http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=search&txt=corruption&w=1&x=0&y=0

Jaksa Urip adalah bawahan yang kebetulan bernasib apes. Kasus suap seperti yang menimpanya sesungguhnya sudah lama terjadi dan melibatkan banyak pejabat, anggota DPR dan pengusaha. Siapa mereka?

Oleh Rusdi Mathari

SUATU hari, seorang pengusaha garmen mendatangi satu departemen untuk mengurus jatah kuota ekspor. Sebulan penuh dia mengurus tapi tak juga selesai. Padahal sebagai pengusaha, ia butuh kepastian segera: berapa kuota yang dia dapat dan berapa yang bisa diekspor. Usut punya usut, pemicu lamanya urusan si pengusaha di departemen itu karena dia belum mengeluarkan uang sogokan. Begitu uang jutaan rupiah dikeluarkan untuk tiap-tiap “meja” pejabat yang berwenang dalam jatah kuota tekstilnya, urusan si pengusaha tiba-tiba lancar.

Seorang pengusaha lainnya, punya cerita soal pelunasan pajak. Suatu kali karena terlambat membayar pajak dia ditelepon oleh petugas pajak yang mengingatkan bahwa kewajiban pajak berikut denda sebesar Rp 250 juta harus segera dibayar. Disodorkan angka ratusan juta si pengusaha kaget karena biasanya dia hanya membayar puluhan juta rupiah. Dia lalu bernegosiasi dengan petugas pajak. Hasilnya adalah kesepakatan: Kewajiban pajak dan dendaa yang harus dilunasi si pengusaha hanya Rp 150 juta. Dua hari kemudian, si pengusaha menerima surat terima pajak sebagai bukti pembayaran tapi di surat itu, yang tercantum hanya angka pembayaran Rp 13 juta. Sisanya? Itu yang tidak jelas.

Di luar dua cerita tadi, banyak contoh, bagaimana suap menyuap terjadi di hampir semua departemen, instansi dan birokrasi. Korban dan pelakunya, tak melulu hanya pengusaha atau aparat, tapi sering kali juga terjadi karena ada kerja sama antara keduanya. Tujuannya satu: untuk memperlancar urusan. Di DPR pembahasan RUU bisa “lancar” bila departemen atau lembaga terkait sanggup menyediakan uang suap. Kasus uang suap yang diterima oleh anggota DPR dari pejabat BI untuk memperlancar urusan UU Perbankan dan dihentikannya pengusutan kasus BLBI adalah salah satu contohnya.

Peter Egen yang menjabat Ketua Transparansi Internasional pernah mengatakan, suap bukan saja merontokkan etika dan moral melainkan juga membahayakan persaingan usaha. Misalnya kemudian banyak perusahaan yang tidak efisien akibat ekonomi biaya tinggi yang tidak perlu. Survei yang dikeluarkan Bank Dunia pada Februari 2002 menunjukkan bahwa praktik suap telah menelan sebanyak 50 persen dari semua nilai kontrak bisnis di sektor pemerintahan di Kolombia, Amerika Latin. Lembaga itu juga menemukan bahwa biaya korupsi menelan dana sebesar US$ 2,6 juta setiap tahun, dengan nilai akumulasi yang telah setara 60 persen dari total utang negara Kolombia. Di Indonesia, menurut almarhum Sumitro Djojohadikusumo, korupsi, suap dan sogok menyogok telah menelan 30 persen anggaran negara setiap tahun.

Sejarah suap adalah cerita yang panjang. Dalam sebuah literatur disebutkan, dari sejak zaman sebelum Masehi praktik ini sudah dilakukan oleh manusia, karena saat itu biasanya penguasa juga merangkap menjadi hakim. Cuma lalu ada permisif. Suap pada zaman itu, konon lebih “fair:” Jika si pemberi suap kecewa dengan putusan si hakim, yang bersangkutan berhak meminta ganti rugi.

Kasus terkenal dalam periode ini adalah tuntutan Cicero, ahli hukum ternama di kekaisaran Romawi, terhadap Hog, seorang pejabat tinggi Romawi. Walaupun Hog telah menerima suap tapi ia tetap tidak membebaskan kliennya. Tindakan Hog merupakan pelanggaran asas resiprositas -ia menerima suap tetapi tidak memberi balas jasa.

Ketika Kaisar Constantine memeluk agama Kristen, organisasi gereja dan Imperium Romawi menyatu. Tapi pada masa itulah praktik suap mulai merebak. Salah satunya menyangkut jual-beli jabatan kegerejaan. Ada cerita bagaimana seorang wajib militer di Eropa saat Perang Salib terjadi (1092-1270) bisa terbebas dari kewajiban tersebut asal menyuap sejumlah dana ke pihak gereja.

Sekarang, suap makin merajalela dan terjadi di mana-mana, termasuk di negara maju. Pengumuman soal peringkat korupsi di negara-negara dunia, yang celakanya ditempati banyak negara berkembang semisal Indonesia, bukan berarti menisbikan sama sekali kasus korupsi dan suap di negara maju. Dalam beberapa kasus, praktik suap yang terjadi di negara maju skalanya bisa lebih luas dan menyangkut nilai besar.

Skandal kolutif yang melibatkan Enron dan Partai Republik Amerik Serikat adalah salah satu contoh. Sejak 1999, perusahaan raksasa di bidang energi itu telah mengontribusikan US$ 5,95 juta kepada partai George Bush itu. Sebagai imbalannya, Enron bisa menikmati koneksi erat dengan pembuat kebijakan di dalam Pemerintahan Bush. Belakangan, Enron terlibat dalam penipuan lewat rekayasa akuntansi yang melibatkan Akuntan Publik Arthur Andersen. Rekayasa itu bisa dilakukan berkat peran dari rekanan swasta dan anak perusahaan Enron yang sanggup menutupi utang perusahaan serta mempertahankan harga saham Enron agar tetap tinggi. Pihak Arthur Andersen mengakui bahwa mereka secara sengaja telah memalsu dokumen.

Bedanya dengan negara berkembang seperti Indonesia, negara maju segera belajar dari pengalaman masa lalu yang merugikan dan ada kemauan politik untuk mengikisnya lewat pembuatan undang-undang dan peradilan yang independen dan sungguh-sungguh meskipun tak menjamin tidak terulangnya kasus suap. Misalnya akibat kasus Enron, Kongres Amerika Serikat kemudian menerapkan reformasi keuangan pertama dan besar-besaran dalam 25 tahun terakhir, sejak Maret 2002. Undang-undang bernama McCain-Feingold itu melarang kontribusi uang sekecil apa pun terhadap partai-partai nasional dan melarang kampanye tentang calon tertentu oleh pihak luar (outside groups).

Akibat skandal Enron, Kongres AS dan Gedung Putih juga bergerak cepat untuk memulihkan kepercayaan dengan meloloskan corporate fraud bill berjudul Sarbanes-Oxley Act of 2002 pada Juli 2002. Regulasi ini dipuji sebagai perombakan peraturan bisnis di Amerika Serikat karena menciptakan hukuman baru bagi pelaku penipuan lewat rekayasa keuangan dan menuntut para pemilik, komisaris dan dewan direksi untuk mengambil tanggung jawab langsung atas akurasi pernyataan keuangan perusahaan.

Contoh serupa juga terjadi di Inggris. Beberapa tahun lalu, Chief Executive Officer dari perusahaan Hobsons (pembuat makanan olahan) diadili atas tuduhan mencuri £2,4 juta dari rekening anak perusahaan Hobson. Ini merupakan skandal suap terbesar di Inggris dalam dua dekade terakhir. Dana itu lalu dialokasikan ke pihak lain dengan tujuan agar Hobson bisa memperpanjang kontrak bisnis menggiurkan dengan Co-operative Wholesale Society di bidang pemasaran produk. Didukung media massa dan kerja keras pengadilan, CEO Hobsons, akhirnya mendekam dalam tahanan, selain didenda sejumlah uang.

Dari sana pemerintahan Inggris akhirnya meluncurkan undang-undang antisuap, yang bertujuan menyesuaikan hukum Inggris agar sejalan dengan Konvensi Organisasi Kerja sama dan Pembangunan untuk Ekonomi (OECD) soal anti suap. Tidak seperti undang-undang negara anggota OECD, undang-undang yang disahkan pada Februari 2002 itu, juga menyerang facilitation payments (uang pelicin). Di dalamnya termasuk pembayaran berskala kecil untuk memuluskan urusan dengan pejabat pemerintah, juga si pemberi jasa. Kalangan industri Inggris, sempat mengkritik pelarangan uang pelicin ini, tapi pemerintah tetap pada keputusan, karena salah satu tujuan dari undang-undang ini jutsru agar perusahaan Inggris bisa memiliki daya saing atau bebas dari ekonomi biaya tinggi akibat uang pelicin.

Indonesia sebenarnya juga sudah memiliki perangkat regulasi untuk menghambat terjadi praktik korupsi dan suap. Ada undang-undang Perusahaan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, dan yang terbaru Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Di Undang-Undang Perbankan dan Perseroan Terbatas, para pemilik dan komisaris bahkan bisa dituntut hingga ke harta pribadi milik mereka.

Lalu ketika skandal perbankan terutama kasus BLBI terus bersambung dan banyak temuan yang menunjukkan adanya konspirasi keuangan yang dibuat para pemilik, komisaris dan para direksi bank—yang kemudian semakin melibatkan banyak orang termasuk anggota DPR dan (mantan) pejabat pemerintah– tak satu pun dari mereka yang diadili, kecuali hanya sebagian kecil para bawahan. Jaksa Urip Tri Gunawan adalah salah satu bawahan yang bernasib apek yang tampaknya bakal diadili karena kasus suap itu.

Iklan