Tiga berututan dari kanan Adnan Buyung Nasution, Abdul Rahman dan SBY-www.presidenri.go.id
Kalau Adnan Buyung Nasution dan Abdul Rahman Saleh ditahan akibat adanya pengambilan sampel secara acak atas warga asing yang datang untuk diperiksa khusus, pihak Singapura tentu akan tahu siapa Buyung dan Arman. Buyung mengatakan, jika ada orang yang mengaitkan kepergiannya ke Singapura dengan Sjamsul Nursalim, pasti adalah orang yang berprasangka buruk kepadanya.

oleh Rusdi Mathari
SINGAPURA kembali menyita perhatian sebagian publik Indonesia. Ini lantaran pihak imigrasi negara itu disebut-sebut “menahan” dua orang ternama dari Indonesia: Abdul Rahman Saleh dan Adnan Buyung Nasution selama 2,5 jam di Bandara Changi, Kamis silam. Petugas imigrasi di Changi antara lain menanyakan kepada mereka, untuk tujuan apa datang ke Singapura, menginap di mana, siapa referensi mereka di negara itu, berapa nomor teleponnya, dan sebagainya. Meskipun keduanya akhirnya dilepas setelah ada campur tangan mantan Menteri Luar Negeri RI, Ali Alatas yang menelepon staf di Kedutaaan Besar RI di Singapura, “pemeriksaan” itu disebut menjengkelkan oleh Arman (panggilan Abdul Rahman Saleh).

Arman dan Buyung adalah dua orang yang kebetulan “punya nama” di Indonesia dan pastilah juga di luar negeri (Singapura). Selain pernah dikenal sebagai aktivis LBH di zaman Soeharto, keduanya kemudian dikenal sebagai “orang” pemerintah. Arman pernah menjabat sebagai Jaksa Agung sementara Buyung adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden, selain dikenal sebagai pengacara tentu saja. Buyung antara lain (pernah) menjadi pengacara Sjamsul Nursalim (Gajah Tunggal), konglomerat penerima BLBI.

Beberapa hari sebelum Buyung dan Arman ke Singapura, nama Sjamsul, kembali menjadi sorotan sehubungan dengan kasus dugaan suap terhadap jaksa penyidik kasus BLBI Urip Tri Gunawan yang dilakukan Artalyta Suryani, perempuan yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Sjamsul. Pengusaha yang pernah memiliki Bank Dagang Nasional Indonesia itu, diketahui tinggal di Singapura. Menurut Buyung, mereka datang ke Singapura pada Kamis itu, untuk memeriksa mata Rahman yang mulai rabun dan karena itu Buyung menolak, kedatangannya bersama Arman ke Singapura, dihubungkan sebagai keperluan untuk menemui Sjamsul.

Buyung tentu berkepentingan memberikan klarifikasi soal kedatangannya ke Singapura dan kaitannya dengan Sjamsul, meskipun persoalannya mungkin tidak sesederhana itu. “Pemeriksaan” oleh pihak imigrasi Singapura terhadap Buyung dan Arman selama 2,5 jam adalah prosedur yang tak lazim apalagi terhadap sosok yang “punya nama” seperti Buyung dan Arman. Meminjam komentar Yusron Ihza Mahendra, kalau hanya karena mereka ditahan akibat adanya pengambilan sampel secara acak atas warga asing yang datang untuk diperiksa khusus, pihak Singapura tentu akan tahu siapa Buyung dan Arman. Lalu mengapa pihak imigrasi melakukannya terhadap Buyung dan Arman? Singapura belum memberikan penjelasan.

Di dalam negeri, peristiwa itu menjadi pembicaraan beberapa kalangan. Dari Senayan, Gayus Lumbuun dari Fraksi PDI-P bersuara, sikap Singapura itu benar-benar semakin menunjukkan arogansi karena melecehkan orang-orang Indonesia. Apa pun alasannya. Dia juga menyarankan agar Jakarta tidak hanya mengirim nota protes melainkan juga bertindak tegas (lihat “Singapura Perlu Diberi Terapi Kejut,” kompas.com, Minggu 23 Maret 2008). Di zaman Megawati, Sjamsul termasuk konglomerat penerima BLBI yang mendapat release and discharge (surat keterangan lunas) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang kala itu diketuai Safrudin Tumenggung. Pemberian surat lunas itu berdasarkan InpresNo 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitor yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitor yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, yang diteken Presiden Megawati pada 30 Desember 2002.

Secara geografis Singapura adalah negara kecil tapi mapan secara ekonomi dibandingkan seluruh negara tetangga di kawasan regional Asia Tenggara dengan Produk Domestik Bruto per kapita yang masuk lima besar di dunia. Luas negaranya tak lebih besar dari Pulau Bangka dan mayoritas etnisnya adalah Cina (77 persen). Melepaskan diri dari Malaysia sejak 9 Agustus 1965, Singapura merupakan sekutu penting Amerika Serikat dan Inggris di kawasan. Kemajuan ekonomi Singapura terutama ditopang oleh kegiatan ekspor meskipun sesungguhnya negara itu lebih tepat disebut sebagai perantara ekspor untuk tidak mengatakan sebagai negara calo.

Produk-produk ekspor Singapura kebanyakan tidak dibuat di negara itu, melainkan di negara tetangga, termasuk Indonesia. Produk elektronik dan teknologi Singapura misalnya, kebanyakan diproduksi di Pulau Batam. Singapura juga bisa menempatkan sektor migas sebagai produk ekspor nomor tiga di negaranya. Untuk timah, ekspor Singapura bahkan mencapai rata-rata 150 metrik ton per tahun. Timah-timah itu sebagian besar merupakan hasil selundupan dari kepulauan Bangka dan Belitung. Untuk memperluas wilayah daratannya, Singapura juga “mendatangkan” pasir-pasir dari Indonesia yang dikeduk dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau.

Selama 30 tahun, dengan berbagai alasan negara itu tak bersedia meneken perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Pada saat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi akibat anjloknya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 1997-1998, sebagian besar dari konglomerat Indonesia yang besar dan dimodali oleh uang negara, melarikan diri dan tinggal di Singapura bersama kekayaan mereka. Tak adanya perjanjian ekstradisi telah memungkinkan para konglomerat itu untuk berlindung di Singapura.

Jones Lang LaSalle adalah perusahaan broker dan riset properti global yang memiliki kantor antara lain di Singapura dan Hong Kong. Mei tahun lalu, broker itu memublikasikan hasil risetnya tentang tingkat jual apartemen di Singapura selama tahun 2006. Hasilnya sebanyak 1.000 unit apartemen atau kondominium dibeli oleh superkaya asal Indonesia. Dengan tingkat pembelian yang mencapai 1.000 unit pada tahun 2006, maka sekitar 21 persen dari seluruh unit apartemen mewah di Singapura pada tahun itu telah dimiliki oleh para superkaya dari Indonesia.

Jumlah itu melebihi jumlah pembeli dari negara mana pun yang juga membeli apartemen mewah di Singapura. Data statistik dari Jones Lang LaSalle menunjukkan, dalam waktu 10 tahun terakhir (sejak krismon 1997), pembeli asal Indonesia sudah mendominasi 30 persen pembelian seluruh kondominium mewah di Singapura, mengalahkan jumlah pembeli asal Malaysia, India, Cina, beberapa negara Eropa dan Singapura sendiri. Sjamsul, Agus Anwar, Benny Sutrisno dan beberapa konglomerat Indonesia yang lain yang “bermasalah”, mudah diduga adalah penghuni kondominium mewah itu.

Pada 27 April 2007, perjanjian ekstradisi Singapura-Indonesia diteken di Istana Tapak Siring, Bali. Perjanjian ekstradisi itu mencakup 31 jenis kejahatan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Bentuk kejahatan yang dapat diekstradisikan meliputi pembunuhan, perkosaan, korupsi, pencucian uang, pembajakan pesawat, penanganan teroris, suap dan hal-hal lain yang berhubungan dengan korupsi. Aturan tersebut berlaku surut 15 tahun dan tersangka belum berpindah kewarganegaraan. Menurut Presiden SBY, perjanjian ekstradisi itu sebagai langkah penegakan hukum bagi kedua negara. Beberapa kalangan di dalam negeri menyebut kesepakatan itu menguntungkan Singapura karena disertai perjanjian pertahanan termasuk penggunaan wilayah Indonesia untuk latihan perang tentara Singapura.

Hampir setahun setelah perjanjian itu diteken tapi tak seorang pun dari konglomerat yang diduga merugikan keuangan negara lewat BLBI dan kasus korupsi lain yang bermukim di Singapura berhasil dipulangkan ke Indonesia. Ada banyak alasan tentu saja. Antara lain, misalnya, keputusan Arman ketika menjabat Jaksa Agung (2003), yang menerbitkan SP3 alias penghentian perkara kasus BLBI Sjamsul. Pada masa Hendarman Supandji, Kejaksaan Agung memutuskan untuk menutup kasus BLBI Anthony Salim dan Sjamsul karena tidak menemukan unsur perbuatan melawan hukum pada 29 Februari 2008. Dua hari kemudian, KPK menangkap jaksa Urip yang diduga menerima suap US$ 660 ribu dari Artalyta, perempuan yang disebut-sebut memiliki banyak kenalan petinggi negara, termasuk SBY dan Kapolri Jenderal Sutanto (Lihat “Cerita tentang Si Ratu Lobi,” majalah Tempo, Edisi 04/XXXVII/17 – 23 Maret 2008).

Buyung dan Arman sudah tiba kembali di Indonesia, Sabtu kemarin. Buyung mengatakan, jika ada orang yang mengaitkan kepergiannya ke Singapura dengan Sjamsul Nursalim, pasti adalah orang yang berprasangka buruk kepadanya. “Orang yang bertanya begitu, pasti buruk sangka. Jangan-jangan pertanyaan seperti itu keluar dari hati yang tidak bersih. Orang yang kenal karakter dan watak Abang, pasti tidak akan bertanya seperti itu,” kata Buyung setelah tiba kembali di Jakarta (Lihat “Buyung Bantah Temui Sjamsul,” kompas.com, Sabtu 22 Maret 2008).

Iklan