Bentrok Rusia dengan Georgia membuka mata bahwa sesungguhnya pers Amerika memihak. Mereka menyerang Rusia, sekaligus menyembunyikan dosa Georgia. Dulu mereka dukung penyerbuan Iraq dengan dalih palsu.

Oleh Amran Nasution *)

Olga Ivanova terlalu naif. Di matanya, pers Amerika adalah ideal. Wartawati Rusia yang kritis terhadap pemerintahnya sendiri itu berpendapat prinsip pers bebas Amerika menjamin akses kepada sumber-sumber independen.

Wartawannya tak memihak, hanya menghidangkan fakta. Adalah pembaca yang membuat konklusi. Di mata Olga dan banyak teman-temannya wartawan di Rusia, pers Amerika menjadi ikon jurnalisme berkualitas, bebas, dan profesional.
Sampai 7 Agustus lalu, ketika pasukan Georgia menyerang negeri kecil South Ossetia, menyebabkan kerusakan dan korban tak sedikit. Lalu tentara Rusia melibatkan diri dalam konflik. Baru mata Olga Ivanova terbelalak. “Saya terlambat memahami bahwa jurnalisme Watergate sudah berlalu.”

Olga sudah setahun di Amerika. Sebentar lagi ia pulang ke negerinya. Kandidat master dari Duquesne University di Pennsylvania itu bekerja nyambi di koran The Washington Post. Dari sana ia menyaksikan bagaimana pers Amerika betul-betul menjadi Humas pemerintah Georgia dalam konflik.

Pers Amerika mengambil posisi itu karena pemerintah Georgia adalah teman Amerika, berhadapan dengan Rusia, “musuh” Amerika. Ada semangat patriotisme di sini, bukan profesionalisme sebagaimana mestinya.

Melalui foto, tulisan, suara, dan gambar, Rusia dicitrakan sangat jahat, agresor, sementara Georgia adalah negeri demokratis yang lemah dan kini menjadi korban kekejaman Rusia. Beberapa media malah menyebutkan tentara Rusia yang menyerang dan merusak Tskhinvali, ibu kota South Ossetia.

Malah koran sebesar Wall Street Journal menulis berbagai cerita memojokkan Rusia, termasuk memuat mentah-mentah tulisan provokasi Presiden Georgia Mikheil Saakashvili, menghasut masyarakat Amerika atau Eropa agar membenci Rusia dan turun tangan menyelamatkan Georgia dari gilasan tank Rusia. “Nilai-nilai demokrasi sedang terancam,” tulisnya.

Hanya sedikit pers yang memuat kronologi peristiwa yang sesungguhnya bahwa semua bermula dari serbuan tentara Georgia atas Tskhinvali, ibukota South Ossetia. Bahwa tentara dan roket Georgia yang mencari gara-gara dengan merusak kota dan membunuh banyak penduduk sipil, mayoritas warga negara Rusia. Dengan alasan warganya terbunuh tentara Rusia melibatkan diri dalam konflik.

Hanya segelintir pers menulis bahwa sebenarnya Presiden Mikheil Saakashvili bukanlah kampiun demokrasi. Dia berkali-kali terbukti menekan oposisi dan pers kritis di negerinya. Malah November 2007, keadaan darurat ia berlakukan guna memadamkan demonstrasi yang menuduhnya terlibat korupsi dan mendalangi pembunuhan.

Demonstran meminta Saakashvili mengundurkan diri. Tapi polisi menumpas demonstrasi itu dengan keras. Ia tutup stasiun televisi oposisi. Karenanya lembaga-lembaga HAM internasional menuduh Saakashvili otoriter dan pelanggar HAM. Tapi ia adalah teman Presiden Bush.

Tak aneh pers Rusia menuduh Saakashvili cuma antek. Dia dan pemerintahnya adalah proyek Amerika untuk memperlemah Rusia. Sampai sekarang di sana terdapat sekitar 1000 tentara Amerika melatih pasukan Georgia. Persenjataannya pun disuplai Amerika.

Sebelumnya Amerika ngotot memperjuangkan Georgia dan Ukraina, negeri pecahan Uni Soviet yang lain, menjadi anggota NATO, aliansi pertahanan Atlantik Utara. Upaya itu gagal karena ditolak beberapa anggota, antara lain Prancis. Tampaknya penolakan itu untuk mengakomodasi keberatan Rusia.

Georgia bersama Rusia dulu adalah bagian dari Uni Soviet. Ketika super-power itu ambruk di tahun 1991, menyusul robohnya tembok Berlin, Rusia dan Georgia menjadi negara sendiri. Sebelum itu South Ossetia, salah satu provinsi berbatasan dengan Rusia, memisahkan diri dari Georgia. Terjadi bentrok yang mengambil korban. Tapi South Ossetia tetap berdiri sendiri meski tak diakui dunia internasional, terutama berkat pengaruh negara Barat.

Banyak warga South Ossetia kemudian pindah menjadi warga negara Rusia. Abkhazia, provinsi Georgia yang lain, juga berbatasan dengan Rusia, mengikuti jejak South Ossetia, memerdekakan diri. Hubungan Georgia dengan dua bekas provinsinya itu menjadi tegang.

Mikheil Saakashvili menjadi Presiden pada 2004, dengan program menggabungkan kembali dua provinsinya yang membelot. Itu memperuncing keadaan. Dengan dukungan Barat, Saakashvili menuduh Rusia berada di balik pembelotan kedua provinsinya. Begitulah sampai terjadi penyerangan South Ossetia oleh tentara Georgia, awal Agustus, yang menyebabkan Rusia menyerbu Georgia.

Tak Lagi Percaya Pers Amerika
Mikhail Gorbachev, 77 tahun, pemenang Nobel Perdamaian 1990, juga kecewa pada pers Amerika. Presiden dan Sekjen Partai Komunis Uni Soviet terakhir itu berpendapat Rusia sesungguhnya tak menginginkan perang.

Rusia terpaksa mengerahkan kekuatan karena serangan yang diperintahkan Presiden Mikheil Saakashvili itu. Dalam tulisan di The New York Times, 20 Agustus 2008, Gorbachev menyebutkan tak mungkin Saakashvili berani berperang tanpa dukungan luar. Adalah jelas bahwa Barat melatih dan mempersenjatai pasukan Georgia, menyebabkan kawasan itu tertekan untuk menyelesaikan masalah dengan perang daripada damai.

Sudah begitu, menurut Gorbachev, melalui pers Amerika, Rusia dipropagandakan sebagai pihak yang memperburuk keadaan. “Liputan berita jauh dari fair dan berimbang, terutama di hari-hari pertama krisis. Kota Tskhinvali terbakar, ribuan penduduk mengungsi, sampai tentara Rusia datang menolong. Tapi Rusia malah dituduh melakukan agresi dan liputan pers dipenuhi pernyataan tipuan dari pemimpin Georgia,” tulis Gorbachev.

Sayang, baru sekarang Gorbachev merasakan bahwa pers bebas itu cuma mitos. Perestroika (reformasi) dan glasnost (kebebasan) yang diperkenalkannya di pengujung 1980-an – dan jelas diambilnya dari Barat — terbukti mendorong Uni Soviet pecah berkeping-keping. Memang untuk itu dia dipuja-puji oleh Barat, mendapat Nobel, menjadi Man of the Year, dan semacamnya.

Dibanding Gorbachev maka Olga Ivanova lebih beruntung. Ia cepat menyadari kekeliruannya memandang pers Amerika. Seperti ditulisnya tadi, sikap memihak pers Amerika Serikat dalam konflik Georgia, menyadarkan generasi muda Rusia yang selama ini menganggap Amerika adalah negeri kebenaran, bersih dari korupsi, dan memiliki kebebasan informasi.

Banyak anak muda Rusia “seperti Olga“ pergi sekolah ke Amerika dan pulang ke Rusia dengan semangat ingin membangun demokrasi. “Sekarang saya ragu apakah mereka masih percaya laporan pers Amerika,” tulis Olga.
Sebenarnya kalau saja Olga dan kawannya segenerasi tak silau memandang Amerika Serikat, mereka akan tahu betapa culas pers Amerika dalam perang Iraq, perang melawan terror, kasus penjara illegal Guantanamo, dan beberapa yang lain.

Menjelang penyerbuan Iraq tahun 2003, pers Amerika menggebu-gebu menjadi terompet Presiden Bush untuk meyakinkan rakyat Amerika dan masyarakat internasional bahwa Iraq berbahaya karena menyimpan senjata pemusnah massal dan memiliki hubungan dengan teroris Al-Qaeda. Seperti sama diketahui kemudian semuanya bohong dan rekayasa intelijen.

Semua keculasan pers Amerika dalam perang Iraq telah ditelanjangi wartawan Greg Mitchell di dalam buku So Wrong for So Long (Begitu Salah untuk Begitu Lama) yang terbit beberapa bulan lalu. Bagaimana pers “termasuk yang terkemuka semacam CNN, The New York Times, The Washington Post“ ikut menyebarluaskan berita bohong demi kepentingan pemerintah Bush.

Bagaimana wartawati terkenal Judith Miller menggebu-gebu menulis berita headline tentang senjata pemusnah massal Iraq di The New York Times, ternyata itu hanya isapan jempol demi kepentingan para politisi neo-konservatif di sekeliling Presiden Bush. Bagaimana pers mengecilkan korban tentara Amerika dan menutupi kekejaman mereka di Iraq.

Hal yang sama terjadi di Indonesia ketika massa Front Pembela Islam (FPI) bentrok dengan massa AKKBB (Aliansi Kebebasan dan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan) di Monas beberapa waktu lalu. Pers beramai-ramai menggebuk FPI dan menuduhnya pelaku kekerasan nomor satu di Republik ini. Dalam kasus itu jelas pers berpihak.

Kekerasan di Republik ini terjadi di mana-mana dan penyebabnya bermacam-macam, mulai pertandingan sepak bola, pemilihan kepala daerah, sampai penyusunan calon legislatif. Massa pendukung Gus Dur, misalnya, dulu menebangi pohon ketika Gus Dur terancam dijatuhkan sebagai Presiden.

Kini mereka merusak kantor-kantor PKB pimpinan Muhaimin Iskandar yang mengalahkan kelompok Gus Dur di pengadilan. Tapi pers tak bersemangat menuduh mereka sebagai biang kekerasan sebagaimana FPI. Begitulah pers Indonesia mengidolakan pers Amerika Serikat. Maka di sini diperlukan Olga Ivanova. Maka seperti sudah terbukti berkali-kali pers bebas itu memang cuma mitos. (suara-islam.com)

* Direktur Institute for Policy Studies, Jakarta
**Diambil dan dikutip secara lengkap dari milis Jurnalisme

Iklan