Jika benar kelak diundangkan, RUU Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi akan memberikan keleluasaan kepada Depkominfo menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Lalu apa bedanya Depkominfo dengan Departemen Penerangan?

oleh Rusdi Mathari

HATI-HATI MENULIS DI INTERNET. JIKA ISI TULISAN DIANGGAP menyinggung seseorang dan orang itu kemudian merasa nama baiknya dicemarkan, bisa-bisa si penulis posting diseret ke pengadilan. Ketentuan seperti itu tercantum di RUU Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi—Tipiti, yang menurut Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia sudah masuk ke Badan Legislasi di Senayan. Tidak hanya organisasi atau perusahaan yang memiliki situs internet yang bisa dipidana, pribadi yang memiliki blog, situs pribadi atau mengirim tulisan ke milis juga terancam ketentuan pencemaran nama baik itu.

Jika kelak RUU Tipiti benar-benar disetujui dan disahkan oleh DPR, maka bersiaplah memasuki era ketertutupan. Tak akan ada lagi media alternatif seperti blog, milis, dan situs yang berani menulis atau mengaitkan nama seseorang, misalnya tersangka korupsi atau penggarong pajak, karena bisa terancam pasal pencemaran nama baik. Publik kemudian hanya akan mengakses informasi sebagaimana adanya, sesuai yang sudah terjadi atau terlihat. Sayangnya, banyak orang yang luput terhadap rancangan undang-undang itu.

Apa yang disebut sebagai RUU Tipiti sebenarnya sudah muncul sejak 2003. Adalah Maswigrantoro Roes Setiyadi dari Country Coordinator Global Internet Policy Initiative yang menyerahkan rancangan itu kepada Badan Legislasi DPR-RI pada Selasa 4 November 2003. Ketua Badan Legislasi Zein Badjeber pada waktu itu, hadir langsung untuk menerima penyerahan draf rancangan tersebut. Menurut situs Hukumonline.com, awalnya, rancangan undang-undang itu diusahakan melewati jalur pemerintah tapi karena pemerintah tengah sibuk, RUU Tipiti masuk melalui jalur parlemen.

Belakangan setelah muncul Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, RUU Tipiti mulai diingat oleh beberapa aktivis di bidang hukum. Salah satunya adalah Anggara, pengacara yang juga seorang blogger. Semula dia hanya bermaksud mencari naskah akademis Undang-Undang ITE tapi kemudian dia menemukan naskah akademis RUU Tipiti. Dalam naskah akademis itu tercantum beberapa nama yang menyiapkan rancangannya, yaitu Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Global Internet Policy Initiative –Indonesia, yang bekerja sama dengan Cyber Policy Club dan Indonesia Media Law And Policy Center.

Global Internet lembaga internasional dan Wigrantoro adalah Country Coordinator untuk Indonesia. Di situs resminya, Indonesia Media Law adalah pusat kajian kebijakan hukum dan media. Sejumlah tokoh ada di daftar pendiri organisasi itu, antara lain Abdul Muis, Ichlasul Amal, Ono W Purbo, Amir Effendi Siregar, Louis Carl Schramm dan Hinca IP Pandjaitan. Sebagai praktisi hukum Hinca pernah menjadi anggota Dewan Pers dan kini menjadi pengacara PT Riau Andalan Pulp dan Paper milik pengusaha Sukanto Tanoto, yang sedang menuntut Koran Tempo ke pengadilan.

Menurut Anggara, pemerintah tidak transparan dalam penyusunan RUU Tipiti, juga dalam penyusunan RUU ITE yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Selain itu pemerintah juga tidak menyertakan Dewan Pers dalam penyusunan undang-undang telematika itu meskipun sebagian isinya menyangkut soal pers. Hal yang lebih penting menurut Anggara kasus-kasus yang sering dipidanakan oleh pemerintah berkaitan dengan teknologi dan informasi adalah hanya cara orang yang menyampaikan suatu informasi daripada isi dari informasi tersebut.

Maka menurut Anggara, dirinya lantas bergabung dengan aliansi untuk menuntut transparansi dalam penyusunan undang-undang telematika dan menuntut amendemen atas UU ITE. Aliansi ini beranggotakan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Komunitas Bloger Benteng Cisadane (KBBC), Center for Democratic and Transparency (CDT), dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

Ada dua ketentuan yang menurut Anggara mengancam kebebasan media. Pertama, dalam RUU Tipiti, tercantum ketentuan pencemaran nama baik. Kedua, ketentuan melawan hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, tanpa ada penjelasan yang dimaksud sebagai melawan hukum itu seperti apa dan bagaimana. “Publik harus tahu soal RUU Tipiti itu karena hal itu mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers,” kata Anggara yang mewakili KBBC dalam aliansi.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan Selasa 29 April 2008, aliansi antara lain memprihatinkan tentang keinginan pemerintah untuk mengontrol kembali kebebasan-kebebasan dasar yang telah mendapatkan jaminan konstitusional di Indonesia. Menurut mereka UU ITE dan RUU Tipiti telah mengesahkan perluasan kembali kewenangan Depkominfo yang sangat ditolak oleh kalangan media. Antara lain aparat Depkominfo akan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, di samping penyidik Polri, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pandangan Aliansi ini ada upaya sistematis dari Depkominfo untuk mengembalikan kejayaan pada saat Depkominfo masih bernama Departemen Penerangan.

Aliansi, karena itu mengeluarkan pernyataan sikap. Pertama, menolak kontrol negara atas kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi dalam segala bentuknya di Indonesia. Kedua mengecam ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang mengancam kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi dalam UU ITE. Ketiga, mendesak agar pemerintah segera melakukan amandemen terhadap UU ITE agar sesuai dengan kewajiban-kewajiban Internasional Indonesia dalam konteks hak asasi manusia dan juga tidak melanjutkan pembahasan RUU Tipiti yang sangat mengancam kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Keempat menyerukan agar seluruh komponen masyarakat sipil di Indonesia untuk mengawasi dengan ketat setiap pembuatan peraturan perundang-undangan di DPR agar tidak bertabrakan dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Manusia.

Dikonfirmasikan oleh TempoInteraktif, Ketua Badan Legislasi DPR FX Sukarno membantah pihaknya sudah menerima RUU Tipiti. Sukarno juga mengaku belum pernah mendengar nama rancangan itu baik dari pemerintah maupun parlemen. Hinca yang hari ini hendak saya konfirmasi soal keterlibatan dia dan lembaganya dalam penyusunan RUU Tipiti, tak mengangkat telepon selulernya, tidak juga membalas SMS yang saya kirim kepadanya.

Iklan