Mestinya memang sulit untuk hanya percaya pada laporan KPU tentang jumlah dana kampanye dari tiga kandidat yang totalnya hanya berjumlah Rp 50 miliar jika belanja capres untuk iklan saja mencapai Rp 3 triliun.

oleh Rusdi Mathari
SEORANG teman yang tidak mengerti seluk-beluk media bertanya suatu hari: dari mana sebetulnya media-media itu menghidupi perusahaannya dan untuk juga membayar para wartawannya. Saya menjelaskan, dari pendapatan iklan. Iklan?

Benar, iklan adalah jantung media. Tanpa iklan, bisa dikatakan nasib media hanya tinggal menunggu waktu kematian kecuali di belakangnya memang ada pemodal super kuat, yang punya kepentingan. Bagaimana dengan tiras, misalnya untuk media cetak? Tabloid DeTik, dulu konon hidup dari oplag itu tapi di masa sekarang media apa yang bisa bertahan hidup hanya oleh jumlah tiras?

Jangan heran kalau demi mendapat iklan itu, persaingan antarmedia kemudian semakin sengit. Diskon, sogokan dan sebagainya bisa dengan berani diberikan oleh media, hanya sekadar untuk mendapatkan iklan. Sering pula terjadi, demi iklan-iklan itu, media bisa bersedia menulis atau menayangkan beberapa kepentingan pemasang iklan.

Catatan dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia mengungkapkan, tahun lalu ada sekitar Rp 48 triliun dana yang masuk ke media melalui pemasangan atau penayangan iklan-iklan. Nilai itu melonjak lebih dari dua kali lipat diperbandingkan dengan pendapatan yang sama tahun sebelumnya, yang hanya Rp 15,82 triliun. Sebagian besar belanja iklan-iklan itu diterima oleh stasiun televisi (60 persen) dan sisanya terbagi untuk media cetak, radio, situs internet dan iklan-iklan outdoor. Tahun ini, belanja iklan itu ditaksir akan melebihi angka Rp 50 triliun, terutama karena didongkrak oleh maraknya iklan-iklan politik.

Benar, tahun ini iklan politik memang telah menjadi sumber pemasukan paling deras ke rekening media terutama stasiun televisi.  Jumat pekan lalu, Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara mengungkapkan sudah ada sekitar Rp 3 triliun yang dikantongi media yang berasal dari iklan-iklan politik, hanya dalam waktu tiga minggu selama Juni 2009. Luar biasa? Mungkin saja.

Namun andaikan data yang diungkapkan oleh Leo bisa dipercaya, kenyataan itu niscaya berbanding terbalik dengan laporan dana kampanye dari setiap kandidat. Senin 1 Juni 2009, KPU, mengumumkan pasangan Mega-Prabowo dan Susilo Bambang Yuhoyono-Boediono melaporkan dana kampanye mereka masing-masing sekitar Rp 20 miliaran, sementara dana kampanye Jusuf Kalla-Wiranto dilaporkan sebesar Rp 10,25 miliar (lihat “Sohibul Barokah, Berkah Yudhoyono,” Rusdi GobLog, 3 Juni 2009). Total hanya ada sekitar Rp 50 miliar.

Seorang kawan yang bekerja di sebuah stasiun televisi pernah mengirimkan daftar tarif iklan televisi yang diterapkan oleh hampir semua stasiun televisi. Terbaca dari daftar itu, ongkos iklan sekali tayang dengan durasi 1 menit rata-rata bisa mencapai Rp 20 juta. Jika selama 24 jam, iklan politik itu muncul 25 kali maka ongkosnya sudah mencapai Rp 500 juta untuk satu stasiun. Kalau ada lima stasiun yang menayangkan, akan muncul angka Rp 2,5 miliar sehari. Kalikanlah angka itu dengan jumlah hari masa kampanye dan tiga kandidat.

Itu baru satu media, televisi. Belum termasuk ongkos iklan untuk media cetak, iklan di situs-situs berita, radio dan ongkos untuk membayar liputan wartawan yang doyan amplop. Juga tak termasuk dana yang mesti dikeluarkan untuk melakukan perjalanan kampanye, sewa pesawat dan kendaraannya, konsumsi dan sebagainya. Dengan kata lain, mestinya memang sulit untuk hanya percaya pada laporan KPU tentang jumlah dana kampanye dari tiga kandidat yang totalnya hanya berjumlah Rp 50 miliar itu meski juga akan terlalu tergesa-gesa untuk mengatakan telah terjadi manipulasi laporan dana kampanye ke KPU.

Hal yang paling mungkin dilakukan untuk mengungkapkan “kelebihan” dana kampanye para capres itu adalah meminta Bawaslu atau lembaga berwenang yang lain, untuk segera mengaudit dana belanja iklan para capres. Antara lain misalnya dengan meminta penjelasan kepada pihak televisi dan juga media cetak tentang asal-usul dana iklan kampanye yang masuk ke rekening mereka. Bisa juga Bawaslu meminta keterangan dari biro-biro iklan yang menjadi agen pemasangan iklan para capres itu, untuk mengungkapkan bagaimana setiap kandidat membayar iklan politik mereka.

Dari sana mungkin akan bisa diurai siapa saja yang telah ikut “patungan” membayar iklan-iklan itu. Barangkali pula akan terungkap, siapa telah membohongi apa. Kecuali kemudian, KPU menganggap dana-dana iklan di televisi dan media lainnya itu tak termasuk dana kampanye.

Iklan