenderung tak menghargai proses melainkan hasil akhir.

“Istilah ‘politisi suadagar’ sebenarnya bukan berasal dari saya, tapi sudah mengemuka dalam berbagai ulasan di media massa terutama menjelang Munas ke-7 Golkar di Bali,” kata Akbar Tanjung, dalam kata pengantar.

Iklan