Hari ini genap dua tahun lalu tanah Porong tenggelam oleh lumpur Lapindo. Para korban lumpur Lapindo sebagian kemudian mengalami tekanan jiwa, kehilangan pekerjaan, menjadi pelacur, dan menjadi preman.

oleh Rusdi Mathari
Anindya Novyan Bakrie punya kenangan istimewa terhadap Achmad Bakrie. Anindya bercerita, mendiang kakeknya itu selalu mengajarkan untuk menjaga kepercayaan orang. Sepuluh tahun lalu, ketika negara ini diterjang krisis ekonomi, misalnya, keluarga Bakrie kata Anindya tidak lari dan sebaliknya menghadapi para kreditor mereka semata karena menjaga kepercayaan. Ajaran budi pekerti itulah yang terus melekat dan dijaga oleh keturunan Bakrie.

Hari ini 29 Mei 2008, tepat dua tahun sudah jutaan kubik lumpur menenggelamkan tanah Porong akibat kesalahan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc. Tanah Porong yang dulu nyaman dihuni dan menjadi tempat mencari penghidupan banyak orang kemudian menjadi neraka berkepanjangan bagi sekitar 11 ribu orang yang tinggal dekat lokasi pengeboran. Setidaknya selama dua tahun terakhir, hingga 29 Mei 2008. Ganti rugi atas persil, tanah, pekarangan, dan rumah tinggal para korban, sebagian besar untuk tidak mengatakan seluruhnya— hingga kini terus terkatung-katung, tidak diberikan dengan banyak argumen dan alasan. Terakhir, para korban yang mengungsi di Pasar Baru Porong telah juga diusir paksa.

Di Pasar Baru Porong itulah, hampir selama dua tahun terakhir, para korban lumpur Lapindo itu tinggal di dalam kios-kios pasar. Berdesak-desakan tentu saja, karena pasar itu hanya memiliki 282 kios sementara keluarga yang mengungsi ke sana mencapai 2.000-an orang. Jangan pula dibayangkan, bagaimana mereka akan mandi dan buang air besar. Sebagian korban yang tak tertampung di Pasar Baru mengungsi ke Balai Desa Renokenongo, sebagian ke rumah famili, tapi lebih banyak lagi yang kemudian hidup tak jelas.

Melalui YLBHI para korban lumpur Lapindo pernah mendaftarkan gugatan perdata pada 8 Desember 2006 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lapindo dinilai lalai, karena pembayaran ganti rugi materi untuk para korban hanya menjadi wacana dan adu pintar berdalih. Selain kepada Lapindo, gugatan juga ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan Pelaksana Minyak dan Gas, Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Sidoarjo. Dalam gugatannya YLBHI antara lain menilai Lapindo telah gagal melaksanakan kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat. Adapun pemerintah dianggap telah melanggar UU 11/2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Tiga hari sebelum bulan Desember tahun lalu, gugatan YLBHI dimentahkan oleh majelis hakim dan sebaliknya, para hakim membebaskan Lapindo dari segala tuntutan. Para hakim itu menilai, Lapindo tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan dinilai juga telah mengeluarkan banyak biaya untuk mengganti rugi warga. Majelis hakim yang diketuai Moefri menyatakan Lapindo telah membeli tanah warga Rp 1 juta per meter, untuk tanah rumah Rp 1,5 juta per meter, dan untuk biaya hidup sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Lapindo Brantas adalah salah satu perusahaan kontraktor kontrak kerja sama yang ditunjuk oleh BP Migas untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi di tepi Sungai Brantas. Sahamnya 100 persen dikantongi oleh PT Energi Mega Persada Tbk. Perusahaan ini dimiliki Lapindo melalui anak perusahaan PT Kalila Energy Ltd. sebesar 84,24 persen dan Pan Asia Enterprise 15,76 persen.

PT Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas Lapindo merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. Di dalamnya, Grup Bakrie memiliki 63,53 persen saham dan sisanya dimiliki Rennier A.R. Latif sebanyak 3,11 persen, Julianto Benhayudi 2,18 persen, dan publik 31,18 persen. Chief Executive Officer Lapindo Brantas adalah Nirwan Bakrie adik kandung dari pengusaha dan Menko Kesra Aburizal Bakrie.

Di Blok Brantas itu, Lapindo ditunjuk sebagai operator utama karena memiliki saham paling besar atau mencapai separuh dari total keikutsertaan eksplorasi dan pengeboran (participating interest). Peserta participating interest Blok Brantas yang lain adalah Santos sebesar 18 persen dan PT Medco E&P Brantas anak perusahaan dari MedcoEnergi yang mengantongi saham sebesar 32 persen. MedcoEnergi adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh pengusaha Arifin Panigoro. Rumor menyebutkan sempat muncul perselisihan antara petinggi MedcoEnergi dan Grup Bakrie menyangkut soal bencana lumpur Lapindo.

Dalam kasus luapan lumpur di Porong, Lapindo semula bersikeras bahwa penyebab semburan lumpur adalah efek gempa yang terjadi di Yogyakarta awal Mei 2006 atau sekitar 10 hari sebelum bencana lumpur. Namun banyak kalangan membantah hal tersebut. Sony Keraaf Ketua komisis II DPR-RI bahkan mengatakan adalah manipulasi fakta jika semburan lumpur Sidoarjo adalah akibat gempa.

Sebuah dokumen lain menyebutkan 11 hari sebelum semburan gas, Lapindo sudah diingatkan soal pemasangan casing atau pipa selubung oleh rekanan proyek. Pipa seharusnya sudah harus dipasang sebelum pengeboran hingga di formasi kujung atau lapisan tanah yang diduga mengandung gas atau minyak di kedalaman 2.804 meter. Namun Lapindo tidak memasang casing berdiameter 5/8 inci itu pada kedalaman 2.590 meter. Padahal pemasangan casing adalah salah satu rambu keselamatan dalam pengeboran begitulah yang ditulis oleh Kompas, 19 Juni 2006.

Ketika lumpur Porong semakin meluap dan menjadi isu besar, Lapindo malah membuat keputusan mengejutkan. Perusahaan itu pada 19 September 2006 menjual saham PT Energi Mega Persada seharga US$ 2 juta kepada Freehold Group Ltd. Perusahaan yang disebut terakhir didirikan oleh Grup Bakrie pada 17 Januari 2006 dengan modal £ 10 ribu. Disebut mengejutkan karena melalui penjualan saham itulah, Lapindo seolah hendak melepaskan diri dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi sesuai dengan Keppres 13/2006.

Dalam Keppres itu disebutkan Lapindo adalah pihak yang bertanggung jawab untuk pembayaran ganti rugi kepada para korban. Di dalamnya tidak disebut nama Grup Bakrie apalagi Freehold Group. Belakangan juga diketahui James Belcher, pemilik Freehold, merupakan kolega keluarga Bakrie.

Selesaikah persoalan?

Tragedi yang terjadi di bumi Sarip Tambak Oso itu tak selalu bisa dinilai dengan angka. Kerugian dan aspek imaterial akibat kelalaian dari teknik pengeboran itu niscaya jauh lebih besar dan memiliki dampak sosial yang juga masif. Namun logika bisnis dan juga politik rupanya memang tak menghendaki kata “berkorban” apalagi sosial. Hingga hari ini, kasus hukum Lapindo bahkan seolah sengaja dibiarkan terkatung-katung di Polda Jatim, dengan berbagai dalih tentu saja.

Sebagai cucu yang baik, Anindya memang pantas berbangga dengan mendiang sang kakek, yang selain mewariskan nasihat, juga meninggalkan banyak usaha dan harta, tentu saja. Andai sang kakek masih hidup, entah apa yang akan dikatakannya kepada sang cucu, melihat keturunannya telah menelantarkan belasan ribu manusia di Porong, Sidoarjo Jawa Timur. Andai benar mengajarkan pentingnya menjaga kepercayaan orang terutama dalam hal bisnis, mungkin kali ini ketika lumpur Lapindo genap dua tahun menggenangi sebagian wilayah Porong, sang kakek barangkali akan memberi nasihat bahwa adalah lebih penting menjaga manusia ketimbang menjaga harta.

Keterangan Gambar: Korban Lumpur Lapindo-Walhi

Iklan