Orang Miskin Dilarang Sekolah-www.friendster.com
Dalam beberapa hal sekolah (dan juga perguruan tinggi) bisa dianggap lebih kejam dari penjara. Di penjara, Anda tidak dipaksa membeli dan membaca buku-buku karangan para sipir atau kepala penjara, tapi di sekolah bersiaplah menghadapi kenyataan untuk menyetor sejumlah uang rutin dan tidak rutin agar anak Anda aman bersekolah. Dan kisah pasangan Panut dan Hildawati yang harus menelan kenyataan pahit: dua anak mereka dipecat dari sekolah karena tak sanggup membayar “uang terima kasih” mungkin adalah cerita tentang “penjara” bernama sekolah itu.

oleh Rusdi Mathari
TIARA Azhara (9) dan Haikal Zelfi Padilla (7), pelajar kelas IV dan kelas II SDN 003 Marpoyan, Pekanbaru, kini tak bisa lagi mengenakan seragam putih merah marun. Sejak Selasa silam (5 Februari 2008) kakak beradik itu terpaksa tidak bersekolah karena kedua orang tuanya tidak mampu melunasi “uang terima kasih” untuk kepala sekolah sebesar Rp 750 ribu. “Saya sudah minta kelonggaran, tetapi kepala sekolah tetap minta saya menandatangani surat pengunduran diri,” ujar Hildawati, ibu Tiara dan Haikal (lihat “Tak Bayar ‘Uang Terima Kasih’, Siswa SD Dipecat,” Kompas, Jumat 8 Februari 2008).

Hildawati bercerita, sejak Panut, suaminya, terkena pemutusan hubungan kerja dari sebuah perusahaan farmasi di Pekanbaru dua tahun lalu, penghasilan keluarganya sejak itu tidak menentu. Ketika memasukkan anaknya ke SDN 003 Marpoyan, Hilda yang dimintai uang Rp 1 juta yang disebut-sebut untuk pembangunan WC sekolah, karena itu tak bisa membayarnya.

Dia hanya memberi Rp 250 ribu dengan janji sisanya akan dibayarkan segera. Janji utang itulah yang terus ditagih oleh Kepala Sekolah SDN 003 kepada Hilda melalui pesan yang disampaikan kepada Tiara. “Bapak kepala sekolah bilang, kalau ibu saya tak mampu membayar utang, cari saja sekolah lain. Empat kali bapak kepala sekolah masuk ke kelas saya,” ujar Tiara.

Puncaknya terjadi Selasa lalu, ketika Hilda memang menyatakan tidak sanggup membayar sisa pembayaran “uang terima kasih” itu dan berakibat pada pemecatan kedua anaknya dari SD Negeri yang dibiayai oleh negara itu. Menurut Kompas, Kepala Sekolah SDN 003 Marpoyan, Zulkifly, membantah telah memecat Tiara dan Haikal.

Menurut dia, Hildawati yang justru meminta agar anaknya berhenti dari sekolah itu. Tak lupa Zulkifly juga membantah bahwa uang Rp 1 juta dari Hilda akan digunakan untuk perbaikan WC Sekolah. Uang itu disebutnya sebagai “uang lelah” buat guru atau sebagai “uang terima kasih”. “Saya tidak memintanya. Kalau diberi, tentu kami terima,” kata Zulkifly.

Benar-tidak benar penjelasan Zulkifly, kejadian yang menimpa Hilda sebetulnya bukan sekali dua kali terjadi. Keluhan dan makian dari jutaan orang tua murid yang miskin, hampir bisa dipastikan banyak keluar dari mulut mereka setiap memasuki tahun ajaran baru. Persoalannya hanya satu: ingin menyekolahkan anak tapi harus menghadapi kenyataan mahalnya ongkos sekolah, bahkan di sekolah negeri yang dibiayai negara sekalipun.

Pertengahan tahun lalu, seorang janda beranak tiga yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, pernah datang ke rumah saya untuk menawarkan sepetak tanah warisan dari mendiang suaminya hanya seharga Rp 10 juta. Uang hasil penjualan tanah itu kata dia akan digunakan untuk membayar uang sekolah tiga anaknya, yang akan sekolah di SD, SMP, dan SMU, yang semuanya negeri.

Sekian tahun lamanya, setiap orang tua dari kalangan orang miskin (yang ditaksir berjumlah 37,4 juta di Indonesia) seperti kisah Hilda dan janda itu, harus menghadapi realitas yang sama setiap tahun ajaran baru: uang sekolah yang terus membubung tak terkejar oleh keringat kerja mereka.

Katanya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kewajiban kepada pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar (SD-SMU) bagi setiap warganya alias gratis. Kenyataannya setiap sekolah membuat aturan sendiri-sendiri untuk mendapatkan uang dari para siswanya. Selain dipungut bayaran, ketentuan pembayaran itu seenaknya ditetapkan oleh pihak sekolah sambil di sisi lain, sebagian besar dari para guru itu selalu berteriak menuntut kesejahteraan.

Sekolah lalu menjadi lembaga dengan watak rente yang dikuasai kekuatan modal, dan melupakan watak sosialnya. Guru dan dosen yang dulu digugu, ditiru dan selalu diagungkan sebagai pahlawan tanpa jasa, kini menjelma menjadi tukang pungut paling nyata atas nama pendidikan. Para penguasa di pemerintahan dan DPR, guru, dan dosen, mungkin saja akan berseru bahwa “Di mana pun negara yang pendidikannya maju, tidak ada pendidikan yang murah. Pendidikan itu mahal”.

Maksudnya jelas, kendati sangat memalukan, bahwa kalau memang ingin menyekolahkan anak haruslah tersedia segepok uang. Sekolah tampaknya sudah menjadi tempat bertemunya antara beban kurikulum yang selalu berubah, ketamakan modal, dan ketidakberpihakan para pemimpin negara.

Cover Buku Orang Miskin Dilarang Sekolah-www.resistbook.or.idMembaca berita Kompas itu, saya lalu teringat pada buku Orang Miskin Dilarang Sekolah yang ditulis Eko Prasetyo (Insist Press, Yogyakarta, Juni 2004). Buku ini, mengajak semua orang yang peduli dengan pendidikan dan masa-masa depan anak-anak, untuk segera melakukan lompatan besar dalam dunia pendidikan, atau kita terpaksa mendapati anak-anak kehilangan masa depan. Negara-negara maju, yang katanya biaya pendidikannya tidak murah, sudah melakukannya langkah nyata untuk memajukan dunia pendidikan mereka, sejak lama.

Undang-undang Inggris, bahkan ikut menentukan besarnya uang sekolah dan kuliah yang bisa dikutip oleh setiap sekolah dan kampus. Gratis setiap tahun, pemerintah Cina mengirim 10 ribu mahasiswa untuk belajar di Eropa, Amerika Serikat dan Kanada. Malaysia, mengirim 50 ribu calon doktor ke berbagai negara dengan biaya negara.

Kecuali membutuhkan pemimpin negara yang “melek” pendidikan, pemerintah seharusnya segera mewujudkan sekolah murah dan tak sekadar selalu berjanji. Agar anggaran pendidikan 20 persen dari APBN bisa segera terwujud, maka gaji para pejabat harus dipotong, perusahaan-perusahaan besar dibebani pajak pendidikan, dan menghukum semua pihak yang melakukan korupsi atas anggaran pendidikan termasuk para guru dan kepala sekolah.

Kalau tidak, maka benar kata sebuah spanduk yang terpasang di Yogyakarta beberapa tahun silam, “Kalau Mau Masuk Neraka, Masuklah Sekolah.”

Iklan