Susno  dikabarkan, akhirnya mengundurkan diri tapi kenapa dia tetap dicap sebagai orang kuat di Polri? Benarkah dia tahu banyak kebobrokan rekan-rekan sejawatnya, termasuk soal nama-nama perwira Polri yang rekeningnya menerima aliran dana puluhan juta hingga ratusan miliar rupiah? Lalu apa hubungan Susno dengan Hatta Rajasa dan SBY?

oleh Rusdi Mathari
HARAPAN untuk membenahi moral dan perilaku polisi itu, sebetulnya pernah dinyalakan oleh Susno Duadji. Dia ketika itu baru menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Dikumpulkannya suatu hari, seluruh jajaran perwira di Satuan Lalu Lintas dari tingkat Polres hingga Polda. Tak sampai 10 menit memberikan sambutan, Susno lalu meminta mereka meneken pakta kesepakatan bersama.

Isinya mereka harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Susno memberi waktu sepekan kepada para bawahannya, untuk berbenah, menyiapkan dan membersihkan diri mereka dari pungutan luar alias pungli, sejak pertemuan hari itu, 30 Januari 2008. “Kalau minggu depan masih ada yang nakal, saatnya main copot-copotan jabatan,” kata Susno (lihat “Susno Duadji, Harapan Baru Polisi,”  Rusdi GoBlog, 16 Februari 2008).

Dalam sambutannya, Susno sebelumnya meminta kepada para perwira itu agar tidak ada lagi setoran dari bawahan kepada atasan. Kata dia kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tapi jadilah pengusaha. “Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah ingin dilayani,” kata Susno.

Hampir dua tahun silam, setelah pertemuan di Mapolda Jawa Barat itu, Susno kini menjadi bulan-bulanan ejekan opini publik. Pengandaiannya tentang buaya dan cicak, yang seolah menggambarkan posisi Polri dan KPK yang kemudian menggelembung menjadi balon raksasa ketidakpercayaan kepada Polri, membuat semua energi telah melupakan tekad Susno membersihkan institusi Polri dari korupsi.

Besan SBY?
Lahir di Pagar Alam, Sumatra Selatan, 55 tahun yang lalu, Susno adalah anak kedua dari delapan bersaudara. Ayahnya seorang sopir, dan ibunya, Siti Amah seorang pedagang kecil. Lulus dari Akademi Kepolisian 1977, Susno yang menghabiskan sebagian karirnya di jalan, sebagai perwira polisi lalu lintas, sudah mengenyam banyak pendidikan dan kursus termasuk di Amerika Serikat (2000), Malaysia (2001), dan Korea Selatan (2003). Dia sudah juga mengunjungi 90 negara untuk belajar menguak kasus korupsi.

Karirnya mulai moncer ketika dia dipercaya menjadi Wakapolres Yogyakarta dan berturut-turut setelah itu Kapolres di Maluku Utara, Madiun, dan Malang. Susno mulai ditarik ke Jakarta, ketika ditugaskan menjadi kepala pelaksana hukum di Mabes Polri dan mewakili institusinya membentuk KPK, enam tahun silam. Setahun kemudian, dia ditugaskan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

Sekitar tiga tahun di PPATK, Susno kemudian dilantik sebagai Kapolda Jabar dan sejak Oktober 2008, dia menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menggantikan Bambang Hendarso Danuri. Kode Susno sejak itu dikenal dengan Truno 3, atau orang nomor tiga paling berpengaruh di Polri setelah Kapolri dan Wakapolri.

Lalu hari ini, Kamis 5 November 2009, suami dari Herawati itu dikabarkan mengundurkan diri, menyusul terjangan opini dan tergerusnya kepercayaan publik kepada Polri. Sebagian orang mengusulkan agar dia ditahan, juga Abdul Hakim Ritongan, Wakil Kepala Kejaksaan Agung yang juga mengundurkan diri. Sebelum pengunduran diri itu, banyak spekulasi yang menganggap Susno sebagai orang kuat di Polri.

Anggapan itu antara lain muncul dari Adnan Buyung Nasution, Ketua Tim Independen Kasus Bibit-Chandra, dan juga dari Ruhut Sitompul, anggota DPR dari Partai Demokrat. Dalam rapat dengar antara KPK-Komisi III, DPR-RI, Rabu kemarin, Ruhut menyalahkan KPK yang dianggapnya tidak punya keberanian menangkap Susno.

“Siapa Susno Duadji? Mengapa Anda tidak punya nyali untuk menahan dia kalau dia terlibat dalam skandal Bank Century? Mengapa dia begitu kuat?” tanya Ruhut.

Pertanyaan Ruhut itu, tentu saja adalah juga pertanyaan banyak orang. Tapi benarkah Susno orang kuat?

Rumor di kalangan wartawan menyebutkan, Susno memiliki kedekatan dengan Hatta Rajasa, Menko Perekonomian. Hatta, politisi PAN itu, sejauh ini dikenal sebagai salah seorang kepercayaan Presiden SBY dan memiliki hubungan dekat. Putra bungsu SBY, Edhie Baskro dikabarkan juga menjalin hubungan khusus dengan putri sulung Hatta, Aliya Radjasa.

Ketika Susno dipromosikan menjadi Kabareskrim setahun silam, konon itu juga berkat jasa Hatta yang waktu itu Mensesneg meski itu dibantah oleh Susno. Sesaat sebelum dilantik menjadi Kabareskrim, Oktober tahun lalu, Susno mengaku tidak mengenal Hatta.

“Itu benar-benar fitnah. Kami bahkan bukan berasal dari desa yang sama. Dia adalah seorang menteri, sementara aku seorang Kepala Polisi Jawa Barat. Aku dan dia tidak mengenal satu sama lain,” kata Susno.

Rekening Haram
Pengakuan Susno itu boleh jadi benar, bisa jadi juga salah. Satu hal yang pasti ketika dia bertugas di PPATK, lembaga itu menemukan 15 rekening perwira Polri yang memiliki dana tidak wajar, dan diduga menampung uang haram. Disebut tidak wajar, karena jumlah uang di rekening mereka mencapai miliaran rupiah, yang sebetulnya mustahil terkumpul hanya dari gaji bahkan kalau hal itu dilakukan seumur hidup menjadi polisi.

Terungkapnya 15 rekening perwira Polri itu disampaikan oleh Kepala PPATK Yunus Husein dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR-RI, Senin 19 September 2005. Kata Yunus, dari 15 rekening itu, empat di antaranya berasal dari Mabes Polri, satu dari Polda Sumatra Utara, dua dari Polda Metro Jaya, satu dari Polda Jawa Tengah, dua dari Polda Jawa Timur, satu dari Polda Bali, satu dari Polda Sulawesi Utara, dua dari Polda Maluku dan satu dari Polda Papua.

Beberapa contoh dari transaksi keuangan mencurigakan yang terekam oleh PPATK antara lain, ada anggota polisi yang menyetorkan dana dalam jumlah relatif besar di luar profilnya sebagai anggota polisi. Jumlahnya bisa mencapai antara Rp 10 juta – Rp 700 juta.

Ada juga perwira Polri, yang menerima aliran dana rutin setiap bulan antara Rp 10 juta – Rp 20 juta dari seorang pejabat di daerah. Perwira lainnya, menerima dana dalam jumlah besar antara Rp 1 miliar– Rp 3 miliar tanpa asal-usul yang jelas.

Kata Yunus, ada anggota Kepolisian RI yang diduga terlibat dalam kasus illegal logging alias pembalakan liar atau penyelundupan kayu gelondongan. Ada juga anggota Polri yang diduga menerima aliran dana dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukan di luar negeri dan yang diduga terlibat dalam kasus pemalsuan uang dan pita cukai.

Menurut versi David Ridwan Betz, Direktur Eksekutif Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja Aparatur Negara, ada yang luar biasa: ada perwira polisi sempat punya saldo sampai Rp 800 miliar.

“Saya rasa jumlah 15 rekening anggota Polri yang dilaporkan PPATK, terlalu sedikit. Kami memperkirakan ada 300 perwira yang mestinya diperiksa. Jumlah rekening mereka di bank bervariasi, ada yang punya rekening Rp 3 miliar, ada yang sampai Rp 800 miliar. Kami sendiri telah melaporkan 40 perwira Polri,” kata David ketika itu (lihat “Tak Asal Bunyi, Tak Dompleng PPATK,” Suara Karya, Minggu 7 Agustus 2005).

Di mana peran Susno? Karena saat itu bertugas di PPATK, Susno niscaya tahu semua nama-nama perwira Polri itu. Apalagi 15 rekening yang mencurigakan itu, seluruhnya menggunakan nama asli perwira Polri yang bersangkutan. Kapolri Jenderal Sutanto waktu itu memang pernah berjanji akan mengusut tuntas kasus 15 rekening mencurigakan dari perwira Polri itu. Namun hingga Sutanto menjabat Kepala BIN, kasus 15 rekening perwira Polri itu tak pernah ada kelanjutannya.

Dengan kata lain Susno sebetulnya memegang kartu mati semua kebobrokan para perwira Polri pemilik rekening, yang bisa jadi, mereka sekarang justru menjabat posisi penting. Artinya pula, tanpa dukungan Hatta pun, posisi Susno di Polri memang cukup kuat kecuali kemudian memang ada tawar-menawar lain untuknya, sehingga hari ini, dia dikabarkan bersedia mengundurkan diri.

Iklan