Jika niatnya adalah memperbaiki kinerja KS, maka yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki kualitas SDM di KS, dan bukan menjual perusahaan itu, seolah orang Indonesia tak sanggup mengurusnya.

oleh Rusdi Mathari

SUATU HARI DI TAHUN 1969, SEORANG PETINGGI DI PEMERINTAHAN Republik Korea Selatan terlihat geram. Ia bukan cuma gelisah melainkan juga menahan amarah luar biasa. Penyebabnya adalah sepucuk surat yang baru saja diterimanya dari Bank Dunia. Selesai membaca surat itu, dia langsung meradang. Entahlah apa yang terjadi bila orang yang menulis surat itu ada di hadapannya pada saat itu.

Pangkal persoalannya rupanya ada pada isi surat, yang meminta atau merekomendasikan kepada pemerintah Korea Selatan agar menghentikan rencana pendirian Pohang Iron and Steel Company atau Posco. Di bawah istilah a lacking economic feasibility, Bank Dunia menganggap Posco sebagai proyek utopia dan karena itu harus dihentikan. Selain dinilai tidak memiliki sumber daya yang memadai termasuk cadangan biji besi, SDM Korea Selatan juga dianggap belum memiliki pengalaman mengoperasikan pabrik baja. Sebuah surat yang tentu saja melukai rasa kebangsaan dari pejabat yang menerima dan membaca surat tadi.

Pemerintah Korea Selatan singkat kata tetap pada pendiriannya dan mengabaikan semua rekomendasi Bank Dunia. Sebuah keputusan penting yang berani dan juga tepat, yang 36 tahun kemudian membuktikan bahwa semua rekomendasi Bank Dunia atas pendirian Posco keliru: Posco bukan saja menjadi perusahaan baja berkelas dunia, namun kemudian juga mendapat banyak pengakuan dari media internasional sebagai perusahaan baja paling kompetitif di dunia. Berkat Posco pula, industri otomotif, alat-alat berat, kapal perang dan sebagainya kemudian berhasil diproduksi oleh Korea Selatan.

Posco belakangan dikenal dunia sebagai powerhouse Korea Selatan, seperti halnya Samsung, Daewoo dan banyak perusahaan lain yang menjadi kebanggaan rakyat Korea.

Berdiri sejak 31 Agustus 1970 dengan modal US$ 2,5 miliar, KS memanfaatkan sisa peralatan proyek baja Trikora; pabrik kawat baja, pabrik baja tulangan dan pabrik baja profil. Pabrik-pabrik itu diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 1977. Pada tahun 1979 dilangsungkan peresmian penggunaan fasilitas-fasilitas produksi seperti pabrik besi Spons dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun, Pabrik Billet Baja dengan kapasitas 500 ribu ton per tahun, pabrik batang kawat dengan kapasitas 220 ribu ton per tahun dan fasilitas berupa Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap 400 MW, pusat penjernihan air, Pelabuhan Cigading juga sistem telekomunikasi. Pada tahun 1983 KS memiliki pabrik slab baja dan pabrik baja lembaran panas.

Memasuki era 90-an, pada KS dilakukan sejumlah terobosan. Pada 1991 misalnya, pabrik baja lembaran dingin yang merupakan pabrik baja perusahaan patungan yang berada di kawasan industri Cilegon bergabung menjadi unit produksi KS, melengkapi pabrik-pabrik baja lain yang telah ada. Dua tahun setelah itu, KS mengalami perluasan dengan modernisasi peralatan dan fasilitas.

Masalah mulai muncul ketika pada 1998 KS dimasukkan menjadi anak perusahaan PT Pakarya Industri (Persero) pada 10 Agustus 1998. Setahun kemudian Pakarya Industri berubah nama menjadi PT Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS) dengan total asset Rp 16 triliun. Melalui Forum RUPS Luar Biasa pada 28 Maret 2002 pemerintah lantas membubarkan BPIS dan asetnya dialihkan ke pemerintah (Kementerian BUMN), termasuk KS.

Dengan kapasitas produksi 4-5 juta ton per tahun, KS merupakan produsen baja terbesar di Indonesia. Di dalam negeri KS menguasai hingga 40 persen pangsa pasar nasional. Perusahaan yang berlokasi di Cilegon, Banten itu juga menjadi satu-satunya perusahaan negara yang bergerak di industri hulu baja. BUMN ini, sayangnya sejak awal, tak mampu menggenjot kapasitas produksinya. Dalam setahun KS hanya mampu memproduksi baja sekitar 1 juta-3juta ton sementara dalam rentang waktu yang sama, kebutuhan baja di dalam negeri sudah mencapai 6 juta-7 juta ton. Pada 2011 mendatang diperkirakan kebutuhan domestik akan meningkat hingga 10 juta ton.

Tahun lalu manajemen KS berinisiatif untuk melakukan konsolidasi. Tujuannya untuk memperkuat nilai perusahaan sebelum melakukan penawaran saham perdana ke masyarakat (IPO) pada tahun depan. Mereka, karena berencana menjalin aliansi strategis dengan empat perusahaan baja global, seperti Essar International Ltd, perusahaan baja terbesar di India Bao Steel (10 besar dunia), Ispat Ltd (India), dan Nanjing and Iron Steel Co Ltd (China). Aliansi dengan keempat perusahaan baja global tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi volatilitas harga baja yang sangat cepat dan pengamanan pasokan bahan baku bijih besi di dalam negeri. “Selain empat perusahaan itu, KS juga akan beraliansi dengan perusahaan baja domestik. Aliansi ini juga bertujuan memperkuat nilai perusahaan sebelum diprivatisasi,” kata Daenulhay ketika masih menjadi Direktur Utama KS, Oktober tahun lalu.

Dengan melakukan aliansi tersebut, KS menargetkan dapat memenuhi produksi 20 juta ton pada 2020. Sementara itu, untuk jangka menengah (2008-2013), aliansi KS ini ditargetkan akan menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan bijih besi (sebesar 8,2 juta ton. Dengan selesainya program jangka menengah, target produksi KS pada 2013 diperkirakan mencapai 10 juta ton per tahun. Hanya itu dan hanya aliansi, bukan penjualan KS kepada investor asing maupun lokal.

Belakangan pemerintah mengambil inisiatif lain terhadap privatisasi KS; menampik IPO dan memilih opsi penjualan kepada investor strategis. Empat nama perusahaan dikabarkan sudah menyatakan kesediaan membeli KS, tapi permintaan yang paling keras datang dari Arcellor-Mittal dan BlueScope Steel International Ltd. yang Kamis kemarin sudah memaparkan “rencana besar” mereka kepada Menteri BUMN di Jakarta.

Benar butuhkah KS dengan kedatangan investor strategis itu? Kondisi keuangan KS sebetulnya tak seburuk yang dipersepsikan sebagian kalangan. Manajemen KS bahkan meyakini perusahaan yang dikelola mereka saat ini berada dalam kondisi sangat sehat. Semester pertama tahun ini, misalnya KS memperhitungkan bisa meraup laba bersih hingga Rp 600 miliar, atau melampaui target laba bersih yang ditetapkan pemerintah untuk KS pada akhir 2008 sebesar Rp 450 miliar. Bahkan dengan rasio utang terhadap modal sendiri yang rendah, jika diperlukan KS sebetulnya masih memiliki kemampuan untuk berutang hingga Rp 10 triliun.

Bahkan KS berbeda dengan Posco, karena sumber daya alam dan bahan baku industri baja yang ada di Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh KS jauh lebih besar dibanding dengan yang dimiliki oleh Korea. Sebuah riset pernah mengungkapkan sekitar 60 persen raw material yang ada di dunia termasuk bijih besi yang menjadi bahan dasar industri baja, ada di Indonesia. Jika niatnya adalah memperbaiki kinerja KS, maka yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki kualitas SDM di KS, dan bukan menjual perusahaan itu, seolah orang Indonesia tak sanggup mengurusnya.

Inilah saatnya untuk menyadarkan banyak orang, bahwa Indonesia berkepentingan dengan KS sebagai sebuah powerhouse milik bangsa. Sama seperti halnya Amerika Serikat berkepentingan dengan powerhouse Exxon, Coca Cola, IBM, General Motors, Ford, Boeing, Westinghouse, Caterpilar, Freeport, dan Microsoft; Jerman berkepentingan dengan Mercedes, BMW, Audi, Siemens dan seterusnya; Inggris dengan Unilever, Marks&Spencer; Finlandia dengan Nokia; Jepang dengan Sumitomo, Sony, Panasonic, Honda, Toyota, Yamaha; dan Korea Selatan berkepentingan dengan Samsung, Daewoo, LG, Hyundai dan Posco

Artikel terkait:

Hari-Hari Terakhir KS

Untuk Siapa Privatisasi KS?

Iklan