Di luar acara GLF, Bill Gates seharusnya akan meneken MoU dengan sejumlah pihak di Indonesia termasuk dengan Departemen Perdagangan. Acara itu batal, karena surat Mendag kepada Presiden SBY bocor ke tangan komunitas IGOS.

oleh Rusdi Mathari

SOFYAN DJALIL TENTU SAJA TAK SEDANG BERMAKSUD BERCANDA ketika mengucapkan pernyataannya itu. Disampaikan di Hotel Shangri La Jakarta, 22 Februari 2005 pada acara peluncuran WindowsXP Starter Edition berbahasa Indonesia, dua bulan sebelumnya Sofyan baru meneken nota kesepahaman antara dirinya sebagai Menteri Kominfo dengan konglomerat peranti lunak komputer Microsoft yang diwakili Chris Atkinson, Presiden Microsoft Asia Tenggara pada 14 November 2006. Lewat kesepakatan itu, pemerintah menyetujui untuk membeli 35 ribu lisensi Windows dan 177 ribu lisensi Microsoft Office. Nilai uangnya mencapai Rp 377 miliar dan sudah harus dibayarkan paling lambat 30 Juni 2007.

Kesepakatan itulah yang kemudian menimbulkan kehebohan. Parlemen di Senayan memerlukan waktu khusus untuk memanggil Sofyan Djalil. Komisi Pengawas Persaingan Usaha meminta pemerintah membatalkan kesepakatan tersebut. Pengamat ekonomi Faisal Basri menyebut penandatanganan nota kesepahaman dengan Microsoft sebagai sebuah perselingkuhan jahat. Pernyataan tentang Gates yang akan menjadi orang pertama yang masuk surga, karena itu harus dibaca sebagai jawaban Sofyan atas protes banyak orang itu.

Sofyan tentu punya alasan untuk keputusannya meneken kesepakatan dengan Microsoft. Antara lain menurut dia, rencana pembelian lisensi itu dilatarbelakangi komitmen pemerintah untuk memberikan penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual Indonesia alias HAKI. Penghargaan terhadap HAKI itu pada gilirannya akan berdampak positif terhadap citra pemerintah di mata internasional. Hal itu menjadi penting, karena hingga masa itu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat masih menetapkan Indonesia dalam priority watch list atau negara yang mendapat pengawasan khusus. Salah satu sebabnya karena banyak barang ilegal termasuk peranti lunak bajakan, yang beredar di pasar Indonesia. Sofyan karena itu yakin, jika perjanjian dengan Microsoft direalisasikan, peredaran barang ilegal yang diperkirakan mencapai 78 persen dapat diperkecil.

Alasan Sofyan memang masuk akal dan semestinya didukung terutama untuk penghormatan atas HAKI. Kesepakatan itu, akan tetapi telah menimbulkan banyak kecurigaan yang juga masuk akal. Kecurigaan menyeruak lantaran nota kesepahaman ini ditandatangani secara rahasia dan main tunjuk langsung. Anggota Komisi I AS Hikam kepada Kantor Berita Radio 68H edisi 18 Januari 2007 mengatakan, saking rahasianya para menteri yang menandatangani kesepakatan untuk menggunakan open source dan staf di Depkominfo sendiri banyak yang tidak tahu soal nota kesepahaman dengan Microsoft. Berbicara kepada radio yang sama, pakar multimedia dari ITB Onno W. Purbo menduga ada niat menggelembungkan dana dalam proyek kesepakatan itu.

Satu hal yang juga “dilupakan” oleh Sofyan, persetujuan dengan Microsoft telah berlawanan dengan program Indonesia Go Open Source (IGOS) yang sudah diteken oleh lima menteri pada 30 Juni 2004, atau sebelum SBY menjabat Presiden RI. IGOS Nusantara 2006 adalah suatu sistem operasi buatan pakar peranti lunak negeri sendiri. Pembuatnya adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Pada 4 Desember 2006, IGOS sudah diluncurkan dan siap digunakan sebagai salah satu langkah strategis penguasaan teknologi informasi di Indonesia. Penggunaannya pun akan disebarluaskan di seluruh tanah air. Lalu Sofyan memotong semua langkah itu.

Faisal Basri menduga keinginan membuat nota kesepahaman itu muncul setelah pertemuan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono dengan Gates pada Mei 2006, di markas Microsoft di Seattle, Amerika Serikat. “Ini perselingkuhan jahat,” kata Fasial kepada Kantor Berita Radio 68H tapi Sofyan Djalil tetap pada keputusannya. Belakangan, MoU dengan Microsoft itu dibatalkan.

Setahun sudah kejadian itu berlalu, hingga kedatangan Gates ke Indonesia untuk menghadiri acara Pemimpin Pemerintah Forum (GLF) Asia-Pasifik selama dua hari pada minggu ini di Jakarta— kembali mengingatkan orang tentang kesepakatan yang pernah dibuat secara diam-diam oleh pemerintah dengan Microsoft, dan penggunaan IGOS.

Apa yang disebut sebagai IGOS adalah sebuah semangat gerakan untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan perangkat lunak Open Source di Indonesia. Kementerian Riset dan Teknologi, Depkominfo, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Depdiknas, adalah lima departemen yang ikut mendeklarasikan IGOS. Gerakan ini melibatkan akademisi, sektor bisnis, instansi pemerintah dan masyarakat yang dimulai dengan program untuk menggunakan perangkat lunak sumber terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Diharapkan dengan langkah ini dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat untuk menggunakan perangkat lunak legal.

Semula IGOS akan mengadakan pertemuan puncak atau IGOS Sumit 2 pada 6-7 Mei 2008 di Jakarta mendahului acara GLF tapi rencana itu batal. Sebagai gantinya matika Republik Indonesia beserta Kementerian Negara Riset dan Teknologi menjadi sahibul acara tersebut, didukung Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Hukum acara itu digeser menjadi 27-28 Mei 2008 di Jakarta. Departemen Komunikasi dan Infordan HAM serta Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Bertajuk “Indonesia, Go Open Source!” pertemuan puncak IGOS itu dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen pemerintah akan pentingnya pemanfaatan perangkat lunak legal yang terjangkau masyarakat melalui pengukuhan kembali komitmen setiap departemen dan kementerian negara yang hadir dalam mendukung gerakan IGOS.

Ada cerita di balik pergeseran waktu pelaksanaan IGOS tersebut dan penyambutan Gates. Seorang kawan bercerita, surat dari Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu kepada Presiden SBY yang berisi rincian biaya untuk menyambut kedatangan Gates di Indonesia bocor ke tangan anggota komunitas IGOS. Mereka terkejut, karena selain acara di GLF Gates juga direncanakan menghadiri sejumlah acara lain, termasuk akan meneken kesepakatan dengan Departemen Perdagangan untuk penggunaan perangkat lunak Microsoft. Seluruh biaya penyambutan untuk Gates itu, ditanggung oleh negara. Singkat cerita “protes” komunitas sampai ke Presiden SBY yang lantas memerintahkan Mari untuk membatalkan acara MoU dengan Microsoft. Mari konon marah kepada komunitas IGOS dan pertemuan puncak IGOS pada 6-7 Mei dibatalkan sementara GLF tetap pada jadwal semula.

Besok siang Gates akan hadir bersama Presiden SBY pada penutupan GLF tapi kedatangannya kali ini mengingatkan banyak orang tentang jejak-jejak Microsoft, yang memaksa pemerintah suatu negara, seperti yang juga dia lakukan pada Indonesia— untuk menuruti kebijakannya: menggunakan Microsoft.

Artikel terkait “Karpet Merah untuk Bill Gates,” “Bandar Adiktif Microsoft,” “Surat-Surat Tercecer untuk Bill Gates

Iklan