Kata Jaksa Agung, dirinya berada di luar masalah dan harus menyelesaikan masalah kasus suap Artalyta Suryani yang menyeret nama-nama petinggi Kejaksaan Agung. Lalu kalau begitu, siapakah sebetulnya Joker yang disebut oleh Artalyta dan Kemas?


oleh Rusdi Mathari

APA yang saat ini disebut sebagai kartu Joker bermula dari permainan kartu pada abad 19. Namanya permainan kartu Euchre, nama yang diambil dari kartu Boer atau Jack, dan satu kartu Best Boer. Permainan Euchre sangat populer di Eropa waktu itu termasuk di Inggris. Ketika sebagian dari penduduk Eropa mencari penghidupan ke Benua Amerika, kartu Euchre terus mereka bawa tapi namanya berganti menjadi kartu Joker. Inilah kartu yang hingga abad 20 selalu ada dalam tumpukan kartu remi, minimal satu kartu. Baru setelah itu, kartu Joker ditambah jumlahnya menjadi dua, dan kemudian tiga kartu.

Ada dua kartu Joker yang dikenal orang; Joker si Bodoh (the Fool), dan Joker si Gendut (Hofnar). Keduanya menggambarkan sosok yang lucu, tokoh yang disukai, dan karena itu bisa diterima oleh siapa saja. Dalam permainan kartu remi, semua sifat semacam itu melekat pada Joker sehingga ia selalu diharapkan oleh para pemain kartu atau penjudi. Fungsinya yang fleksibel yang bisa digandengkan dengan kartu apa saja, membuat kartu Joker menjadi pengganti.

Joker karena itu disebut pula oleh sebagian orang sebagai kartu raja segala raja. Sebagian yang lain menyebutnya sebagai kartu bunglon. Namun apa pun julukannya, Joker adalah kartu yang ikut menentukan kemenangan dan kekalahan dalam setiap permainan remi. Joker, yang disebut oleh Artalyta Suryani dan Kemas Yahya Rahman dalam percakapan telepon mereka yang disadap oleh KPK sehari sebelum Urip Tri Gunawan ditangkap, tentu bukanlah Joker kartu remi meskipun fungsi dan perannya mungkin sama.

Djoko Chandra

Djoko Soegianto Chandra Direktur PT Era Giat Prima, populer dengan nama Djoko Chandra. Orang ini pernah terlibat dalam skandal keuangan Bank Bali hampir 10 tahun yang lalu. Fungsinya hanya sebagai penagih untuk tidak bisa disebut sebagai calo. Rudy Ramli, Direktur Utama Bank Bali, waktu itu sedang kesulitan mencairkan dana Rp 900 miliar yang tertahan di Bank Dagang Negara Indonesia-BDNI milik Sjamsul Nursalim. Djoko yang berteman dengan orang-orang berpengaruh pada masa pemerintah B.J. Habibie seperti Tanri Abeng dan mendiang A.A. Baramuli— menawarkan diri bisa menarik uang itu dari BDNI.

Singkat kata pada 11 Januari 1999, Rudy sebagai Direktur Utama Bank Bali dan Setya Novanto sebagai Direktur Utama PT Era Giat Prima meneken perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang ke BDNI dan juga Bank Umum Nasional-BUN milik Bob Hasan. Jumlah seluruh tagihan piutang Bank Bali yang dialihkan bernilai Rp 798,09 miliar. Tak lupa diteken perjanjian yang lain: Bank Bali menjual seluruh tagihan pinjaman antarbanknya di BDNI, BUN, dan Bank Bira kepada Era Giat. Total tagihan itu mencapai Rp 3 triliun.

Setelah itu jalan ceritanya panjang dan berliku hingga pada 3 Juni 1999 BPPN memerintahkan transfer dana dari rekening Bank Bali di Bank Indonesia ke sejumlah rekening berjumlah Rp 798 miliar secara bersamaan. Sebanyak Rp 404 miliar uang itu dipindahkan ke rekening Era Giat di Bank Bali pusat, Rp 274 miliar ke rekening Djoko di BNI Kuningan, dan Rp 120 miliar ke rekening Era Giat BNI Kuningan. Namun sebulan kemudian, transaksi itu terpublikasi menjadi skandal keuangan yang menyeret nama Golkar. Djoko menjadi terdakwa. Dalam beberapa kali persidangan Djoko dinyatakan bersalah, namun Mahkamah Agung kemudian membebaskan Djoko.

Indonesia Corruption Watch dan Majelis Eksaminasi Publik Perkara Bank Bali pada 2003 pernah meminta kepada Presiden Megawati agar memerintahkan Jaksa Agung MA Rachman untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas bebasnya Djoko. Namun pihak Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan melawan putusan kasasi MA yang membebaskan Djoko. Alasannya tidak ada bukti baru yang bisa dijadikan alasan pengajuan PK.

Lembaga penegak hukum itu, sebaliknya bersikukuh untuk segera mengeksekusi uang milik Djoko yang berada di rekening Bank Permata (pengganti Bank Bali) karena menganggap putusan yang memenangkan Djoko sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Kapuspenkum Kejagung Antasari Azhar waktu itu menawarkan solusi agar uang itu disimpan ke rekening Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan.

Ketika nama Joker dan juga beberapa nama petinggi Kejaksaan Agung yang disebut-sebut dalam persidangan Artalyta menjadi isu besar belakangan ini, Kejaksaan Agung mengubah niat: Mereka akan mengajukan PK ke MA. Alasan Kejaksaan Agung kali ini, untuk meminta persamaan hukum di antara tiga tersangka skandal Bank Bali. Selain Djoko, mantan Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Ketua BPPN Pande Lubis juga ikut menjadi terdakwa tapi nasib keduanya di depan pengadilan, jauh lebih buruk dibandingkan Djoko yang akhirnya dibebaskan oleh MA.

Melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy, pihak Kejaksaan Agung tidak lupa menyatakan, PK tersebut diajukan berdasarkan dugaan adanya kekhilafan hakim dalam memutus perkara. Lantas benarkah Joker itu adalah Djoko?

Jaksa Agung

Dalam persidangan Artalyta 9 Juni 2008, dua jaksa fungsional Kejaksaan Agung ikut memberikan kesaksian. Mereka adalah Yunita Arifin dan Hendro Dewanto yang menjadi anggota Tim BLBI II. Keduanya menerangkan di depan Pengadilan Tipikor peranan Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam pemaparan kasus BLBI yang menyangkut BDNI. Antara lain dijelaskan, bahwa dalam ekspos, Tim BLBI II menyajikan aspek pidana dan perdata. Pada aspek pidana tidak ditemukan kendala-kendala. Hendarman pada ekspos itu lalu menyampaikan pendapat bahwa kasus BLBI II akan diselesaikan melalui instrumen perdata.

Rekaman pembicaraan Artalyta dengan Kemas tentang si Joker terjadi pada Sabtu 1 Maret 2008 pukul 1 siang. Sehari kemudian, KPK menangkap Urip di depan rumah Artayta. Perlu waktu dua jam bagi aparat KPK untuk juga menangkap Artalyta. Alasan KPK, mereka kesulitan masuk ke rumah Artalyta. Menurut seorang mantan hakim agung, KPK mengantongi kewenangan super besar dan memiliki peralatan canggih yang bahkan tidak dimiliki oleh BIN.

Rumor yang berkembang, KPK –yang telah menyadap pembicaraan Artalyta-Kemas tentang si Joker itu— diduga memang sengaja memotong di “tengah jalan” agar kasus penyuapan itu berhenti hanya pada Urip dan tidak menyebar ke “mana-mana.” Sebuah rumor yang niscaya akan membuat Ketua KPK Antasari yang juga mantan petinggi Kejaksaan Agung itu— menolak untuk menerimanya.

Kemarin Hendarman menyatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat perintah kepada jajaran pengawasan agar melakukan pemeriksaan atas kasus perbincangan Artalyta dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Untung Udji Santoso. Pemeriksaan terhadap Udji itu kata Hendarman merupakan salah satu bentuk pembaruan di lingkungan Kejaksaan Agung setelah Kejaksaan Agung menandatangani masalah pembaruan pada 23 Mei 2007.

Kelak kalau kemudian Udji (panggilan Untung Udji Santoso) dan mungkin juga Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto diberhentikan dari jabatannya, mereka akan menyusul Kemas dan M. Salim yang sudah lebih dulu diberhentikan sebagai petinggi Kejaksaan Agung, meskipun tidak dipecat seperti Urip.

Ada pun Hendarman menolak mengaitkan dirinya dengan skandal suap yang menimpa orang-orangnya di Kejaksaan Agung. Kata Hendarman, dirinya berada di luar masalah dan harus menyelesaikan masalah. Lalu siapakah sebetulnya Joker itu— baik Joker yang disebut oleh Artalyta dan Kemas, maupun Joker dalam pengertian yang lebih luas dalam skandal suap yang dilakukan Artalyta dan kasus BLBI II itu?

Keterangan Gambar: Poster Joker-jokersdrawings.com
Opini ini juga bisa dibaca di www.jakartapress.com

Iklan