www.guitartemple.com

Jaksa Agung Agung Hendarman Supandji menyebut penanganan kasus BLBI mirip dengan orang yang masuk hutan yang dipenuhi memedi. Pernyataan itu dikeluarkan Jaksa Agung beberapa jam setelah KPK menangkap koordinator jaksa kasus BLBI, Urip Tri Gunawan karena menerima uang suap dan tiga hari setelah Kejaksaan Agung menyatakan tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam dua kasus BLBI. Lalu siapa hantunya Pak Hendarman?

Oleh Rusdi Mathari

KASUS BLBI semakin tak berujung. Minggu petang (2 Maret 2008), Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Urip Tri Gunawan karena tertangkap tangan saat menerima suap senilai US$ 600 ribu. Urip adalah koordinator jaksa kasus BLBI dan jaksa yang menangani kasus Bank Dagang Negara Indonesia milik bos Grup Gadjah Tunggal Sjamsul Nursalim. Dia dicokok oleh tim KPK saat bertransaksi dengan seorang pria berinisial AS (Lihat “KPK Tangkap Jaksa Suap Rp 6 M,” Jawa Pos, 3 Maret 2008).

Penangkapan Urip seperti antiklimaks dari pernyataan Kejaksaan Agung tiga hari sebelumnya. Melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kemas Yahya Rahman menyatakan Kejaksaan Agung tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam dua kasus BLBI. Kemas lalu mengumumkan pembubaran tim 35 jaksa yang bertugas menyelidiki dua kasus BLBI tersebut di mana Urip menjadi koordinatornya.

Kasus pengucuran BLBI sejak awal memang penuh dengan keruwetan. Pengucurannya melibatkan banyak orang pintar di bidang moneter, para pengusaha jahat, dan orang-orang oportunis. Penyebutan nama BLBI itu sendiri pun sesungguhnya merupakan pengkaburan fakta kepada publik, karena yang ada adalah KLBI alias Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Kasus ini berawal dari krisis moneter pada pertengahan 1997, yang mengakibatkan 16 bank ditutup pada 1 November 1997, rupiah tidak berharga, dan Suharto turun dari kekuasaannya.

Bank Indonesia sebagai gawang terakhir perbankan, lantas memberikan banyak fasilitas, antara lain berupa Surat Berharga Pasar Uang Khusus, fasilitas diskonto I, fasilitas diskonto II, fasilitas SBPUK, dana talangan rupiah dan sebagainya. Tercatat ada 48 bank yang menerima bantuan itu. Total jumlahnya sebesar Rp 144,536 triliun. Di sisi lain ada pula biaya untuk proses restrukturisasi perbankan yang menelan uang negara hingga sekitar Rp 650 triliun. Dana ini dikucurkan dalam bentuk obligasi dan surat utang. Sayangnya memang, setelah itu hampir seluruh konglomerat penerima dana BLBI kabur ke luar negeri dan pemerintah yang berkuasa kebingungan menyelesaikan kasus itu.

Menjelang dibubarkannya BPPN –lembaga yang bertugas menyelesaikan restrukturisasi perbankan termasuk pembayaran BLBI oleh para pemilik bank— badan itu lantas membuat terobosan. Antara lain dengan mengeluarkan release and discharge (R&D) alias surat keterangan lunas kepada konglomerat pemilik bank yang dianggap kooperatif. Ini terjadi pada 2003 di zaman Presiden Megawati. Konon pula, banyak pemilik bank yang lantas menyepakati tawaran BPPN meskipun hasilnya tetap masih menjadi tanda tanya.

Dalam klausul kontrak antara BPPN dan para debitor, antara lain dinyatakan bahwa kalau para debitor sudah dinyatakan membayar utangnya (BLBI) oleh BPPN, mereka akan memperoleh pengampunan dari tuntutan pidana. Tindakan pidana yang dianggap bisa diampuni di antaranya yang berkaitan dengan kemungkinan adanya penyelewengan penyaluran BLBI terhadap bank-bank milik mereka, juga pelanggaran atas batas maksimum pemberian kredit.

Namun dari sanalah muncul persoalan baru. Kewajiban membayar utang oleh para debitor tadi mestinya merupakan konsekuensi bagi mereka setelah menerima kucuran BLBI di awal-awal krisis (1997-1998). Apalagi, ada indikasi bahwa pengucuran BLBI kepada bank-bank bekas milik mereka sebagian dipakai untuk membiayai kelompok usaha sendiri dan akhirnya melanggar batas maksimal pemberian kredit.

Dari sisi hukum, pemberian pengampunan itu sebenarnya juga di luar wewenang yang dimiliki BPPN seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan 1998. Dalam pasal-pasal undang-undang itu, tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa BPPN punya wewenang menerbitkan R&D. Dalam Pasal 37 a, misalnya, kewenangan BPPN hanya disebutkan untuk mengambil alih serta menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, direksi, dan komisaris bank; meninjau ulang, membatalkan atau mengakhiri kontrak; mengalihkan pengelolaan kekayaan manajemen bank kepada pihak lain; dan menagih piutang bank dengan surat paksa.

Langkah yang diambil oleh BPPN di bawah Syafrudin Tumenggung itu sekaligus bertolak belakang dengan rekomendasi dari tim bantuan hukum BPPN. Antara Mei dan Juni 2002, tim hukum BPPN merekomendasikan ada 40 debitor kakap yang tergolong gagal bayar dan tak punya niat baik. Mereka karena itu harus segera diberi sanksi pidana atau perdata seperti yang sama-sama disepakati termasuk penyitaan aset pribadi dan masuk bui tapi rekomendasi tinggallah catatan kosong. Pada periode yang sama, 12 debitor mendatangi BPPN dan menyatakan keberatan atas jumlah utang yang disodorkan kepada mereka. Alasannya, jumlah utang yang dicatat BPPN tidak sama dengan yang mereka catat. Kata sepakat akhirnya dicapai dengan ditekennya akta pengakuan utang, kendati dengan catatan: para debitor keberatan soal waktu pembayaran yang ditentukan BPPN.

Lalu dari mana BPPN punya ide menerbitkan R&D? Inilah yang belum jelas sampai saat ini. Seorang pengacara curiga bahwa telah terjadi tawar-menawar sebelum ide R&D muncul karena pada dasarnya penerbitan surat lunas itu tidak ada dasar hukumnya. Kata Kwik Kian Gie (mantan Menteri Ekuin dan Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas), saat mantan Presiden Megawati mengeluarkan kebijakan R&D yang berujung keluarnya R&D kepada para obligor, SBY yang waktu itu menjabat Menkopolkam, ikut menyetujui. Dalam berbagai rapat, kata Kwik, SBY, JK dan Boediono, terang-terangan mendukung penyelesaian yang sekarang menjadi problem.

Ada 21 konglomerat yang kemudian mendapat surat lunas dari pemerintah. Di antaranya, Anthony Salim, Sjamsul Nursalim, Bob Hasan dan Nirwan Bakrie. Belakangan soal R&D itulah yang menjadi masalah dan melengkapi persoalan BLBI lainnya, seperti kasus suap dari pejabat BI kepada anggota DPR yang dimaksudkan untuk tidak memperpanjang kasus BLBI yang melibatkan pejabat BI dan sebagainya.

Di luar persoalan hukum R&D, nilai utang yang dilunasi atau disepakati untuk dilunasi oleh para konglomerat sesungguhnya juga sudah jauh berkurang dibanding nilai awalnya. Pokok soalnya, ada selisih antara nilai utang yang ditanggung para konglomerat tadi dan nilai aset pada saat dijual. Indonesia Corruption Watch pernah menghitung, recovery rate aset yang diserahkan para konglomerat sebenarnya hanya sekitar 20 persen dari nilai aslinya. Ini terjadi akibat mark-up nilai aset dan kondisi pasar yang tidak kondusif selama krisis.

Contoh aset Grup Salim lewat Holdiko Perkasa. BPPN hanya bisa menjual aset tersebut seharga Rp 16,2 triliun. Padahal, utang kelompok usaha Salim seluruhnya adalah Rp 52,7 triliun. Nyata benar bahwa kerugiannya sangatlah besar.

BPPN kini sudah bubar, pejabat BI yang diduga terlibat sebagian sudah dijadikan tersangka, anggota DPR yang menerima suap juga sudah diperiksa, dan jaksa Urip juga sudah ditangkap. Benar kata Jaksa Agung Hendarman Supandji, kasus BLBI itu ibarat hutan yang penuh memedi (hantu). Nilai uang yang besar, banyaknya konglomerat dan pejabat yang terlibat, menjadikan kasus itu sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik.

Lalu setelah penangkapan jaksa Urip itu, ke mana kasus BLBI akan bergulir? Atau mungkin yang lebih tepat adalah kapan Pak Hendarman bisa menangkap para hantu itu misalnya dengan meminta bantuan tim pemburu hantu yang pernah tampil di tivi itu?

Iklan