Iklan Lowongan Kerja di BI-osinaga.files.wordpress.com

Dulu ketika Presiden Megawati mencalonkan nama Burhanuddin Abdullah, Cyrilius Hernowo dan Miranda Goeltom, karyawan BI menganggap ketiga orang itu tak memenuhi syarat sebagai orang nomor satu di bank sentral. Sekarang mereka juga menolak nama Agus Martowardojo dan Raden Pardede yang diajukan oleh Presiden SBY, karena dua nama itu dianggap bukan “orang dalam” BI.

Oleh Rusdi Mathari

SEORANG direktur perusahaan cukup ternama menelepon ke HP saya pada Minggu (24 Februari 2008). Dia meminta tolong agar saya mencari kebenaran informasi yang baru diterimanya: Bank Mandiri kebobolan hingga triliunan rupiah. Bank Mandiri kebobolan triliunan rupiah? Begitulah kata bapak direktur itu.

Saya tentu saja tak percaya dengan informasi itu dan lalu mencoba menjelaskan kepada direktur tadi bahwa kalau benar ada kejadian semacam itu pastilah sudah diketahui oleh wartawan. Bukan saja karena Direktur Bank Mandiri sedang berada dalam sorotan publik berkaitan dengan pencalonan dirinya sebagai Gubernur BI oleh Presiden SBY, melainkan juga karena nilai yang triliunan itu. “Pak saya menduga, informasi itu sekadar isu dan kemungkinan besar berhubungan dengan pencalonan Agus,” kata saya. Untunglah bapak direktur itu akhirnya mengiyakan penjelasan paling tidak begitulah nada suaranya yang saya dengar dari gagang telepon.

Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan isu sensitif bagi sebuah bank semacam itu. Saya hanya tahu, munculnya dua nama calon Gubernur BI (Agus dan Raden Pardede) yang diajukan oleh Presiden SBY, memang telah menimbulkan gelombang politik tersendiri, di luar persoalan yang lebih krusial yaitu pengusutan kasus BLBI dan aliran dana BI kepada sejumlah anggota DPR. Salah satunya adalah rumor penerimaan suap oleh para anggota dewan di Komisi XI (Keuangan dan Perbankan), masing-masing sebesar Rp 500 juta. Isu suap itu bergema setelah sejumlah anggota dewan mengeluarkan pernyataan yang intinya menolak dua nama calon yang diajukan oleh SBY (lihat “Isu Suap,” Banjarmasin Post, 20 Februari 2008).

Gelombang politik yang tak kalah menarik adalah sikap yang ditunjukkan oleh ribuan karyawan BI yang bergabung dalam Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Mereka “menyesalkan” keputusan Presiden SBY yang tidak mengajukan figur internal dari BI sebagai calon Gubernur BI. “Itu memang hak prerogatif presiden tapi kami sangat menyesalkan hal ini,” kata Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia, Dian Ediana Rae (lihat “Karyawan BI Sesalkan SBY,” Surabaya Post, 19 Februari 2008)

“Penyesalan” para karyawan BI juga didukung oleh Imam Sugema, Direktur Inter-Cafe(International Center for Applied Finance and Economics) IPB. Kata dia, “”BI sebagai institusi telah dilecehkan, karena pencalonan yang sepenuhnya dari luar mencitrakan bahwa tidak ada satu pun dari 6.000 karyawan BI yang mampu untuk menjadi nakhoda.” (lihat “Calon Gubernur BI Lecehkan BI Sebagai Institusi,” http://www.kompas.com, 17 Februari 2008).

Sikap ribuan karyawan BI semacam itu tentu adalah wajar-wajar saja. Sebagai “orang dalam” mungkin saja mereka merasa lebih tahu tentang BI ketimbang “orang luar” BI. Namun juga sah jika banyak orang yang kemudian bertanya soal sikap mereka itu: benarkah mereka mengharapkan calon Gubernur BI dari lingkungan “dalam” BI semata karena persoalan karir atau ada kepentingan lain di balik “penyesalan” mereka itu. Dulu, ketika Presiden Megawati mengajukan tiga nama (Burhanuddin Abdullah, Cyrilius Hernowo, dan Miranda Goeltom) yang nota bene adalah “orang dalam” BI, para karyawan itu menyambut apatis tiga nama tersebut. Mereka beralasan tidak satu pun dari ketiga calon yang memenuhi kriteria yang diharapkan meskipun juga tidak dijelaskan kriteria yang diharapkan oleh mereka seperti apa.

Sempat ada sesumbar dari para karyawan BI pada waktu itu, bahwa ketiga nama calon Gubernur BI yang diajukan Presiden itu tidak didukung sepenuhnya oleh karyawan BI. Sebaliknya bila ada karyawan yang mendukung ketiga nama calon itu, pastilah datang dari karyawan yang bermasalah dan sedang dalam proses pengusutan. Mereka juga mempertanyakan proses pencalonan dari tiga nama tersebut (lihat “Sebagian Karyawan BI Bersikap Apatis-Tiga Calon Gubernur BI Belum Tunjukkan Kinerja Bagus,” Sinar Harapan, 24 Februari 2003). Belakangan ketika Burhanuddin akhirnya ditetapkan oleh anggota DPR-RI menjadi Gubernur BI, selama hampir lima tahun karyawan BI 100 persen mendukung Burhanuddin termasuk ketika orang Garut itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus aliran dana BI ke sejumlah anggota DPR.

BI sebagai bank sentral adalah lembaga independen seiring dengan ditetapkannya UU No. 23 tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 3 tahun 2004). Lembaga itu bukan lembaga pemerintah tapi otoritas moneter yang posisinya mandiri terhadap pemerintah meskipun dalam kasus-kasus tertentu seperti perjanjian utang piutang dengan negara lain, BI bisa bertindak atas nama pemerintah. Sejak era kemandirian itu, BI lantas menjelma sebagai lembaga super yang nyaris tanpa kontrol dari lembaga apa pun tidak pula anggota DPR— yang beberapa di antara mereka lalu terbukti menerima suap dari BI.

Karena posisinya yang mandiri, status karyawan BI juga bukan PNS. Gaji mereka, karena itu juga tidak diambil dari APBN melainkan diusahakan oleh BI. Tahun lalu, mereka menerima gaji dan insentif hingga Rp 1,5 triliun. Jika dibagi kepada 6 ribu orang pegawai BI, maka dalam setahun setiap pegawai BI bisa membawa pulang Rp 241 juta. (lihat “Gaji Pegawai Bank Indonesia Rp 1,5 Triliun.”)

Gaji para petinggi BI jauh lebih tinggi, tentu saja. Dua tahun lalu, gaji rata-rata dewan gubernur BI mencapai Rp 223,7 juta per bulan. Gaji itu meliputi gaji bulanan 12 kali, plus uang cuti sebulan gaji, Tunjangan Hari Raya dua bulan gaji, serta insentif sebesar tiga bulan gaji. Jadi totalnya, pegawai BI dengan jabatan tertinggi memperoleh 18 kali gaji dalam setahun (lihat “BPK Mempersoalkan Gaji Dewan Gubernur BI.”) Semua aturan gaji itu tertuang dalam UU No 23/1999 yang diubah menjadi UU No 3/2004 tentang BI. Maka benar kata orang, BI benar-benar lumbung uang bagi orang-orang di dalamnya.

Akan tetapi soal gaji itu sesungguhnya bisa dianggap tidak penting andai mereka yang bekerja di BI memiliki kinerja dengan indikator yang jelas. Persoalannya menurut Beni Sindhunata, Pengamat Investasi dan Perbankan dari INBRA—kinerja BI dengan barometer yang terukur, kuantitatif dan jelas, sedikit dan kurang laris diperdebatkan oleh banyak orang. Misalnya, jika BI menargetkan angka inflasi tahunan, suku bunga SBI, uang beredar, dan besaran moneter lainnya maka angka inilah yang harus dipegang untuk menilai rapor mereka di akhir tahun. Jika angka realisasinya berbeda dengan target yang mereka tetapkan sendiri maka DPR perlu meminta penjelasan menyeluruh (lihat “Dicari: Gubernur Bank Indonesia, ‘Dewa’ yang Independen”, Kompas, 20 Februari 2003).

Soal yang sedikit dan kurang laris untuk diperdebatkan itulah yang mestinya dijadikan alasan oleh karyawan BI untuk menolak atau menyetujui calon Gubernur BI yang diajukan oleh Presiden RI dan kemudian bisa diusulkan kepada DPR. Kalau alasan penolakan dan “penyesalan” mereka hanya disebabkan oleh soal tidak memenuhi kriteria mereka (yang celakanya juga tidak jelas) atau persoalan karir “orang dalam” BI, sulit untuk tidak mengatakan, karyawan BI sedang memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, ketimbang kepentingan orang banyak.

Iklan