Bappenas pernah memperingatkan KPU untuk tidak melakukan tabulasi nasional mengingat TPS yang dijadikan dasar perhitungan IFES hanya 40 ribu dari jumlah 450 ribu TPS secara nasional. Bappenas juga meminta KPU agar menghentikan hitung cepat yang mereka tayangkan mengingat data yang digunakan hanya meliputi 10% dari seluruh TPS.

oleh Rusdi Mathari
“SAYA sampaikan ucapan selamat secara pribadi kepada Presiden Yudhoyono dan menjelaskan keinginan Amerika untuk bekerja sama dengannya pada tahun-tahun mendatang, membangun hubungan lebih kuat antara kedua negara. Begitulah Barrack Obama, Presiden Amerika Serikat dalam pernyataan yang disiarkan Gedung Putih Rabu kemarin.

Ucapan selamat Pak Obama itu adalah pernyataan resmi pertama yang dikeluarkan Gedung Putih sejak Pemilu Presiden 2009 usai digelar di Indonesia, meski ucapan itu kemudian menuai banyak kritik. Sejumlah analis politik menilai dengan pernyataan dan ucapan selamat itu, Obama seolah telah menempatkan atau menganggap Yudhoyono sebagai Presiden RI yang baru meski otoritas pelaksana pemilu, KPU, belum selesai menghitung perolehan suara dan belum mengumumkan hasilnya. Mereka, karena itu menilai ucapan Obama sebagai sebuah “pernyataan yang terlampau awal.”

Hampir bersamaan dengan pernyataan Obama, Bawaslu kemarin juga memanggil orang-orang dari IFES untuk meminta penjelasan tentang peran mereka dalam Real Count Tabulasi Nasional Pemilu yang disiarkan oleh KPU sejak 8 Juli silam. Sebelum dipanggil oleh Bawaslu, IFES disebut-sebut oleh KPU, telah ikut membantu penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU.

International Foundation of Electoral System adalah LSM dari Amerika yang terakreditasi di Departemen Luar Negeri Indonesia dan diseleksi langsung oleh USAID. Di Indonesia IFES beroperasi di bawah kewenangan dan otoritas KPU dengan payung hukum dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional, Bappenas. Selain dari USAID, sumber pendanaan IFES berasal dari sumbangan beberapa negara donor.

Lalu dari pemanggilan oleh Bawaslu itu, inilah yang mengejutkan: IFES mengaku hanya menyediakan sistem dan sama sekali tidak tahu-menahu perihal pemilihan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara alias KPPS yang ditunjuk oleh KPU. Alasan IFES,  sistem yang mereka siapkan tidak untuk melayani seluruh KPPS di Indonesia. Mereka juga mengaku tidak tahu tentang persebaran TPS dan KPPS yang dijadikan dasar hitung cepat oleh KPU, karena sepenuhnya ditentukan oleh komisi itu.

Lembaga internasional itu juga mengaku, sebelumnya telah menganggarkan dana hingga US$ 200 ribu untuk kepentingan penyelenggaraan tabulasi nasional dengan menggunakan layanan pesan singkat (SMS) KPU. Dari anggaran itu, belakangan diketahui, yang terpakai hanya sekitar Rp 250 juta. Dana itu  habis untuk penyediaan server serta tenaga ahli IT untuk menginstalasi program SMS.

Dalam keterangan yang disampaikan kepada wartawan semalam, Wahidah Suaib, anggota Bawaslu mengatakan, IFES mengakui, peran mereka terutama untuk menyiapkan server dan profesional TI untuk menginstalasi program. Caranya data dikirim dari KPPS ke Telkomsel. Dari sana lalu dikirim ke “sistem” dan server KPU. Sama sekali tak ada biaya yang dikeluarkan oleh IFES apalagi dari KPU untuk pengiriman SMS itu karena sebagai operator, Telkomsel membebaskan seluruh ongkos pengiriman SMS.

Pengakuan IFES itu singkat kata bertolak belakang dengan keterangan KPU. Para komisioner di KPU sebelumnya menyebutkan, mereka hanya tinggal menghitung suara berdasarkan data yang dikumpulkan dan diproses oleh IFES. Dengan pengakuan IFES itu pula, bisa diduga penghitungan suara dan data yang dikumpulkan oleh KPU sebetulnya dilakukan oleh sebuah lembaga yang punya kontrol kuat melakukan itu.

Peringatan Bappenas
Satu hal yang juga menarik perihal tarik-ulur penghitungan suara itu, adalah peringatan yang pernah disampaikan oleh Bappenas. Menurut Bappenas, KPU seharusnya tidak melakukan semacam tabulasi nasional, mengingat TPS yang dijadikan dasar perhitungan IFES hanya 40 ribu dari jumlah 450 ribu TPS secara nasional. Bappenas juga meminta KPU agar menghentikan hitung cepat yang mereka tayangkan mengingat data yang digunakan hanya meliputi 10% dari seluruh TPS.

Kamis 9 Juli, KPU realitasnya telah menghentikan tabulasi nasional lewat SMS setelah data yang dikirimkan oleh TPS hanya mencapai 40 ribu TPS. Padahal sebelumnya, KPU sesumbar, sehari setelah Pemilu Presiden 8 Juli, mereka akan  bisa mendapatkan data dari 104 ribu TPS.  Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary berdalih, penghentian itu diakibatkan oleh kerusakan sistem dari salah satu operator seluler meski menurut IFES, operator yang melayani pengiriman SMS itu hanya Telkomsel.

Tak lalu penjelasan Hafiz, kemudian juga mampu menepis anggapan bahwa penghentian penghitungan suara pada Kamis itu, dipicu karena ada sesuatu yang di luar dugaan. Rumor yang santer beredar di Jakarta menyebutkan, hingga hari kedua itu, perolehan suara untuk SBY-Boediono sebetulnya kurang dari 50% suara jika data dari 104 ribu TPS yang pernah dijanjikan oleh KPU, jadi dipublikasikan. Angkanya: SBY-Boediono mendapatkan 47,32% suara, Megawati-Prabowo 32,15%, dan Kalla-Wiranto 20,53%.

Ketika KPU menghentikan penghitungan suara berdasarkan SMS pada Kamis itu, SBY-Boediono mendapat 61,66%, Megawati-Prabowo 28,57%, dan Kalla-Wiranto 9,77%. Hasil itu mirip dengan semua penghitungan hasil hitung cepat lembaga polling.

Tidak ada penjelasan dari IFES tentang penghentian penghitungan suara itu dan penjelasan mereka kepada Bawaslu. Anhar Zamal, Manajer Program IFES, sesaat setelah memenuhi panggilan Bawaslu hanya mengaku, pertanyaan yang diajukan oleh Bawaslu sangat banyak sehingga dia lupa apa yang telah ditanyakan. “Saya ucapkan terima kasih, hari ini kami penuhi panggilan Bawaslu untuk klarifikasi. Namun mohon maaf kami belum bisa memberikan keterangan lebih mendalam mengenai hal ini,” kata Anhar.

Maka dengan semua karut-marut tadi,  Pak Obama karena itu mestinya bersabar beberapa hari lagi, menunggu setelah semua hasil suara selesai dihitung dan KPU secara resmi mengumumkan, sebelum memberikan ucapan selamat kepada Pak Yudhoyono, kecuali memang Washington ingin menunjukkan “keberpihakan” seperti telah ditunjukkan terhadap hasil pemilu di Iran. Atau jangan-jangan ucapan selamat Barry kemarin dipicu oleh “pamornya” yang kalah dari Yudhoyono, seperti yang pernah ditunjukkan oleh Time dalam edisi “Time 100” itu?

Iklan