www.poorgren.com
Pemerintah bertekad memberangus situs porno karena dianggap merusak moral bangsa. Bagaimana dengan perbaikan ekonomi, penegakan HAM dan urusan rakyat yang lebih mendasar?

oleh Rusdi Mathari
MULAI minggu depan (April), pemerintah dipastikan akan menutup akses ke situs-situs porno internet. Bukan hanya situs-situs porno yang menampilkan gambar melainkan juga situs-situs porno dalam bentuk tulisan. Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan keperluan itu, Selasa (25 Maret) kemarin sudah disahkan oleh anggota DPR, hanya menunggu penetapan.

Pemblokiran kabarnya akan dilakukan lewat tiga pendekatakan. Pertama, masyarakat diharapkan kesadarannya untuk tidak mengakses situs-situs porno. Kedua, pemerintah akan menjalin kerja sama dengan instansi (departemen) dan sekolah untuk mengunduh (download) software dengan program blokir situs porno pada website Depkominfo. Ketiga, pemerintah akan bekerja sama dengan penyedia ISP alias penyedia layanan internet.

Pemerintah punya banyak alasan sehingga merasa perlu melakukan tindakan pemblokiran terhadap situs porno. Antara lain seperti dijelaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kata dia, langkah pemblokiran diambil oleh pemerintah untuk mencegah situs-situs porno dibuka oleh siswa-siswi dan pelajar. “Ada yang punya alasan pornografi itu bagus untuk disebarluaskan? Ada yang punya alasan kekerasan itu bagus untuk membangun moral bangsa ini? Common sense universal values, itu yang kita sepakati bersama. Dari situlah kita bertindak,” kata Menteri Kominfo M. Nuh (Lihat “Menkominfo: Syaratkan Usia 18 Tahun, Pasti Porno!kompas.com, 25 Maret 2008).

Mengutip pendapat Roy Suryo, jumlah situs porno buatan asli orang Indonesia saat ini mencapai 1 juta situs dari sekitar 24,5 juta situs. Sebagian besar dari situs-situs porno itu menggunakan hosting dari luar Indonesia. Dengan jumlah sebanyak itu, Roy menyebut, rencana pemblokiran situs-situs porno itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. “Apakah bisa mengetahui Internet Protocol (IP) dari seseorang? Kalau IP bisa diketahui, maka bisa dilacak,” kata Roy.

Pemblokiran situs-situs porno akan tetapi bukan hanya menyangkut kemampuan atau ketidakmampuan pemerintah untuk melakukannya. Kalau mau, pemerintah niscaya dengan mudah bisa mengetahui IP pengguna internet. Hal yang lebih penting dari rencana itu adalah sikap pemerintah yang selalu serius mengurus moral rakyatnya tapi selalu “senin-kemis” mengurus persoalan riil rakyat sehari-hari seperti kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya.

Di Pekalongan, Jawa Tengah, seorang ibu nekat membenamkan kedua anaknya yang masih balita, ke dalam bak kamar mandi. Kepada polisi, ibu berusia 25 tahun itu mengatakan, selama empat tahun menikah, dirinya tidak mendapat nafkah ekonomi yang layak. Diduga stress seorang ibu yang lain di Bekasi, Jawa Barat juga membunuh kedua anaknya yang juga balita, juga dengan cara membenamkan kedua anaknya di bak mandi. Di Kota Malang, Jawa Timur, seorang ibu akhirnya bunuh diri setelah membunuh empat anak kandungnya. Meskipun keluarga si ibu membantah, polisi menyimpulkan pembunuhan massal di Malang itu akibat beban hidup dan tekanan ekonomi yang mengimpit. Tapi kasus-kasus semacam itu, belakangan semakin sering terjadi di negara ini (Lihat “Yang Miskin yang Bunuh Diri.”)

Juni 2007, relawan dari Koalisi Perempuan Pro Demokrasi menemukan empat anak dari korban lumpur PT Lapindo Brantas, di Sidoarjo yang menjadi pelacur di lokalisasi Dolly Surabaya, dan Tretes di Pasuruan. Mereka berasal dari Desa Kedungbendo, Jatirejo, dan Siring dan masih berusia belasan tahun. Menurut pengakuan keempat perempuan itu, mereka sedang kesulitan ekonomi dan terpaksa menerima ajakan seseorang untuk menjadi pelacur di Tretes dan Dolly. Ketika hendak dikeluarkan, mucikari di Dolly meminta uang tebusan Rp 10 juta.

Semua kenyataan itu bertolak belakang dengan apa yang dinikmati segelintir orang di Jakarta, dan di kantor pemerintah di daerah. Gaji pokok presiden mencapai Rp 57 jutaan per bulan, belum termasuk dana taktis Rp 2 miliar yang juga diterima setiap bulan. Di Senayan, para wakil rakyat mendapat bayaran Rp 37 juta setiap bulan, di luar uang-uang lain termasuk mungkin uang suap. Para jenderal polisi menurut Mahfud MD, memiliki belasan rekening liar dengan angka saldo mencapai miliaran hingga yang tertinggi Rp 1,2 triliun. Hai, berapakah gaji seorang jenderal itu?

Andai saja, dengan gaji besar dan lungsuran dana dari sana-sini itu, pemerintah kemudian juga serius memperbaiki taraf hidup rakyat, mungkin rakyat akan memaklumi. Demokrasi tak melulu soal pilihan bebas berbciara dan bebas memilih dalam pemilu, melainkan juga soal kesejahteraan. Tapi lihatlah, kini hampir semua barang semakin tak terjangkau harganya. Tarif listrik sudah lama dinaikkan, begitu juga tarif telepon. Telur, beras, minyak, sayuran, tempe, dan tahu, telah menjadi barang mewah bagi rakyat. Punya rumah dan pakaian layak hanya ada dalam angan-angan.

Benar, laju perekonomian nasional tumbuh sekitar 6 persen, tertinggi sejak era krisis ekonomi 1997. Tapi bukan itu persoalannya. Pertumbuhan ekonomi di negara ini sudah sejak lama, banyak [dan hanya mungkin] ditopang oleh konsumsi yang membubung tinggi yang angka-angkanya selalu dibahas di rapat kabinet. Bukan karena produksi. Akibatnya, pengangguran dan jumlah orang miskin yang telah mencapai 43 juta orang, kian banyak dijumpai di perempatan jalan dan di kampung-kampung. Tahun lalu angka pengangguran diperkirakan telah mencapai 10,4 persen dari total angkatan kerja.

Simaklah, dalam kurun waktu hanya dua bulan pada tahun ini, sedikitnya 35 orang tewas dan 283 orang luka berat di jalanan Jakarta akibat jalan rusak. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebutkan, total kecelakaan lalu lintas selama dua bulan itu [Januari-Februari] mencapai 1.021 kejadian, dan 30 persen (359 kejadian) di antaranya akibat jalan rusak. Menurut polisi, kecelakaan akibat jalan rusak itu sudah dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi tidak ditanggapi secara serius. Lalu dengarlah perkataan seorang pejabat tentang kecelakaan itu: mereka yang celaka di jalanan adalah pemabuk yang berkendaraan.

Di antara kasus korupsi yang terus semakin merajalela dan pengungkapannya yang penuh rekayasa, kasus pelanggaran HAM yang para pelakunya tak pernah serius diusut dan hanya dijadikan dagangan politik, juga kondisi ekonomi rakyat yang morat-marit seperti itulah, pemerintah kemudian bertekad memberangus situs porno karena dianggap bisa merusak moral bangsa. Rakyat dininabobokkan dengan pesan-pesan penegakan moral, seolah pemerintah adalah pihak yang paling bermoral dan karena itu berhak menjaga dan mengarahkan moral rakyat.

Lalu, apa sesungguhnya moral itu?

Iklan