Golkar pada zamannya adalah partai besar yang dibesarkan dengan kekuatan politik dan kekuasaan rezim Orde Baru. Hanya sebuah keajaiban luar biasa, yang menyelamatkan partai ini tidak ikut tumbang bersama runtuhnya kekuasaan Soeharto pada 21 Mei 1998.

oleh Rusdi Mathari
MUNASLUB Golkar Lebih Cepat Lebih Baik. Kalimat itu belakangan banyak ditemui di penjuru Jakarta, di cetak di atas spanduk dan dipajang di beberapa sudut jalan. Meski tak jelas benar, siapa penggagas dan pemodalnya, dari pilihan katanya pencetakan spanduk itu jelas membawa pesan agar Jusuf Kalla mempercepat peletakan jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebuah pesan yang sebetulnya sudah mengemuka sejak perolehan suara Golkar merosot pada Pemilu 2009.

Penting atau tak penting Munaslub Golkar itu dipercepat, pesan spanduk di sudut-sudut jalan itu mestinya memang menunjukkan pesan lain: perseteruan di tubuh Golkar memang belum selesai dan mungkin sedang mengarah pada puncaknya. Contoh yang paling jelas dari perseteruan di tubuh Golkar salah satunya terungkap pada saat Rapat Konsultasi DPP dan DPD Golkar di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Rabu siang 18 Februari 2009.

Rapat  waktu itu belum menentukan apakah Golkar akan mencalonkan presidennya sendiri dalam hal ini Kalla sebagai Ketua Umum, tetap mempertahankan agar Kalla berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, atau mengusung capres sendiri melalui mekanisme resmi partai. Di saat belum ada pencalonan resmi itulah, Paloh dan Muladi berselisih paham dengan Muladi.

Paloh menganggap Muladi sebagai pihak yang setia agar Kalla tetap berpasangan dengan Yudhoyono. Ketika berpidato di rapat itu, Paloh menuding ada elite partai yang mencari muka dengan terus mengusung Kalla berpasangan dengan Yudhoyono. Siapa? Tidak jelas tapi menurut Paloh elite itu hanya mau menyenangkan Kalla dan agar terpilih sebagai menteri.

Manuver Akbar
Sindiran Paloh itulah yang diterjemahkan Muladi ditujukan kepadanya karena sebelum itu, dia memang termasuk tokoh Golkar yang ingin mempertahankan hu­bungan Yudhoyono dengan Kalla, termasuk dalam Pemilu Presiden 8 Juli. Maka ketika sore harinya bertemu dengan Paloh, Muladi menantang Paloh dan menudingnya sebagai orang yang membawa Golkar berdekatan dengan PDIP, karena Paloh bernafsu ingin menjadi wakil presiden.

Untungnya perselisihan antara Muladi dengan Paloh yang disebut-sebut sudah menjurus pada kontak fisik itu dilerai oleh beberapa tokoh Golkar yang lain. Keduanya juga menyetujui ketika Rapat Pimpinan Nasional Khusus Golkar memutuskan Kalla sebagai kandidat presiden, pada Kamis 12 April 2009 meski itu tak berarti memunculkan friksi lain. Friksi lain itu misalnya ditunjukkan oleh Akbar Tanjung, yang pada hari yang sama, justru mengumpulkan ketua DPD II Golkar.

Bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta, atau sekitar 1 kilometer dari Hotel Borobudur, tempat rapat pimpinan Golkar digelar, Akbar membuat manuver lain. Hasil pertemuan di Aryaduta itu  mudah ditebak: mereka berencana untuk memboikot keputusan Rampinas meski Akbar mengaku dirinya tak akan membuat keputusan yang menentang hasil rapat di Hotel Borbudur bahkan ketika keputusan itu sebetulnya bisa dianggap tak lazim.

Akbar mengaku penggagas pertemuan itu beberapa ketua DPD II dari Jawa Timur meski sebelum itu, Akbar termasuk orang yang tidak setuju Golkar mencalonkan Kalla sebagai presiden. Alasan Akbar, perolehan suara Golkar yang berada di bawa Partai Demokrat merupakan kegagalan Kalla sebagai Ketua Umum, dan karena itu Kalla tidak pantas mencalonkan diri.

Itu merupakan manuver terbuka dari Akbar terhadap Kalla yang kesekian, setelah sebelumnya dia melontarkan soal politisi saudagar kepada wakil presiden itu, ketika mempertahankan disertasinya di UGM. Kalla sempat menanggapi lontaran itu secara gegabah meskipun tidak memahami konteksnya. Menurut Akbar, istilah “saudagar” muncul ketika dia menjawab pertanyaan salah satu tim penguji berkaitan dengan fenomena kepemimpinan saudagar dalam politik (Golkar).

Akbar menjelaskan, orientasi kepemimpinan saudagar lebih bersifat jangka pendek, mengedepankan spekulasi bisnis, dan cenderung tak menghargai proses melainkan hasil akhir. Istilah “politisi saudagar” menurut Akbar sebenarnya bukan berasal darinya melainkan sudah mengemuka di berbagai ulasan di media massa terutama menjelang Munas ke-7 Golkar di Bali. Lalu sejak itu hubungan keduanya terus tidak hangat, meski setelah itu Akbar sempat menghadiri acara buka puasa bersama Kalla di Istana Wakil Presiden.

Lalu ketika Kalla secara resmi dicalonkan oleh Golkar sebagai kandidat presiden untuk Pemilu 8 Juli, sejumlah petinggi Golkar mengadakan pertemuan di rumah Aburizal Bakrie di Jalan Mangunsarkoro, Jakarta, Senin malam, 18 Mei 2009. Luas tersebar di media, isu pertemuan yang juga dihadiri Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono, untuk menggelar Munaslub Golkar.

Tujuannya apalagi kalau bukan untuk mendongkel Kalla dari posisi ketua umum dan penggembosan pasangan JK-Wiranto. Sebagai gantinya, Ical akan diplot agar bisa menjabat sebagai ketua umum. Pertemuan itu membuat beberapa elite Golkar marah dan kemudian mempertanyakan soal pertemuan itu dan pertanggungjawabannya. Dari spanduk itu pula bisa dibaca, Golkar kini memang sedang mengalami persoalan serius.

Membalik Logika
Golkar pada zamannya adalah partai besar yang dibesarkan dengan kekuatan politik dan kekuasaan rezim Orde Baru. Hanya sebuah keajaiban luar biasa, yang menyelamatkan partai ini tidak ikut tumbang bersama runtuhnya kekuasaan Soeharto, 21 Mei 1998, meski di awal-awal reformasi Golkar harus terlunta-lunta oleh hujatan dan makian.

Seperti halnya Soeharto, Golkar juga dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas sejumlah kegagalan pembangunan politik, ekonomi, pelanggaran HAM dan sebagainya. Golkar lalu dianggap sampah dan kuman dan karena itu harus disingkirkan ke tong sampah. Banyak kader Golkar termasuk para jenderal tentara dan polisi yang pernah sangat aktif dan setia dengan Golkar lantas mengambil langkah seribu: meninggalkan kandang Golkar.

Ketika mengadakan Munaslub pada akhir 1998, jalur ABG yang menjadi penopang Golkar pecah kongsi menyusul kekalahan Jenderal Edi Sudradjat dari Akbar  sebagai Ketua Umum Golkar. Unsur-unsur yang menjadi pilar di dalam Golkar seperti Kosgoro, MKGR dan sebagainya sejak itu satu per satu juga meninggalkan Golkar. Edi dan pendukungnya lantas mendirikan Partai Keadilan Persatuan (PKP) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Beberapa ketua organisasi massa yang sebelumnya menjadi bagian kekuatan politik Golkar juga mendirikan partai baru. Siti Hardiyanti Rukmana dan Jenderal R Hartono (seorang jenderal yang pernah dengan sangat bangga mengenakan jaket kuning saat menjabat sebagai KASAD) mendirikan Partai Karya Peduli Bangsa. Belakangan, Haryono Isman dari MKGR dan Ruhut Sitompul merapat ke Partai Demokrat, sementara Wiranto dan Prabowo masing-masing mengibarkan bendera Partai Hanura dan Partai Gerindra.

Pasca Munaslub 1998 itu, Golkar singkat kata memang mengalami pergeseran dukungan politik pada tingkat organisasi dan menghadapi realitas persaingan baru dari sejumlah kader Golkar yang mendirikan partai baru atau balik kanan bergabung dengan partai lain.  Namun yang dibayangkan banyak orang tentang Golkar yang akan mati karena reformasi, tak pernah benar-benar terjadi. Akbar sebagai Ketua Umum Golkar waktu itu bahkan sanggup membalikkan logika politik yang sangat tidak menguntungkan bagi partainya saat itu.

Realitasnya, Golkar tetap kalis dan lebih dari sekadar bertahan lalu menjadi kekuatan politik utama di zaman reformasi, sebuah orde yang niscaya menghendaki Golkar tak ada. Ia bahkan menjadi satu-satunya partai dengan perolehan suara terbanyak dan satu-satunya partai yang memperoleh tambahan suara di DPR pada Pemilu 2004, meninggalkan perolehan suara dari partai-partai baru yang dibentuk pada zaman reformasi, yang katanya akan membawa perubahan itu.

Dalam Pemilu 1999 Golkar terbukti meraih suara 23 juta suara (22,4 persen) atau 120 kursi di parlemen, nomor dua setelah perolehan suara PDIP, partai yang dicitrakan sebagai partainya orang kecil. Posisi Golkar semakin kuat di parlemen, ketika pada Pemilu 2004 partai itu juga berada di puncak teratas perolehan suara untuk kursi DPR (128 kursi) dan menjadi satu-satunya partai yang mendapat tambahan suara. Perolehan suara Golkar pada dua pemilu tadi sekaligus menjadi olok-olok bagi arus besar reformasi yang telah menganggap lembek Golkar.

Biang Kerok
Golkar yang bertahan itu, sayangnya memang tak sanggup menepis banyak kepentingan para elite di tubuhnya. Ketika pasangan Wiranto-Salahudin Wahid yang diusung Golkar kalah dalam Pemilu Presiden 2004, Akbar sebagai ketua umum disalahkan dan dilengserkan. Akbar ketika itu dianggap berpihak kepada Megawati (PDIP) dan dinilai tak sepenuh hati menyokong Wiranto sebagai kandidat presiden. Akbar dilengserkan, dan Kalla yang menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Yudhoyono, tampil ke permukaan.

Kini pada Pemilu 2009, perolehan suara Golkar kalah telak dari partai yang baru berdiri 10 tahun, Demokrat. Persentase perolehan suaranya hanya saling menyalip dengan PDI-P yang juga tak beranjak dari angka 14 persen. Kalla sebagai Ketua Umum Golkar, sejak itu dipersalahkan dan terus begitu, hingga perolehan suara untuk Kalla dalam Pemilu Presiden 9 Juli ternyata juga berada di urutan buncit.

Spanduk “Munaslub Lebih Cepat Lebih Baik” yang kini bertebaran di sudut-sudut jalan Jakarta itu, setidaknya ingin menunjukkan Kalla sebagai biang kerok—  meski sebetulnya juga bisa dibaca: saat ini memang sedang berlangsung saling tikam di tubuh Golkar. Dan jika saling tusuk itu terus berlangsung bukan mustahil pohon beringin itu akan tumbang oleh pisau intrik dan kepentingan para kadernya sendiri. Saat itulah, Golkar sudah akan sangat susah untuk berharap terjadi keajaiban luar biasa seperti ketika partai itu selamat dari gelombang reformasi, 1998.

Iklan