Sebagai top manajer, Hendarman adalah penentu akhir setiap keputusan di lembaganya dan karena itu dia pula, orang terakhir yang paling bertanggung jawab sebab mustahil dia tidak mengetahui atau diberitahukan oleh para bawahannya.

oleh Rusdi Mathari
JAKSA Agung Hendarman Supandji adalah orang Jawa yang santun dan murah senyum. Dalam wawancara dengan majalah Tempo, Hendarman mengatakan, mundur dari jabatan bukanlah falsafahnya sebagai orang Jawa. Mundur itu falsafah orang Jepang. Hendarman mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan majalah itu, “Terkait dengan kasus Urip, ada yang menuntut Anda sebaiknya mundur saja dari jabatan Jaksa Agung?”

Wawancara itu berlangsung pada akhir Maret silam, beberapa hari setelah Urip Tri Gunawan, Jaksa Pemeriksa Kasus BLBI ditangkap oleh KPK karena dugaan suap, yang juga melibatkan Artalyta Suryani. Perempuan ini disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Sjamsul Nursalim, salah satu konglomerat yang masih bermasalah dengan urusan BLBI.

Senin yang lalu, Hendarman sebagai Jaksa Agung RI meneken kontrak kerja sama dengan Jaksa Agung Amerika Serikat, Michael B Mukasey di Kejaksaan Agung, Jakarta untuk pemberantasan korupsi. Tak lupa, Mukasey menyisipkan bantuan US$ 750 ribu untuk tim Satuan Khusus Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Satuan ini dibentuk oleh Hendarman pada Jumat pekan lalu. Ada 50 jaksa yang terlibat di dalamnya dan terbagi ke dalam 10 tim. Mereka khusus bertugas untuk menangani perkara perbankan dan keuangan, pengadaan barang dan jasa, teknologi informatika, serta pelayanan umum dan sektor lainnya.

Senin lalu dan kemudian Rabu kemarin, persidangan kasus suap US$ 660 ribu dengan terdakwa Artalyta Suryani untuk kesekian kali digelar oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Terungkap dalam pengadilan, Artalyta ternyata berhubungan dengan banyak pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Temuan itu berdasarkan antara lain rekaman pembicaraan telepon Artalyta dengan Urip dan dua pejabat Kejaksaan Agung.

Ada tiga pejabat yang disebut oleh Artalyta: Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Untung Udji Santoso, Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman. Ketiga pejabat itu diketahui telah berhubungan telepon dengan Artalyta pada 1 dan 2 Maret 2008. Direktur Penyidikan M. Salim, sebelumnya juga disebut oleh Artalyta pernah berhubungan dengan dirinya.

Dalam 2 Jam
Andai hanya telepon biasa, masalahnya mungkin berbeda. Harian Kompas hari ini menulis percakapan telepon antara Untung dan Artalyta ketika KPK menangkap Urip di halaman rumah Artalyta di Simprug, Jakarta Selatan— diarahkan untuk menyelamatkan Artalyta. Dari percakapan telepon kedua orang itu, ada skenario agar Artalyta tidak ditangkap oleh KPK melainkan oleh kejaksaan. Alibi akan dibuat. Pertanyaan akan disusun.

Tak terungkap dalam pembicaraan telepon antara Artalyta dengan Untung itu, apakah rencana Untung untuk “menangkap” Artalyta telah diberitahukan kepada Hendarman sebagai atasannya, atau tidak. Dalam percakapan itu, Untung hanya mengatakan, dirinyalah yang nanti akan memancing dengan pertanyaan. Namun sebagai atasan yang baik, tentu sulit bagi Hendarman untuk tidak terus memantau atau setidaknya akan selalu dihubungi oleh para bawahannya untuk melaporkan hal-hal yang menyangkut Kejaksaan Agung, termasuk dalam kasus Artalyta itu.

Kepada Kompas hari ini, Hendarman menjelaskan, dia tidak pernah memerintahkan hal itu (menangkap Artalyta). Namun dua jam setelah Urip ditangkap oleh KPK, surat penangkapan untuk Artalyta sudah selesai dibuat dan Hendarman tahu akan hal itu. Surat penangkapan itu sesuai dengan janji Untung kepada Artalyta meski akhirnya tak pernah sampai ke tangan Artalyta, karena dia keburu ditangkap oleh KPK.

Hingga sekarang, hanya Urip yang dipecat sebagai jaksa. Kemas dan juga Salim hanya didemosi. Sementara Untung dan Wisnu masih gagah berpakaian seragam adhyaksa. Hendarman menyebut Urip telah mencoreng nama kejaksaan.

Rapat Pimpinan
Penangkapan atas Urip terjadi pada Minggu 2 Maret 2008 atau berselang tiga hari setelah Kejaksaan Agung mengumumkan untuk penghentian penyelidikan kasus BLBI yang melibatkan obligor Bank Central Asia dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Kejaksaan Agung mengaku tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam kedua kasus BLBI tersebut. Sulit untuk tidak mengatakan keputusan Kejaksaan Agung yang menyatakan “tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi..” tidak didahului dengan rapat pimpinan Kejaksaan Agung.

Hendarman dengan kata lain, niscaya tahu tentang keputusan penghentian penyelidikan itu dan sebagai pimpinan tertinggi di Kejaksaan Agung, dia pula yang semestinya bertanggung jawab atas penghentian penyelidikan tersebut. Persoalannya hanya selang tiga hari, setelah itu, KPK menangkap Urip di rumah Sjamsul Nursalim, salah satu obligor BLBI yang kasusnya dihentikan oleh Kejaksaan Agung itu. Berbohongkah Hendarman?

Hendarman mungkin jujur tapi integritasnya sebagai pimpinan sebetulnya sedang dipertaruhkan. Dalam persidangan itu belum terungkap apakah KPK juga menyadap telepon Hendarman atau tidak dalam kasus suap itu. Namun ada atau tidak ada penyadapan itu dan juga kelak rekaman pembicaraan telepon Hendarman, sudah bukan hal yang penting lagi.

Sebagai Jaksa Agung, Hendarman mestinya paham, dia bukan sekadar pimpinan kantor melainkan top manajer. Dan sebagai top manajer, dialah penentu akhir setiap keputusan di lembaganya dan karena itu dia pula, orang terakhir yang paling bertanggung jawab karena mustahil dia tidak mengetahui atau diberitahukan oleh para bawahannya.

Hendarman pasti akan punya banyak argumen sebagai dalih bahwa dirinya tidak terlibat. Tapi rekaman pembicaraan telepon antara Artalyta dengan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung yang terungkap di pengadilan Tipikor itu, tentulah semakin membuat Kejaksaan Agung menjadi terang benderang di bawah lampu sorot sinisme publik. Termasuk sinisme bahwa Hendarman sebetulnya masih sangat berminat untuk menjabat sebagai Jaksa Agung.

Iklan