merrytariyadi.blogspot.com
Film Ayat-Ayat Cinta yang menyihir jutaan orang untuk menontonnya, meninggalkan persoalan lama di industri bioskop yang sesungguhnya pernah dibongkar oleh KPPU: monopoli. Film ini hanya diputar di Studio 21 tapi tidak di Blitz Megaplex.

oleh Rusdi Mathari
MEMASUKI gedung Grand Indonesia, di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat sore kemarin, dua ibu muda itu sebetulnya bermaksud menonton film Ayat-Ayat Cinta. Namun langkah keduanya terhenti di pintu masuk lantai 8 gedung itu setelah film dimaksud tak diputar di Blitz Megaplex yang ada di lantai itu. “Padahal saya ke sini untuk menghindari antrean di Studio 21, tidak tahunya, Ayat-Ayat Cinta tidak diputar di sini. Kenapa ya mas?” kata seorang di antara mereka.

Film Ayat-Ayat Cinta sejak sebulan lalu memang menarik perhatian sebagian publik dalam negeri. Sejak diputar di seluruh jaringan bioskop 21 hampir sebulan lalu, film ini telah menyedot 3 juta pasang mata hanya dalam waktu seminggu. Di Cineplex 21 Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, karcis film itu bahkan sudah habis terjual hingga 25 Maret 2008. Promosi yang gencar di televisi, kontroversi seputar cerita di dalamnya, dan konon bagusnya penggarapan lakon dan gambar dalam film itu, rupanya menjadi kombinasi ampuh untuk menarik perhatian banyak orang. Terakhir soal Rianti Catwright, salah satu pemain dalam film itu yang adalah warga negara Amerika Serikat dan terancam dideportasi oleh pihak imigrasi, semakin melengkapi “promosi” Ayat-Ayat Cinta.

Rumah Produksi MD Pictrures yang memproduksi Ayat-Ayat Cinta, bisa ditebak akan menangguk untung besar dari “meledaknya” film itu. Pihak lain yang bakal kecipratan untung adalah pihak distributor film dan pengelola bioskop 21. Nama yang disebut terakhir memiliki 141 gedung bioskop di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Tak ada perusahaan bioskop di Indonesia yang memiliki jaringan seluas dan sebanyak bioskop 21. Berada di bawah kelompok usaha Subentra Grup, bioskop 21 “didampingi” dengan PT Camila Internusa sebagai perusahaan distributor dan Satria Perkasa sebagai pengelola bioskop.

Subentra adalah perusahaan yang didirikan oleh Sudwikatmono, dan dua bersaudara Benny Suherman dan Bambang Sutrisno. Kongsi mereka di industri bioskop bermula pada 1970-an, ketika Benny dan Bambang menawari Sudwikatmono agar mau mensponsori pembuatan film Indonesia sekaligus terjun ke bisnis impor film asing. Kolega dari mendiang Soeharto, Presiden RI kedua itu menyambut baik ide dan tawaran dari Benny dan Bambang dan berdirilah PT Suptan Film. Panji Tengkorak dan Badai Pasti Berlalu adalah dua contoh dari film yang diproduksi oleh Suptan.

Mereka kemudian juga mendirikan perusahaan-perusahaan lain, seperti perbankan (Bank Subentra, Bank Surya), industri kimia (PT Asahimas Subentra Chemical), pasar swalayan (Golden Truly), dan properti (PT Pakuwon Subentra Anggraini). Bank Subentra dan Bank Surya sudah ditutup oleh pemerintah, akibat mis-manajemen dan korupsi. Subentra juga pernah mendirikan beberapa media. Tabloid Bintang, Fantasi, Aura dan DangDut adalah tiga media yang didirikan Subentra melalui PT Subentra Cipta Media.

Setahun sebelum krisis 1998 Sudwikatmono melalui Agus Lasmono, putra bungsunya, mendirikan Grup Indika. Perusahaan ini antara lain bergerak di bisnis entertainment dan multimedia Visitel (PT Indika Telemedia). Nama terakhir banyak bergerak di bisnis SMS, termasuk SMS polling yang sering diadakan oleh stasiun televisi. Hingga akhir 2006, Agus adalah pemegang saham 14,42 persen PT Surya Citra Media Tbk (SCTV) dan duduk sebagai komisaris (lihat “Bisnis SMS Premium: Ketik: Siapa Rajanya,” Warta Ekonomi, 27 November 2006). Namun dari semua perusahaan yang didirikan oleh Subentra, yang paling terkenal tentulah bioskop Studio 21 yang diperkenalkan pada era 1980-an. Bisnis ini merupakan usaha baru di dunia bioskop Tanah Air karena mengusung konsep bioskop mini dan sukses.

Masa jaya Studio 21 adalah era 80-an akhir hingga akhir 90-an. Hampir seluruh gedung bioskop Studio 21 pada masa itu tak pernah sepi oleh penonton. Mahalnya tiket masuk, dianggap tidak menjadi masalah, karena Studio 21 memberikan fasilitas kenyamanan yang tidak pernah ditemui pada bioskop yang lain. Mulai dari tata suara, tempat dunia, ruangan ber-AC dan ketertiban menonton. Namun kesuksesan mereka, sayangnya juga berimplikasi pada nasib bioskop-bioskop lain yang tidak dikelola secara jaringan atau tidak masuk ke dalam jaringan 21. Apalagi Subentra juga menguasai jalur distribusi dan impor film barat, sehingga praktis yang memutar film-film Hollywood adalah Studio 21.

Sampai Soeharto mundur sebagai presiden, tak ada yang mencoba mempertanyakan “keperkasaan” bisnis jaringan bioskop 21. Bisnis jaringan bioskop 21 baru dipertanyakan oleh sejumlah pihak pada 2002 ketika Monopoly Watch melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha alias KPPU dugaan monopoli atas jaringan, impor dan distribusi bioskop 21. Laporan LSM itu berdasarkan pengaduan dari perusahaan Amerika Serikat yang tergabung dalam Motion Picture Association. Monopoly Watch antara lain menyodorkan fakta bahwa Subentra mengusai lebih dari 58 persen jaringan bioskop di kota-kota besar di Indonesia. Investigasi yang dilakukan pada Juli 2002 ditemukan dari 178 jumlah layar yang diteliti, 102 diantaranya dimiliki Subentra. Sampai akhir Februari 2003, dari jumlah layar film di bioskop yang bertambah menjadi 185, 109 di antaranya dimiliki jaringan 21 cineplex setelah mengakuisisi Jakarta Theatre dan Cilandak Town Square (lihat “Cineplex 21 Dipastikan Langgar UU Anti-Monopoli,” TempoInteraktif 18 Maret 2003).

Pada 2 April 2003, KPPU menyatakan PT Nusantara Sejahtera Raya (Subentra Nusantara) sebagai pemilik jaringan bioskop 21 (Cineplex 21) telah melanggar Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Perusahaan ini menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar bioskop, sekaligus menguasai saham pada sejumlah perusahaan pengelola bioskop. Misalnya, perusahaan yang dipimpin Harris Lasmana -yang pada pertengahan Januari 2003 mundur-itu diketahui memiliki saham mayoritas di PT Intra Mandiri dan PT Wedu Mitra, Surabaya. Menurut KPPU, penguasaan saham seperti itu bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apalagi, perusahaan itu juga memiliki saham mayoritas di delapan perusahaan perbioskopan. Dua di antaranya juga pemilik saham mayoritas di tiga perusahaan lainnya (lihat “Penguasa Bioskop Kelompok 21 Terbukti Lakukan Monopoli,” Koran Tempo, 3 April 2003).

Blitz Megaplex adalah pendatang baru di bisnis bioskop. Idenya berasal dari dua anak muda, David Hilman dan Ananda Siregar yang hendak meniru konsep sinepleks di Malaysia, Thailand, dan Singapura, yang sudah hadir dengan 15 hingga 25 layar, bukan sekadar 6 layar seperti milik jaringan 21. Ananda adalah putra Arifin Siregar, Gubernur BI era Soeharto. Ide mereka terwujud setelah Quvat Management Pte. Ltd., perusahaan investasi yang dijalankan oleh sejumlah bekas pegawai Farallon Capital Management LLC, tertarik pada ide Ananda dan bersedia memodalinya, tentu saja. Ananda sebelumnya pernah menjadi eksekutif di Farindo Investment Ltd., yang 90 persen sahamnya dimiliki Farallon dan sisanya dikuasai Alaerka Investment Ltd. milik Grup Djarum Quvat, singkat kata mengucurkan dana tak kurang dari Rp 250 miliar.

Pada Oktober 2006, Blitz pertama yang dibangun di Bandung, terutama memutar film-film independen dari Eropa, Asia, yang tidak diputar oleh 21. Film-film itu ternyata banyak peminatnya. Sukses di Bandung itu lalu berkembang ke Jakarta dengan masuknya Blitz di Grand Indonesia dan Pacific Place Sudirman, Jakarta. Dalam waktu dekat Blitz juga akan membuka jaringan di kawasan belanja di Serpong,Tangerang. Kehadiran Blitz ini oleh beberapa pihak lalu sebagai penyeimbang jaringan bioskop 21 yang oleh KPPU pernah dinyatakan telah memonopoli bioskop Indonesia meskipun di atas kertas, jaringan Blitz jauh lebih sedikit dibanding jaringan bioskop 21.

Nama Blitz, tapi memiliki tempat tersendiri pada sebagian penggemar film bioskop, terutama mereka yang bosan menonton di bioskop 21. Dalam bahasa bisnis telah terjadi arus pengalihan pasar bioskop dari 21 ke Blitz sehingga karena itu, persaingan bisnis antara dua perusahaan itu niscaya tak terhindarkan. Jika Blitz misalnya menawarkan tempat duduk yang nyaman, maka jaringan bioskop 21 pun lantas menawarkan tempat duduk yang lebih baik dibanding tempat duduk sebelumnya dan sebagainya hingga tibalah saat pemutaran Ayat-Ayat Cinta itu: Blitz tak kebagian jatah menayangkan film yang diangkat dari novel karangan Habiburrahman El Shirazy itu.

Dari sekian banyak film nasional, Blitz memang sangat jarang kebagian jatah memutarnya. Hanya beberapa rumah produksi dan produsen tertentu, seperti Miles Film Production (Mira Lesmana) dan Kalyana Shira Film (Nia Dicky Iskandar Dinata) yang film-filmya pernah diputar di Blitz. Dua nama rumah produksi itu pernah tercatat memproduksi film nasional yang bagus dan laris, seperti Ada Apa dengan Cinta dan Arisan. Jika monopoli dan politik bisnis injak kaki, katanya sudah tidak ada, lalu kenapa Ayat-Ayat Cinta tidak bisa diputar di Blitz? Atau mungkinkah Blitz sendiri memang tak mau memutar Ayat-Ayat Cinta?

Dua ibu muda itu terlihat lalu bergegas menuju ke tempat parkir, “Mau nonton di studio 21 Pondok Indah mas,” katanya.

Iklan