entertainmen.suaramerdeka.com

Kita mungkin sering menonton cerita detektif di televisi: seorang pencuri mungkin benar-benar bersalah telah mencuri tapi hakim pengadilan membebaskannya hanya karena polisi menangkapnya dengan prosedur yang keliru atau tanpa mengindahkan prosedur. Dalam hal ini, sang hakim memutuskan suatu kebenaran berdasar prosedur yang diterapkan. Lalu apa arti kebenaran bagi media massa?

Oleh Farid Gaban

Kebenaran bagi media massa adalah kebenaran prosedural–kebenaran yang dicapai melalui serangkaian prosedur. Dalam hal ini, prosedur jurnalistik.

Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan konsep lain tentang “kebenaran prosedural” pada profesi-profesi lain, misalnya di kalangan jaksa/hakim, di lingkungan kedokteran, atau di kalangan ilmuwan.

Kebenaran prosedural bukanlah kebenaran absolut. Dia bisa bersifat relatif (terbatas) baik dari segi ruang maupun waktu.

Dalam bidang hukum, misalnya, kita sering mendengar ada seorang pesakitan sudah divonis bersalah dan dihukum mati berdasarkan prosedur ketat hukum serta pembuktian, namun di kemudian hari ada bukti baru yang membuktikan bahwa dia tak bersalah. Kemungkinan seperti itu bisa terjadi.

Sama halnya dengan “kebenaran” ilmiah tertentu yang dicapai melalui prosedur uji laboratorium ketat, namun di kemudian hari terbukti keliru. Hal serupa bisa terjadi pada “kebenaran jurnalistik” yang dicapai melalui serangkaian prosedur jurnalistik.

Walhasil, bukan “kebenaran” itu sendiri yang penting di sini, tapi apakah “kebenaran” itu dicapai melalui prosedur yang tepat, yang pada gilirannya bisa duji oleh orang lain.

Kita mungkin sering menonton cerita detektif di televisi: seorang pencuri mungkin benar-benar bersalah telah mencuri tapi hakim pengadilan membebaskannya hanya karena polisi menangkapnya dengan prosedur yang keliru atau tanpa mengindahkan prosedur. Dalam hal ini, sang hakim memutuskan suatu kebenaran berdasar prosedur yang diterapkan.

Dalam konteks wartawan, prosedur itu meliputi hal-hal seperti ini:

– Apakah si wartawan tidak terlibat konflik kepentingan dengan obyek/subyek berita karena dia menerima uang/suap?

Apakah sumber-sumber berita dipilih dengan penuh pertimbangan untuk mencari kebenaran yang paling benar atas sesuatu?

Apakah wawancara dilakukan dengan mendalam , menyeluruh dan dengan cara benar?

Apakah dokumen, data dan bukti lain dikumpulkan untuk memperkuat berita yang dibuat?

Apakah fakta digali secara serius dan ditempatkan dalam konteks yang benar?

Dalam konteks itu, sebenar apa pun berita yang ditulis wartawan, berita itu tidak bisa dianggap benar secara prosedural jika si wartawan menerima suap atau terlibat dalam konflik kepentingan menyangkut obyek beritanya.

Dalam konteks yang sama, sebuah berita yang ditulis wartawan bisa benar secara prosedural namun keliru, misalnya, hanya karena satu sumber beritanya berbohong.

Prosedur baku dan standar etik dalam peliputan dan penulisan/penyiaran tercantum dalam kode etik jurnalistik, yang versi populernya bisa kita baca dalam Buku “Elemen Jurnalisme”-nya Bill Kovach.

Setiap wartawan wajib memahami prosedur dan etik itu. Prosedur dan etik yang sama juga perlu diketahui oleh publik agar publik bisa menakar/mengukur kualitas kerja para wartawan serta karya yang dihasilkannya.

*Dikutip secara lengkap dari milis Jurnalisme

Iklan