Untuk apa dan siapa megaproyek Bali International Park dibangun?

oleh Rusdi Mathari
Pertemuan 26 kepala negara anggota APEC di Bali November 2013, masih dua tahun lagi. Tapi pembangunan Convention Bali International Park [BIP] yang akan dijadikan tempat pertemuan itu, tampaknya akan terus mengundang banyak tanya atau masalah, menyusul penolakan DPRD Kabupaten Badung, Wahana Lingkungan Hidup [Walhi] dan Himpunan Kelompok Tani Indonesia [HKTI].
Pembangunan BIP senilai Rp 2,7 triliun itu, terutama dianggap melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Bali, dinilai hanya sebagai proyek mercusuar pencitraan, dan berbau kongkalikong.
Dalam tulisan opininya di Bali Post, 3 Januari 2011, Gendo Suardana, Ketua Dewan Daerah Walhi Bali menyatakan, pembangunan BIP hanya untuk memenuhi hasrat pemodal, yang didukung pemerintah. Dia jelas menuding, pemodal berdiri di bawah ketiak pemerintah pusat [Jakarta] untuk menerebas Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.
Dia terutama mengkhawatirkan proyek BIP seluas 250 hektar akan merusak ekologi dan kawasan hijau Bali, karena Bali Selatan adalah wilayah moratorium. Kepala Kepala Bappeda Badung, Wayan Suambara membenarkan, lahan proyek BIP termasuk dalam kawasan terbuka hijau, kendati dia membantah, proyek itu melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah.
Status tanah
Megaproyek BIP adalah kelanjutan dari Keppres No 29/2010 tentang Pembentukan Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2013. Bali ditunjuk sebagai tuan rumah.
Keputusan ini diikuti dengan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.6/UM.001/Mkp/2011, 11 Januari 2011 tentang penugasan, tempat dan pembangunan sarana. Pak menteri Jero Wacik kemudian menunjuk PT Jimbaran Hijau sebagai pengembang proyek, di tanah yang diklaim milik PT Citratama Selaras.
Perusahaan itu itu, konon, milik Frans Bambang Siswanto yang juga komisaris PT Jimbaran Hijau. Kepada wartawan dia pernah mengaku, “Tanah itu milik saya pribadi. Saya berikan secara ikhlas kepada negara.”
Tapi, I Nengah Netra, koordinator para petani mengatakan,  tanah itu milik negara yang digarap para petani. Made Retog, salah seorang petani penggarap membuat kesaksian: sejak 1965 para petani diberikan hak menggarap tanah seluas 1 hektar.
Tanah itu lalu diambilalih oleh PT Bali Paradise yang belakangan berubah menjadi PT Citratama. Di tanah itu kemudian dipasang papan nama “Puskopad” atau Pusat Koperasi Angkatan Darat yang bekerja sama dengan PT Citratama.
Netra heran, tanah yang sudah digarap bertahun-tahun oleh petani di Bali Selatan itu bisa berubah status menjadi Hak Guna Bangunan pada 1993. Padahal petani penggarap memiliki bukti perjanjian dengan Desa Adat Jimbaran secara turun-temurun yakni telah membayar kewajiban berupa hasil pertanian maupun ternak dalam rangka memenuhi kelengkapan upacara di Pura Ulunsiwi.
Lalu siapa Frans?
Selain sebagai komisaris PT Jimbaran, dia adalah salah satu komisaris PT Island Concepts Indonesia Tbk. Namanya pernah disebut-sebut media, terlibat dalam proyek pembangunan Pulau Penyu milik Keluarga Soeharto.
Di Pulau Penyu, dia dibantu Siswanto Hendro Wardoyo untuk masalah-masalah pembebasan lahan, juga bantuan militer. Mitra dalam proyek ini adalah PT Bimantara, PT Ometraco, dan Grup Gajah Tunggal [milik Sjamsul Nursalim].
Untuk BIP, PT Citratama telah memperoleh izin investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk membangun hotel sejak 1992. Tiga tahun kemudian, status tanah yang semula diambilalih PT Bali Paradise, diklaim menjadi milik PT Citratama.
Belum terlalu jelas, siapa sebetulnya pemilik tanah 250 hektar itu, dan bagaimana status kepemilikannya.
Penunjukan oleh Jero Wacik
Beberapa hal yang agak jelas dalam proyek ini: tanah yang telantar selama kurang lebih 20 tahun itu, kini akan segera dibangun megaproyek BIP, termasuk hotel antipeluru. Pembiayaan kawasan terpadu BIP ini diperkirakan berasal dari bank-bank negara.
Hal lainnya, pendukung utama proyek ini adalah Jero Wacik. Ketika mengeluarkan surat keputusan menunjuk PT Jimbaran sebagai pengembang proyek BIP, Jero antara lain menyatakan.
Pertama, Bali International Park akan menjadi tempat untuk KTT APEC 2013. Kedua, Bali International Park akan menempati area seluas 250 hektar. Ketiga, pengembang Bali International adalah PT Hijau Jimbaran PT  Keempat, wilayah yang digunakan untuk BIP adalah tanah PT Citratam.
Ada pertanyaan, untuk kepentingan siapa sebetulnya BIP itu? Benarkah di Bali sudah tidak ada lagi hotel yang cocok, yang bisa menjadi tempat pertemuan berskala internasional? Atau tidakkah Bali, kini kelebihan 9.800 kamar hotel?
Bila status tanah memang belum jelas seperti yang pernah disampaikan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, atau tanah dianggap milik negara, maka sulit untuk tidak mengatakan, pengembang BIP sebetulnya sedang mengejar Hak Guna Bangunan di wilayah itu. Kalau itu benar terjadi, dalam waktu 30 tahun mendatang, PT Jimbaran bisa menangguk untung meski pembangunan BIP itu akan merusak lingkungan, dan merobek Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Bali.
Gendo karena itu mengingatkan, Jakarta mestinya lebih serius dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi, penyelamatan lingkungan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan penegakan HAM, ketimbang hanya memoles citra untuk kepentingan sesaat seperti KTT APEC 2013 itu.
Iklan