Ketika orang-orang itu terpaksa mengajukan kredit untuk mendapatkan rumah, mobil, sepeda motor dan sebagainya, pemerintah tak pernah mampu menyediakan sarana angkutan umum murah yang aman dan nyaman, rumah-rumah yang harganya terjangkau…

Tragedi Irzen Octa, yang tewas di tangan para penagih utang Citibank akhir Maret lalu, sebetulnya memberitahukan banyak hal. Di luar perlakuan tidak adil dari pihak bank terhadap debitur besar dan kecil, kematian Irzen juga mengingatkan banyak orang bahayanya berutang ke bank.

Pada sebuah toko yang menjual sepeda motor terbentang spanduk yang tulisannya menggoda: “DP hanya Rp 200 ribu”. Entah sudah berapa kali, tulisan di spanduk itu menjerat mangsanya: para konsumen yang ingin memiliki sepeda motor.

Maka jangan heran, jika karena iming-iming seperti “DP Rp 200 ribu” untuk kredit sepeda motor itu, yang terjadi kemudian adalah semakin banyak orang yang terjerat oleh utang. Mereka tak sanggup membayar angsuran sementara sepeda motor yang sudah dibayar setengah atau seperempat harga, sudah ditarik oleh tukang tagih utang.

Tahun lalu, sebuah perusahaan pembiayaan yang banyak melayani kredit sepeda motor, mencatat, paling tidak terdapat 40 ribu unit sepeda motor kredit yang ditarik dari nasabah mereka karena nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran.

Mengapa tak mampu?

Pertama karena angsuran yang harus dibayar memakan porsi lebih besar dari pendapatan alias besar pasak dari tiang. Harga sepeda motor yang seharga Rp 11 juta, jika dibeli dengan kredit, cicilan per bulannya bisa mencapai Rp 500 ribu untuk masa waktu pembayaran 3 tahun. Pada saat lunas, debitur tanpa sadar sudah membayar sepeda motor yang Rp 11 juta tadi seharga Rp 18 juta. Padahal pada saat itu, nilai sepeda motornya jika dijual kembali hanya berharga Rp 6-7 juta.

Kedua, bunga kredit yang ditetapkan memang sangat mahal alias mencekik leher konsumen karena watak bank yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi,  sudah sejak lama berubah watak menjadi rentenir.

Pertanyaannya, kenapa bunganya mahal?

Matematika ajaib
Dana yang diputar oleh perusahaan pembiayaan adalah dana pinjaman dari bank yang juga berbunga. Perusahaan pembiayaan adalah perusahaan keuangan yang hanya hidup dari meminjamkan uang atau membiayai sesuatu.

Bunga dari bank kepada perusahaan pembiayaan itu, celakanya selalu lebih mahal dari bunga kredit lainnya. Rata-rata bank mematok bunga antara 14 persen-15 persen untuk kredit yang disalurkan kepada perusahaan pembiayaan. Dana dari bank itulah yang lalu diputar oleh perusahaan pembiayaan untuk membiayai kredit [antara lain] sepeda motor kepada konsumen dengan bunga hingga mencapai 30 persen-40 persen atau dua kali lipat dari bunga kredit yang dipatok oleh bank.

Hingga di sini, sudah jelas ketahuan, siapa yang untung dan siapa buntung. Pihak yang untung, tentu saja bank dan perusahaan pembiayaan, dan pihak yang buntung adalah konsumen atau nasabah. Pola yang hampir sama juga terjadi pada pembiayaan kredit konsumtif lainnya, terutama kartu kredit.

Banyak yang tidak tahu, bunga yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit adalah bunga-berbunga. Ini berarti bunga yang dikenakan untuk sejumlah tagihan, akan berbunga jika pelunasan tagihan tidak tepat waktu. Semakin lama melunasi tagihan itu, maka bunganya semakin menumpuk, tentu. Jangan heran misalnya, kalau jumlah tagihan kartu kredit kemudian bisa mencapai dua kali lipat dari jumlah pokok tagihan.

Benar, bunga kredit yang tercantum 3 persen sebulan, misalnya. Tapi hitung-hitungan kredit perbankan, berbeda dengan matematika yang diajarkan di bangku sekolah. Dalam rumus matematika, jika 3 dikalikan 12 hasilnya 36. Dalam matematika kredit, 3 persen sebulan jika dikalikan 12 bulan, jumlahnya bisa mencapai 60 persen. Itu belum termasuk pembayaran iuran tahunan.

Hitung-hitungan kredit seperti itu, celakanya tak pernah dijelaskan ke calon debitur ketika mereka mengajukan aplikasi kartu kredit. Irzen yang malang itu, tampaknya terjerat oleh matematika kredit bank yang ajaib itu.

Untuk kredit kepemilikan rumah atau KPR sama saja. Misalnya untuk pengajuan pinjaman Rp 450 juta dengan tenor 15 tahun, maka pada saat lunas, tanpa sadar debitur sudah membayar Rp 900 juta kepada bank. Lalu pada tahun-tahun awal pembayaran KPR, yang dibesarkan oleh pihak bank adalah pembayaran bunga, dan bukan pembayaran untuk utang pokok. Jadi jangan heran, jika KPR hendak dilunasi pada tahun-tahun pertama, jumlah pokok utang tak banyak berubah dari jumlah kredit yang diajukan.

Masalahnya siapa kini yang tak terjerat utang ke bank?

Maka lihatlah, memiliki kartu kredit, dianggap bonafide. Semakin di dompet berderet kartu kredit, semakin dianggap memiliki status sosial yang lebih. Dikagumi oleh pelayan restoran, pelayan hotel, dan sebagainya. Kredit alias berutang, kemudian seolah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi seperti makan dan minum. Tak mengajukan kredit, dianggap tak akan kebagian.

Lalu yang menyedihkan, ketika orang-orang itu terpaksa mengajukan utang untuk mendapatkan rumah, mobil, sepeda motor dan sebagainya, pemerintah tak pernah mampu menyediakan angkutan umum murah yang aman dan nyaman, rumah-rumah yang harganya terjangkau, dan fasilitas kesehatan yang murah. Masyarakat seperti dipaksa memenuhi semua kebutuhan hidupnya yang mestinya dimudahkan oleh negara, melalui kredit yang mematikan.

Tulisan ini dimuat di beritasatu.

Iklan