Marty Natalegawa-www.indonesia-ottawa.org

Apakah Bapak Menlu sudah sangat repot, sudah tidak sanggup mengurusi Deplu? Saya rasa ini sesuatu lelucon yang tidak lucu dan saya harap ini pernyataan jubir bukan presiden.

Oleh Rusdi Mathari

PERNYATAAN dan pertanyaan yang diajukan oleh bisnis.com (Bisnis Indonesia) dalam polling mereka, menarik: “Presiden SBY tidak dapat berkomunikasi dengan Menlu N. Hassan Wirayuda sehingga dia mengangkat Wakil Menlu. Apakah kebijakan ini efektif?” Pilihan jawabannya, “Efektif” dan “Tidak efektif.” Mayoritas pembaca yang mengklik polling itu hingga Selasa (25 Maret 2008) pukul 8.57 WIB memberikan jawaban “Tidak efektif” (74,07 persen). Jawaban polling itu tentu saja hanya mewakili para pembaca Bisnis Indonesia meskipun persoalannya bukan terletak pada efektif atau tidaknya posisi Wakil Menlu.

Pentingnya Wakil Menlu adalah untuk memperkuat Departemen Luar Negeri karena semakin padatnya agenda luar negeri yang dihadapi Presiden RI, SBY. Sementara Menteri Luar Negeri Hassan juga memiliki acara begitu banyak yang harus dihadiri di dunia internasional. Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pengangkatan Wakil Menlu itu sudah diteken sebelum SBY melawat ke luar negeri 10 Maret silam dan posisi Wakil Menlu setara dengan Menlu. Begitulah keterangan Juru Bicara Kepresidenan, Andi A. Mallarangeng. Andi juga menjelaskan bahwa pejabat setingkat menteri di Deplu diperlukan karena presiden perlu selalu berkoordinasi dengan Menlu pada saat Menlu sedang tidak berada di tempat.

Hingga Selasa kemarin, belum ada kejelasan siapa yang akan diangkat menjadi Wakil Menlu. Dino Patti Djalal, Marty Natalegawa, Theo L. Sambuaga, dan Makarim Wibisono ramai disebut oleh beberapa media, sebagai orang-orang yang pantas menduduki jabatan Wakil Menlu. Nama Marty diisukan menjadi calon kuat untuk mengisi jabatan Wakil Menlu meskipun hasilnya belum diketahui karena Presiden SBY belum mengumumkan, siapa yang akan menjabat pada posisi Wakil Menlu.

Daperteman Luar Negeri adalah salah satu lembaga yang strategis dan penting. Pada masa awal dibentuk (1945-1950) lembaga ini bertugas untuk mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas teman-teman di segala bidang dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Masa itu lalu menjadi periode yang menentukan bagi watak dan karakter Deplu selanjutnya. Sejak 1998 hingga sekarang, tugas Deplu diarahkan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa, membantu pemulihan ekonomi, peningkatan citra Indonesia, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI.

Dalam sejarah dan struktur organisasinya, kementerian ini tak mengenal istilah Wakil Menlu. Di bawah Menlu, ada 11 jabatan dengan posisi puncak ada pada Sekretaris Jenderal Deplu, yang saat ini dijabat oleh Imron Cotan. Di bawah Sekjen ada 7 Direktorat Jenderal, satu Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Inspektorat Jenderal, dan Staf Ahli Menlu. Semua orang yang menduduki jabatan itu, sepenuhnya diangkat dan diberhentikan oleh Menlu.

Di luar negeri, jabatan Wakil Menlu sebenarnya juga merupakan “barang” baru. Posisi itu baru muncul sekitar 3-4 tahun lalu. Negara-negara yang tercatat memiliki Wakil Menlu adalah Jepang ( 5 wakil), Cina (4 wakil) dan beberapa negara Uni Eropa. Namun jabatan Wakil Menlu sebenarnya kurang dikenal dalam kelaziman diplomasi internasional.Dengan kata lain tak semua negara memiliki Wakil Menlu.

Dalam penjelasannya kepada anggota Komisi DPR-RI, Menlu Hassan menjelaskan sejumlah alasan tentang diperlukannya jabatan Wakil Menlu. Antara lain karena adanya peningkatan volume kegiatan diplomasi baik bilateral, diplomasi regional maupun diplomasi multilateral terutama dalam 10 tahun— untuk tertib administrasi pemerintahan dan peningkatan kinerja. Hassan juga menjamin bahwa tugas Wakil Menlu tidak akan tumpang tindih dengan tugasnya sebagai menteri. “Keperluan Deplu untuk pos Wakil Menlu dirasa sangat urgent sebagai perbandingan Jaksa Agung punya wakil, Kapolri juga punya wakil dan BIN pun juga punya wakil,” kata Menlu Hassan (Lihat “Marty Calon Kuat WaMenlu,” dutamasyarakat.com, 25 Maret 2008).

Hassan juga berpendapat, jabatan Wakil Menlu sangat penting dan mendesak mengingat dalam diplomasi luar negeri dikenal prinsip kesepadanan. Misalnya, kalau Menlu sebuah negara hanya ditemui atau diterima oleh Sekjen atau Dirjen, menurut Hassan hal itu melanggar prinsip kesepadanan karena mungkin saja mereka merasa dilecehkan. “Jadi, ada beberapa hal dalam diplomasi luar negeri yang tidak bisa saya delegasikan langsung kepada Sekjen atau Dirjen,” kata Hassan.

Hassan merupakan Menlu yang berasal dari diplomat karir. Dia antara lain pernah menjadi Duta Besar RI untuk PBB dan Mesir, Ketua Delegasi RI pada pertemuan tingkat Pejabat Senior dan Kuasa Hukum RI dalam perkara Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dengan Malaysia pada Mahkamah Internasional, Den Haag, (Juli 2000-Desember 2002). Di awal karirnya, Hassan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi pada Sekretariat Kelompok Kerja Luar Negeri Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional, Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri (1974-1975). Hassan yang lahir di Tangerang pada 9 Juli 1948 dilantik menjadi Menlu pada 10 Agustus 2001 oleh Presiden Megawati menggantikan Alwi Shibab yang menjabat sebagai Menlu pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Lihat “Daftar Riwayat Hidup Menteri Luar Negeri RI,” deplu.go.id)

Seperti halnya Menlu-Menlu sebelumnya, Hassan adalah sosok yang tak sembarangan memberikan penjelasan. Jawabannya di depan anggota Komisi I DPR-RI bisa dibaca sebagai sikap hati-hati untuk tidak membuka ruang perdebatan yang lebih luas menyangkut posisi Wakil Menlu. Namun jika keperluan Deplu untuk memasang pos Wakil Menlu karena pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri memiliki wakil maka logikanya semua menteri pun harus mempunyai wakil.

Faktanya tidak semua kementerian memiliki pos wakil karena struktur organisasi dan kepentingan masing-masing lembaga yang berbeda. Sama dengan Departemen Luar Negeri, struktur dari hampir semua kementerian hanya menempatkan pos Sekjen dan Dirjen dan tidak mengenal pos wakil. Posisi itu (Sekjen dan Dirjen) dalam beberapa hal bisa dikatakan sebagai wakil menteri. Jika Jaksa Agung dan Kapolri yang menjadi ukuran, sebenarnya juga tidak tepat karena Jaksa Agung dan Kapolri tidak memiliki Sekjen dan Dirjen.

“Apakah Bapak Menlu sudah sangat repot, sudah tidak sanggup mengurusi Deplu? Konon katanya jubir presiden, Bapak Menlu sulit dihubungi karena sepertiga waktunya ada di luar negeri. Ada perbedaan waktu siang dan malam sehingga presiden memerlukan komunikasi lebih intensif. Saya rasa ini sesuatu lelucon yang tidak lucu dan saya harap ini pernyataan jubir bukan presiden,” kata Yuddy Chrisnandi anggota Komisi I DPR-RI.

Pernyataan polling di koran bisnis.com menarik: Presiden SBY tidak dapat berkomunikasi dengan Menlu N. Hassan Wirayuda sehingga dia mengangkat Wakil Menlu.

Iklan