Bila lahan yang biasa digunakan untuk produksi pangan kemudian digunakan untuk produksi bahan bakar, maka itu akan memengaruhi persediaan bahan pangan bagi masyarakat miskin dunia, yang secara dominan bergantung pada biji-bijian dan komoditas lain. Harus ada keputusan tegas, untuk segera membatasi lahan pertanian disulap menjadi gudang bahan bakar, dan etanol.

oleh Rusdi Mathari
DUA bulan setelah diguncang gempa, Haiti kini menghadapi masalah baru: kelaparan. Pekan lalu Komite Koordinasi Ketahanan Pangan Nasional Haiti mengeluarkan pernyataan, tiga juta orang korban bencana saat ini dilanda kekurangan pangan. Hampir separuh dari jumlah itu menghadapi masalah kelaparan yang serius dan sepertiga lainnya, hanya mempunyai makanan sekadar untuk bertahan hidup. Dikutip kantor berita Xinhua, Mathieu Loicq yang mengepalai komite itu mengatakan, meski masalah kekurangan pangan itu akan diselesaikan secara bertahap, tapi memerlukan proses yang agak lama.

Orang-orang di Haiti memang menderita tapi itu hanya ujung dari sebuah persoalan besar yang bertahun-tahun sudah mengakrabi mereka. Hingga saat ini, negara berpenduduk sembilan juta orang itu, termasuk dari 37 negara di dunia yang sebagian rakyatnya, sudah tidak mampu lagi membeli bahan pangan. Dua tahun lalu, rakyat Haiti turun ke jalan-jalan memprotes harga-harga pangan yang sudah tidak terjangkau oleh penghasilan mereka, itu. Di Port-Au-Prince, lima orang tewas ditembak dalam aksi protes itu, kendati  Haïti jelas bukan perkecualian.

Di tahun yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan, dua orang sekarat ditembak di Somalia, menyusul kerumunan massa yang turun ke jalan-jalan utama di Mogadishu untuk memprotes melonjaknya harga pangan. Bahkan di sebuah negara makmur seperti Italia, juga terdengar protes terhadap harga pangan yang meningkat tajam.

Diakui atau tidak, krisis pangan kini memang mengancam ke penjuru dunia kecuali negara-negara makmur di Amerika utara dan Eropa barat. Dari Haiti ke Bangladesh, dari Kamerun ke Indonesia, harga pangan semakin tak terjangkau oleh sebagian besar manusia. Di seluruh dunia harga pangan tiga tahun ini sudah meningkat hingga dua kali lipat. Harga bahan pangan pokok, seperti gandum, beras, jagung dan kacang-kacangan naik hingga puluhan persen. PBB menyebut keadaan ini sebagai tsunami yang tak bersuara dan melanda 2 miliar penduduk miskin yang sudah biasa menahan lapar.

Januari silam, harga beras di pasar internasional sudah mencapai US$ 600. Kenaikan itu sejalan dengan pengurangan ekspor dari negara-negara produsen beras utama dunia, seperti Cina, India, Vietnam dan Thailand. Di Cina harga-harga kebutuhan sudah naik 21 persen pada tahun ini dan masih akan terus seperti itu pada bulan-bulan mendatang akibat persediaan global yang berkurang dan konsumen domestik yang memborong bahan pangan karena takut harga naik. Kenaikan harga-harga pangan itu pada akhirnya telah menimbulkan kekhawatiran tentang tingginya inflasi di negara itu. Secara keseluruhan inflasi di Cina bulan lalu naik  menjadi 8,3 persen menyusul kenaikan harga pangan dan spekulasi mata uang di negara itu.

Di forum “How to Feed the World 2050” Oktober tahun lalu, Direktur FAO Jacques Diouf karena itu menyerukan perlunya usaha serius mendongkrak produksi pangan dunia hingga naik 70 persen dalam waktu 40 tahun ke depan. Tujuannya, untuk mengimbangi pertumbuhan populasi penduduk.  Lembaga itu juga mengimbau pemerintahan semua negara untuk  memprioritaskan pengelolaan lahan kosong menjadi produksi pangan.

Namun menurut Presiden Senegal, Abdoulaye Wade, biang kerok dari kenaikan harga pangan dunia adalah FAO. Oleh Wade FAO dinilai hanya memboroskan banyak uang tapi tidak efisien bekerja dan tidak menunjukkan tanggung jawab ketika harga-harga pangan terus mahal. Wade karena itu menyerukan, agar FAO dibubarkan.

Melanggar HAM
Sebelum muncul pernyataan Wade, Olivier de Schutter menilai merangkaknya harga pangan dunia merupakan pelanggaran serius terhadap HAM. Schutter adalah penyusun laporan PBB masalah pangan dan dia menganggap,  meningkatnya permintaan terhadap bahan bakar organik merupakan penyebab tingginya harga pangan yang kemudian berdampak pada ratusan juta orang di seluruh dunia. Shcutter karena itu menyerukan pentingnya membatasi pengaruh perdagangan uang berdasarkan spekulasi harga pangan. Dia juga meminta majelis HAM PBB ikut menangani krisis pangan dunia.

Apa yang disebut sebagai meningkatnya permintaan bahan bakar organik oleh Schutter adalah terus meluasnya eksplorasi lahan pertanian dan hasilnya untuk pembuatan bahan bakar alternatif organik seperti etanol. Di Indonesia, bahan bakar altrenatif kini juga banyak diusahakan para pemilik modal. Mereka membeli jutaan hektar persil, menanam beras, jagung, singkong dan tebu, tapi tidak untuk dijadikan bahan pangan melainkan menyulapnya menjadi bahan bakar.

Penny Ferguson dari Program Pangan Dunia PBB di Nairobi, Kenya mengatakan, banyak pemerintahan negara harus memutuskan berapa banyak lahan akan digunakan untuk menanam bahan pangan seperti tebu dan jagung yang memproduksi bahan bakar organik. Kata Ferguson, bila lahan yang biasanya digunakan untuk produksi pangan digunakan untuk produksi bahan bakar, ini akan memengaruhi persediaan bahan pangan bagi masyarakat miskin dunia, yang secara dominan bergantung pada biji-bijian dan komoditas lain.

Di luar soal penggunaan lahan pertanian dan hasilnya untuk kepentingan eksplorasi bahan bakar organik, faktor gagal panen yang terjadi di Australia, Amerika Serikat, Cina dan India juga menjadi penyebab semakin berkurangnya cadangan pangan dunia. Permintaan daging dan produk olahan susu dari Cina dan India meningkat jauh lebih cepat dari yang diperkirakan orang. Permintaan makanan ternak pun meningkat tapi pasokan berkurang.

Kondisi itu diperparah oleh mahalnya harga minyak mentah dunia dan rendahnya nilai tukar mata dolar Amerika Serikat. Mudah ditebak, banyak orang lalu melakukan spekulasi harga pangan. Begitulah analisis Profesor Louise Fresco, guru besar pembangunan berkesinambungan Universiteit van Amsterdam, yang pernah menjabat wakil direktur jenderal FAO. Fresco meninggalkan FAO, karena tidak puas terhadap terus berlangsungnya langkah penghematan dan lemahnya organisasi sekelas FAO.

Menurut dia, organisasi itu sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan yang begitu cepat di dunia pertanian dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap krisis bahan pangan yang sekarang mencengkram dunia.

Penyebab lain krisis pangan yang sekarang melanda dunia, adalah terus diabaikannya sektor pertanian dalam 20 tahun terakhir. Banyak pemerintah dan orang biasa menganggap bahan pangan semata-mata hanya seperti barang murah, dan tidak memberi perhatian khusus. Tidak ada orang yang sudi menginvestasikan modalnya dalam sektor pangan. Pertanian sudah menjadi sektor yang ditelantarkan, dianggap terbelakang, dan tidak menarik bagi pengusaha muda dan sebagainya.

Fresco karena itu mendesakkan perlunya investasi besar-besaran di sektor pertanian dunia termasuk peningkatan perhatian terhadap sektor itu. Jika tidak ada penanganan serius dari seluruh negara di dunia untuk menangani krisis pangan ini, misalnya sektor pertanian terus ditelantarkan, Fresco percaya, pada tahun-tahun mendatang kerusuhan akibat mahalnya bahan pangan diperkirakan masih akan terus berlanjut. Selama ini menurut Fresco.

Lalu setelah gempa di Haiti itu, tiga juta manusia atau sepertiga dari total jumlah penduduknya, kini hanya mengais sampah dan memungut roti yang dibagikan oleh PBB. Beberapa pengamat percaya, kerusuhan seperti yang pernah terjadi di sana dua tahun lalu, hanyalah masalah waktu.

Iklan