www.kutukutubuku.com

Bagi penguasa lalim akan selalu ada ruang yang bisa ditutup untuk menjelaskan sebuah ruang lain yang bisa dibuka. Dan Cina dengan Partai Komunis Cina yang berkuasa, niscaya telah banyak menutup ruang-ruang kesengsaraan ratusan juta penduduknya hanya untuk menjelaskan tentang ruang ekonomi yang katanya sudah dibuka dan lalu disebut-sebut oleh para ekonom liberal sebagai telah mengalami kemajuan dan memakmurkan rakyat Cina.

Judul Buku: China Undercover “Rahasia” di Balik Kemajuan Cina

Penulis: Chen Guidi dan Wu Chuntao

Penerjemah: Lulu Rahman

Penerbit: Ufuk Press, Jakarta

Cetakan: September 2007

Halaman: xvii + 360

Oleh Rusdi Mathari

LIBERALISASI ekonomi Cina telah melahirkan kaum wirausahawan, di antaranya termasuk ratusan ribu anggota Partai Komunis Cina. Mereka adalah pembayar pajak yang signifikan kepada negara dan menjadi katup pengaman bagi Cina yang setiap tahun harus menyediakan pekerjaan bagi sekitar 8 juta angkatan kerja baru. Pendapatan per kapita dari para buruh di negara itu meningkat, sementara jumlah BUMN dikurangi sehingga memacu keuntungan yang lebih besar.

Sebuah laporan dari State-owned Assets Supervision and Administration Commission milik pemerintah setempat menyebutkan, hingga semester pertama 2006, laba BUMN Cina naik menjadi 15 persen setelah pengurangan jumlah BUMN. Karena laba meningkat, kerugian dari BUMN Cina juga berkurang sehingga subsidi pemerintah juga turun. BUMN Cina kemungkinan besar juga mulai membayar dividen kepada pemerintah. Singkat kata restrukturisasi BUMN Cina telah membawa hasil yang positif bagi neraca negara itu.

Begitulah laporan media yang mengulas soal kemajuan ekonomi Cina dalam 10 tahun terakhir. Tapi Cina ternyata tak seperti yang bisa dilihat, didengar dan lalu dibayangkan oleh banyak orang yang hanya melihat dan mendengar Cina dari pemberitaan media massa: mengalami kemajuan ekonomi dan telah memakmurkan rakyatnya. Di tengah ingar-bingar kemajuan dan reformasi ekonomi Cina yang banyak oleh kaum ekonom liberalis disebut-sebut mengalami kemajuan, sebagian besar bahkan mungkin seluruh petani yang hidup di pedesaan di Cina justru hidup sangat sengsara: miskin karena diperas pajak tinggi, diintimidasi dan sebagainya.

Pasangan suami istri Chen Guidi dan Wu Chuntao membuktikan hal itu lewat investigasi mereka di lebih 50 desa dan kota kecil, di Propinsi Anhui, sebuah propinsi paling miskin di Cina daratan. Mereka mewawancarai ribuan rakyat jelata, termasuk petani, melakukan perjalanan beberapa kali ke Beijing untuk berbicara dengan pihak otoritas. Hasilnya sebuah buku yang mengisahkan tentang intimidasi dan pungutan pajak yang tidak adil terhadap kaum miskin, terutama mereka yang tinggal di pedesaan.

Posisi Propinsi Anhui Cina-www.map-of-china.co.uk

Chen dan Wu mungkin saja telah mendramatisasi fakta tapi persoalannya fakta yang diungkap oleh keduanya memang sudah sangat dramatis dan lebih memungkinkan memberikan perspektif yang sebenarnya. Maka bayangkan, jika para penduduk kota di Cina hanya membayar pajak hanya sekitar 37 yuan atau enam kali lipat lebih murah dibanding pajak yang harus dibayar para petani dan orang desa termasuk di Anhui, yang sebesar 146 yuan per kepala ( US$ 1~8 yuan). Tidaklah mengejutkan, jika karena itu pendapatan pemerintah komunis dari pajak tinggi yang dibebankan kepada para petani mereka, menjadi kali lebih besar dalam waktu 10 tahun (1999-200).

Penduduk desa dan petani terutama tak mampu melindungi diri dari sergapan kekejaman para aparat desa dan kecamatan yang adalah anggota Partai Komunis Cina. Intimidasi yang kerap disampaikan dengan nada ancaman oleh aparat kepada para penduduk: bayar pajak atau masuk penjara. Tak adanya akses media yang memadai dan tidak tersedianya sarana pendidikan yang cukup baiksehingga kebanyakan penduduk itu tak tahu apa yang harus dilakukan– menyebabkan mereka pasrah menyerahkan hasil panen pertanian selama setahun. Sementara para pejabat partai dan tentara itu hidup makmur dengan rumah-rumah bagus di antara rumah-rumah penduduk yang kumuh dan di tengah kehidupan para petani terus miskin.

Pada Maret 2006 dalam pidato tahunan yang disampaikan di depan parlemen Cina, Perdana Menteri Cina Wen Jiabao menyampaikan apa yang disebutnya sebagai “tugas historis utama.” Tujuannya untuk merapatkan celah antara pedesaan Cina yang miskin dan kotor dan kota-kotanya yang berkembang. Wen juga berjanji menghapuskan seluruh pajak pedesaan dan akan meningkatkan pembiayaan untuk layanan-layanan sosial pedesaan dan pendidikan lewat “sebuah pedesaan sosialis baru.”

Partai Komunis Cina juga buru-buru mengatakan peduli terhadap pedesaan. Wen dan Presiden Cina Hu Jiantao bahkan menyempatkan secara rutin ikut dalam aksi pengembalian lahan di Cina. Sebuah tindakan dan kebijakan yang sebenarnya tak bisa dikatakan baru mengingat komunis Cina telah mengatakan hal yang sama sejak mereka berkuasa pada 1949 dan hasilnya malah mengecewakan para petani.

Pada 1993 seluruh anggota DPR Cina bersumpah akan membatasi pajak-pajak menjadi hanya 5 persen dari pendapatan petani, tapi dalam waktu setahun berbagai pajak dan biaya yang baru justru semakin menjerumuskan para petani di Cina dalam lilitan utang. Sepuluh tahun sebelumnya, pemerintah juga berjanji akan menyisihkan 18 persen anggarannya untuk layanan-layanan pedesaan tapi hingga 2005 yang disisihkan hanya 9 persen. Di sisi lain para birokrat yang “dimutasi” ke pedesaan terus bertambah atau tepatnya, terus ditambah jumlahnya. Mereka para pejabat korup yang mengisi pundi-pundi ekonomi pribadinya dari bantingan tulang, otot, dan peras keringat petani desa yang terus miskin.

Keluarga Petani Miskin di Cina-chinadigitaltimes.net

Kondisi semacam itu mengingatkan pada apa yang pernah terjadi di Indonesia ketika Orde Baru berkuasa lewat kaki militer-polisi dan birokrat. Aparat militer dan birokrat di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten begitu sangat represif terutama ketika menyelesaikan kasus pembebasan lahan yang dulu disebut sebagai demi pembangunan itu. Penduduk yang tak bersedia menjual tanah mereka, misalnya, diintimidasi dengan teror dan sebagainya. Kadang para preman juga dilibatkan untuk mengancam dan menakut-nakuti warga, hanya agar aparat tentara atau polisi dan birokrat tidak dituding sebagai biang teror.

Chen dan Wu penulis buku ini hingga paruh pertama 2006 diketahui bermukim di sebuah desa kecil di bagian selatan Propinsi Jiangxi. Tak ada keterangan apakah keduanya sedang membuat penelitian baru atau justru sedang bersembunyi untuk menghidar dari kejaran para preman yang disewa para pejabat Cina untuk meneror dan membunuh keduanya. Satu-satunya yang terang tentang mereka adalah rumah mereka sebelumnya yang terletak di desa Hefei, telah dilempar batu selama dua puluh hari oleh para preman bayaran. Penyebabnya para pejabat di Cina, tak suka dengan hasil investigasi Chen dan Wu yang kemudian dicetak menjadi buku, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris berjudul Will The Boat Shink The Water: The Life of China’s Peasant dan beredar di banyak negara.

Bagi penguasa lalim memang akan selalu ada ruang yang bisa ditutup untuk menjelaskan sebuah ruang lain yang bisa dibuka. Dan Cina dengan Partai Komunis Cina yang berkuasa, niscaya telah banyak menutup ruang-ruang kesengsaraan ratusan juta penduduknya hanya untuk menjelaskan tentang ruang ekonomi yang katanya sudah dibuka dan lalu disebut-sebut oleh para ekonom liberal sebagai telah mengalami kemajuan dan memakmurkan rakyat Cina.

Benar Ketua Mao Zedong bahwa revolusi bukanlah pesta makan malam. Tapi menurut John Pomfret, mantan Kepala Biro Beijing Washington Post yang menulis kata pendahuluan untuk buku ini, kata-kata itu sayangnya hanya berlaku pada petani di pedesaan yang tak pernah kebagian tempat.

Iklan