www.duniasex.com

Semula tulisan ini akan saya sampaikan secara lisan kepada saudara Jaksa Agung, namun karena beliau tidak dapat menerima saya dengan alasan sibuk, maka saya buat tulisan ini untuk dimuat.

Oleh Ismail Saleh**

Saya berpendapat bahwa jangan hanya Jaksa Urip saja yang disalahkan, tetapi perlu diteliti sampai sejauh mana Jaksa Agung telah mewujudkan tugas pengawasan secara nyata kepada bawahannya, terutama pada kasus-kasus besar yang ditangani jaksa bawahannya.

Sebagai ilustrasi dapat saya ceritakan bahwa pagi hari sampai sore hari, Jaksa Agung bekerja di ruangan kerjanya, tetapi sore hari dan malam hari jaksa yang bertugas menangani kasus besar, kasus yang disoroti banyak masyarakat, perlu dipanggil oleh Jaksa Agung dan “diperiksa” dengan pertanyaan apa saja yang telah dikemukakan kepada jaksa yang bertugas menyelidiki kasus besar tersebut.

Bahkan pernah terjadi, waktu penulis menjabat Jaksa Agung (1981-1983) malam hari terjun sendiri dalam arti hadir di ruangan jaksa yang sedang memeriksa dan mendengar langsung tanya jawab antara jaksa/penyidik dengan orang yang disidik. Dan langsung saya awasi dan saya beri petunjuk dan koreksi apabila ada penyimpangan.

Walaupun sudah ada doktrin Adhyaksa “Satya Adhi Wicaksana”, tetapi doktrin saja tidak cukup. Yang penting dan yang paling utama adalah pengawasan atas pelaksanaan doktrin dan tugas yang dilakukan jajaran bawahannya.

Walaupun Jaksa Agung memperingatkan Jaksa Urip sampai meniren katanya, tetapi tetap pengendalian dan pengawasan di lapangan tidak boleh diabaikan. Memang harus keras dan tidak boleh ewuh pakewuh. Lengah sedikit, malapetaka menimpa. Tidak peduli, apakah Jaksa Agung-nya orang dalam alias karir, atau dari luar alias nonkarir. Bahkan andai kata salah satu anggota keluarganya terlibat harus punya keberanian moral untuk menegakkan dan menindak.

Pengawasan adalah suatu yang bersifat kodrati, dan kita perlukan dalam kehidupan manusia dan kehidupan organisasi. Pertama-tama, mestilah disadari pengawasan bukan unsur yang berdiri sendiri. Ia merupakan salah satu unsur dari berbagai unsur lainnya, seperti faktor-faktor yang menciptakan dan mengembangkan kasus. Sehingga pengawasan harus dilihat dalam kaitan dengan seluruh struktur unsur yang membentuk sistem.

Pengawasan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan pula ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang.

Lebih jauh lagi ada sementara anggapan, pengawasan melulu cuma menakut-nakuti dan membuat orang menjadi gelisah. Akibat kesan dan pendapat yang keliru itu muncul semacam asumsi, bahwa adanya pengawasan membuat orang bekerja tidak tenang dan mereka yang diawasi adalah orang yang tidak dipercaya. Padahal pengawasan bukan untuk menakut-nakuti. Pengawasan juga bukan untuk menjadikan orang gelisah. Pengawasan berupaya agar tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan tugas, dan segera mengambil jalan keluar dari kemelut yang mungkin muncul.

Jika pengawasan seperti itu terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada gangguan dan rongrongan terhadap pelaksanaannya. Dan ini justru menciptakan suasana tenang, aman dan berkeadilan. Yang akhirnya membuat suasana menjadi sejuk dan percaya diri sendiri.

Hanya mereka yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan saja yang takut dan gelisah menghadapi pengawasan. Mereka ngeri atas tindakan kotor mereka, yang selama ini mereka sembunyikan atau mereka tutup-tutupi, bisa terbongkar. Sehingga wajar saja seandainya mereka itu menentang pengawasan dan bersikap sinis terhadap adanya pengawasan itu.

Namun bagi mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh, sesuai aturan permainan, dan mempunyai semangat mengejar prestasi, sama sekali tidak usah dan tidak boleh takut menghadapi pengawasan. Sasaran pengawasan sesungguhnya bukan bersifat teknis semata-mata, tetapi juga untuk mendorong suasana kerja yang tertib, mendorong semangat kerja, prestasi kerja membangkitkan kegairahan kerja. Dengan demikian pengawasan dapat diterima sebagai hal yang wajar dengan sikap yang tidak mengandung kecurigaan. Namun dalam melaksanakan pengawasan harus punya kemampuan teknis dan keberanian moral. Kemampuan teknis jelas diperlukan agar dalam pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan penelitian dapat berlangsung dengan cermat, tepat dan cepat.

Kesalahan mengambil tindakan, karena kurangnya kemampuan profesional dalam bidangnya, bisa berakibat fatal. Citra pengawas bisa rusak dan dampaknya bisa lebih mengacaukan keadaan, apalagi dewasa ini dan pada masa yang akan datang, tingkat pengetahuan, pendidikan dan kesadaran masyarakat terus berkembang. Sementara itu cara-cara penyelewengan semakin canggih dan lihai. Penguasaan mereka terhadap materi dan obyek pekerjaan semakin hari semakin tinggi. Kalau tidak diimbangi dengan kemampuan teknis dari aparat Kejaksaan, tidak mustahil akan timbul kecelakaan.

Pengawasan dan penindakan tidak dapat dipisah-pisahkan. Kedua-duanya adalah senafas, karena hasil pengawasan perlu ada tindak lanjutnya, baik penindakan yang bersifat preventif atau pun represif. Saya berpendapat, bahwa pengawasan melekat dan pengawasan fungsional hanya dapat berjalan efektif, apabila pimpinan mempunyai keberanian moral (moral courage) untuk menegakkan ketentuan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksi yang tegas terhadap segala penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Padahal keberanian moral hanya dapat dimiliki oleh seseorang, apabila dirinya sendiri menampilkan pribadi yang tertib dan bersih.

Sekali-kali memang diperlukan shock therapy, sebagai peringatan bagi bawahan untuk tetap mengikuti aturan permainan. Bagi mereka yang sudah telanjur menyimpang harus cepat-cepat kembali ke jalan yang benar. Atau yang mau coba-coba, urung melakukan karena tidak berani melanggar peraturan.

Tetapi pada prinsipnya pengawasan harus dilakukan konsisten terus-menerus tanpa henti. Konsistensi ini penting untuk membentuk nilai-nilai baru sebagai pengganti nilai lama yang menyimpang. Pengawasan yang benar dan yang dilaksanakan dengan konsisten, pada akhirnya akan mampu menciptakan budaya pengawasan.

Semula tulisan ini akan saya sampaikan secara lisan kepada saudara Jaksa Agung, namun karena beliau tidak dapat menerima saya dengan alasan sibuk, maka saya buat tulisan ini untuk dimuat.

*Dikutip secara lengkap dari koran Suara Karya, rubrik opini 17 Maret 2008, berjudul “Kasus Jaksa Urip Tri Gunawan

**Penulis adalah mantan Jaksa Agung 1981-1983

Iklan