images2Atasannya yang merasa tak memberikan perintah, mendatangi prajurit itu, dan plak…sebuah tamparan keras mendarat di muka prajurit itu. “Kamu tahu, tak ada demokrasi dalam tentara. Semua harus melalui perintah,” kata si komandan.

oleh Rusdi Mathari
UNJUK rasa yang dilakukan ratusan anggota TNI di Markas Batalion 751 Sentani, Jayapura, Papua, mengingatkan saya pada wawancara dengan seorang jenderal dua pekan silam. Berbicara soal netralitas tentara pada Pemilu 2009, jenderal tadi bercerita tentang “nasib” tentara di zaman reformasi yang tak boleh berpolitik praktis. “Kami sudah tak punya wakil di parlemen, dan sekarang hanya jadi penonton,” kata dia.

Lalu kata dia, tentara akan tetap menghormati keputusan itu dengan syarat. Antara lain jangan “keterlaluan” dan gaji mereka tidak dipotong. Kalau itu terjadi, dia tidak bisa membayangkan tentara akan kembali “turun gelanggang.”

Pak Jenderal lantas memberi contoh demonstrasi yang pernah dilakukan tentara di sebuah negara di Amerika Latin. Dengan menumpang truk, para tentara yang berselempang senapan panjang turun di depan parlemen, berbaris lalu memberondongkan peluru mereka ke dalam gedung tempat ratusan wakil rakyat berkantor. Korbannya, ratusan wakil rakyat tewas, puluhan lainnya luka-luka.

Lalu kejadian di Sentani, Rabu 29 April 2009, itu terjadi. Ratusan (ada yang menyebut seribuan) tentara mendatangi Markas Batalion 751, berdemonstrasi, dan membongkar gudang senjata. Mereka datang dari luar kota ke markas itu dengan diangkut dua truk. Kepada Vivanews, Kepala Dinas Penerangan TNI-AD, Brigjen TNI Christian Zebua menjelaskan, tak ada perwira yang terluka atau dianiya dalam kejadian itu.

Saya tak tahu, apakah kejadian di Sentani itu adalah kasus pertama atau bukan dalam sejarah tentara di republik ini. Saya hanya bisa membayangkan, ketika mereka berdemonstrasi, berteriak-teriak dan mengancam-ancam, suasana pasti menakutkan bagi warga di sekitar markas. Setidaknya kesan itu, saya dapat dari laporan beberapa wartawan yang meliputi kejadian di siang bolong itu.

Para tentara itu, yang tahu ada wartawan meliput, langsung mengejar-ngejar. Beberapa wartawan sempat menyelamatkan diri dengan bersembunyi di kantor polisi dan rumah-rumah warga. Namun seorang wartawan bernama Anang menurut Vivanews sedang tidak beruntung. Saat dia makan di rumah makan, sejumlah prajurit memergokinya dan merampas kamera milik Anang. “Padahal, saya sudah bilang saya punya hak untuk meliput,” kata wartawan Sentana News itu.

Urusan Duit
Penyebab tentara berdemonstrasi bisa bermacam-macam. Antara lain seperti yang pernah dilakukan ratusan tentara Israel, Januari silam. Saat itu Israel menyerang Gaza, Palestina. Mereka berunjuk rasa di depan Markas Pertahanan dan Keamanan, di Tel Aviv karena menolak dikirim ke Gaza. Menurut majalah Der Spiegel untuk membubarkan unjuk rasa itu pihak kepolisian Israel mengerahkan 600 personal dan menangkapi sekitar 225 tentara. Sekitar 176 tentara lainnya dikabarkan tidak jelas nasibnya.

Empat tahun silam, tiga bulan sebelum pemerintah Kirghizia (bekas negara Uni Soviet) menggelar pemilu presiden, 500-an tentara ikut berdemonstrasi di Osh, Kirghizia Selatan, untuk mendukung penguasa baru. Hari itu, Presiden Askar Akayev baru saja dilucuti kekuasaannya oleh Mahkamah Agung Kirghiza, dan segera melarikan diri ke Moskow.

Di Timor Leste, sekelompok tentara yang mengaku diperlakukan rasis dan tidak adil oleh pemerintahan di Dilli, juga pernah melakukan demonstrasi. Menurut mereka, di dalam tubuh tentara Timor Leste ada diskriminasi oleh orang wilayah timur terhadap orang wilayah barat. Demonstrasi yang berlangsung selama beberapa hari di awal musim hujan 2006 itu, belakangan berkembang menjadi kerusuhan.

Di Sentani, pemicunya adalah kematian seorang prajurit anggota Kompi E Batalion 751. Melalui Christian pihak TNI-AD membeberkan, prajurit itu mati karena sakit keras. Komandannya sudah berusaha membantu pengobatan si parjurit dengan uang pribadi tapi karena ongkosnya mencapai Rp 90 juta, komandan itu lalu meminta prajurit yang lain untuk patungan ikut membantu. “Maka sepakat mereka untuk patungan, dan persoalan sudah selesai,” kata Christian.

Belakangan ketika mendengar si prajurit tewas, ratusan prajurit itu tiba-tiba datang memprotes dan menganggap uang sumbangan dari rekan-rekan prajurit itu di potong komandannya. Begitulah keterangan Christian, tapi menurut Vivanews persoalannya tak semata karena kematian prajurit yang dikabarkan mati membusuk melainkan juga karena soal uang pengamanan pemilu yang tidak dibagikan oleh Letkol Inf Lambok Sihotang dan Mayor Inf Raymond Power Simanjuntak. Keduanya adalah komandan dan wakil komandan Batalion 751.

Tak Ada Demokrasi
Dalam soal kesetiaan pada korps dan urusan duit, tentara dan juga polisi harus diakui juga punya tradisi yang buruk. Beberapa kasus bentrokan yang melibatkan anggota tentara-polisi misalnya, menunjukkan kesetiaan kepada insititusi telah ditafsirkan secara serta merta.

Jamak pula diketahui, manakala seorang anggota tentara atau polisi akan naik pangkat, melanjutkan pendidikan dan sebagainya, mereka masih harus merogek kocek atau “urusan” mereka tak akan selesai. Seorang tentara pernah bercerita, bahkan untuk penugasan menjadi pasukan perdamaian PBB, para tentara juga saling berkompetisi agar bisa terpilih dan diberangkatkan. Kalau sudah begitu, ujung-ujungnya duit juga yang bicara.

Dengan gaji yang terbatas, para prajurit itu, sebetulnya hanya diuntungkan oleh status karena sebagian masyarakat kita masih menghormati keberadaan mereka, entah karena takut atau karena memang tak ada pilihan lain. Selebihnya para prajurit itu, mesti hidup berakrobat. Ada yang sambil lalu mengojek, berjualan dan sebagainya.

Sebagai tentara, memang tak ada pilihan lain bagi mereka kecuali hanya mematuhi perintah atasan dengan keras atau bisa dianggap desersi. Hidup mereka seolah sudah dikontrak untuk hanya tunduk kepada perintah atasan meskipun kalau kelak perintah itu terbukti keliru, sangat jarang sekali para perwira yang sukarela mengaku bertanggungjawab. Dan ini yang ajaib: Para prajurit itu tetap akan memberi hormat dengan sikap badan tegap kepada para atasannya, meskipun atasan mereka sudah jelas-jelas menerima duit untuk urusan kepangkatan dan dinas mereka atau telah memberi perintah keliru.

Di film U-571 diceritakan seorang prajurit yang menembakkan mitraliur dari menara kapal selam ke arah pesawat musuh. Dia sebelumnya berdiskusi dengan rekan-rekannya, apakah pesawat itu pantas ditembak atau tidak. Ada yang bilang jangan, ada yang menyarankan ditembak saja karena pesawat itu membahayakan posisi kapal selam mereka.

Di tengah selisih paham itu, dia tiba-tiba menembakkan peluru dari senjata mesinnya yang celakanya juga meleset. Atasannya yang merasa tak memberikan perintah, mendatangi prajurit itu, dan plak…sebuah tamparan keras mendarat di muka prajurit itu. “Kamu tahu, tak ada demokrasi dalam tentara. Semua harus melalui perintah,” kata si komandan.

Kejadian di Sentani sungguh mengingatkan saya pada wawancara dengan seorang jenderal dua pekan lalu. Bukan karena tidak adanya demokrasi pada sistem ketentaraan tapi tentang kemungkinan tentara yang juga bisa berdemonstrasi. Dan Rabu siang itu, demonstrasi oleh tentara benar-benar terjadi. Bukan ditujukan kepada wakil rakyat melainkan dialamatkan kepada komandan mereka.

Tulisan ini juga bisa dibaca di politikana.com

Iklan