anak_indonesiaDi sini, sesuatu yang mestinya sederhana telah diperumit. Publik dilelapkan oleh banyak kepuraan-puraan termasuk dalam soal agama itu. Indonesia lalu hanya menjadi milik Susilo, Budiono yang Jawa, bukan Agam atau Buyung yang non-Jawa, dan bukan Johanes dan Wayan yang non-Muslim.

oleh Rusdi Mathari
DI tanah yang dulu lindap oleh air laut yang marah, Jusuf  Kalla kembali membuat kejutan. Di Banda Aceh, Sabtu pekan lalu kandidat presiden itu memecah batu: siapa pun bisa menjadi Presiden Republik Indonesia tak terkecuali orang Aceh. Kata dia, presiden negara ini tak harus dari Jawa. “Saya dari luar Jawa, kalau misalnya saya 2009 bisa menjadi presiden, 2014 orang Aceh juga bisa,” kata Kalla.

Dia lalu bercerita bagaimana Amerika Serikat yang sudah mengakhiri soal mayoritas-minoritas telah menempatkan Barack Husein Obama dari minoritas kulit hitam menjadi orang nomor satu di Gedung Putih. Bangsa Indonesia, kata Kalla, mestinya juga bisa melakukan hal semacam itu jika memupuk saling percaya.

“Saya bilang kita harus saling percaya, karena Aceh juga bangsa kita,” kata Kalla, di depan para petinggi Partai Aceh, Jalan Mahmud Syah, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam.

Terlepas apakah ucapan Kalla dimaksudkan untuk menyindir pasangan kandidat yang lain atau tidak, pernyataan itu adalah ucapan yang paling berani yang pernah diucapkan oleh seorang pejabat negara meski kini Kalla juga ikut bertarung dalam kontes pemilu presiden. Kalla juga seolah membelah jalan agar persoalan Jawa dan non-Jawa dalam hal pemilihan presiden Indonesia segera dibuang ke tempat sampah.

Saya lantas teringat pada buku-buku pelajaran sejarah yang lusuh yang selalu menceritakan aneka rupa suku bangsa, agama, ras dan puak, yang hidup di Indonesia. Konstitusi negara juga menyebutkan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tak ada diskriminasi, tak ada perkecualian.

Namun setelah 60 tahun lebih Indonesia merdeka, semua orang juga tahu, tak satu pun presiden di negeri ini yang berasal dari luar Jawa. Mantan Presiden Burhanuddin Jusuf  Habibie yang disebut-sebut berasal dari Gorontalo itu pun ternyata masih memiliki darah Jawa. Orang-orang dari luar Jawa, karena itu selalu ditempatkan sebagai orang nomor dua, di kursi cadangan, Mohammad Hatta, Adam Malik, dan Kalla itu.

Lalu pada setiap musim kampanye seperti sekarang, soal Jawa dan non-Jawa itu niscaya selalu ditarik ke permukaan meski sebetulnya sudah menjadi isu yang terengah-engah. Kata mereka, itu mewakili hukum mayoritas dan minoritas. Katanya itu sudah menjadi undang-undang tak tertulis dan sebagainya.

Orang-orang pintar dari Jakarta selalu mengatakan hal itu berulang-ulang dan membungkusnya menjadi sesuatu yang paling berharga. Publik kebanyakan diminta untuk percaya, memang seperti itulah yang ideal.

Lalu Agama
Setahun yang lewat, budayawan dan aktor Ikranegara pernah melemparkan wacana soal presiden alternatif untuk Indonesia. Dia menawarkan I Gede Winasa, Bupati Jembrana yang beragama Hindu sebagai calon presiden Indonesia. Banyak alasan Ikranegara untuk sampai pada kesimpulan, kenapa Winasa layak dicalonkan sebagai presiden.

Lahir di Denpasar 9 Maret 1950, sejak menjabat Bupati Jembrana, sejumlah terobosan yang sangat pro rakyat banyak dilakukan Winasa. Dialah kepala daerah pertama dan mungkin satu-satunya di Indonesia yang membebaskan seluruh biaya pendidikan dari SD hingga SMU. Benar-benar gratis, bukan retorika seperti yang dilakukan di beberapa daerah misalnya di DKI Jakarta dan janji manis para calon presiden itu. Semua sekolah negeri di Jembrana, sama sekali tak ada pungutan atas nama apa pun dari sekolah. Selebihnya banyak, termasuk ongkos kesehatan gratis (lihat “Winasa untuk Presiden 2009,” Rusdi GoBlog, 19 Februari 2008).

Saya mendukung usul Ikranegara meski saya juga tahu, usulannya akan sulit diwujudkan di Indonesia. Soalnya bukan karena Pak Winasa tidak bisa bekerja melainkan karena dia bukan Muslim, sebuah keniscayaan yang sejauh ini selalu dijadikan pembenaran oleh sebagian orang di sini, di Indonesia yang majemuk ini.

Tak ada kisah pada buku  sejarah  Indonesia, setidaknya hingga kini, orang-orang non-Muslim yang pernah menjabat presiden. Tidak juga wakil presiden. Dibandingkan dengan soal kesukuan dan puak, isu agama seseorang dianggap sesuatu yang sensitif, yang paling menentukan jika itu dimaksudkan seseorang yang akan berkantor di Jalan Merdeka Utara. Dan tak satu pun yang mencoba menyoal hal itu, menggugatnya secara terbuka melainkan akan dicap sebagai orang yang tak tahu diri.

Di sini, orang mungkin akan berdalil bahkan di Amerika yang orang-orangnya yang selalu mengaku sebagai pejuang HAM dan mengklaim negaranya sebagai dedengkot demokrasi itu, soal agama tetap menjadi penting. Tak satu pun penguasa di Gedung Putih yang di dadanya tidak bersalib bahkan juga Obama, orang kulit hitam, yang bapaknya seorang Muslim itu. Dan salib untuk Presiden Amerika haruslah Protestan bukan Katolik seperti mendiang John Fitzgerald  Kennedy yang malang itu. Non-Nasrani di sana adalah haram menjadi orang nomor satu.

Lalu dengar dan perhatikanlah, pada masa kampanye sekarang bahkan persoalan simbol seperti jilbab pun ikut dipersoalkan meski tak satu pun dari para kandidat itu yang mengenakannya.  Kandidat yang merasa tak percaya diri dengan isu agama semacam itu, lantas berusaha membuat pengakuan, membenahi perilaku sebagai sosok Muslim saleh.

Istrinya dipoles mengenakan kerudung bukan karena sang istri benar-benar ingin mengenakannya melainkan karena takut dianggap tak (mewakili) Muslim. Seorang calon wakil presiden tiba-tiba diperkenalkan sebagai sosok Muslim yang paling taat seolah dengan penegasan itu dia telah disediakan tempat khusus di surga. Para konsultan politiknya sibuk menyewa kamera untuk menyorot dia menunaikan salat Jumat di Mesjid Cut Meutia. Wartawan diminta meliput meski selama menjabat di pemerintahan, tak sekali pun sosoknya tampak duduk bersimpuh di masjid setiap Jumat.

Jangan Terpesona
Lewat opini berjudul “Argumentum ad Populum,” Kompas,  9 Juni 2009, Ignas Kleden menuliskan dengan baik bagaimana seharusnya seorang pemimpin nasional dan apa yang dibutuhkan dari dia. Kata Ignas, pemimpin nasional yang memegang tanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, semestinya seseorang yang mengetahui dengan jelas apa yang akan dilakukannya, mempunyai komitmen untuk melaksanakan apa yang diketahuinya, dan berani menanggung risiko dari keputusan dan tindakan politiknya.

Menurut Ignas, kita tidak memilih pemimpin karena hati kita terharu dan perasaan kita terpesona, tetapi karena ada keyakinan yang cukup berdasar bahwa pemimpin yang dipilih akan memperbaiki nasib dan perikehidupan rakyatnya karena dia mempunyai pengetahuan, kesanggupan, dan kemauan untuk melaksanakannya.

Tapi di sini, sesuatu yang mestinya sederhana telah dibuat rumit. Publik dilelapkan oleh banyak kepura-puraan termasuk dalam soal agama itu. Indonesia lalu hanya menjadi milik Susilo, Budiono yang Jawa, bukan Agam atau Buyung yang non-Jawa, dan bukan Johanes dan Wayan yang non-Muslim.

Di tanah Aceh yang pernah lindap oleh air laut yang marah, ucapan Kalla empat hari lalu karena itu menjadi penting. Apa pun motivasi dia, kepercayaan memang sudah saatnya dibangun di antara kita, bangsa Indonesia.

Tulisan ini juga bisa dibaca di Politikana.com dan Kompasiana.com.

Iklan