Dalam setahun ke depan hingga habis masa Pemilu 2009, penampilan para penipu dan badut itu celakanya akan semakin kerap menyinggahi ruang publik, melalui siaran televisi dan radio, dicetak di lembaran koran, majalah, spanduk dan baliho lalu menyelinap seolah teror ke ruang keluarga, di banyak rumah warga Indonesia.

oleh Rusdi Mathari
TAHUN lalu di sebuah kota Jawa Timur, sebuah poster yang ditempel pada sebidang papan secara mencolok diletakkan di tepi jalan. Gambarnya seorang petinggi setempat dan di bawahnya tertulis ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini iklan yang lazim sebetulnya, andai ditujukan hanya untuk itu: mengucapkan selamat hari raya. Namun siapa yang mengenal sosok dan wajah si pejabat dan apa pentingnya dia mencetak besar-besar gambar wajahnya pada sebuah poster? Kecuali para bawahannya yang menjadi anak buahnya di kota itu dan sebagian pejabat pemerintahnya, warga kota nyaris tidak pernah mengenalnya.

Ini yang kemudian terbukti: Si pejabat daerah itu rupanya berkeinginan mencalonkan diri sebagai wali kota dalam pemilihan kepada daerah di kota itu. Poster tadi karena itu, kemudian tak harus dibaca sebagai sebuah keinginan untuk benar-benar mengucapkan selamat hari raya, melainkan hanya sebuah pamrih. Dia bermaksud untuk dikenal. Untuk populer.

Lalu menjelang Pemilu 2009 semakin banyak orang dan banyak kelompok yang kemudian berperilaku seperti pejabat di sebuah kota di Jawa Timur itu. Mereka berlomba-lomba memasang tampang, membayar ratusan juta bahkan ratusan miliar rupiah kepada biro iklan dan lembaga survei, untuk memoles laku agar tampak berpihak kepada rakyat. Senyum kemudian menjadi peraturan dan kata-kata menjadi barang dagangan. “Hidup adalah perbuatan,” “Bangkitlah bangsaku,” atau kata-kata semacam itu, dan sebagainya, kemudian menjadi terdengar seolah mengemis. Meminta-minta untuk diperhatikan.

Mulai pekan depan, orang-orang dengan kata-kata heroik semacam itu niscaya akan hampir setiap hari muncul di televisi, di media elektronik dan cetak dan sebagainya, seolah teror yang menyelinap ke ruang keluarga. Orang-orang yang sebetulnya tidak pernah dikenal sebelumnya karena memang bukan siapa-siapa— yang berseru tentang kebajikan dan menjanjikan sebuah harapan. Sebagian besar dari mereka adalah wajah lama yang sejak zaman Soeharto berkuasa sudah kenyang dengan fasilitas. Mereka menebar senyum, memeluk anak-anak, merangkul kaum renta, mengelus para duafa sembari menjanjikan perubahan seolah merekalah perubahan itu sendiri.

Tak semua orang tentu paham dengan maksud penampilan para “tokoh” itu. Sebagian yang lain hanya tahu, penampilan orang-orang itu di depan publik telah menghabiskan dana ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Biro iklan, lembaga-lembaga survei, dan tentu saja media, menangguk untung tak sedikit karena reklame para “tokoh” itu dan kelak juga ketika musim kampanye pemilu tiba. Namun untuk apa dan untuk siapa mereka tampil di layar televisi dan media, selain untuk kepentingan diri mereka sendiri dan juga kelompoknya?

Tak Ada Makan Siang Gratis
Mungkin adalah benar dalil yang akan disampaikan oleh mereka, bahwa penampilan mereka semata hanya untuk rakyat, demi kemaslahatan umat, agar rakyat sadar akan hak-haknya, karena suara nurani dan sebagainya. Namun semua alibi itu, betapa pun bagus dan dibungkus dengan jujur akan tetapi sangatlah mustahil untuk tidak menghubungkannya dengan tujuan politik populis dan kepentingan mereka. Bukankah memang tak ada makan siang yang gratis? Karena kalaupun benar tujuannya untuk kepentingan orang banyak dan demi nurani, lalu tidakkah akan lebih berguna ongkos pembuatan iklan yang ratusan miliar itu diberikan kepada publik— tak perlu diberikan percuma melainkan cukup dalam bentuk pinjaman— yang antara lain bisa digunakan untuk usaha?

Maka pada dasarnya, orang-orang itu sebetulnya adalah para pesohor yang berharap diri mereka dikenal sebagai “tokoh” yang berpihak kepada rakyat, sebagai “penggerak hati nurani,” dan “pengayom orang papa.” Semakin sering tampil di media, mereka berharap bisa kembali modal terutama di bilik suara, rakyat kelak akan mengingat wajah mereka. Selembar wajah yang telah pernah memberikan senyum dan memeluk kaum tak berdaya di televisi, di media cetak dan di baliho-baliho— meskipun wajah dan perilaku mereka sebetulnya lebih mirip badut, mungkin juga penipu.

Dulu Soeharto dengan jitu menerjemahkan hal itu dan selalu tampil dengan senyum yang teduh tapi juga sembari diam-diam pemerintahannya mengepalkan tangan menindas dan meludahi rakyat. Dan kini di era reformasi, jejak Soeharto terus diikuti dengan bingkai demokrasi. Di iklan yang menghabiskan ongkos ratusan miliar itu dengan senyum dan laku yang dibuat seolah sebagai pengayom, mereka para “tokoh” itu sebetulnya hanya hendak menelikung kepentingan, agar rakyat tidak bisa membedakan antara seorang badut dengan seorang penipu.

Celakanya dalam setahun ke depan hingga habis masa Pemilu 2009, penampilan para penipu dan badut itu akan semakin kerap menyinggahi ruang publik, melalui siaran televisi dan radio, dicetak di koran, majalah, spanduk dan baliho lalu menyelinap seolah teror ke ruang keluarga, di banyak rumah warga Indonesia.

Keterangan Gambar: Clown-dreamstime.com

Opini ini juga bisa dibaca di www.jakartapress.com

Iklan