Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie usai pemungutan suara Munas Kadin VI di Jakarta, 25 September 2010.Hanya di Indonesia, ketua kamar dagangnya selalu ikut dalam rombongan presiden ke luar negeri dan sering diundang dalam rapat kabinet.

oleh Rusdi Mathari
Kamar Dagang dan Industri Indonesia akhirnya punya ketua umum baru. Dia adalah Suryo Bambang Sulisto, Presiden Komisaris PT Bumi Resources, salah satu perusahaan yang berkibar di bawah bendera Grup Bakrie. Suryo menyisihkan para pesaingnya, Wisnu Wardhana, Chris Kanter, Sandiaga Salahuddin Uno dan Adi Putera Taher.

Mereka semua, sebelumnya aktif di kepengurusan Kadin Indonesia. Suryo menjabat ketua Dewan Pertimbangan, Wisnu [wakil ketua], Chris [wakil ketua], Sandiaga [wakil ketua], dan Adi Taher [pejabat pelaksana ketua].

Mereka juga adalah para eksekutif puncak dari perusahaan-perusahaan ternama. Kata Suryo, dirinya akan merangkul para pesaingnya dalam kepengurusan Kadin Indonesia 2010-2015.

Kalau pemilihan ketua umum Kadin Indonesia yang berlangsung di Jakarta Convenstion Centre hingga dini hari, Sabtu silam itu hiruk-pikuk seperti pemilihan ketua umum partai, tentu bukan tanpa sebab karena mereka yang bertarung adalah juga orang-orang yang sejauh ini dikenal memiliki cantolan politik masing-masing.

Tidakkah urusan perdagangan dan industri juga harus didukung oleh keputusan politik, dan sebaliknya?

Lalu ada yang berkomentar, kemenangan Suryo adalah dominasi Partai Golkar yang kesekiankalinya di Kadin. Sebelum Suryo, Kadin diketuai MS Hidayat [sekarang menteri perindustrian], dan sebelumnya lagi diketuai oleh Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar yang juga bos Suryo di Grup Bakrie. Jauh ke belakang di zaman Orde Baru, Kadin juga selalu dipimpin orang-orang Golkar.

Benar, Suryo memang bukan orang Golkar. Dia juga tidak pernah aktif di partai mana pun. Dia pun menolak pencalonannya dihubung-hubungkan dengan Grup Bakrie (lihat beritasatu.com  “Empat Calon Ketua Kadin”).

Namun sebagai eksekutif di salah satu perusahaan Grup Bakrie, Suryo tentu tidak bisa dianggap tidak memikiki ikatan khusus dengan Keluarga Bakrie, terutama dengan Aburizal yang ketua umum Golkar itu. Dan terpilihnya dia sebagai ketua, sebetulnya juga tidak terlepas dari dukungan jaringan Golkar di Kadin melalui Kadin daerah atau Kadinda.

Tawaran Aburizal
Karena dominasi Golkar di Kadin itulah, Sandiaga dan juga Wisnu konon dicoba untuk memutus mata rantai pengaruh Golkar di Kadin. Dua orang itu memang bukan orang Golkar, meski Sandiaga terlibat di Recapital Advisor yang di dalamnya juga ada investasi Bakrie terkait.

Dalam beberapa hal, Sandiaga bahkan bisa dikatakan memiliki hubungan khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Djoko Suyanto. Nama yang disebut terakhir adalah komisrias di PT Adaro Indonesia. Di perusahaan itu Sandiaga bermitra dengan Edwin Soeryajaya dan ikut memiliki saham.

Tapi usaha memutus ikatan Golkar dengan Kadin itu gagal karena buruknya konsolidasi termasuk untuk kemungkinan memasukkan nama Adi Taher sebagai “alternatif” calon. Nama Adi Taher, memang muncul tiba-tiba dalam bursa calon ketua. Namanya tidak pernah muncul dalam “kampanye” kandidat ketua Kadin yang sudah berlangsung sejak Juni (lihat beritasatu.com  “Empat Calon Ketua Kadin”).

Sempat ada suara, ketika berlangsung putaran pertama pemilihan Sabtu malam, Aburizal meminta Adi Taher untuk tidak maju sebagai calon ketua. Meski Aburizal menolak kabar itu, permintaannya cukup masuk akal karena Adi Taher adalah kader Golkar.

Aburizal karena itu tidak mungkin membiarkan dua anak buahnya bertarung atau membiarkan suara dukungan “orang-orang Golkar” di Kadin terpecah. Namun Adi Taher dikabarkan menolak permintaan Aburizal dan tetap maju sebagai calon kendati harus puas mendapat suara paling sedikit yaitu 8 suara dari 129 pemilih [99 Kadin daerah dan 30 asosiasi terpilih].

Dia terpental bersama Sandiaga dan Chris Kanter di putaran pertama pemilihan. Lalu Wisnu yang maju ke putaran kedua sudah “tak berdaya” melawan Suryo. Dia hanya mendapat 39 suara jauh dari jumlah 88 suara yang mendukung Suryo.

Powerful
Kadin adalah organisasi yang dibentuk sejak zaman Orde Baru, tepatnya berdiri sejak 24 September 1968. Keberadaannya dikukuhkan oleh Keputusan Presiden No. 49/1973, dan Undang-Undang No. 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Undang-undang itu menetapkan seluruh pengusaha bergabung dengan Kadin meski faktanya, hanya pengusaha-pengusaha pribumi yang terlibat di dalamnya. “Kewajiban” menjadi anggota Kadin itu lalu dikuatkan oleh surat edaran menteri dalam negeri yang dikeluarkan Desember 2008. Tapi apa fungsi Kadin?

Dari visi dan misi Kadin diketahui, tujuannya “…sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing…”

Dalam perjalanannya, terutama di zaman Orde Baru, Kadin kemudian hanya menjadi stempel dari berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Jabatan ketua Kadin lalu seolah menjadi batu loncatan meraih jabatan di eksekutif.

Beberapa menteri di zaman Orde Baru misalnya berlatarbelakang sebagai ketua Kadin. Dan itu berlanjut sampai di zaman reformasi: Aburizal yang ketua Kadin pernah menjadi menteri, begitu pula penggantinya MS Hidayat. Tapi apa kehebatan Kadin?

Ketika Aburizal menjadi ketua, harus diakui Kadin itulah yang memelopori kampanye antisuap. Kampanye yang dimulai sejak 2 April 2001 itu disemangati otokritik para pengusaha untuk melihat perilaku mereka yang memberikan suap atau sogokan kepada para pejabat untuk mendapatkan fasilitas dan sebagainya. Tapi kampanye itu kemudian tak terdengar sejak Hidayat menjadi ketua, Agustus 2004.

Selebihnya kini, Kadin hanya bisa mengeluh dan sama dengan organisasi pengusaha lainnya, juga kerap menggertak pemerintah (lihat beritasatu.com  “Tarif Listrik Naik, Kadin Minta Insentif“). Dalam “hubungan” dengan pemerintah itu, bahkan ada yang menyebut Kadin adalah organisasi yang powerful.

Ketua dan wakil Kadin, misalnya, hampir selalu ikut dalam rombongan presiden dalam kunjungan ke luar negeri dan juga diundang di rapat kabinet untuk membahas isu-isu strategis.

Dari latarbelakang itu, maka bukan sesuatu yang mengejutkan kalau kemudian ketua Kadin menjadi ajang rebutan seperti yang terjadi pada pekan lalu. Dan terpilihnya Suryo yang didukung “orang-orang Golkar” sebagai ketua Kadin, mengonfirmasikan hal itu.

Kalau ada yang bertanya, apakah kemenangan Suryo, ada hubungannya dengan isu-isu besar soal bisnis Grup Bakrie akhir-akhir ini, tentu saja, itu soal lain.

Tulisan ini dimuat di beritasatu.com, situs berita antikorupsi.  Lengkap, bisa dipercaya dan enak dibaca.

Iklan