ndokceplok.wordpress.com

Orang bergelar sarjana dianggap lebih pintar, bisa menduduki jabatan lebih tinggi, dan sebagainya. Banyak orang yang tidak mencicipi bangku kuliah, ketika terpilih sebagai pemimpin, karena itu lalu berlomba-lomba berusaha “mendapat” ijazah sarjana. Sebagian ada yang berusaha tertib dengan mengikuti kuliah sesuai aturan, sebagian yang lain memilih jalan pintas: membeli ijazah atau memalsukan ijazah.

Oleh Rusdi Mathari

TERSEBUTLAH seorang bupati yang menjadikan wilayahnya menjadi kabupaten yang transparan dalam pengelolaan anggaran, memberikan pelayanan publik yang tidak bertele-tele dan tanpa pungutan, meningkatkan produktivitas kaum petani dan sebagainya. Bupati itu juga sering didatangi oleh rekan sejawatnya sesama kepala daerah, yang hendak melakukan studi banding atau dia diundang ke banyak kabupaten untuk menjelaskan kesuksesan memimpin wilayahnya. Singkat kata Pak Bupati dianggap berhasil memimpin wilayahnya dan karena itu, dia terpilih kembali menjadi orang nomor satu di kabupaten itu pada Pilkada 2006.

Satu hal yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, Pak Bupati bukanlah seorang sarjana bahkan ijazah SD saja, dia tak punya. Dalam Pilkada 2006 yang mencalonkan namanya, soal ketiadaan ijazah itu diributkan oleh lawan-lawan politiknya. Mereka bahkan menyodorkan bukti, ijazah S1 Pak Bupati adalah fiktif meskipun faktanya, Pak Bupati itu tetap terpilih menjadi bupati untuk kedua kalinya di kabupaten itu. Soal ijazah palsu itu lalu mengendap begitu saja seiring usainya masa Pilkada.

Di tempat berbeda, seorang gubernur terpilih digugat oleh lawan politiknya karena perkara yang kurang lebih serupa, ijazah palsu. Berbeda dengan Pak Bupati, lawan politik Gubernur tak berhenti memerkarakannya meski musim Pilkada telah usai. Gubernur tersebut sebelumnya adalah pejabat pelaksana gubernur dan kemudian maju dalam Pilkada. Provinsinya merupakan salah satu wilayah yang cukup miskin akibat kue pembangunan yang tidak merata dan ketidakmampuan gubernur memimpin. Beberapa kali sang gubernur diisukan melakukan korupsi demikian pula dengan keluarga besarnya.

Ayah sang gubernur dikenal sebagai jagoan di provinsi itu dan memiliki banyak anak buah. Konon pula tak satu pun aparat yang berani “menjamah” keluarga ini. Iparnya pernah ikut dalam pertarungan Pilkada di salah satu kabupaten di provinsi itu, tapi kalah. Kini adik kandung gubernur bertarung dalam Pilkada di kabupaten yang lain. Minggu lalu, gubernur itu balik melaporkan lawan politiknya karena dianggap mencemarkan nama baik sang gubernur dalam soal ijazah palsu.

Mahfud MD anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PKB yang beberapa hari lalu terpilih sebagai salah seorang hakim di Mahkamah Konstitusi bahkan mengungkapkan maraknya, petinggi Polri yang membeli ijasah palsu. “Ketika Pak Sutanto menjalani fit and proper test di Komisi III, menurut Mahfud dia sudah menanyakan hal itu kepada Kapolri Jenderal Sutanto. “Saya tanya apakah berani menertibkan pembelian ijasah aspal alias asli tapi palsu itu. Waktu itu Pak Sutanto berjanji akan menanganinya. Ternyata tidak ditangani juga sampai sekarang,” kata Mahfud.

Bagi rakyat atau orang-orang yang dipimpin sesungguhnya tak begitu penting apakah pemimpin mereka hanya lulusan SD atau berijazah S3. Pemimpin yang baik bagi rakyat adalah pemimpin yang sanggup menjadi bekerja untuk rakyat, mengerti kebutuhan mereka, hanya berpikir dan berpihak kepada kehidupan rakyat yang lebih baik, tidak sewenang-wenang kepada mereka dan sebagainya. Banyak pemimpin yang bergelar sarjana, tapi kemudian secara sembunyi-sembunyi mengutil kepentingan rakyat, mencuri anggaran, dan berlaku tidak adil. Pemimpin semacam ini jika harus ditakuti hanya akan ditakuti tapi jika sudah tidak berkuasa akan dicibir dan dinistakan, dan sebagainya. Hal yang sama juga berlaku bagi pemimpin yang tidak mengenyam pendidikan formal. Kasus Suharto, Presiden RI kedua adalah salah satu contohnya.

Pemimpin yang baik, karena itu tidak harus memiliki ijazah sekolah resmi karena kemampuan memimpin tidak didapat atau tidak diajarkan di sekolah atau kampus, meskipun tentu saja juga menjadi niscaya bahwa dengan bersekolah yang tertib seseorang dapat menjadi pemimpin. Nelson Mandela, Paul Keating, Harry S. Truman, Adam Malik, Agus Salim, W.S Rendra dan Goenawan Mohammad adalah sedikit pemimpin yang tidak berijazah formal itu. Dalam beberapa hal, kerusakan sosial dan ekonomi di beberapa negara atau lembaga justru rusak karena perilaku orang-orang yang mengaku lulusan perguruan tinggi dan bergelar sarjana.

Ijazah terutama ijazah sarjana, persoalannya kerap dipandang sebagai salah satu cara untuk menaikkan pamor: Orang bergelar sarjana dianggap lebih pintar, bisa menduduki jabatan lebih tinggi, dan sebagainya. Banyak orang yang tidak mencicipi bangku kuliah, ketika terpilih sebagai pemimpin, karena itu lalu berlomba-lomba berusaha “mendapat” ijazah sarjana. Sebagian ada yang berusaha tertib dengan mengikuti kuliah sesuai aturan, sebagian yang lain memilih jalan pintas: membeli ijazah atau memalsukan ijazah.

Iklan