Sulit untuk tidak mengatakan bahwa pencopotan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik tidak dilatarbelakangi oleh dendam yang masih tersimpan antara Rizal dan pemerintahan SBY-JK.

oleh Rusdi Mathari
PENCOPOTAN Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik Tbk. hanyalah satu mozaik dari sekian kepingan dendam lama antara Rizal dengan pemerintahan SBY-JK. Rizal diberhentikan sebagai komisaris karena menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rizal dianggap tidak etis ketika melontarkan kritikan kepada pemerintah. JK berpendapat, dalam setiap perusahaan dan negara mana pun, seorang komisaris atau member of board harus etis kepada pemilik perusahaan, sementara PT Semen Gresik mayoritas sahamnya dikantongi oleh pemerintah.

Dari pernyataan JK, maka terkuak sudah, pencopotan Rizal memang beraroma politis. Dan lazimnya permainan di dunia politik, sudah tidak bisa dibedakan lagi, mana tindakan yang sebenarnya etis dilakukan, dan mana yang tidak, termasuk bahkan alasan tidak etis terhadap Rizal seperti yang dikatakan Kalla. Politik sering sudah mengabaikan tata krama, logika dan apalagi moral, kecuali kepentingan itu sendiri.

Dalam hal drama pencopotan Rizal sebagai komisaris, Jumat lalu, hal itu juga bukanlah akhir dari kebijakan pemerintah yang rupanya memang mulai tidak betah menerima kritik. Beberapa jam setelah Rizal dicopot, wakil Rizal di Komite Bangkit Indonesia, Ferry Yulintono juga ditangkap oleh polisi Indonesia di Kuala Lumpur menyusul pernyataan Kepala BIN Syamsir Siregar yang menganggap Ferry sebagai dalang aksi kerusuhan mahasiswa. Pencopotan itu juga memberikan isyarat, bahwa dendam antara Rizal dan pemerintah SBY-JK sebetulnya masih terus berlangsung.

Ideologi atau Kepentingan?
Rizal dengan pemerintahan SBY-JK sebetulnya memiliki hubungan yang menarik. Dengan JK, Rizal pernah terlibat “sengketa” kasus dana Bulog yang berujung pada pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI. Ketika itu Rizal yang menjabat sebagai kepala Badan Urusan Logistik mengaku telah meminta wakil kepala Bulog Sapuan untuk mengembalikan dana Yayasan Karyawan Bulog Rp 35 miliar yang telah dicairkannya.

Raibnya dana Yayasan Karyawan Bulog itu berawal dari permintaan yang mengatasnamakan Presiden Abdurrahman Wahid agar Bulog menyediakan dana sebesar Rp 35 miliar. Menurut Rizal, JK (saat menjabat kepala Bulog) menanyakan langsung kepada Gus Dur, yang kemudian dijawab oleh Gus Dur untuk tidak dicairkan karena tidak ada hubungannya dengan dia. Namun saat JK ke luar negeri, dana itu dicairkan oleh Sapuan tanpa melalui rapat dengan Yayasan Karyawan Bulog sebagai pemilik dana.

Hubungan Rizal dan pemerintahan SBY-JK semakin menarik pada saat penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu. Waktu itu, JK kon menyodorkan nama Rizal sebagai kandidat menteri keuangan, tapi belakangan nama Rizal dicoret oleh SBY. Rizal disisihkan Jusuf Anwar Nasution, Direktur Eksekutif Asian Development Bank mewakili Indonesia. Dan terlemparnya Rizal menimbulkan desas-desus, gosip: dia dianggap kurang klop dengan sejumlah nama lain yang juga diplot di pos-pos ekonomi. Sri Mulyani yang diplot menjadi kepala Bappenas dan Mari Pangestu yang akan menduduki posisi menteri perdagangan, disebut-sebut akan menolak masuk kabinet jika Rizal didaulat menjadi menteri keuangan.

Ideologi ekonomi dari dua menteri perempuan itu memang berbeda dengan Rizal. Sri Mulyani yang mula-mula dijagokan sebagai kandidat menteri keuangan, dilihat oleh beberapa kalangan sebagai “orang IMF.” Mari Pangestu walaupun tidak pernah vokal pro-IMF, dikenal sebagai “ekonom liberal.” Bandingkan dengan Rizal yang dianggap “kurang bersahabat dengan IMF” meskipun SBY waktu itu menjagokannya.

Gagal jadi menteri keuangan, Rizal lantas diusulkan untuk menduduki jabatan menteri koordinator perekonomian, tapi jabatan itu celakanya telanjur dijanjikan JK kepada Aburizal Bakrie. Kata akhirnya: Rizal yang dikalahkan.

JK kemudian berinisiatif mengambil jalan tengah dengan menawarkan pada Rizal jabatan menteri perindustrian, yang tentu saja ditolak oleh Rizal. Dia menilai tawaran itu hanya sekadar “hiburan” setelah masuknya nama Jusuf Anwar sebagai menteri keuangan, jabatan yang sebelumya ditawarkan kepada Rizal. Konon sewaktu JK menawarkan posisi menteri perindustrian itu, Rizal segera menutup sambungan telepon JK. Menurut Rizal waktu itu, dirinya menolak ditawari sebagai menteri perindustrian, karena merasa pos itu bukan kompetensinya. Dia merasa hanya sekadar diberi jabatan supaya tidak kecewa.

Tidak Cerdas
Pengangkatan Rizal sebagai komisaris utama di Semen Gresik, karena itu harus dibaca sebagai penebusan dosa SBY-JK kepada Rizal. Siapa tahu pula, Rizal akan sedikit melunak melontarkan kritikan terhadap keduanya, meski harapan itu, tentu saja melenceng, jauh panggang dari api. Menjadi komisaris, Rizal bukan mengurangi kritikan kepada rezim SBY-JK, tapi semakin keras “memaki” kebijakan pemerintah.

Pernyataan SBY tentang ekonomi yang sudah “on the track” dinilai Rizal sebagai konfirmasi bahwa pemerintahan SBY-JK menganut neolioberalisme dan karena itu hanya akan membuat mayoritas rakyat dan bangsa Indonesia semakin terpuruk. Rizal menganggap SBY dan tentu juga JK, tak pantas dipilih lagi pada Pemilu 2009. Dia juga menantang SBY untuk berdebat, yang tentu saja diabaikan oleh SBY.

Sekitar sebulan sebelum pemerintah SBY-JK memutuskan kenaikan harga BBM (Mei), Rizal menilai visi pemerintahan SBY-JK tak lebih dari visi mahasiswa kos-kosan: kalau tidak punya uang, utang. Oleh Rizal, kebijakan menaikkan harga BBM bukan saja dinilai sebagai tindakan kalap pemerintah, melainkan juga dianggap sebagai kebijakan yang no brainer, tidak cerdas.

Maka sulit untuk tidak mengatakan bahwa pencopotan Rizal sebagai komisaris Semen Gresik tidak dilatarbelakangi oleh dendam. Rizal hanyalah korban penguasa yang merasa terusik oleh sikap kritis dan perbedaan pendapat terhadap pengelolaan ekonomi nasional. Penguasa yang menurut sebuah survei mulai kehilangan popularitasnya di mata rakyat. Penguasa yang mulai kewalahan meneriakkan “Bersatu kita bisa.”

Iklan