Marilah mengenang semburan lumpur Lapindo, dan mengingat tentang janji-janji ganti rugi kepada para korban, sambil membayangkan lokasi genangan lumpur itu menjadi tempat tujuan wisata.

oleh Rusdi Mathari
Lalu di atas tanggul panjang yang terbuat dari campuran pasir dan batu yang mengelilingi “danau” lumpur Lapindo itu, kini berdiri banyak kafe dan restoran, juga tempat pijat. Pengunjungnya selalu penuh terutama di sore hari, menjelang matahari terbenam. Di akhir pekan, jumlah mereka akan bertambah banyak, karena pengunjung dari luar daerah dan turis asing juga berdatangan.

Sebagian kafe dan restoran itu menggunakan tenda, sebagian yang lain di bangun permanen, tapi semuanya terlihat berderet rapi. Beberapa kafe membuat anjungan, menjorok agak ke tengah. Lalu di sana diletakkan kursi-kursi dan meja, agar pengunjung bisa melihat lebih dekat genangan lumpur, dan menikmati udara sore. Di malam hari, tempat itu diliputi cahaya neon warna-warni.

Jalan tol yang dulu tak berfungsi yang terletak di bawah tanggul, kini jadi lahan penghidupan. Mobil-mobil aneka merek terlihat diparkir di sana, juga ratusan sepeda motor.

Lumpur Lapindo jadi tempat wisata?

Tunggu dulu. Saya hanya sedang mencoba membayangkan tentang harapan dan ide dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono tentang masa depan lumpur Lapindo, jika kelak, benar terwujud.

Berbicara kepada para menterinya dalam Sidang Kabinet, 25 April tahun ini, SBY mengemukakan, harus dicari jalan keluar untuk menyelesaikan luapan lumpur Lapindo dalam jangka menengah dan jangka panjang, termasuk menjadikan lokasi genangan lumpur laknat yang paling sedikit menelan 12 desa, menenggelamkan paling kurang 10 ribu rumah dan pabrik, ratusan hektar tanah, sawah dan persil milik penduduk itu; sebagai tempat wisata.

Karena memberikan pernyataan di Kantor Presiden dan berbicara sebagai kapasitas presiden Republik Indonesia, tentu harapan  SBY yang hendak menjadikan genangan lumpur Lapindo sebagai tempat wisata tidak bisa dianggap sebagai usulan main-main. Apalagi sesuatu yang lucu. Usulan SBY menjadikan lokasi genangan lumpur Lapindo sebagai obyek wisata mestilah dianggap sebagai ide serius, karena disampaikan oleh seorang presiden, bukan oleh seorang pelawak.

Soal apakah gagasan SBY itu kemudian benar-benar bisa terwujud atau tidak, bisa ditertawakan atau malah dicibir; itu perkara lain dan mungkin memang tidak terlalu penting. Realitas yang lebih penting dan sudah dibiarkan berlangsung lima tahun adalah sewaktu SBY mengemukakan gagasannya itu, ratusan atau mungkin ribuan penduduk korban lumpur Lapindo masih belum menerima ganti rugi yang pernah dijanjikan Lapindo dan juga oleh pemerintahan SBY, kendati harus diakui pula ratusan penduduk lainnya sudah menerima pembayaran.

Di luar mereka, ada ribuan warga dari 45 RT yang lokasinya berdekatan dengan lokasi semburan lumpur Lapindo yang memancarkan udara panas dan bau, juga belum menerima pembayaran ganti rugi. Mengenang lima tahun semburan lumpur Lapindo, kemarin mereka berunjuk rasa menutup Jalan Raya Porong dan menuntut pembayaran ganti rugi itu.

Humanitus dan Davies
Benar, hari ini, 29 Mei; sudah lima tahun lumpur Lapindo menyembur, dan masih belum ada tanda-tanda kapan semburan lumpur yang juga berdampak pada peta perpolitikan di Indonesia itu akan berhenti. Pun kapan dan apa benar ganti rugi bagi korban akan dilunasi.

Lalu berselang tiga hari sebelum para korban lumpur Lapindo berunjuk rasa di jalan yang melintang di sisi barat Sidoarjo, sejumlah ilmuwan sibuk berteori dan unjuk ilmu, memperdebatkan pemicu semburan lumpur di ruangan berpendingin ruangan di sebuah hotel di Surabaya.

Itulah “Humanitus Symposium on Indonesia’s Mud Volcano” yang digagas oleh lembaga bentukan pemerintah yakni Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan LSM Humanitus Foundation. Nama yang disebut terakhir adalah LSM nonpolitik, nonagama, dan berkantor pusat di Australia. Kata Direktur Eksekutif Humanitus, Jeffrey Richards, simposium itu dimaksudkan untuk membantu pemerintah Indonesia menangani bencana di Sidoarjo [lumpur Lapindo].

Keterangan Richards itu akan tetapi tidak memadai untuk menjawab pertanyaan: Mengapa Humanitus yang bergerak untuk pemberdayaan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah antara lain di Indonesia, Kamboja dan beberapa negara Afrika [dan hidup berkat sumbangan dari para donatur] lalu berinisiatif menyelenggarakan simposium internasional selama dua hari sejak 25 Mei lalu dengan tujuan mulia membantu pemerintah Indonesia mengatasai lumpur Lapindo?

Lebih mencengangkan, simposium itu mengundang 17 ilmuwan dari berbagai negara, termasuk empat ilmuwan asal Indonesia untuk berbicara. Mereka adalah Sukendar Asikin [ITB], Awang Harun Satyana [BP Migas], Agus Guntoro dan Sayogi Sudarman [Universitas Trisakti], Mark Tingay [Adelaide University], Adriano Mazzini [Oslo University], Loyc Vanderkluysen dan Amanda Clarke [Arizona State University], Igor Kadurin [Russian Institute Electro Physics], Wataru Tanikawa [Jamstec, Jepang], Richard Davies [Durham University], dan Sergey V. Kadurin [Odessa National University].

Sejumlah ahli geologi dan perminyakan juga hadir sebagai peserta. Antara lain Yusuf Surachman [pejabat di Bakosurtanal], Bambang Istadi dari Lapindo Brantas Inc, dan Edi Sunardi dari Universitas Pajajaran.

Hardi Prasetya, Wakil Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo lalu dengan bangga mengatakan, pembicara yang diundang adalah yang pernah melakukan penelitian dan hasilnya diterbitkan jurnal ilmiah. Kata guru besar ilmu geologi itu,  semua penelitian mereka ada di perpustakaan lembaganya.

Apa kesimpulan para ilmuwan itu?

Kata Richards, penelitian terbaru oleh ilmuwan Indonesia, Australia, Inggris, Amerika, Rusia, dan Jepang; meyakini bahwa lumpur Sidoarjo [dia selalu menyebut lumpur Sidoarjo untuk lumpur Lapindo –Red.] disebabkan aktivitas seismik atau gerakan lempengan tektonik. Seorang teman yang juga hadir di simposium itu bercerita, dia mendapat kesan “tone” simposium adalah menggiring kepada konsensus: Semburan lumpur Lapindo diakibatkan oleh banyak faktor termasuk aktivitas seismik itu.

Bagaimana dengan Davies, ilmuwan dari Inggris itu?

Kabarnya, dialah satu-satunya pembicara yang bergeming dengan hasil penelitiannya: Luapan lumpur Lapindo adalah bencana tak wajar, dan diakibatkan oleh pengeboran Banjar-Panji 1 yang tidak dilakukan dengan baik.

Davies merupakan salah seorang dari enam peneliti dari lima perguruan tinggi terkemuka di dunia, yang meneliti tentang semburan lumpur Lapindo. Lima peneliti lainnya adalah Maria Brumm dan Michael Manga [keduanya ahli gempa dari University of California Berkeley, Amerika Serikat], Rudi Rumbiandi [ahli pengeboran dari ITB], Richard Swarbrick [ahli geologi perminyakan dari University of Durham, Inggris], dan Mark Tingay [ahli geologi dan lingkungan dari University of Adelaide, Australia]. Hasil penelitian mereka itu kemudian diumumkan pada 11 Juni 2008 dan dikutip oleh kantor berita AP.

Lewat email, saya pernah mewawancarai Davies. Dalam email balasannya, Davies antara lain  mengaku, tidak ada yang mendanai penelitian mereka. Bagi para peneliti itu, kasus luapan lumpur Lapindo adalah salah satu dari contoh terbaik soal semburan lumpur di dunia, dan karena itu mereka tertarik mempelajarinya dalam sebuah tim.

Dia juga menjelaskan, pihak Lapindo sebelumnya pernah menghubungi tim peneliti yang dia ketuai, dan menyampaikan terima kasih kepada mereka karena sudah membagikan laporan penelitian. “Mereka mengonfirmasikan data pada Tabel 3, di mana kami membuat daftar kegiatan-kegiatan penting dan juga data,” kata Davies.

Tabel 3 yang dimaksud oleh Davies merupakan salah satu halaman dari laporan tim peneliti yang keseluruhan berjumlah 47 halaman. Di tabel itu tercantum perincian kegiatan pengeboran dari sejak 6 Mei 2006 hingga 3 Juni 2006, lengkap dengan hari dan jam. Menurut Davies, tabel itu dikirimkan kepada pihak Lapindo sebanyak dua kali. Beberapa tulisan tentang penjelasan Davies soal semburan lumpur Lapindo dan penyebabnya, bisa dibaca di Rusdi GoBlog.

Dengan kalimat lain, apa pun kesimpulan simposium dan apa yang dikatakan Richards dari Humanitus itu sebetulnya tidaklah mengejutkan, untuk tidak menyebut membosankan. Apalagi, dia hanya sebagai penyelenggara, yang entah mendapat dari mana ongkosnya.

Tahun lalu, 30 September, Sergey Kadurin salah seorang pembicara di simposium yang diselenggarakan oleh Humanitus itu, juga sudah berteori, soal adanya gunung lumpur.  Memimpin sebuah tim dari Russian Institute of Electro Physic, Kadurin antara lain menjelaskan, bencana luapan lumpur Lapindo merupakan akibat langsung dari kembali aktifnya gunung lumpur yang berusia sekitar 150-200 tahun dan bukan akibat dari aktivitas pengeboran Banjar-Panji 1.

Mengapa gunung lumpur itu aktif?

Kata Kadurin, karena rangkaian seismik bumi.

Berbicara di Hotel Four Season Jakarta, Kadurin kemudian mengemukakan penyebab lainnya, yaitu gempa bumi berkekuatan 4,4 pada skala Richter yang terjadi  9 Juli 2005. Gempa bumi itulah, kata dia, yang membantu pembukaan saluran lumpur.

Kadurin sayangnya tidak menjelaskan, apakah penelitian oleh timnya disponsori oleh Grup Bakrie atau independen. Saat itu, dia hanya menjelaskan, penelitian tentang penyebab terjadinya semburan lumpur Lapindo itu dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Rusia-Indonesia. Kesepakatan itu dicapai ketika Presiden Rusia, Vladmir Putin mengadakan kunjungan ke Indonesia November 2007 yang lalu.

Timus Emas
Grup Bakrie adalah induk dari Lapindo Brantas Inc., salah satu perusahaan kontraktor kontrak kerja sama yang ditunjuk oleh BP Migas untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi di tepi Sungai Brantas. Sahamnya 100 persen dikantongi oleh PT Energi Mega Persada Tbk. Perusahaan itu dimiliki Lapindo melalui anak perusahaan PT Kalila Energy Ltd. sebesar 84,24 persen dan Pan Asia Enterprise 15,76 persen. Ia pula merupakan anak perusahaan Grup Bakrie.

Di dalamnya, Grup Bakrie memiliki 63,53 persen saham dan sisanya dimiliki Rennier A.R. Latif sebanyak 3,11 persen, Julianto Benhayudi 2,18 persen, dan publik 31,18 persen. Duduk sebagai Chief Executive Officer Lapindo adalah Nirwan Bakrie adik kandung Aburizal Bakrie alias Ical.

Di Blok Brantas itu, Lapindo ditunjuk sebagai operator utama karena memiliki saham paling besar atau mencapai setengah dari total keikutsertaan eksplorasi dan pengeboran [participating interest]. Peserta lainnya adalah Santos [18 persen] dan PT Medco E&P Brantas anak perusahaan dari MedcoEnergi [32 persen].

Perusahaan yang disebut terakhir adalah perusahaan minyak dan gas bumi milik pengusaha Arifin Panigoro, nama yang belakangan ngotot ingin mengurus PSSI. Rumor menyebutkan muncul perselisihan antara petinggi MedcoEnergi dan petinggi Grup Bakrie menyangkut soal bencana lumpur Lapindo. Konon pula, Nirwan sempat menghardik Hilmi Panigoro, adik Arifin itu.

Awang Harun Satyana, Manajer Senior BP Migas yang juga menjadi pembicara di simposium di Surabaya itu, teorinya juga serupa dengan teori Kadurin. Dia mengatakan, Jawa memang berada dalam wilayah gunung lumpur yang memungkinkan kasus seperti Lapindo bisa terjadi kapan saja.

Tak lupa Awang mengutip cerita dari Kitab Paraton, yang konon, memuat cerita soal kondisi gunung lumpur itu. Lalu dia, menyebut kejadian Gunung Anyar, legenda Timun Mas yang juga menceritakan tentang fenomena gunung lumpur.

Awang, ketika berbicara di Jakarta setahun lalu itu, intinya meminta masyarakat untuk bisa membedakan faktor penyebab dan pemicu terjadinya letusan gunung lumpur. Banjar-Panji 1 kata dia, hanya korban dari gunung lumpur karena terjadi tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya.

Keppres dan Freehold
Singkat kata, hasil simposium di Surabaya itu memang tidak mengejutkan karena setiap tahun, menjelang hari peringatan semburan lumpur Lapindo, 29 Mei, selalu ada usaha untuk “bersih-bersih” dan menenggelamkan temuan peneliti lain: bahwa semburan itu disebabkan oleh kesalahan teknis pengeboran.

Dulu, menjelang setahun peringatan semburan lumpur Lapindo, Ikatan Ahli Geologi Indonesia atau IAGI juga pernah menyelenggarakan lokakarya internasional tentang luapan lumpur Lapindo. Lokakarya itu menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Judulnya sangat menginternasional: “International Geological Workshop on Sidoarjo Mud Volcano.” Hasilnya mengejutkan: Peserta lokakarya yang katanya juga menghadirkan ilmuwan dari luar negeri itu berkesimpulan, semburan lumpur Lapindo diakibatkan oleh gempa bumi.

Kesimpulan dari lokakarya dari para ahli geologi itu kemudian menjadi pegangan pihak Lapindo Brantas Inc. Dalam kasus luapan lumpur itu dan antara lain karena “rekomendasi” IAGI berdasarkan kesimpulan lokakarya itu, pihak Lapindo bersikeras bahwa penyebab semburan lumpur adalah efek dari gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada awal Mei 2006. Beberapa pihak yang sependapat dengan alasan itu, menyebutnya sebagai bencana yang sulit tidak diperhitungkan sehingga karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab dan mengambil alih persoalan.

Namun beberapa kalangan yang lain justru menganggap kesimpulan semacam itu terlalu tergesa-gesa. Sony Keraaf, eks menteri lingkungan hidup, yang waktu itu menjadi ketua Komisi II DPR-RI bahkan mengatakan adalah manipulasi fakta jika semburan lumpur Lapindo disebagkan oleh gempa bumi.

Ketua IAGI periode 1973-1975, Koesoemadinata bahkan dengan sengit memberikan komentar terhadap kesimpulan lokakarya IAGI. Kata dia, lokakarya itu tidak mencerminkan IAGI yang independen, tidak relevan dengan materi, bahkan cenderung bertolak belakang. Tak lupa Koesoemadinata menyatakan rasa prihatin karena khawatir, IAGI telah digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Well, hari ini, kasus dan penyelesaian semburan lumpur Lapindo sudah dibiarkan selama lima tahun. Keputusan Presiden Nomor 13/2006 yang mewajibkan pihak Lapindo untuk bertanggungjawab membayar ganti rugi kepada para korban, kemudian hanya menjadi keputusan politik yang tidak disertai kemauan politik.

Keppres itu menjadi macan ompong karena seolah menutup mata pada fakta bahwa Lapindo Brantas Inc. telah berlepas diri dari tanggungjawab untuk membayar ganti rugi, menyusul penjualan saham PT Energi Mega Persada kepada Freehold Group Ltd. seharga seharga US$ 2 juta.

Freehold adalah perusahaan yang didirikan oleh Grup Bakrie pada 17 Januari 2006 dengan modal £ 10 ribu. James Belcher, pemilik Freehold, merupakan kolega keluarga Bakrie.

Lalu kata SBY, di Sidang Kabinet 25 April lalu itu, semua pihak harus menjalankan kewajiban agar rakyat tidak dirugikan dalam kasus semburan lumpur Lapindo. Semua, kata SBY harus diselesaikan secara bersama-sama: mana yang menjadi kewajiban pemerintah pusat, kewajiban pemerintah daerah, maupun pihak Lapindo.

Sambil mengatakan tentang semua kewajiban dan tanggungjawab menyelesaikan kasus lumpur Lapindo itulah, SBY kemudian mengharapkan lokasi luapan lumpur Lapindo menjadi tempat wisata. Tempat di mana, kafe-kafe dan restoran, kelak mungkin akan berdiri di atas tanggul lumpur Lapindo yang terbuat dari campuran pasir dan batu setinggi kurang lebih 7 meter.

Tulisan ini juga bisa dibaca di beritasatu.

Iklan