swaramuslim.net

Perempuan asal Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga itu dieksekusi di Arab Saudi karena dianggap terbukti membunuh majikannya. Pada kasus pembunuhan yang lain, majikan yang membunuh Siti Tarwiyah dan Susmiyati hampir dua tahun lalu, hingga sekarang belum dihukum oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk kesekian kalinya Pemerintah RI ternyata tak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi warga negaranya.

Oleh Rusdi Mathari

NASIB malang yang menimpa Yanti binti Joko Sukardi itu terjadi pada Sabtu (12 Januari 2008). Dia dipancung di provinsi Assir, yang dikenal memberlakukan syariat Islam secara keras terhadap pelaku pembunuhan, pedagang narkoba, pemerkosa, dan perampok bersenjata (lihat “TKW Dipancung di SaudiSurya 13 Januari 2008). Seperti eksekusi pancung lain di negara itu, eksekusi Yanti juga dilakukan di depan publik tapi peristiwa itu sama sekali tak menarik minat banyak media untuk ditulis karena kalah bersaing dengan Soeharto yang sekarat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sementara pemerintah SBY yang “kelabakan” mengaku sudah berbuat maksimal tapi tak bisa berbuat apa-apa karena permintaan maaf namun hingga eksekusi dilakukan permintaan maaf tidak dikabulkan.

Yanti adalah TKW asal Jawa Barat. Dia dipersalahkan karena terbukti membunuh majikannya Aisha Al Makhaled, yang saat itu sedang tidur—dengan bantal. Yanti juga didakwa melakukan pencurian perhiasan milik majikannya itu setelah melakukan pembunuhan. Pemerintah melalui diplomat di Arab Saudi, menurut keterangan pemerintah, sejauh itu selalu mendampingi Yanti dalam persidangan. Karena itu menurut Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Mingrant Care, sebaiknya Presiden SBY menghentikan kegiatan-kegiatan seremonial yang seolah-olah melindungi buruh migran Indonesia (lihat “Diplomasi SBY Soal TKI Dinilai Gagalhttp://www.migrantcare.net)

Tenaga Kerja Indonesia atau TKI adalah cerita tentang penderitaan demi penderitaan. Sudah sekian lama, pengiriman, penempatan, dan perlindungan terhadap TKI, luput dari perhatian dan menjadi soal yang tak terlalu benar-benar dibahas, atau kalah dengan urusan lainnya. Padahal setiap tahun para TKI itu terus mengalirkan sumbangan pada devisa negara dalam jumlah lumayan besar berbanding terbalik dengan para anggota DPR dan pejabat pemerintah yang hanya menghabiskan anggaran negara, atau para konglomerat perampok BLBI. Pada 2006, para TKI itu bahkan menyumbangkan devisa hingga Rp 60 triliun atau naik tiga kali lipat lebih dari enam kali lipat dibanding tiga tahun sebelumnya (lihat “TKI Sumbang Devisa Rp60 Triliun Tahun 2006http://www.antara.co.id)

Namun persoalannya adalah bukan soal besar kecilnya angka devisa yang dibawa oleh para TKI itu. Soal TKI adalah persoalan tentang manusia tak berdaya. Perlindungan dan keberpihakan dari pemerintah karena itu jauh lebih dibutuhkan ketimbang hanya menghitung sumbangan para TKI terhadap devisa negara. Faktanya selama ini sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali perhatian dari penguasa untuk hanya sekadar melindungi mereka dari banyaknya kesewenang-wenangan, mulai sejak berangkat hingga bekerja di negara tujuan, dan kembali ke Indonesia. Kalaupun ada, seperti disebutkan oleh Anis hanyalah sekadar seremonial yang sulit mengatakan, tidak ditujukan untuk kepentingan politik.

Salah satu contoh kasus yang memperlihatkan ketidakberpihakan pemerintah terjadi pada Agustus 2002 ketika ribuan TKI diusir dari Malaysia-menyusul peraturan keimigrasian baru yang diterapkan negara tetangga itu. Pemerintah bukan saja tak siap menampung kedatangan mereka di Nunukan dan beberapa tempat lain di Kalimantan tapi juga terus membiarkan ribuan TKI itu kembali lagi ke Malaysia tanpa perlindungan dokumen yang memadai. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saat itu, malah memberikan rekomendasi pada TKI yang tidak punya KTP untuk bisa mendapatkan paspor. Kasus terbaru, menimpa puluhan TKI wanita yang terpaksa pulang dari Arab Saudi karena menerima perlakukan kasar dan pelecehan seksual, awal Oktober silam.

Menjadi TKI adalah harapan sebagian masyarakat akibat sempitnya lapangan kerja dan impitan kemiskinan. Berbekal pendidikan yang minim, para TKI bermimpi bisa mendulang dolar, ringgit atau real kendati hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh kasar, sopir, dan sebagainya. Keberangkatan mereka ke negara-negara tujuan, celakanya sering kali dikibuli oleh para calo dan agen pengirim TKI. Catatan yang pernah dikeluarkan Goverment Watch menunjukkan, 95 persen TKI yang bekerja di luar negeri berbekal dokumen dan data palsu. Mulai dari soal pendidikan, status, sampai usia banyak yang dipalsukan.

http://www.migrantcare.net/

Maka tak mengherankan sesampai di “tanah harapan” mereka banyak ditimpa masalah. Bukan hanya soal upah dipangkas, paspor ditahan, mendapat perlakukan kasar dan pelecehan seksual—tapi dalam soal kecakapan mereka masih kalah dari rekan-rekan mereka yang berasal dari negara-negara lain yang juga “mengekspor” tenaga kerja seperti Filipina. Mudah ditebak, banyak dari mereka yang lantas terjerat oleh agen-agen nakal.

Di Kuwait, saat ini diperkirakan terdapat sekitar seribu TKI wanita yang beralih profesi menjadi pelacur. Di Emirat Arab ada kurang lebih 2 ribu wanita Indonesia yang juga bernasib serupa.Kasus yang sama terjadi di negara tujuan seperti Hongkong, Singapura dan sebagainya. Sampai Mei 2003, menurut Departemen Tenaga Kerja, tercatat 112 ribu TKI yang bermasalah di Arab Saudi, Korea, Hong Kong, Taiwan, dan sejumlah negara lainnya meski kemudian juga disebutkan bahwa jumlah TKI yang bermasalah hanya sekitar 2 persen dari 1 jutaan orang.

Namun sekali lagi persoalannya bukan hanya menyangkut angka-angka. Ini adalah tentang manusia tak berdaya dan bagaimana negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Sejauh ini, pemerintah selalu berdalih, sudah memberikan persyaratan ketat soal pengiriman TKI kepada PJTKI. Sebelum seorang TKI benar-benar dikirim, PJTKI harus sudah terlebih dulu punya perjanjian kerja dengan agen mitranya di negara tujuan TKI. Katanya, ini penting untuk kejelasan penempatan kerja para calon TKI. Agen mitra tadi juga harus membuat perintah kerja yang disahkan oleh KBRI setempat. Berdasar perintah kerja itulah, izin merekrut TKI diberikan pemerintah kepada PJKTI. Selebihnya ada pemeriksaan kesehatan, pelatihan bahasa negara tujuan, dan keterampilan yang diuji melalui lembaga uji kompetensi Universitas Indonesia. Hanya mereka yang lulus sajalah yang mestinya dikirim menjadi TKI.

Cuma syarat seperti itu dianggap terlalu berbelit dan memakan waktu lama oleh banyak PJTKI. Akibatnya jalan pintaslah yang dipilih dan inilah yang kemudian distempel oleh pemerintah sebagai agen ilegal. “Agen-agen tidak resmi” itulah yang kemudian sekadar asal kirim TKI. Mereka juga tidak mau tahu, soal pekerjaan, gaji dan nasib para TKI yang mereka kirim sehingga ketika sampai di negara tujuan dan para TKI itu mengalami berbagai kasus, seperti gaji tidak dibayar, dipindahkan ke negara lain, pelecehan seksual dan penganiayaan, tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab.

Perlakuan buruk itu makin terbuka, karena banyak negara Arab selama ini juga menerapkan apa yang disebut sebagai on arriver visa alias visa yang bisa diteken di negara tujuan. Dengan sistem ini, para PJTKI di Indonesia hanya membutuhkan sponsor atau orang yang bersedia mengurus visa para TKI di negara-negara tersebut. Kalau sudah ada sponsor atau orang yang bersedia mengurus, para PJKTI lalu hanya asal kirim setelah sebelumnya hanya mengirim biodata para calon TKI. Hasilnya mudah ditebak, para TKI itu tidak diketahui pengirimnya.

Mestinya pemerintah bisa belajar menghargai dan melindungi warga negara yang bekerja di luar negeri apa pun profesi mereka seperti yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. Di sana melindungi para pekerja migran sudah menjadi komitmen nasional yang didukung pemerintah dan masyarakat. Selain departemen tenaga kerjanya membentuk The Overseas Workers Welfare Administration yang bertugas melindungi seluruh pekerja Filipina di luar negeri, pemerintah Filipina juga memberikan payung undang-undang Migrant Workers and Overseas Act. Kecuali mengatur perekrutan pekerja dan pengenaan sanksi pada perekrutan ilegal, peraturan yang disahkan pada 1995 itu mewajibkan negara melindungi pekerja Filipina di luar negeri. Tertuang juga kewajiban untuk memberi jaminan pada pekerja migran, antara lain informasi soal perjalanan di negara-negara tujuan, hak-hak untuk mendapatkan repatriasi, penempatan kerja yang pasti, pembentukan pusat-pusat control dan sebagainya.

Ke luar, pemerintah Filipina menjalin perjanjian bilateral dengan masing-masing negara yang menjadi tujuan pekerja Filipina. Soal apakah perjanjian itu akhirnya tak membuahkan hasil, itu masalah lain. Di komunitas internasional semacam PBB, pemerintah Filipina juga berjuang memberi perlindungan kepada para pekerja migran dan keluarganya. Fidel Ramos, ketika menjabat sebagai Presiden Filipina misalnya pernah menggunakan pertemuan APEC pada 1996 untuk mendorong negara anggota APEC meratifikasi perlindungan pekerja migran lewat PBB. Alasannya, tanpa ada solusi multilateral, maka persoalan pekerja migran akan relatif sama.

Dalam bentuk nyata, keberpihakan pemerintah Filipina berwujud antara lain, setiap kali pekerja migran pulang kampung dan mendarat di Manila misalnya, sudah disiapkan sebuah jalur khusus. Mereka juga tidak dipersulit saat keluar dari bandara dan pemeriksaan paspornya juga berlangsung cepat. Tak ada misalnya pungutan liar, seperti yang selalu dan sering menimpa TKI yang pulang kampung ketika mereka tiba di banyak bandara Indonesia, yang sudah dijejali preman resmi dan preman liar.

Iklan