Benarkah hanya Nanan Soekarna dan Timur Pradopo, calon kuat kapolri pengganti BHD? Apa hubungan Nanan dengan Denny Indrayana, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu?

KAPOLRI  Jenderal Bambang Hendarso Danuri, sudah pasti tak akan diperpanjang jabatannya. Dia akan segera pensiun Oktober mendatang. Dua bulan mendahului masa pensiunnya, BHD [begitu Bambang biasa disebut] bahkan seperti sudah kehilangan “kewenangan” sebagai kepala Polri.

Dan adakadabra-simsalabim, BHD yang dulu selalu percaya diri menjawab banyak persoalan dan tuduhan kepada lembaganya kini seolah hilang ditelan bumi. Kapolri menghilang, begitulah kata orang-orang, karena BHD tak muncul-muncul dalam banyak acara.

Ada yang mengatakan BHD sakit, sebagian lagi menyebut kewenangannya sebagai kapolri hanya administratif, dan yang lain mengatakan, kapolri mendapat tekanan luar biasa, dan sebagainya. Mana yang benar, tak ada yang bisa memastikan kecuali BHD sendiri.

Satu hal yang jelas, menjelang pensiunnya BHD, kini muncul gerakan dari Koalisi Rakyat Sipil yang menyerukan untuk mengembalikan negara hukum dan menyelamatkan Polri. Gerakan yang didukung oleh ICW dan sejumlah tokoh ini, mendesak segera ada reformai total di tubuh Polri. Entah kenapa, seruan yang sama tidak ditujukan kepada Kejaksaan Agung.

Di luar gerakan itu, persaingan “merebut” jabatan yang akan ditinggalkan BHD juga terasa semakin sengit. Sebuah media cetak menulis, sejumlah jenderal kabarnya saling jegal dan menyusun kekuatan agar terpilih sebagai orang nomor satu di Trunojoyo. Sebuah kabar yang sudah dibantah oleh Edward Aritonang, sebelum dia dipromosikan menjadi kapolda Jawa Tengah.

Mereka, ada yang mendekati kalangan DPR, LSM, merangkul tokoh agama, media dan sebagainya. Sebagian lagi membentuk jaringan pendukung untuk melakukan pencitraan, yang lainnya mendekati orang-orang yang dianggap punya kedekatan khusus dengan SBY.

Seorang jenderal menggambarkan, “Persaingan makin panas, calon masing-masing sudah mengklaim paling unggul. Padahal semua ini tergantung Presiden.”

Ada delapan nama yang beredar sebagai calon kapolri dan akan menggantikan BHD. Mereka adalah Komjen Jusuf Manggabarani [Wakapolri], Komjen Ito Sumardi [Kabareskrim], Komjen Nanan Soekarna [Irwasum],  Irjen Oegroseno [Kapolda Sumatera Utara], Irjen Timur Pradopo [Kapolda Metro Jaya], Widyaiswara Utama [Sespim Mabes Polri],  Irjen Bambang Suparno, Irjen Pol Pratiknyo, dan Imam Sudjarwo [Kepala Brimob].

Menurut Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Djoko Suyanto kapolri yang baru harus mewujudkan reformasi di tubuh Polri dalam beberapa bidang, seperti pelayanan publik, perlindungan terhadap masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan. Syarat lainnya, akan dilihat dari rekam jejak, pengalaman dan kemampuan.

Tak perlu bertanya, siapakah calon yang bisa memenuhi semua persyaratan itu, karena mencari polisi baik di zaman sekarang sama mustahilnya dengan mengharapkan tikus beranak kucing atau sebaliknya.

Tapi dari beberapa calon itu, setidaknya ada beberapa nama yang unggul atau sengaja diunggulkan karena beberapa hal. Antara lain karena faktor kedekatan calon dengan beberapa orang penting di lingkungan Istana.

Timur dan Sutanto
Timur Pradopo misalnya, disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Sutanto [mantan kapolri yang kini menjabat kepala BIN]. Sutanto sejauh ini dikenal sebagai salah pejabat tinggi yang pertimbangan dan rekomendasinya masih didengar oleh SBY.

Sudah menjadi rahasia umum, SBY dan Sutanto akrab sejak keduanya masih menjadi taruna Akabri. Keduanya sama-sama angkatan 1973 dan sama-sama mendapat gelar Adi Makayasa [lulusan terbaik]. Dipilihya Sutanto sebagai kapolri oleh SBY, 5 Juli 2005, antara lain juga karena alasan kedekatan tersebut.

Lalu ketika Sutanto pensiun dari polisi, dia diberi jabatan sebagai komisaris di Pertamina sebelum dilantik menjadi kepala BIN dalam Kabinet SBY yang baru. Dari beberapa pernyataan sumber yang belum dikonfirmasi, Sutanto kabarnya merekomendasikan Timur sebagai kapolri kepada SBY.

Ada pun Timur adalah lulusan Akpol 1978. Sebelum menjabat kapolda Metro Jaya, dia adalah kapolda Jawa Barat. Dia sempat menempati beberapa posisi penting setelah lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 1989.

Tidak ada prestasi yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Timur. Namun dia dianggap sebagai salah satu jenderal polisi yang relatif bersih. Timur pula yang dianggap sosok yang bisa diajak bicara dan mewakili sosok kepemimpinan kapolri yang tidak bermasalah dan bisa merangkul semua kalangan termasuk para perwira di Polri dan pensiunan jenderalnya, seperti ketika Sutanto menjadi kapolri.

Kenyataan itu berbeda dengan kepemimpinan BHD yang nyaris penuh kontroversi. Di masa BHD itulah, muncul apa yang kemudian disebut sebagai kriminalisasi KPK [Bibit-Chandra], pembangkangan sejumlah perwira termasuk oleh Susno Duadji, eks kabareskrim itu, makelar kasus, rekening gendut para jenderal Polri dan rekaman pembicaraan Ary Muladi dan Irjen Ade Rahardja [perwira tinggi Polri yang bekerja di KPK].

Dulu ketika muncul kasus Cicak-Buaya, ratusan perwira Polri bahkan berkumpul di Puncak, Bogor, Jawa Barat membahas ketidaksetujuan mereka terjadap keputusan para atasan di Mabes Polri termasuk BHD, yang menahan Bibit dan Chandra. Lalu Susno pernah menyebut, BHD bisa berbohong lima kali sehari.

Karena karakter Timur yang berbeda itulah, Sutanto merekomendasikan pria kelahiran Jombang, 10 Januari 1956 itu sebagai kapolri kepada SBY.

Nanan dan Denny Indrayana
Selain Timur, Nanan Soekarna oleh sebagian orang dianggap juga memiliki kedekatan dengan orang-orang di lingkaran SBY. Dia disebut-sebut dekat dengan Denny Indrayana, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang gencar berkampanye soal reformasi di tubuh Polri.

Ketika dilantik menjadi irwasum, Nanan memang termasuk perwira yang kemudian bersuara untuk mereformasi Polri dan meningkatkan disiplin di tubuh Polri. Berbicara dalam sebuah seminar awal Agustus silam, dia bahkan mengakui masih banyak polisi yang korup dan brengsek. Keberadaan mereka kata Nanan,  menjadi tantangan dalam menjaga akuntabilitas Polri di masa mendatang.

Untuk memperbaiki kepolisian, Nanan menginginkan adanya pengawasan yang independen dan ketat terhadap kerja Polri. Bahkan, kalau perlu dibikin ombudsman di tiap-tiap kepolisian resor. Alasannya, polisi sangat powerful, bisa menyelidiki, bisa menangkap. “Jadi, dia bisa korup, bahkan brutal,” katanya.

Pengakuan blak-blakan itu, sebetulnya bisa dibaca juga sebagai “kampanye” Nanan untuk menjadi kapolri. Dan karena kesamaan niat mereformasi Polri itulah, yang kemungkinan besar menyebabkan kedekatan Nanan dengan Denny.

Tapi benarkah Nanan sosok polisi reformis?

Beberapa hari setelah dilantik menjadi irwasum, 4 Januari 2010, Wakil Koordinator ICW, Emerson Junto, menilai Nanan sebagai sosok bermasalah. Emerson waktu itu, tidak memerinci apa yang dia maksud sebagai “sosok bermasalah.” Namun kata dia, Nanan dinilai tidak memiliki prestasi dalam memberantas korupsi dan mafia peradilan di tubuh Polri sebagai institusi penegak hukum. Emerson karena itu menyayangkan, pengangkatan Nanan sebagai irwasum oleh BHD.

Sama dengan Timur, Nanan lulus dari Akpol 1978. Sebelum ditarik ke Jakarta, dia pernah menjabat kapolda Sumatera Utara. Ketika bertugas di Sumatera Utara itulah, Nanan ketiban apes karena tragedi kematian Ketua DPR Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat.

Azis tewas 3 Februari 2009 setelah dikeroyok massa demonstran yang kecewa karena tuntutan mereka mengenai pendirian Provinsi Tapanuli tidak dikabulkan oleh DPRD. Polisi disalakan karena lalai menjaga keamanan pejabat negara, dan Nanan dicopot dari jabatannya. Dia dipindahkan ke Jakarta menjadi juru bicara Mabes Polri, 1 Juli 2009 atau sekitar lima bulan setelah Azis tewas.

Jusuf, Susno dan Ito
Jika diurut kacang, di luar nama Timur dan Nanan, masih yang ada perwira lebih senior dari keduanya. Mereka adalah Jusuf Manggabarani [lulusan Akpol 1975] dan Ito Sumardi [lulusan Akpol 1977].

Kalau tradisi mendahulukan senior masih berlaku, maka Jusuf dan Ito yang seharusnya berpeluang menjadi kapolri. Persoalannya, Jusuf yang satu angkatan dengan BHD juga akan segera akan pensiun, dan Ito hanya memiliki waktu sekitar 1,5 tahun.

Tahun lalu, di kalangan wartawan beredar apa yang disebut sebagai dokumen intelijen nota dinas hasil penyelidikan kompetensi calon pengganti BHD yang dilakukan oleh Direktur D Badan Intelijen dan Kemanan. Disebutkan dalam nota bernomor  R/ND/545/X/2009/Dit D 11 September 2009 itu, atas perintah kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Susno Duadji merupakan perwira tinggi  Polri yang paling tepat menggantikan kepemimpinan BHD.

Susno satu angkatan dengan Ito. Susno itulah, yang oleh Denny sebelumnya disebut layak “dilindungi” karena mengungkap makelar kasus pajak Gayus Tambunan.

Nama Susno kemudian tenggelam dan Denny tentu saja tak lagi menyinggung nama Susno  karena Susno dituduh terlibat kasus dugaan korupsi, dan belakangan termasuk juga sebagai salah satu jenderal Polri yang memiliki rekening gendut.

Lalu adakah Nanan dan Timur memang calon kuat kapolri pengganti BHD?

Iklan