Kuntoro yang ketua UKP4 dan juga ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum adalah orang baik. Tapi kalau dia dianggap sebagai “mulut,” “mata,” “telinga,” dan “tangan” SBY sekaligus, lalu siapa yang akan menilai Kuntoro, UKP4 dan Satgas itu? oleh Rusdi Mathari
Kali pertama [dan terakhir], saya bertemu Kuntoro Mangkubroto di pengujung 2005, di Kantor Perwakilan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias di Jakarta. Dia waktu itu menjadi kepala BRR, dan saya bersama beberapa eks wartawan D&R dan Tempo adalah salah satu penulis buku tentang tsunami Aceh yang dibiayai oleh lembaga itu.

Cukup lama, sejak itu saya tidak mendengar kabar tentang Kuntoro hingga akhirnya, namanya disebut Presiden SBY sebagai Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4, 21 Oktober 2009. Itu adalah lembaga nontsruktural yang memiliki kewenangan sangat kuat, yang pernah dibentuk di negara ini. Tugasnya mengevaluasi kinerja para menteri [departemen] dan melaporkan hasil evaluasi itu langsung kepada presiden.

Semula, sejak audisi para menteri kabinet SBY berlangsung di kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas Oktober 2009, Kuntoro ramai diberitakan akan menduduki posisi salah satu menteri koordinator. Tapi kabar itu tidak terbukti, karena SBY mengangkat Djoko Suyanto, Hatta Radjasa dan Agung Laksono. Dua nama yang disebut pertama, adalah orang-orang dekat SBY, selain Sudi Silalahi.

Lalu di mana Kuntoro?

Dia ditempatkan di UKP4 itu, lembaga yang bisa dikatakan setingkat dengan menteri koordinator atau bahkan mungkin lebih tinggi. Keberadaannya, karena itu mengundang kritik, terutama karena kerjanya dinilai akan tumpang tindih dengan kerja menteri koordinator. Namun SBY meyakinkan, UKP4 akan mengurusi kemacetan pembangunan termasuk masalah koordinasi antardepartemen.

Dua bulan setelah ditunjuk sebagai ketua UKP4, SBY memperbesar kekuasan Kuntoro dengan menunjuk Kuntoro sebagai Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum 30 Desember 2009. Dia dibantu oleh Darmono [wakil ketua], Denny Indrayana [sekretaris], Herman Effendi [Polri], Mas Achmad Santosa [profesional] , danYunus Husein [Ketua PPATK] masing-masing sebagai anggoto.

Gebrakan pertama Satgas: mengambil peran dari perselisihan KPK-Polri meski hingga sekarang, tak jelas apa hasil dari peran Satgas pada kasus yang dikenal public sebagai kasus Cicak-Buaya itu. Tentu saja aksi Satgas yang paling gegap gempita adalah ketika mengrebeg rumah tahanan Pondok Bambu, 10 Januari silam.

Terpidana korupsi Artalita Suryani alias Ayin, yang di tahan di sana ketahuan mendapatkan fasilitas penjara di luar yang semestinya diperoleh para tahanan. Akibat “keberhasilan” Satgas itu, Ayin kemudian dipindah ke Rutan Perempuan di Tangerang.

Satgas lalu terdengar juga mengurusi mafia pajak menyusul pengakuan Susno Duadji tentang markus di Polri. Anggota Satgas datang ke Singapura, dan katanya berhasil “menangkap” Gayus Tambunan. Singkat kata, Satgas kemudian mendapatkan “publikasi” yang lebih luas ketimbang Kejaksaan Agung dan Polri.

Sejak reformasi, kinerja Kejaksaan Agung dan Polri, celakanya memang tidak menunjukkan perbaikan yang diharapkan masyarakat. Dalam beberapa hal, bahkan bisa dikatakan, tidak ada perbaikan sama sekali di dua lembaga itu: ada kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan, kasus mafia pajak di Polri, dan terakhir rekening gendut para jenderal Polri.

Didukung penuh SBY, Satgas sebaliknya terus muncul ke permukaan, “melangkahi” wewenang yang semestinya menjadi tugas Djoko Suyanto sebagai Menko Politik Hukum dan HAM. Tidak heran, jika ada yang berkata, Kuntoro saat ini adalah satu-satunya orang yang paling dipercaya oleh SBY. Jika Djoko, Hatta dan Sudi dikenal sebagai “telinga” dan “mulut” SBY, maka Kuntoro adalah sekaligus “telinga,” “mulut,” “mata,” dan “tangan” SBY.

Barangkali karena menjadi representasi SBY itulah, lewat UKP4 Kuntoro lalu sangat “yakin” mengumumkan kinerja para menteri para pembantu SBY. Langkah Kuntoro itu tentu saja mengejutkan, terutama jika diasumsikan, kerja UKP4 hanya akan dilaporkan kepada presiden, dan dari sana presiden akan menganalisis lalu memanggil para pembantunya yang dinilai belum bekerja maksimal.

Kenyataannya tidak demikian, karena Kuntoro langsung yang membeberkan ke publik, siapa saja menteri yang kerjanya kurang baik, bla-bla dan sebagainya. Akibat yang paling jelas dari evaluasi UKP4 yang diumumkan Kuntoro, muncul sedikit ketegangan di kabinet karena partai politik yang mendukung pemerintahan SBY kemudian terlibat dalam polemik perombakan kabinet.

Tentu, saya percaya Kuntoro adalah orang baik dan punya niat baik. Tapi kalau Kuntoro dianggap sebagai “telinga,” “mata,” “mulut,” dan “tangan” SBY, lalu siapa yang mengevaluasi Kuntoro, UKP4 dan Satgas?

Tulisan ini dimuat di beritasatu.com.

Iklan