Sudah saatnya Polri perlu mereformasi diri lebih keras, atau keberadaannya akan tetap dikenang sebagai lembaga yang pernah diidentikkan dengan buaya yang rakus dan mematikan.

oleh Rusdi Mathari
SUATU hari di bulan Juni 2002, seorang bernama Sabrar ditangkap polisi. Dia diduga menyimpan kayu jati yang tidak dilengkapi dokumen sah. Tak berapa lama setelah ditangkap, istri Sabrar menghadap penyidik agar kasus suaminya selesai di tingkat Polres dan tak berlanjut ke pengadilan. Kepada istri Sabrar, penyidik dan atasannya lalu meminta dana penangguhan Rp 12 juta tapi istri Sabrar hanya sanggup menyediakan Rp 6 juta. Singkat cerita terjadi negosiasi antara istri Sabrar, penyidik dan kepala penyidik. Pada hari ke-12, penahanan Sabrar akhirnya ditangguhkan dan perkaranya dihentikan.

Kisah itu adalah salah satu dari beberapa cerita yang terungkap dari skripsi mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Angkatan 38, lima tahun lalu. Tentu memang tak mudah bagi perwira polisi itu melakukan penelitian semacam itu, apalagi yang ditelisik adalah kerja rekan sendiri. Seorang mahasiswa ketika itu mengaku selalu ditanya  tujuan penelitiannya setiap kali hendak menyelidiki satu kasus. Alasan polisi yang menolak dijadikan narasumber itu, tidakkah korupsi di Polri sudah menjadi rahasia umum dan sesama anggota sudah tahu sama tahu atau dikenal dengan istilah 86? “Tapi saya jalan terus dan menyebutkan apa adanya, karena memang ada korban yang mengaku,” ujarnya.

Di luar skripsi mahasiswa PTIK tadi, ada contoh lain soal kenaikan pangkat. Kasus itu menimpa Komisaris Puja Laksana. Perwira itu ditangkap tim Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Ranch Market, Kebon Jeruk, Jakarta, 11 Januari 2004 karena kedapatan membawa 900 butir ekstasi. Dalam pemeriksaannya, Puja mengaku mau membawa pil haram itu karena dijanjikan akan lolos seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri oleh Lina Harahap. Lina adalah tersangka lain yang ikut ditangkap bersama Puja.

Ketika masih menjadi anggota Komisi II DPR-RI, Panda Nababan juga mengungkapkan soal uang tak resmi dalam pendidikan polisi ketika melakukan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar. Kata Panda, pernah seorang polisi menemuinya dan minta sumbangan Rp 10 juta untuk tambahan dana yang akan dia serahkan kepada panitia penerimaan, agar dia bisa masuk Sespim. Kenapa? Karena yang lain juga begitu, tutur Panda menirukan rekan polisinya itu.

Kini nama baik Polri kembali dipertaruhkan, menyusul ditahannya Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah, yang lalu berlanjut diperdengarkannya rekaman pembicaraan antara orang yang diduga Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat yang diduga dari  Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Publik menghukum Polri dan polisi, seolah lembaga dan pekerjaan itu, hanya tempat jual beli perkara: yang punya duit yang menentukan.

Lalu perdebatan apakah Polri telah mereformasi diri mereka atau belum, saat ini adalah bagian dari perdebatan yang menimbulkan kebencian publik, dianggap tidak lagi penting dan menjadi alasan untuk mengerdilkan upaya reformasi yang dilakukan Polri. Daya ingat kolektif publik kemudian kembali kepada citra Polri yang menjengkelkan, membuat urusan yang mudah menjadi tambah sulit dan sebagainya.

Hilang Dua
Berbagai kasus pelayanan publik di lapangan membuktikan, di tengah maraknya persaingan antarlembaga pelayanan publik –baik antarsesama lembaga pelayanan publik milik negara (termasuk Polri) maupun antara lembaga pelayanan publik milik negara dengan milik swasta—  masyarakat tampaknya bergeming untuk lebih memilih pelayanan yang dilakukan oleh lembaga di luar Polri, ketimbang yang diperankan Polri. Penyebabnya apalagi, kalau bukan untuk menghindari risiko finansial (harus membayar) lebih banyak dibanding jika pelayanan sejenis dilakukan lembaga lainnya.

Para peternak sapi di Pulau Sapudi, Sumenep, Madura bahkan punya olok-olok soal pelayanan polisi itu. Kata mereka, jika kehilangan seekor sapi lalu melapor ke polisi, sama artinya dengan kehilangan dua ekor sapi. Menyakitkan memang, tapi beberapa alasan itu, sebetulnya tidak masuk akal, karena seperti halnya lembaga dan pekerjaan lain, tak semua polisi berperilaku bedebah.

Ketika pimpinan Polri, menahan Bibit dan Chandra misalnya, sebanyak 217 perwira Polri berkumpul di Puncak, Bogor, Jawa Barat sedang membahas upaya reformasi internal di tubuh Polri. Banyak perwira yang saat itu berkumpul merasa kecewa dengan keputusan penahanan yang diambil segelintir atasan mereka di Jakarta, yang oleh mereka dianggap tidak reformis. Usaha mahasiswa PTIK Angkatan 38 dan 39-A yang menulis skripsi tentang kebobrokan lembaga mereka, juga harus dibaca, masih banyak perwira polisi yang bekerja dengan hati yang lelah dengan praktik-praktik korup di lembaganya. Setidaknya mereka mengharapkan memang akan ada perubahan di tubuh Polri.

Sejak reformasi 1998, Polri adalah harapan satu-satunya masyarakat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat madani. Dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan Polri terpisah dengan TNI dan langsung berada di bawah presiden, menunjukkan harapan besar masyarakat, Polri sebagai pelindung tatanan kehidupan sipil.

Publik karena itu berharap Polri bisa mengubah citra dari semula yang militeristik menjadi polisi sipil, demokratis, profesional dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Polri juga dituntut mengubah pendekatan keamanan yang berorientasi negara kepada pendekatan keamanan untuk kemanusiaan. Tidak diskriminatif, tak sewenang-wenang menggunakan hak diskresi yang sekalipun dibenarkan oleh hukum tapi melanggar hak asasi manusia, dan sebagainya.

Adakah selama 10 tahun reformasi,  Polri kemudian memang berubah? Dalam beberapa hal, Polri sebetulnya telah melakukan reformasi, baik di tingkat struktural, instrumental maupun kultural, betapa pun sangat terbatas. Tugas Polri pun belakangan banyak menuai pujian dalam soal penanganan terorisme. Namun sayangnya, keberhasilan Polri itu –jika memang harus dikatakan begitu— tak disertai pula  dengan transparansi.

Dalam soal terorisme itu, misalnya, publik hingga kini tak pernah tahu, apakah tersangka yang ditembak mati dalam pengepungan belasan jam di sebuah rumah di Temanggung, beberapa waktu lalu, adalah benar-benar mati karena penyerbuan Densus 88 atau sebetulnya, dia sudah mati misalnya karena mengalami siksaan dan kemudian diletakkan begitu saja di rumah itu. Begitu juga dengan penyerbuan-penyerbuan Densus 88 di Solo, dan di Ciputat: apakah orang-orang yang dianggap teroris itu benar-benar melakukan perlawanan, atau sebetulnya hanya karangan polisi.

Lalu dalam hal karakter, Polri masih mengikuti gaya militer terutama ketika  menjatuhkan sanksi administratif dan tindakan hukum bagi anggotanya yang bermasalah. Publik hanya tahu, anggota Polri yang bermasalah cukup diperiksa secara internal tanpa ada usaha membawa yang bersangkutan kepada proses hukum lebih lanjut. Semua seolah harus ditutupi, demi citra Polri sebagai penegak hukum yang berwibawa dan kepentingan politik pemerintah.

Kepentingan Politik
Tentu hal itu tak sepenuhnya kesalahan Polri. Karena yang menjadi persoalan dalam reformasi Polri, masih banyak campur tangan (politisasi) dari beberapa kalangan elite politik dan beberapa petinggi Polri. Bambang Widodo Umar, pengajar di PTIK menyebut, pada situasi semacam itu, usaha melakukan pengawasan obyektif terhadap pelaksanaan reformasi Polri menghadapi banyak kendala, karena kekuatan-kekuatan politik berupaya memanfaatkan polisi untuk kepentingan politik mereka.

Dengan kata lain, reformasi yang dilakukan Polri, cenderung lebih tertarik kepada kepentingan politik daripada misalnya, menerima masukan-masukan dari kekuatan sipil lainnya, seperti akademisi, praktisi hukum dan sebagainya. Tidak heran, karena itu, stabilitas keamanan yang dilakukan Polri juga hanya ditujukan untuk kepentingan mencapai stabilitas negara (pemerintah) dan mengabaikan keamanan manusia.

Padahal menurut Bambang, reformasi Polri semacam itu pada akhirnya hanya akan membuka kotak Pandora. Karena lambat tapi pasti, peran militer yang menakutkan di zaman Orde Baru akan bermetamorfosis dalam wajah yang lain. Kalau itu benar terjadi, jangan berharap akan ada kematangan demokrasi dan Polri bisa mereformasi diri, karena bahkan demokrasi dan reformasi Polri itu sendiri sebetulnya berada di tubir jurang.

Maka di tengah gempuran opini publik yang luar biasa, pilihannya adalah Polri harus melakukan reformasi yang lebih keras, atau keberadaannya dikembalikan di bawah Departemen Dalam Negeri. Reformasi itu, misalnya, tak cukup hanya dengan menghentikan pungutan liar di jalan raya atau dalam pembuatan SIM,  jual beli perkara, dan sebagainya, melainkan juga harus mengubah karakter dan sikap yang sewenang-wenang dan mentang-mentang.

Sebagai penegak hukum yang di setiap kantor Polri disertai tulisan “Kami Siap Membantu dan Melayani Anda,” Polri karena itu sudah saatnya mengubah politik yang sekadar slogan, dari seolah-olah tak menakutkan menjadi benar-benar tidak mengerikan bahkan sebaliknya bersahabat. Kalau tidak, Polri tetap akan dikenang sebagai lembaga citra, yang pada suatu waktu pernah diidentikkan dengan buaya yang rakus dan mematikan.

Iklan