http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=search&txt=george+w.+bush&w=1&x=0&y=0
Sebuah studi penelitian yang dilakukan sebuah lembaga wartawan nirlaba mengumumkan bahwa Presiden Amerika Serikat, George W. Bush dan para pejabat puncak Amerika Serikat telah mengeluarkan beratus-ratus pernyataan palsu menyangkut ancaman senjata pemusnah massal Iraq selama dua tahun sejak peristiwa 11 September 2001. Sekali lagi, kebohongan demi kebohongan dari Bush dan pemerintahannya terungkap justru oleh publik Amerika sendiri.

oleh Rusdi Mathari
HASIL studi dari Fund for Independence in Journalism itu mengungkapkan terdapat 935 pernyataan palsu selama dua tahun. Lembaga itu juga menemukan 532 pidato, pengarahan singkat, wawancara dan peristiwa lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintahan Bush tentang senjata pemusnah massal Iraq atau negara itu mencoba memproduksinya atau menghubungkannya dengan al Qaida atau kedua-duanya. Kesimpulan studi ini dipublikasikan di situs Center for Public Integrity. “Pemerintahan Bush telah secara efektif membentuk pendapat umum agar menyetujui kampanye mereka untuk menyerang Iraq dengan alasan-alasan palsu,” demikian kesimpulan studi seperti dikutip oleh Yahoo!News (lihat “Study: False statements preceded war”, 23 Januari 2008).

Menurut Center for Public Integrity, studi tersebut berdasarkan arsip (database) selama dua tahun sejak 11 September 2001, dan informasi dari lebih 25 laporan pemerintah, buku, artikel, pidato, dan wawancara. Efek dari keterangan palsu ini diperparah oleh beribu-ribu berita dan siaran (televisi dan radio) yang dilakukan secara masif yang dibuat oleh media selama beberapa bulan peperangan.

“Tentu saja beberapa wartawan termasuk beberapa lembaga pemberitaan— juga mengakui bahwa sejak sebelum perang telah melakukan liputan tanpa kritik. Sebagian besar liputan itu bahkan “independen” hanya dengan memuat pernyataan palsu dari pemerintahan Bush tentang perang Iraq,” demikian bunyi kesimpulan studi tersebut
indymedia.org.nz

Charles Lewis dan Mark Reading-Smith (keduanya adalah anggota Fund for Independence in Journalism dan penulis hasil studi dimaksud) menjelaskan, pemerintah Bush telah memimpin Amerika melakukan agresi militer ke Iraq pada 19 Maret 2003 berdasarkan informasi yang menyesatkan. “Sekarang tak perlu diperdebatkan lagi bahwa Iraq tidak memiliki senjata pemusnah massal apa pun atau memiliki hubungan dengan al Qaida,” kata Lewis dan Reading-Smith.

Beberapa nama pejabat pemerintahan Bush yang juga dianggap bertanggung jawab oleh studi tersebut dalam kasus mengeluarkan pernyataan adalah Wakil Presiden Dick Cheney, Penasihat Keamanan Nasional Condoleezza Rice, Menteri Pertahanan Donald H. Rumsfeld, Sekretaris Negara Colin Powell, Wakil Menteri Pertahanan Wolfowitz dan Juru Bicara Gedung Putih Ari Fleischer and Scott McClellan.

Di antara para pejabat itu Bush menempati urutan teratas dengan mengeluarkan 259 pernyataan palsu terdiri dari 231 pernyataan tentang senjata pemusnah massal Iraq dan 28 pernyataan yang menghubungkan Iraq dengan al Qaida. Di urutan kedua adalah Powell yang mengeluarkan 244 pernyataan palsu tentang senjata pemusnah massal Iraq dan 10 pernyataan yang mengaitkan Iraq dengan al Qaida.

Juru bicara Gedung Putih Scott Tanzel tak bersedia berkomentar hasil studi tersebut tapi menekankan kembali posisi pemerintahan Bush yang memandang mantan Presiden Iraq, Saddam Hussein sebagai ancaman. “Tindakan yang diambil pada 2003 didasarkan pada pertimbangan para agen intelijen di seluruh dunia,” kata Stanzel.
border=”0″ style=”float: left; margin: 0px 10px 10px 0px”

Hasil studi yang dikeluarkan sejak Selasa 22 Januari, melengkapi beberapa keterangan sebelumnya yang juga mengungkapkan tentang kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh pemerintah Bush dalam soal perang Iraq. Pada November tahun silam, Scoot McClellan menceritakan bahwa isi dari konferensi pers yang dilakukan oleh dia dan Karl Rove, penasihat politik Bush— adalah informasi palsu (lihat “Kebohongan Bush Semakin Terungkap”). Beberapa laporan sebelumnya, juga sudah mengungkapkan tentang penyesatan informasi yang dibuat oleh pemerintahan Bush.

Iklan