Mereka, para teroris dan koruptor rupanya paham betul, kapan harus memanfaatkan momentum dan mencuri perhatian.

oleh Rusdi Mathari
KORUPTOR sama dengan teroris. Tulisan itu terpampang besar-besar di salah satu spanduk kampanye anti korupsi, yang berlangsung di pelataran Bursa Efek Jakarta, Jumat 24 Oktober 2003. Kampanye yang digagas Masyarakat Profesional Madani, Asosiasi Analis Bursa Efek Indonesia dan Ikatan Pialang Efek Indonesia itu diikuti puluhan orang, kebanyakan profesional termasuk ekonom Faisal Basri.

Kampanye itu sekaligus melengkapi berbagai gerakan anti korupsi yang sebelumnya sudah ada dan  disuarakan banyak orang. Tahun sebelumnya, NU mengeluarkan fatwa untuk tidak menyalati jenazah para koruptor, dan menggandeng Muhammadiyah kesepakatan itu ditetapkan menjadi fatwa. Tujuannya untuk menumbuhkan kemarahan masyarakat (national wide anger) terhadap korupsi dan koruptor.

Kemarahan itu misalnya, akan dimulai dengan menghentikan sikap permisif terhadap praktik korupsi di lingkungan internal NU dan Muhammadiyah sendiri.  Para kiai, pemuka agama dan pesantren diminta untuk tidak lagi toleran bergaul dengan para koruptor. Berbagai sumbangan terutama dalam jumlah besar dan tidak jelas asal-usulnya,  untuk pembangunan pesantren, sekolah, balai pengobatan dan mesjid, misalnya juga harus ditolak. Singkat kata, dua lembaga itu ingin menanamkan pengertian keagamaan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang serius, bahkan sudah menjurus ke kuffar (ingkar kepada Tuhan).

Benar, praktik korupsi dan koruptor di Indonesia memang pantas dikutuk. Sepanjang usia kemerdekaan, penyakit ini terus menerus merasuki semua lapisan masyarakat dan skalanya terus meluas. Semasa menjabat Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie pernah mengungkapkan ada Rp 421 triliun uang negara yang dikorup setiap tahun. Di dunia swasta, dari 200 perusahaan yang masing-masing beromset Rp 10 miliar setiap tahun (total Rp 2.000 triliun), sebanyak 20% dari omset itu juga dikorup.

Dan ini yang kemudian selalu terjadi: berbagai lembaga atau tim yang dibentuk untuk memberantas korupsi tak pernah bekerja efektif dan dalam perjalanannya terus dikebiri. Tengoklah ketika Soeharto membentuk berbagai tim anti korupsi pada 1967, termasuk Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai Jaksa Agung Jenderal Sugih Arto, yang kemudian diteruskan Jaksa Agung Jenderal Ali Said. Dalam praktiknya yang dijaring oleh tim-tim anti korupsi bentukan pemerintah itu ternyata cuma maling “kelas teri” sedangkan para birokrat yang bergelimang uang haram tetap saja tidur nyenyak. Berbagai tim tadi selanjutnya tak jelas nasibnya, apalagi hasil kerjanya.

Pembusukan KPK
Dalam beberapa kasus, perlawanan terhadap gerakan anti korupsi juga terus menguat. Misalnya, ketika sebagian anggota DPR/MPR dan pejabat negara melaporkan daftar kekayaan mereka kepada KPKPN. Contoh lain ketika Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semula tim ini mencoba “menembak” praktik suap-menyuap di lingkungan Mahkamah Agung tapi belum lagi berjalan,  lembaga yang akan dijadikan sasaran tersebut justru menghabisi komisi yang diketuai mantan hakim agung, Adi Andojo Soetjipto itu. Alasannya dasar hukum pendirian komisi yang hanya berupa Peraturan Pemerintah No 19/2000, dianggap tidak kuat.

Tiga hakim agung (seorang di antaranya kemudian pensiunan) dibebaskan dari tuduhan menerima suap oleh hakim-hakim di tingkat pertama. Justru saksi pelapor, Endin Wahyudin, yang mau bersaksi atas jaminan Jaksa Agung Marzuki Darusman kala itu lalu diadili dan divonis hukuman percobaan.

Belakangan berkembang berbagai wacana dan upaya untuk melemahkan KPK. Adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kali pertama menyatakan KPK sebagai lembaga superbody dan punya kekuasaan yang terlalu besar, tapi tanpa kontrol yang memadai. Pernyataan dan sikap itu oleh Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi kemudian dianggap  berpotensi mengancam keberadaan KPK dan bukan tidak mungkin mengarah pada pembusukan KPK.

Gejala pembusukan itu, antara lain terlihat dari pernyataan Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji, yang menempatkan KPK sebagai cicak dan kepolisian sebagai buaya. Puncaknya saat Yudhoyono menginginkan KPK lebih fokus pada upaya pencegahan ketimbang penindakan. Lalu ketika pejabat kepolisian dan kejaksaan bertemu untuk membahas penanganan kasus korupsi, upaya untuk mengkerdilkan KPK memang dianggap bukan isapan jempol.

Simptom lainnya tampak antara lain dari sejumlah fakta: penarikan beberapa penyidik dan auditor BPKP yang ada di KPK; penolakan DPR terhadap anggaran KPK untuk membangun rumah tahanan;  upaya merevisi kewenangan penyadapan KPK; mengembalikan proses persidangan kasus korupsi di Pengadilan Umum; menghilangkan eksistensi Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, dan lainnya.

Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi yang diajukan pemerintah kepada DPR akhir  Mei lalu, yang dianggap lebih menguntungkan para koruptor juga dinilai bagian dari usaha melemahkan KPK. ICW bahkan menganggap ada 20 persoalan di rancangan itu, yang justru tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi.

Paling Korup
Salah satunya soal penghapusan hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti. Ketentuan uang pengganti sebagai pidana tambahan sebelumnya diatur dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rancangan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR akhir Mei silam itu juga mengandung indikasi kompromi dengan koruptor. Hal ini antara lain terlihat dalam ketentuan yang menyebutkan pelaku korupsi di bawah Rp 25 juta tidak akan dikenakan sanksi hukum, jika pelaku menyesal dan mengembalikan uang hasil korupsi tersebut.

Barangkali karena ketidakseriusan dan banyaknya perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi semacam itu, peringkat korupsi Indonesia selalu menempati urutan teratas di Asia juga di dunia.  Tahun ini survei dari Lembaga Konsultasi Risiko Politik dan Ekonomi alias PERC (Hong Kong) misalnya, masih menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia.

Hasil survei  yang dilakukan pada Maret silam  itu melibatkan 1.700 responden dari 14 negara di Asia. Australia dan Amerika Serikat juga diikutsertakan sebagai pembanding. Hasilnya, dari skala 0 sampai 10, di mana 0 adalah indikasi bebas korupsi, Indonesia mendapatkan skor 8,32. PERC menyebutkan, skor lebih dari 7 menunjukkan indikasi adanya masalah korupsi yang serius di suatu negara.

Prestasi KPK memang tak sepenuhnya bisa dibilang cemerlang, terutama karena komisi ini hanya sanggup menangkap pelaku suap, dan bukan pelaku korupsi canggih misalnya transaksi perbankan dan sebagainya. Beberapa pihak bahkan menilai KPK masih melakukan pemberantasan tebang pilih. Namun dibandingkan dengan kinerja dari lembaga pemerintah yang seharusnya menjadi pengawal terdepan pemberantasan korupsi, kerja  KPK harus diakui memang lebih serius.

Antara lain karena kinerja KPK itulah, berbagai LSM dan penggiat antikorupsi lantas mendeklarasikan pendirian Cinta Indonesia Cinta KPK alias Cicak. Dalam beberapa hal, gerakan Cicak juga ditujukan untuk menjawab pernyataan Susno tentang buaya-cicak itu dan sebagai dukungan untuk KPK.

Hanya sayangnya ketika Cicak menjadi perhatian publik, ledakan bom teroris di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton membuyarkan semuanya. Mereka, para teroris dan koruptor rupanya paham betul, kapan harus memanfaatkan momentum dan mencuri perhatian.

Iklan