Mulai Rabu 7 Mei 2008 ratusan karyawan Angkasa Pura I di enam bandara di tanah air berencana akan melakukan aksi mogok selama 3 hari untuk menuntut perbaikan kesejahteraan. Kinerja keuangan perusahaan itu sebetulnya terus merugi.

oleh Rusdi Mathari

ENAM BANDARA YANG TERANCAM AKSI MOGOK ITU ADALAH Hasnuddin (Makasar), Sepinggan (Balikpapan), Frans Kaisiepo (Biak), Sam Ratulangi (Manado), Pattimura (Ambon) dan Adisutjipto (Yogyakarta). Enam bandara itu merupakan bagian dari 13 bandara yang berada di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura I. Jika ancaman mogok para karyawan itu benar-benar dilaksanakan, maka layanan penerbangan di enam bandara dipastikan akan terganggu bahkan bisa-bisa lumpuh.

Ancaman mogok para karyawan Angkasa Pura I itu, sekaligus melengkapi aksi yang sama yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu para karyawan PT Angkasa Pura I melakukan aksi mogok di 13 bandara dan menuntut penggantian direktur personalia dan umum selain juga menuntut perbaikan kesejahteraan bagi mereka. Tahun ini rencana mogok itu didahului dengan konferensi pers dari Serikat Pekerja Angkasa Pura I pada 2 Mei 2008 di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta. Menurut keterangan SP Angkasa Pura I yang diteken oleh Itje Julinar, Ketua Umum SP Angkasa Pura I, aksi mogok kali ini dilakukan sebagai protes kepada Direksi Angkasa Pura I atas pengabaian Perjanjian Kerja Bersama terutama mengenai kesejahteraan karyawan: gaji pokok pegawai, tunjangan hari tua, dan kesehatan pensiun.

Sebelum tiba pada keputusan melakukan aksi mogok mulai Rabu besok, SP Angkasa Pura mengaku sudah menempuh berbagai langkah sebagai usaha negosiasi. Antara lain melalui bipartit dengan direksi Angkasa Pura I, pertemuan yang difasilitasi Kementerian BUMN, Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi dan empat kali unjuk rasa di Jakarta dan Surabaya. Upaya tersebut berujung pada mediasi 6 Maret 2008 yang menghasilkan perjanjian bersama tapi hingga 21 April 2008, kedua pihak gagal berunding ke tingkat selanjutnya.

Angkasa Pura adalah BUMN yang bergerak di bidang pelayanan navigasi penerbangan dan pengusahaan jasa kebandarudaraan di Indonesia. Ketika dibentuk pada 1964, perusahaan ini semula bernama Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran. Embel-embel Kemayoran lantas dihilangkan pada 1965 sebelum statusnya kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura pada 1974. Menyusul beroperasinya Bandara Sukarno-Hatta di Cengkareng pada 1985, perusahaan ini dipecah menjadi dua; satu perusahaan mengelola Sukarno-Hatta (Angkasa Pura II), dan satu perusahaan menangani bandara di luar Cengkareng (Angkasa Pura I). Pada 1993, status Angkasa Pura diubah lagi dari perusahaan umum menjadi perusahaan terbatas (persero) dan mencakup 10 bandara sebelum kemudian berkembang menjadi 13 bandara. Tugas utama dari perusahaan ini adalah menyelenggarakan keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan serta kemudahan dan kenyamanan bandar udara.

Dari 1988 hingga masa-masa awal menjadi persero, Angkasa Pura I sempat membukukan keuntungan terus-menerus selama delapan tahun. Pemasukan terbesarnya terutama disumbang oleh Ngurah Rai, Denpasar. Belakangan kinerja perusahaan ini terus memburuk karena sejumlah bandara mengalami kerugian yang cukup parah.

Tak ada catatan tentang kinerja keuangan mutakhir dari Angkasa Pura I yang bisa diakses oleh publik. Di situs resminya, Angkasa Pura hanya mencantumkan laporan keuangan 2005. Itu pun tidak ada datanya. TempoInteraktif edisi 30 November 2005 pernah menulis, pada tahun itu keuntungan dari Angkasa Pura I diperkirakan mencapai Rp 385 miliar atau naik sedikit dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 371 miliar. Sebagian besar bandara Angkasa Pura akan tetapi masih mengalami kerugian dan tahun itu kerugiannya ditaksir mencapai sekitar 30 persen.

Para karyawan Angkasa Pura I telah mengajukan tuntutan perbaikan kesejahteraan mereka sejak empat tahun lalu. Dalam rapat direksi dengan komisaris Angkasa Pura, disetujui kenaikan untuk menaikkan gaji karyawan hingga 20 persen pada tahun ini tapi 2008 SP meminta di atas 30 persen dan berlaku sejak 2007. Begitulah keterangan Bambang Darwoto, Direktur Utama I seperti dikutip republika.co.id 5 Mei 2008. Bambang juga mengaku pihaknya masih bersedia untuk melakukan perundingan dengan pengurus SP Angkasa Pura I dan sudah mengantisipasi rencana mogok kerja anggota SP Angkasa Pura I antara lain dengan meminta bantuan tenaga dari Angkasa Pura II dan TNI/Polri.

Iklan