Biaya Audit Laporan Dana KampanyeKPU menyebutkan dana kampanye terbesar untuk pasangan SBY-Boediono berasal dari PT Sohibul Barokah, PT Trimanunggal Cipta Abadi dan PT Sohibul Experindo Internasional. Siapa pemiliknya dan bergerak di bidang apa tiga perusahaan itu?

oleh Rusdi Mathari
KOMISI Pemilihan Umum, KPU, kemarin mengumumkan dana kampanye dari masing-masing kandidat presiden dan pasangannya yang akan bertarung pada Pemilu Presiden 2009, 8 Juli. Pengumuman itu didasarkan kepada laporan jumlah dana kampanye dari tiga kandidat lengkap dengan sumber pemberi sumbangan, yang masuk ke KPU hingga Senin 1 Juni 2009.

Terungkap dari pengumuman KPU, pasangan Megawati-Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yuhoyono-Boediono melaporkan dana kampanye mereka sekitar Rp 20 miliaran, dan dana kampanye Jusuf Kalla-Wiranto dilaporkan sebesar Rp 10,25 miliar. Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari  menjelaskan, dana kampanye Mega-Pro bertambah sekitar 30 persen dari laporan awal dana kampanye mereka yang disampaikan ke KPU tiga hari sebelumnya.Hal yang sama juga terjadi pada pasangan SBY-Boediono dan JK-Win.

Untuk SBY-Boediono meningkat sebesar Rp 225 juta, dan JK-Win bertambah  Rp 250 juta. Hafiz akan tetapi menolak menyebutkan asal-usul dana kampanye masing-masing kandidat secara rinci.

Dia hanya mengatakan penyumbang terbesar untuk Mega-Pro adalah Prabowo (Rp15 miliaran) sisanya disumbang oleh Mega. Untuk JK-Win, dananya sebagian berasal dari Partai Golkar (Rp 7 miliar), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Rp 3 miliar).

Yang menarik adalah dana kampanye untuk pasangan SBY-Boediono. Menurut Hafiz, donatur utama SBY-Boediono adalah termasuk PT Sohibul Barokah (Rp 5 miliar), PT Trimanunggal Cipta Abadi (Rp 3,5 miliar) dan PT Sohibul Experindo Internasional (Rp 3,5 miliar). Ada pun Partai Demokrat menyumbangkan Rp 50 juta. Perusahaan apa sebetulnya Sohibul Barokah, dan Sohibul Internasional itu, dan siapa pemiliknya?

Dua perusahaan itu tampaknya dikendalikan oleh orang yang sama, yaitu  H. Zainal Abidin. Di Jakarta dia dikenal sebagai pengusaha minyak, di kota asalnya Pandeglang, orang-orang menyebutnya sebagai Raja Minyak. Di Pandeglang itu pula, Zainal dikenal memiliki pondok pesantren Riyadul Mubtadiin, yang beralamat di Bendungan, Cikeusik, Pandeglang. Pesantren ini terdaftar di Daftar Identitas Pondok Pesantren 2006-2007, Provinsi Banten dengan nomor  042360104005.

Empat tahun silam, Presiden Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono pernah mengunjungi Riyadul Mubtadiin. Dua tahun kemudian, giliran Menteri Kesehatan Siti Fadilah Soepari menyumbangkan dua ambulans untuk digunakan pesantren milik Zainal itu.

Bendahara
Selain di dua Sohibul tadi, nama Zainal juga tercantum di Trimanunggal. Menurut data KPU, Trimanunggal ikut memberikan sumbangan Rp 5 miliar kepada tim kampanye Demokrat dalam pemilu legislatif lalu. Dia pribadi juga tercatat menyumbangkan Rp 1 miliar untuk keperluan yang sama.

Baik Sohibul Barokah, Sohibul Inspektindo, dan Trimanunggal berkantor di alamat yang sama di Graha Kirana Building, Yos Sudarso No.88 Jakarta Utara 14350. Ketiga perusahaan itu terlibat dalam bisnis jasa transportasi. Sohibul Inspektindo, misalnya, bergerak  di bidang bisnis kargo, dan  Trimanunggal dikenal sebagai distributor.

Dua perusahaan itu, oleh sebagian orang disebut-sebut juga bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Sementara Sohibul Barokah, bergerak di bisnis peralatan dan perlengkapan bank. Benarkah?

Meski pun terdaftar di lembaran Yellow Page, tapi sama sekali tak ada penjelasan peralatan apa saja yang dihasilkan Sohibul Barokah. Tak juga nama-nama bank, yang pernah menggunakan produk mereka.

Ada pun Zainal saat ini tercatat sebagai bendahara di Tim Sukses SBY-Boediono, yang diketuai Mensesneg Hatta Radjasa. Di luar, nama  Zainal dikenal sebagai bendahara Demokrat.

Audit Asal-Usul
Penjelasan KPU tentang dana kampanye dari masing-masing kandidat presiden dan wakilnya itu, tentu bukan untuk dipercaya atau tak dipercaya. Karena faktanya, dana kampanye masing-masing kandidat itu bisa melampaui dari yang dicatatkan ke KPU. Yang harus diperhatikan menyangkut dana kampanye yang disebutkan oleh Hafiz itu sebetulnya adalah, di mana masing-masing kandidat menempatkan dana mereka?

Hal itu penting karena dana kampanye dari setiap kandidat diprediksi bakal melampaui dari jumlah dana yang dilaporkan kepada KPU. Pasangan SBY-Boediono misalnya, dipercaya memiliki dana kampanye US$ 100 juta. Pasangan itu juga diketahui memiliki belasan organisasi, termasuk yayasan dan gerakan ini-itu.  Antara lain misalnya Majelis Dzikir Nurussalam.

Persoalannya sekarang, lembaga berwenang seperti KPU juga Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, sedikit sekali memberi perhatian terhadap asal-usul sumbangan-sumbangan semacam itu. Padahal untuk memperjelas dari mana sumbernya, sebetulnya sangat sederhana. Antara lain, bisa dilihat dari laporan keuangan masing-masing penyumbang, baik perusahaan maupun pribadi. Dari sana akan diketahui nilai penjualan dan keuntungan, juga jumlah pajak yang mereka bayarkan.

Baik KPU dan Bawaslu, akan tetapi lebih memilih untuk hanya menyoroti batas maksimal sumbangan, Rp 5 miliar dari perusahaan dan Rp 1 miliar dari pribadi itu. Kalau audit itu tidak dilakukan, maka jangan harap akan ada reformasi pada kegiatan politik di Indonesia. Itu pula semakin akan menjauhkan angan-angan untuk membuat negeri ini terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti amanat reformasi 1998.

Tulisan ini juga bisa dibaca di Politikana.com dan Kompasiana.com

Iklan