Christovita Wiloto-www.wiloto.com

Untuk mewujudkan desain DPR yang demokratis dan representatif, pada awal reformasi ditetapkan angka electoral threshold 3 persen untuk mengurangi jumlah partai peserta pemilu secara bertahap dan alamiah. Kini bangunan itu diruntuhkan oleh UU Pemilu 2008 yang menetapkan parpol yang mendapat kurang dari 16 kursi, dapat langsung menjadi peserta pemilu 2009 (jumlahnya 16 parpol).

Oleh: Christovita Wiloto

ENAM PULUH ENAM PARTAI? GILA! BANYAK BETUL! TAPI JANGAN kaget, hal ini sangat mungkin terjadi. Undang-Undang tentang Pemilu telah disetujui oleh pemerintah dan DPR dan akan diundangkan segera oleh presiden. Di dalam UU Pemilu 2008, parliamentary threshold ditetapkan sebesar 2.5 persen. Parpol peserta pemilu 2004 yang tidak lolos electoral threshold 3 persen (tidak mencapai 16 kursi), tetapi memenangkan kursi DPR, berhak langsung ikut pemilu 2009. Lebih dari 100 partai politik baru sedang menunggu hasil verifikasi kementerian hukum dan HAM, untuk lolos menjadi parpol peserta pemilu 2009.

Inilah konfigurasi kehidupan politik hasil 10 tahun reformasi. Konstruksi yang hendak dibangun ketika merumuskan UU Pemilu 2003 adalah membangun konstruksi politik yang makin sederhana pada pemilu-pemilu berikutnya. Itulah sebabnya diterapkan electoral threshold sebesar 3 persen atau setara dengan 16 kursi dari 550 kursi DPR.

Paradigma yang dibangun untuk membuat desain DPR yang demokratis dan representative, pada awal reformasi adalah mengurangi jumlah partai peserta pemilu secara bertahap dan alamiah. Untuk mewujudkannya, ditetapkan angka electoral threshold 3 persen, dan akan makin besar angkanya pada pemilu-pemilu berikutnya, sehingga jumlah parpol peserta pemilu akan makin sedikit secara proporsional.

Namun rencana tinggal rencana, fakta yang terjadi bangunan itu diruntuhkan oleh UU Pemilu 2008 yang menetapkan parpol yang mendapat kurang dari 16 kursi, dapat langsung menjadi peserta pemilu 2009 (jumlahnya 16 parpol). Ketentuan itu diambil sebagai kompensasi ditetapkannya parliamentary threshold 2,5 persen dalam UU Pemilu 2008. Dengan kata lain jika semula ditetapkan garis start grand desain DPR yang ideal pada angka 3 persen , maka kini start itu diulangi dan garis startnya dimundurkan ke belakang pada angka 2,5 persen.

Sementara itu implementasi UU Pemilu 2008 ini pada tataran KPU akan mengalami “kerumitan baru”, sebab bisa dipastikan surat suara pemilu lebih besar dan rumit dari pemilu 2004. Lihat saja bahwa jumlah tanda gambar parpol yang harus dicantumkan akan lebih banyak dari pemilu sebelumnya (hanya 24 tanda gambar).

Bila diasumsikan separuh dari jumlah lebih dari 100 parpol baru diterima sebagai peserta maka akan ada 50 tanda gambar tambahan dari 16 partai peraih kursi DPR sekarang. Ini artinya akan ada 66 tanda gambar dan masing-masing disertai daftar nama calon legislative di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Luar biasa. Itu baru penyelenggaraan pemilunya meriah namanya! Dengan 66 tanda gambar! Lalu bagaimana perilakunya setelah duduk sebagai anggota Dewan yang terhormat? Secara matematis, sulit dihasilkan mayoritas yang relative. Mengapa? Karena terlalu banyaknya jumlah partai politik yang ada.

Risikonya

Jika di antara pemain baru itu ada yang sukses menggembosi partai besar, maka perimbangan kekuatan parpol di DPR makin merata, kecil-kecil. Artinya makin sulit untuk mencapai mengambil keputusan. Semua kesepakatan alias keputusan DPR akan melewati perdebatan proses yang makin bertele-tele dan sudah bisa dipastikan aroma “biaya lobi” akan makin tinggi serta bisnis politiknya makin berkembang.

Rumitnya pengambilan keputusan di DPR, sudah menjadi buah bibir. Kasus aliran dana Bank Indonesia ke oknum anggota DPR untuk urusan UU, yang sekarang sedang heboh, merupakan contoh konkret. Kasus-kasus seperti ini sudah mengintai hubungan pemerintah dan DPR masa 2009-2014. Pemerintah akan menemui hambatan-hambatan yang sangat besar untuk menjalankan tugasnya, sementara cara-cara lobby yang mau tidak mau harus dilakukan, memiliki risiko yang sangat besar.

Memang inilah konsekuensi dari euphoria reformasi yang menghasilkan politisi yang berjiwa petualang, serta sistem politik yang multi-multi-multi partai (super multi partai) yang hanya ada di negara-negara “terbelakang” (bandingkan dengan Jerman, meskipun tetap multi partai tetapi aturan koalisinya mengikat, sehingga terbentuk kelompok mayoritas atau partai pemerintah di satu sisi dan partai oposisi di pihak lain).

Dengan konstruksi politik yang rumit ini, Indonesia memerlukan lebih dari lima tahun lagi untuk mencapai situasi yang lebih kondusif dalam kehidupan bernegara.

Cita-citanya ingin membangun konstruksi politik yang sederhana dengan jumlah parpol peserta pemilu yang jauh lebih sedikit bahkan idealnya hanya dua parpol seperti umumnya berlaku di negara maju. Tetapi angan-angan mengurangi jumlah parpol secara alamiah, yakni parpol yang tidak mendapat dukungan memadai akan menghilang dan tinggallah parpol-parpol yang memiliki konstituen besar, yang tetap eksis, kini terhambat bahkan melangkah mundur dengan diundangkannya UU Pemilu 2008 ini.

Belum lagi UU Partai Politik (No. 2/2008) masih “membuka pintu lebar-lebar” untuk parpol baru, maka jangan kaget, jika nanti muncul ‘wabah’ parpol baru. Dengan gambaran sederhana di atas, jangan berharap pemerintah terpilih yang akan datang, bisa fokus menjalankan program pembangunan ekonomi, karena akan terus-menerus berhadapan dengan hiruk pikuk politik, baik yang formal di DPR yang komposisinya sangat berimbang (kekuatan fraksi relative seimbang), maupun informal dari berbagai pressure groups.

Bila masih bisa berharap, semoga hasil pemilu bukan matematis, sehingga terbuka bagi kemungkinan lain, yakni pemilu 2009 menghasilkan komposisi DPR yang ideal yaitu lahir fraksi besar dan dominan yang jadi pendukung pemerintah, serta fraksi besar lainnya yang menjadi partner alias mitra, atau pesaing utama alias oposisi terhadap partai pemerintah.

Selain dua fraksi itu, ada fraksi-fraksi lain yang berperan sebagai penyeimbang yang dinamis. Bila ini yang terjadi, maka penyelenggaraan pemerintahan akan lebih fokus, diikuti dengan pengawasan yang ketat sebagai implementasi dari fungsi check and balance.

Skenario lain bila komposisi DPR yang ideal tidak terwujud, maka pilihan yang tersedia adalah koalisi parpol yang mendukung pemerintah. Dalam kaitan ini koalisi harus diatur dalam kontrak yang lebih mengikat/permanent.

Tidak seperti praktik koalisi yang terjadi sekarang, yang sangat rentan “pecah” tanpa menyatakannya secara terbuka. Di depan publik menyatakan mendukung pemerintah, tetapi semua program pemerintah tidak didukung secara politis. Praktik DPR yang seperti ini sangat menghambat penyelenggaraan pemerintahan.

Inilah risiko dari sistem politik super multi partai, yang mungkin sekali menghasilkan komposisi fraksi yang relatif berimbang.

Lain halnya kalau UU Susunan dan Kedudukan anggota dewan diarahkan untuk membentuk dua kelompok besar anggota dewan yaitu kelompok mayoritas dan minoritas (seperti parlemen Filipina, secara formal terdiri dari mayoritas dan minoritas namun sayang implementasinya masih sangat kental multi partai). Tetapi hal itu tidak mungkin, karena kita menganut sistem politik super multi partai dan pengorganisasian DPR kita tidak mengarah kepada pengelompokan seperti di Filipina atau AS.

Jika cita-cita reformasi adalah memajukan bangsa dan menyejahterakan masyarakat, maka rakyat harus bersabar lebih dari lima tahun lagi sebab para politisi kita belum selesai menikmati kemerdekaan politik yang bebas. UU Pemilu 2008 telah membuka peluang untuk politisi kita bermain “akrobatik” tanpa melangkah maju. Pemerintah yang akan datang tetap lemah secara politis. Konsekuensinya secara ekonomi kita akan tetap merangkak tanpa mampu berdiri.

*Christovita Wiloto adalah Managing Partner Wiloto Corp. Asia Pacific (www.wiloto.com)

**Artikel ini dikirim secara pribadi oleh Christovita Wiloto kepada Rusdi Mathari

Iklan