Dari nilai utang Rp 3,2 triliun, penjamin Tuban Petro baru melunasinya sekitar Rp 100 miliar kepada pemerintah dan kini mereka berniat membeli kembali Tuban Petro seharga utang mereka. Nama Agus Anwar muncul di balik rencana pembelian Tuban Petro itu.

Oleh Rusdi Mathari

PERKEMBANGAN PENJUALAN TUBAN PETRO CHEMICAL INDUSTRIES semakin menarik. Holding ini bukan saja diminati Hashim Djojohadikusumo, Honggo Wendratno, dan Pertamina– tapi penentuan siapa yang berhak membelinya, juga mulai menimbulkan silang pendapat. Direktur Utama Tuban Petro, Amir Sambodo menganggap Pertamina sebagai perusahaan yang paling pas untuk menguasai Tuban Petro. Direktur Utama PPA, Mohammad Syahrial sudah menolak niat Hashim dan sebaliknya memberi isyarat bahwa Honggo bisa membeli. Sementara Raden Pardede yang merupakan wakil Syahrial di PPA, menyerahkan pembelian Tuban Petro kepada mekanisme pasar yang berlaku dengan meminta harga premium.

Tuban Petro adalah holding yang membawahi tiga perusahaan dan dibentuk pada zaman BPPN. Tiga perusahaan di bawah Tuban Petro adalah Poltytama Propindo (Balongan), Trans Pacific Petrochemical Indonesia (Tuban), dan Petro Oxo Nusantara (Gresik). Ketiga perusahaan itu bergerak di bisnis turunan minyak. Polytama adalah produsen polypropylene (bijih plastik) sebesar 200 ribu ton per tahun, PON penghasil etilhexanol (bahan pelarut cat) sebanyak 120 ribu ton per tahun dan TPPI produsen aromatic, yang antara lain digunakan untuk keperluan pabrik tekstil.

Holding ini dibentuk oleh BPPN sebagai upaya pelunasan utang Rp 3,2 triliun dari Grup Tirtamas Majutama menyusul sekaratnya beberapa bank yang berada di bawah Tirtamas. Bank-bank itu adalah Bank Pelita, Bank Istimarat dan Bank Papan Sejahtera. Bank Pelita menerima kucuran BLBI Rp 1,9 triliun dan Bank Istimarat Rp 500 miliar. Adapun pemegang saham Grup Tirtamas yang terutama adalah Hashim, Al Njoo, dan Honggo. Sebelum muncul Tuban Petro, proses restrukturisasi utang Grup Tirtamas banyak menemui jalan buntu. Bukan saja karena pola penyelesaiannya sulit ditentukan, melainkan juga karena sebagian besar tak ada jaminan aset dari Tirtamas. Hingga BPPN berakhir, proses penyelesaian utang-utang Grup Tirtamas tak menemukan bentuk yang jelas.

Baru pada Februari 2004, Grup Tirtamas bersedia meneken perjanjian penyelesaian utang mereka kepada pemerintah melalui PPA. Isinya antara lain berisi ketentuan bahwa Hashim dan kawan-kawan menyerahkan tiga perusahaan, yakni TPPI, Polytama, dan PON sebagai jaminan utang yang kemudian digabung ke dalam Tuban Petro. Kepemilikan sahamnya dibagi dua; Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah memiliki 70 saham sementara Hashim dan kawan-kawan mengantongi 30 persen lewat Grup Sila Kencana Tirtalsetari.

Bertindak sebagai negosiator dan penjamin adalah Honggo yang juga dikenal sebagai Sekalo atau HD, karena pemerintah tidak bersedia berunding dengan Hashim, begitulah keterangan dari salah seorang mantan pekerja BPPN. Polanya Honggo menyatakan bersedia untuk membeli utang-utang Grup Tirtamas melalui penerbitan multi-years bond atau surat utang jangka panjang. Bunganya 1 persen per tahun namun sisa akumulasi bunga akan dibayarkan melalui pembayaran mandatory convertible bond.

Seluruh aset di bawah Tuban Petro pada saat diserahkan kepada PPA, sebetulnya baru selesai dibangun sekitar 65 persen dan karena itu ketiga perusahaan juga tak sepenuhnya beroperasi. Wakil-wakil pemerintah yang akhirnya masuk ke Tuban Petro juga menemukan kenyataan, banyak proteksi yang dilakukan oleh Honggo. Antara lain menyangkut negosiasi pembiayaan modal kerja, pengadaan bahan baku dan sebagainya. Di TPPI misalnya, pengadaan bahan bakunya selalu dipasok oleh Vitol Asia Ltd. Harga yang dibeli dari Vitol jauh lebih mahal dibanding produk yang dihasilkan oleh TPPI. Ada juga pasokan bahan baku dari Pertamina namun jumlahnya tak terlalu banyak.Di TPPI Pertamina adalah salah satu pemilik saham (15 persen) dengan outstanding ditaksir mencapai US$ 220 juta.

Dalam perjalanan waktu, tiga perusahaan itu mampu beroperasi meskipun tersendat-sendat. Kondisinya juga jauh lebih memadai dibanding ketika kali pertama diserahkan oleh Grup Tirtamas. Di tengah kemampuan beroperasi itulah pada Mei 2007, lantas muncul niat Sila Kencana (Honggo) untuk membeli kembali saham Tuban Petro yang dikantongi pemerintah lewat akuisisi. Pertamina pun belakangan menyatakan niatnya untuk membeli Tuban Petro tapi PPA meminta harga preminum. Tarik menarik pendapat soal penjual Tuban Petro lalu meruap sedemikian rupa hingga muncul nama Agus Anwar. Nama ini tidak secara langsung muncul di permukaan melainkan hanya disebut-sebut sebagai tokoh di balik layar dari salah satu pembeli.

Siapa sebenarnya Agus Anwar? Lelaki ini merupakan salah satu orang kepercayaan Hashim. Dulu, ketika PT Tirtamas Comexindo (yang juga milik Hashim) kesulitan keuangan, lewat jaminan pribadi Agus bisa meyakinkan Bank Internasional Indonesia agar bersedia mengucurkan pinjaman US$ 40 juta. Jaminan pribadi dari Agus untuk kelangsungan usaha milik Hashim itu bukan hanya sekali. Kucuran kredit dari Bank Tamara dan Bank Umum Nasional juga mengucur berkat jaminan Agus. Karena kedekatan itulah, Agus dipercaya sebagai Direktur Utama Bank Pelita dan Komisaris di Bank Istimarat.

Ketika penyelesaian kewajiban Grup Tirtamas diurus oleh BPPN, Agus sudah bermukim di Singapura. Berbeda dengan konglomerat lain yang lebih terkenal, pemegang paspor Republik Indonesia dengan nomor K 287626 itu nyaris tak dikenal oleh publik. Nama Agus pernah menjadi terkenal karena pengajuan permohonannya menjadi warga negara Singapura pada Desember 2004.

Juni mendatang tugas PPA akan segera berakhir. Sistem pertanggungjawaban ganda yang dimiliki lembaga ini, telah memunculkan wacana tersendiri. Menteri Keuangan sebagai pemilik saham menginginkan PPA tidak dilanjutkan kembali namun Menteri Negara BUMN yang menganggap PPA sebagai salah satu BUMN, berniat melanjutkan tugas PPA tapi dengan nama baru untuk mengelola aset-aset negara yang busuk. Setidaknya Kementerian BUMN akan menunjuk konsultan independen yang akan memberikan hasil kajian soal kelanjutan nasib PPA.

Untuk menyongsong pembubarannya itu, sangat mungkin, orang-orang PPA sebetulnya sedang berupaya mengejar setoran sebagai bekal laporan pada RUPS pada Juni mendatang. Penjualan Tuban Petro, karena itu dikebut meskipun tarik menarik kepentingan di antara orang-orang PPA, Kementerian BUMN dan Tuban Petro kemudian tak terhindarkan. Satu hal yang terlupakan di tengah ingar-bingar penjual Tuban Petro itu adalah pelunasan kewajiban utang kepada pemerintah dari Honggo sebagai penjamin Tuban Petro, baru mencapai Rp 100 miliar dari total utang Rp 3,2 triliun.

Iklan