Andai saja amplop berisi uang yang dia terima adalah sumbangan amal jariyah yang tak berharap balasan, masalahnya mungkin akan berbeda. Tapi amplop yang dia terima pada waktu itu mustahil disisipkan di kardus bingkisan nasi, kalau dia bukanlah seseorang yang dianggap memiliki pengaruh dalam hubungannya dengan pejabat atau lembaga yang menyelenggarakan pemberi amplop.

oleh Rusdi Mathari
PADA SEBUAH BULAN PUASA, SEKELOMPOK ORANG YANG IKUT menentukan merah biru perpolitikan dan perekonomian negara ini diundang oleh penyelenggara sebuah lembaga yang mandiri dan nyaris powerful dibanding lembaga lain— untuk berbuka berpuasa. Setelah makan dan minum ringan, acara berbuka itu dilanjutkan dengan salat magrib berjemaah dan sesudahnya makan besar. Ketika acara selesai, satu per satu para undangan yang terhormat itu lalu pamit kepada sahibulbait. Tak lupa tuan rumah menitipkan sekotak bingkisan yang berisi nasi, lauk-pauk, dan aneka kue. Sebuah acara berbuka puasa yang standar dan tak ada yang istimewa.

Tiba di rumah, salah seorang dari peserta buka bersama itu membuka kardus bingkisan yang dibawanya. Isinya ternyata bukan hanya nasi dan lauk-pauk melainkan juga berisi amplop. Ketika amplop dibuka di dalamnya terselip lembaran uang pecahan Rp100 ribu yang semuanya masih baru sebanyak 100 lembar. Ini baru bingkisan namanya, kata dia.

Minggu lalu, empat LSM yaitu Koalisi Anti Utang, Brigade Pemburu Koruptor, Central for Local Goverment Reform Celgor dan Soegeng Sarjadi Syndicate datang ke KPK untuk melaporkan dugaan praktik suap yang dilakukan oleh pejabat BI kepada anggota Komisi IX (Komisi Perbankan) periode 2004-2009. Praktik suap itu diduga terjadi pada 2006-2007 dengan jumlah dana mencapai Rp2,3 miliar tapi menurut Ketua Badan BPK, Anwar Nasution, dananya mencapai Rp2,5 miliar lebih dan US$ 145.895. “Sudah tahu saya hal itu, sekarang Tim BPK sedang menunggu hasil audit itu, tinggal difinalisasi,” kata Anwar (Lihat “Ketua BPK Ada Aliran Dana BI Jilid II ke DPR” koran Pelita, 3 April 2008).

Dalam laporan empat LSM itu disebutkan bahwa BI menggelontorkan dana Rp2,3 miliar kepada Komisi Perbankan DPR untuk berbagai kegiatan komisi, seperti kunjungan kerja dan bantuan apresiasi dalam rangka deseminasi anggaran operasional BI 2007, biaya silaturahmi dan acara buka puasa bersama anggota Komisi Perbankan. Di luar itu, Bank Indonesia juga diduga memberi uang saku pada empat anggota Badan Legislasi DPR saat berkunjung ke London dan New York pada 3-12 Maret 2007. Besarnya dana untuk uang saku itu sebesar US$ 13.960 atau Rp 130 juta. Setiap anggota DPR mendapatkan US$ 3.490 dan Rp1 juta.

Laporan dari 4 LSM itu, melengkapi skandal penyuapan pejabat BI terhadap anggota DPR yang berbuah dengan ditetapkannya tiga tersangka, yaitu Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum BI Oey Hoy Tiong, dan mantan Kepala Biro BI, Rusli Simandjuntak, yang kini menjabat Kepala Perwakilan BI di Surabaya. Oey dan Rusli kemudian ditahan oleh KPK, tapi tidak dengan Burhanuddin. Entah kenapa. Ketiga tersangka diduga melakukan korupsi terhadap dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp 31,5 miliar. Dana sebesar itu diduga mengalir ke Komisi Perbankan DPR periode 2003 untuk penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan amendemen Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Amendemen terhadap undang-undang tersbut merupakan proses terpanjang dalam sejarah penyusunan RUU di parlemen. Perjalanannya diwarnai tarik ulur berbagai kepentingan yang merepresentasikan dinamika politik di negeri ini. Awalnya, amendemen atas Undang-Undang BI merupakan usulan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Tujuannya, mengubah Pasal 75 agar Dewan Gubernur BI bisa diberhentikan. Tapi Gus Dur dituduh hendak melengserkan Gubernur BI Syahril Sahbirin padahal menurut Gus Dur, dengan Undang-Undang BI itu, BI seperti negara dalam negara. Undang-Undang No. 23 tahun 1999 itu akhirnya memang diamendemen menjadi UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Oleh undang-undang itu kedudukan Bank Indonesia ditetapkan sebagai sebuah lembaga yang independen.

Secara politik, apa yang dimaksud sebagai independen adalah bank sentral yang memiliki keleluasaan dalam menerapkan kebijakan serta menentukan posisi dan komposisi gubernur atau dewan gubernur tanpa pengaruh dari pemerintah dan parlemen. Dari sisi ekonomi, independen berarti keleluasaan bank sentral untuk menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter tanpa pembatasan, terutama lepasnya tanggung jawab bank sentral dalam pembiayaan defisit fiskal pemerintah.

Proses pemilihan gubernur BI yang hingga kini masih menjadi tarik ulur, dianggap oleh sebagian orang telah meminggirkan independensi politik yang seharusnya dimiliki oleh BI. Penetapan target inflasi oleh pemerintah dinilai telah mengurangi keleluasaan BI untuk menentukan target kerja. Disebutkan di dalam Undang- Undang BI bahwa lembaga itu memiliki target kerja tunggal, yaitu kestabilan harga-harga. Dengan kata lain, melalui mekanisme tertentu, BI akan berupaya mencapai target tersebut sehingga kinerjanya terlihat nyata. Namun dengan target inflasi yang ditentukan pemerintah (sejak 2004), BI lalu dinilai akan mengalami kesulitan dalam pencapaiannya (Lihat “Dipertanyakan, Independensi Bank Indonesia,” Bali Post, 24 Maret 2008).

Masalahnya menurut Rizal Ramli independensi BI terkadang tidak disertai dengan akuntabilas. Soal akuntabilitas itulah yang dulu dipersoalkan oleh pemerintahan Gus Dur. Rizal yang menjabat Menko Ekonomi, pada waktu itu menyatakan, BI sebagai Bank Sentral yang independen sangat diperlukan. Tapi independensi itu harus disertai akuntabilitas sebab tanpa akuntabilitas, Bank Sentral akan seperti “negara dalam negera.” “Kalau hanya independen tanpa accountability, bagaikan negara dalam negara. Orang bisa melakukan tindak pidana atau kesalahan, tetapi tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya,” kata Rizal (Lihat “5 Kriteria Calon Gubernur BI,” Bernas).

Seorang mantan pejabat pemerintah yang kemudian duduk di Dewan Supervisi BI, minggu lalu bercerita, dengan alasan independensi banyak kebobrokan di BI yang tidak terungkap. Bank sentral itu, kata dia immune sekian tahun karena undang- undangnya dibuat mandul. Namun orang tadi lalu membocorkan beberapa hal yang menyangkut ketidakberesan di BI kepada KPK. “Dari sana kemudian terkuak dan menjadi bola salju,” kata dia.

Peserta berbuka puasa yang mendapat bingkisan nasi kardus dengan amplop berisi Rp10 juta dari sebuah lembaga itu, kini mulai khawatir karena soal bingkisan itu sudah terungkap oleh media dan dilaporkan ke KPK. Andai saja amplop berisi uang yang dia terima adalah sumbangan amal jariyah yang tak berharap balasan, masalahnya mungkin akan berbeda. Tapi amplop yang dia terima pada waktu itu mustahil disisipkan di kardus bingkisan nasi, kalau dia bukanlah seorang yang dianggap memiliki peran dalam hubungannya dengan pejabat atau lembaga yang menyelenggarakan acara buka bersama itu.

Iklan