Freeport Indonesia membiayai sekolah jurnalistik LPDS yang ditujukan untuk wartawan yang tinggal di wilayah konflik, termasuk Papua. Tahun lalu Freeport mengantongi pendapatan hingga hampir US$ 17 miliar, tapi penduduk Papua di sekitar pertambangan masih banyak yang miskin.

Oleh Rusdi Mathari

MULAI SELASA 6 MEI 2008, LEMBAGA PERS DR SOETOMO, JAKARTA akan kembali membuka program sekolah jurnalistik bagi para wartawan. Program semacam ini merupakan kegiatan rutin dari lembaga tersebut yang diadakan setiap tahun, sejak 23 Juli 1988. Berbeda dengan kelas-kelas jurnalistik yang pernah dibuka sebelumnya, kelas jurnalistik kali ini terutama memberikan prioritas kepada para wartawan yang tinggal di wilayah konflik, antara lain Papua. Hal lain yang juga menarik dari sekolah jurnalistik Dr Soetomo (LPDS) kali ini, terutama karena nama PT Freeport Indonesia disebut sebagai penyandang dananya.

Tak ada penjelasan tentang jumlah dana yang dikucurkan oleh Freeport untuk kepentingan sekolah jurnalistik LPDS itu. Akan tetapi mudah ditebak, sebagai perusahaan tambang yang tahun lalu mengantongi pendapatan hingga hampir mencapai US$ 17 miliar tidaklah terlalu sulit bagi Freeport untuk mengucurkan dana untuk kegiatan sekolah jurnalistik itu. “Memang ada dari Freeport tapi saya tidak tahu berapa persisnya,” kata Ichlasul Amal, Ketua Dewan Pers.

LPDS adalah lembaga yang didirikan oleh sejumlah pemimpin dan pemilik media pada 5 Februari 1988. Nama Soetomo sengaja digunakan, untuk menghormati kepeloporannya di bidang pendidikan dan juga jurnalistik Indonesia. Sebagai salah satu pendiri Boedi Oetomo, Soetomo dengan organisasinya membangun sekolah-sekolah di sejumlah kota Jawa. Soetomo juga dicatat oleh sejarah pernah menerbitkan Soeloeh Indonesia, majalah mingguan Soeloeh Rakjat Indonesia dan koran Soeara Oemoem.

Tercatat sebagai pendiri LPDS antara lain adalah Harmoko, Burhanuddin Muhammad Diah, Zulharmans, Dja’far H. Assegaff dan Jakob Oetama yang kala itu menjadi anggota Dewan Pers. Pengurus lainnya adalah Moerdiono, mendiang Fuad Hassan, Soedwikatmono, Kartini Muljadi, dan mendiang Tuty Azis, L.E. Manuhua, Atang Ruswita, Sabam Siagian dan Goenawan Mohamad. Ketika diresmikan pada 23 Juli 1988, mendiang Soedjatmoko memberikan sambutan utama.

Hingga akhir 2006, LPDS sudah menghasilkan lulusan sebanyak 3 ribu orang. Setengah dari jumlah itu adalah para wartawan dan sisanya eksekutif dari berbagai perusahaan atau lembaga. Pada kuartal terakhir 1998 hingga semester pertama 1999, LPDS juga terlibat dalam kelas investigasi jurnalistik bekerja sama dengan Institut Studi Arus Informasi.

Adapun Freeport Indonesia adalah anak perusahaan dari Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc. Sejak beroperasi di tanah Papua, perusahaan itu telah melakukan eksplorasi di dua tempat masing-masing tambang Ertsberg dan tambang Grasberg yang terletak di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Papua. Koran The New York Times edisi 27 Desember 2005 pernah menulis, buangan limbah tambang Freeport Indonesia volumenya bahkan mencapai dua kali lebih besar dibanding dengan kedukan yang pernah dilakukan untuk membuat Terusan Panama.

George A. Mealey, salah seorang yang pernah menduduki jabatan penting di Freeport-McMoran menulis dalam buku Grasberg, usaha pertama yang dilakukan oleh Freeport-McMoran sembilan puluh tahun lalu adalah menambang belerang di sepanjang Gulf Coast, Amerika Serikat. Namanya nyaris tak dikenal di kalangan industri pertambangan, hingga Freeport–McMoran menemukan kandungan tembaga terbesar ketiga di dunia yang berlokasi di Papua Barat pada 1960-an. Setelah menyelesaikan kontrak karya pertama dengan pemerintah Indonesia pada 7 April 1967, Freeport-Mcmoran berhasil mengapalkan konsentrat tembaga dari Ertsberg untuk kali pertama pada 1972. Lima belas tahun kemudian para geolog Freeport-McMoran menemukan endapan Grasberg, yang hanya terletak beberapa kilometer dari tambang Ertsberg. Grasberg merupakan cadangan endapan emas yang terbesar di jagat bumi dan cadangan endapan tembaga terbesar ketiga di dunia.

Di dalam buku Freeport, Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa “Menjajah” Indonesia? disebutkan, Freeport-McMoran adalah sebuah perusahaan tambang yang didirikan di New Orleans, Amerika Serikat. Perusahaan ini terbentuk dari penggabungan Freeport Sulphur dan McMoran Oil and Gas Company. Freeport-McMoran pernah pula tercatat membeli Southern Clays Inc., yang kemudian dikembangkan dan dinamakan Freeport Kaolin Company. Benar, dalam sejarahnya Freeport-McMoran dikenal sebagai perusahaan yang sering melakukan akuisisi dan merger, selain dikenal sebagai perusahaan yang melibatkan banyak pemegang saham, peralihan kepemilikan saham, dan menyandingkan pengusaha dengan pejabat atau politisi di dalam pengoperasiannya. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, misalnya pernah duduk sebagai direktur perusahaan Freeport-McMoran. Perusahaan ini pernah pula tercatat menyediakan dana hingga US$ 730 ribu untuk para anggota Kongres Amerika Serikat termasuk untuk Presiden Bill Clinton dan Partai Demokrat.

Di Indonesia Freeport-McMoran dikenal melalui Freeport Indonesia, yang juga diwarnai dengan beberapa kali pengalihan saham dan sebagainya. Pada 31 Desember 1991 atau sehari setelah ditekennya Kontrak Karya II, sebanyak 10 persen saham Freeport Indonesia dijual kepada PT Indocooper Investama Corporation. Perusahaan yang disebut terakhir adalah 100 persen milik kelompok usaha Bakrie. Menurut mingguan bisnis Kontan edisi No. 51, Tahun XI, Minggu III September 2007, saham sebanyak 10 persen itu bernilai sekitar US$ 213 juta dan Bakrie hanya membayar US$ 40 juta sementara sisanya dilunasi dengan utang sindikasi bank luar negeri dengan jaminan Freeport Indonesia.

Setahun kemudian pada 1 Desember 1992, Freeport Indonesia membeli kembali 49 persen saham Indocooper senilai US$ 212 juta. Nilai ini hampir sama dengan nilai yang dibayarkan Bakrie sewaktu membeli 10 persen saham Freeport Indonesia. Itu berarti hanya dalam waktu kurang dari setahun, utang Bakrie terbayar dan mereka kelompok usaha Bakrie tetap mengantongi 51 persen saham di Indocooper atau setara 5 persen saham Freeport Indocooper. Kontan menyebut transaksi itu sebagai usaha kongkalikong legal. Hingga sekarang, pemilik saham Freeport Indonesia hanya tinggal Freeport-McMoran yang menguasai 90 persen dan sisanya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan laporan tahunan Freeport Mc-Moran, situs Jaringan Advokasi Tambang menyebutkan, Freeport Indonesia setiap tahun ikut membiayai TNI untuk keperluan melindungi areal pertambangannya. Pada 2004 misalnya, dana yang dikeluarkan Freeport untuk keperluan itu mencapai US$ 6,9 juta. Jumlah itu tentu tak seberapa jika dibandingkan dengan pendapatan Freeport Indonesia yang setiap tahun terus berlipat-lipat jumlahnya. Tahun lalu pendapatan Freeport mencapai hampir US$ 17 miliar atau atau naik tiga kali lipat dari pendapatan 2006.

Di sisi lain Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua berada di urutan ke 29 dari 33 Provinsi di Indonesia. Indeks rendah itu antara lain ditunjukkan oleh tingginya angka kematian ibu hamil dan balita akibat kurang gizi di Papua. Di seluruh Papua rata-rata penduduknya hanya berpenghasilan US$ 240 setahun tapi gaji seorang CEO Freeport Indonesia bisa mencapai US$ 207 juta. Di kawasan konsesi pertambangan Freeport Indonesia, angka penduduk miskin Papua mencapai 35 persen.

Ichlasul Amal tak bersedia menjawab lebih banyak pertanyaan saya menyangkut soal keterlibatan Freeport dalam sekolah jurnalistik LPDS. Kecuali menyebutkan jumlah pesertanya mencapai 20 orang, Ichlasul Amal menyarankan saya menghubungi Bambang Harymurti, anggota Dewan Pers, yang menurut Ichlasul tahu soal itu. Saya yang menghubungi Bambang Harymurti melalui SMS tak mendapatkan balasan hingga artikel ini selesai ditulis pada pukul 01.30, 6 Maret 2008, beberapa jam sebelum sekolah jurnalistik LPDS akan dibuka.

Iklan